digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf

8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf

1/216

LLAAPPOORRAANN AAKKHHIIRR

PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN AAPPLLIIKKAASSII DDAATTAA

PPEERRHHUUBBUUNNGGAANN DDAARRAATT

PT. CHANDRA WAHANA RAYACONSULTING & ENGINEERING SERVICES

Jl. Pluto Selatan III No.68 Telp/Fax 022-7560431 Bandung 40286 Anggota Inkindo No.1116 / P / 0136. JB

SIUJK NO. 1-3273-008263-1-000202

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja Peningkatan Pembinaan Transportasi Darat

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lt . 9 Jakarta Pusat 10110


2/216

PT. Chandra Wahana Raya

Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ”Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat”

yang dilaksanakan di Lingkup Satuan Kerja Peningkatan Pembinaan Transportasi Darat

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, yang dilaksanakan oleh

PT. Chandra Wahana Raya, bersama ini kami sampaikan Laporan Akhir.

Laporan Antara ini merupakan rancangan strategis sistem, rancangan detail sistem dan

strategi implementasi sistem. Kegiatan ini untuk memenuhi amanat dari pelaksanaan

kegiatan pekerjaan pembangunan aplikasi data perhubungan darat.

Sebagai akhir kata, PT. Chandra Wahana Raya mengucapkan banyak terimakasih atas

kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga dapat menangani pekerjaan

”Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat”. Kami juga mengucapkan banyak

terimakasih atas bantuan data-data pendukung serta arahan yang telah diberikan Direksi

Pekerjaan sehingga tersusunnya Laporan ini.

Bandung, November 2011


Ir. Samuel Mangaraja Sormin, MT

Ketua Tim


3/216



ii

DAFTAR ISI

Bab 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

1.2. Kegiatan Yang Dilaksanakan Dan Lingkup Kerja

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Indikator Keluaran dan Keluaran

1.5. Sistimatika Pelaporan

Bab 2 Pendekatan dan Metodologi

2.1. Studi Peraturan dan Perundangan

2.2. Identifikasi dan Studi Sistem Informasi

2.3. Analisis dan Desain Sistem Informasi

2.4. Implementasi dan Pelatihan

Bab 3 Studi Peraturan dan Perundangan

3.1. UU LLAJ No. 22 Tahun 2009

3.2. UU No. 14 Tahun 2008

3.3. Peraturan Terkait

Bab 4 Identifikasi dan Studi Sistem Informasi

4.1. Program Aplikasi Eksisting di Ditjen Perhubungan Darat

4.2. Perangkat Keras di Ditjen Perhubungan Darat

4.3. Pelaksanaan Survey Ke Daerah

4.3.1. Surabaya

4.3.2. Manado

4.3.3. Maluku

Bab 5 Analisis Sistem

5.1. Arsitektur Sistem Informasi

5.2. Aliran Data

HALI-1

I-3

I-3

I-4

I-4

II-1

II-1

II-2

II-5

II-9

III-1

III-1

III-4

III-5

IV-1

IV-1

IV-6

IV-7

IV-7

IV-12

IV-16

V-1

V-2

V-3


4/216



iii

5.3. Format Data

5.4. Arsitektur Sistem Aplikasi

5.5. Analisa Spesifikasi

5.6. Standarisasi

5.7. Perangkat Lunak

5.8. Perangkat Keras

5.9. Deskripsi Fungsi

5.10. Kendala Sumber Daya Manusia

Bab 6 Rancangan Strategis Pengembangan Sistem

6.1. Substansi Pengelolaan Sistem Informasi

6.1.1. Tingkat Kementerian

6.1.2. Tingkat Provinsi

6.1.3. Tingkat Kabupaten/Kota

6.1.4. Aliran Data APL-HUBDAT

6.2.Kondisi Eksisting

6.2.1. Informasi Perhubungan Darat

6.2.2. Teknologi (Sarana dan Prasarana)

6.2.3. Kelembagaan (Institusi Pengelola)

6.3.Pengelolaan Basis Data

6.4.Pertimbangan Arsitektur Aplikasi

Bab 7 Rancangan Detail Sistem Informasi

7.1. Perancangan Masukan Data

7.2. Perancangan Antar Muka

7.3. Perancangan Keluaran

7.4. Rancangan Standarisasi

7.5. Rancangan Basis Data

7.6. Perangkat Lunak

7.7. Perangkat Keras

7.8. Rancangan Fungsi

V-4

V-6

V-10

V-12

V-12

V-13

V-13

V-13

VI-1

VI-1

VI-2

VI-3

VI-3

VI-4

VI-5

VI-6

VI-8

VI-10

VI-10

VI-12

VII-1

VII-2

VII-3

VII-7

VII-9

VII-12

VII-16

VII-17

VII-18


5/216



iv

Bab 8 Sistem Aplikasi

8.1. Fitur Sistem Aplikasi

8.2. Instalasi Sistem Aplikasi

8.3. Menjalankan Sistem Aplikasi

Bab 9 Rekomendasi Dan Strategis Implementasi

5.1. Rekomendasi

5.2. Strategi Implementasi

5.3. Tahapan Implementasi

Lampiran I – Formulir Pengumpulan Data

Lampiran II – Data Jawa Timur

Lampiran III – Data Manado

Lampiran IV – Data Maluku

VIII-1

VIII-3

VIII-4

VIII-10

IX-1

IX-1

IX-2

IX-6


6/216

PT. Chandra Wahana Raya Hal : I - 1 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dewasa ini, dengan tingkat kemajuan yang telah dicapainya, Teknologi Informasi (TI) telah

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. TI tidak hanya membantu

proses otomasi dan manajemen informasi, tetapi memungkinkan terjadinya aktivitas, fasilitas

atau cara kerja baru yang tidak mungkin terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, TI telah menjadi

enabler dari suatu kegiatan dan pelayanan suatu organisasi. Penyelenggaraan jasa

telekomunikasi, electronic trading dan jasa perbankan adalah beberapa contoh kasus dari peran

teknologi informasi sebagai enabler dari suatu aktivitas ekonomi.

Kunci keberhasilan penerapan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat terletak pada wawasan dan kemampuan para pengelola dan sumber daya

manusia baik di tingkat pengambil kebijakan ataupun di tingkat operasional tentang teknologi

informasi dan pemanfaatan TI untuk mendukung kegiatan pembangunan sektor perhubungan

darat. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, maka Teknologi Sistem Informasi (TSI) yang

digunakan saat ini di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat masih belum

dikembangkan secara maksimal. Sementara di saat yang bersamaan perkembangan pemanfaatan

teknologi oleh berbagai pihak yang terlibat di sub sektor transportasi darat seperti pengusaha dan

pengguna sarana transportasi telah memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam membantu

mereka menjalankan aktivitasnya masing-masing. Kondisi ini menuntut dilakukannya

pembenahan teknologi di lingkungan Perhubungan Darat agar dapat menjawab berbagai

tantangan dan kebutuhan masyarakat luas.

Faktor lain perlunya sistem informasi adalah semakin kompleksnya pelaksanaan tugas-tugas di

sub sektor perhubungan darat, dan penerapan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan alat bantuyang mampu mengatasi kendala jarak dan waktu yang akan timbul,dan meminimalkan peluang

terjadinya kesalahan dalam koordinasi serta memudahkan dalam mendukung pelaksanaan tugas

di sub sektor perhubungan darat.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam KM 43 tahun 2005 tentang struktur organisasi dan Tata

Kerja Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas

selaku pembina transportasi darat di pusat dan di daerah yang dijabarkan di dalam berbagai

kebijakan teknis dan administratif. Guna mendukung pelaksanaan pembinaan data yang ada saat

ini dipandang perlu untuk dilakukan suatu pembangunan aplikasi data perhubungan darat yang


7/216


terintegrasi antara data pemerintahan dan data pembangunan yang up to date dan user friendly.

Untuk itulah maka kegiatan pembangunan aplikasi data Perhubungan Darat dilaksanakan.

Kegiatan ini akan menghasilkan suatu sistem terkomputerisasi yang akan mampu menerima,mengolah dan menghasilkan informasi yang tepat, cepat, akurat dan aman dalam

penyimpanannya. Sistem tersebut dirancang sehingga arsitektur penyimpanan datanya

memungkinkan data untuk diklasifikasi dan disimpan dengan struktur yang baik. Arsitektur

tersebut akan memungkinkan penempatan dan akses yang mudah serta efisien. Disamping itu

memungkinkan hubungan, ekstraksi, penerimaan dan pengiriman data dengan sistem basis data

lain yang sudah digunakan atau dikembangkan di lingkungan stakeholder lain.

Sistem informasi yang baik haruslah dapat memberikan informasi yang benar dan up to date.

Disamping itu juga harus dapat menyimpan data yang benar dan absah. Satu-satunya pihak yang

dapat menentukan kebenaran dan keabsahan adalah pemilik data, dalam hal ini adalah Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan karena data yang tidak benar akan

menghasilkan informasi yang tidak benar pula (Garbage In Garbage Out ). Proses komputerisasi

hanya akan berjalan dengan baik jika didukung oleh prosedur kerja manual dan berkas-berkas

diatas kertas yang dirancang dengan baik sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun

dan dirancang formulir-formulir khusus untuk mempermudah proses pemasukan dan

pemeriksaan. Formulir-formulir ini tentunya harus distandarisasi dan disesuaikan dengan tugas

pokok dan fungsi dari setiap stakeholder.

Perangkat lunak aplikasi akan direalisasikan dengan teknologi perangkat keras dan perangkat

lunak yang menggabungkan penggunaan high level programming language, low level

programming language, object oriented programming dan web programming. Data-data yang

akan dikelola adalah semua jenis format data, yaitu data tabelaris, spasial (peta), citra dan

multimedia. Program akan beroperasi di lingkungan jaringan komputer, yang memungkinkan

penggunaan secara multitasking, multiuser , real-time, dan on-line melalui Local Area Network

(LAN) dan International Networking (Internet). Program aplikasi akan dibangun dalamlingkungan windows (under windows) 32 bit atau yang lebih tinggi, sehingga menyajikan

penampilan secara grafis yang lebih menarik. Keamanan data juga dijamin dengan adanya sistem

pengarsipan yang didisain dengan baik serta mengantisipasi kemungkinan kegagalan sistem.

Program aplikasi dirancang sehingga ergonomis dan user friendly, supaya mudah digunakan oleh

pemakai. Untuk penyajian informasi yang tersimpan, akan disediakan sejumlah query yang

terdefinisi maupun yang bisa dengan mudah dikembangkan oleh pemakai. Perancangan dan

implementasi perangkat lunak dibagi dalam tahapan sesuai dengan metodologi perancangan


8/216


sistem informasi.

Mengingat bahwa data transportasi darat tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka diperlukan

suatu sistem yang terintegrasi, yaitu suatu kerangka pemikiran yang menyeluruh (komprehensif)dan sistemik namun tetap mempertahankan karakteristik parsial dari setiap komponen atau

aktivitas yang akan diintegrasikan. Adapun tujuan utama dari dilakukannya pengintegrasian

adalah terkreasinya suatu efisiensi kerja yang pada akhirnya akan menderivasi nilai tambah

dalam pelaksanaannya.

I.2. Kegiatan Yang Dilaksanakan dan Lingkup Kegiatan

Pekerjaan yang dilaksanakan adalah melakukan pembangunan aplikasi data perhubungan daratdengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

v Melakukan inventarisasi dan kajian terhadap dokumen-dokumen maupun studi-studi

terdahulu yang terkait pembangunan aplikasi data perhubungan darat

v Melakukan inventarisasi kebutuhan data perhubungan darat yang ada di Dinas

Perhubungan Propinsi, Kabupaten dan Kota

v Melakukan analisis dan evaluasi untuk mengindentifikasi hambatan, kendala dalam

hal pembangunan aplikasi data perhubungan darat

v Merumuskan standarisasi

v

Melakukan penyusunan sistem aplikasi data yang berbasis jaringan yang terintegrasi

antara pusat dan daerah

v Melakukan kajian kebutuhan perangkat minimal bagi pembangunan aplikasi data

perhubungan darat di tingkat daerah

v Menyusun panduan/petunjuk teknis penggunaan aplikasi data yang berbasis jaringan

di pusat dan daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Pekerjaan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan transportasi

darat. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :

v Mendapatkan gambaran kebutuhan aplikasi data perhubungan darat di pusat dan

daerah.

v Teridentifikasinya hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Pembangunan aplikasi

data perhubungan darat.

v Tersusunnya aplikasi data perhubungan darat.


9/216


I.4. Indikator Keluaran dan Keluaran

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya konsep perumusan kebijakan

pembangunan aplikasi data Perhubungan Darat. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah

tersusunnya satu laporan studi perumusan kebijakan pembangunan aplikasi data Perhubungan

Darat.

I.5. Sistimatika Pelaporan

Sistematika pelaporan pendahuluan kegiatan pembangunan aplikasi data perhubungan darat

adalah sebagai berikut :

BAB I, berisi latar belakang pekerjaan, kegiatan yang dilaksanakan, maksud dan tujuan dari

pekerjaan, indikator keluaran dan keluaran, dan sistematika pelaporan.

BAB II, berisi pendekatan dan metodologi, yang mencakup studi peraturan dan perundangan,

identifikasi dan studi sistem informasi, analisis dan desain sistem informasi, dan implementasi

dan pelatihan.

BAB III, berisi studi peraturan dan perundangan, yang mencakup UU LLAJ No. 2 Tahun 2009,

UU. No. 14 Tahun 2008, dan peraturan terkait.

BAB IV, berisi identifikasi dan studi sistem eksisting, yang mencakup program aplikasi eksisting

di Ditjen Perhubungan Darat, perangkat keras di Ditjen Perhubungan Darat, dan Pelaksanaan

Survey ke Daerah (Surabaya, Manado, dan Maluku).

BAB V, berisi analisis terhadap sistem, yang mencakup arsitektur sistem informasi, aliran data,

format data, arsitektur sistem aplikasi, analisa spesifikasi, standarisasi, perangkat lunak,

perangkat keras, deskripsi fungsi, dan kendala sumber daya manusia.

BAB VI, berisi rancangan strategis pengembangan sistem, yang mencakup substansi pengelolaan

sistem informasi, kondisi eksisting, pengelolaan basisdata, dan pertimbangan arsitektur aplikasi.

BAB VII, berisi rancangan detail sistem informasi, yang mencakup perancangan masukan data,

perancangan antar muka, perancangan keluaran, rancangan standarisasi, rancangan basisdata,

perangkat lunak, perangkat keras, dan rancangan fungsi


10/216


Bab VIII, berisi sistem aplikasi yang mencakup fitur sistem aplikasi, instalasi sistem aplikasi dan

menjalankan sistem aplikasi

Bab IX, berisi rekomendasi dan strategi implementasi, yang mencakup rekomendasi, strategi

implementasi dan tahapan implementasi.

Lampiran I, berisi formulir pengumpulan data

Lampiran II, berisi data survey Provinsi Jawa Timur

Lampiran III, berisi data survey Provinsi Sulawesi Utara

Lampiran IV, berisi data survey Provinsi Maluku


11/216

PT. Chandra Wahana Raya Hal : II - 1 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

BAB II.PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Pengembangan sistem informasi bukanlah hal yang baru pertama kali dilakukan di lingkungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Untuk itu, agar kesinambungan dari pekerjaan-pekerjaan

sebelumnya tetap terjaga, maka tahapan awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi

sistem eksisting yang sudah dikembangkan dan diterapkan. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak

terjadi overlap dalam pelaksanaannya sehingga akan menimbulkan kebingungan dari pemakai

dan mubazirnya sistem yang telah dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut, maka pendekatan

dan metodologi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Studi Peraturan dan

Perundangan

Identifikasi dan Studi

Sistem Informasi

Analisis dan Desain Sistem

Informasi

Implementasi dan

Pelatihan

Gambar 2.1. Pendekatan dan Metodologi

II.1. Studi Peraturan dan Perundangan

Rancangan sistem informasi yang baik haruslah mengacu ke peraturan perundangan yang

berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses perancangan yang dimulai dengan penetapan

kelembagaan yang terkait, alur proses dan dokumen, kewenangan, tugas pokok dan fungsi,

sosialisasi, dan lain-lain memiliki sandaran payung hukum, sehingga tidak akan terkendala pada

saat penerapannya di lapangan. Studi peraturan dan perundangan akan difokuskan ke Undang-


12/216


Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009. Pada bab bab XVI memuat

mengenai sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.

II.2. Identifikasi dan Studi Sistem Informasi

Identifikasi dan studi terhadap sistem informasi dilakukan dengan melakukan survai di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi

sistem-sistem yang sudah dikembangkan dan diimplementasikan, perangkat keras, perangkat

lunak dan sumber daya manusia.

Survey Kebutuhan terhadap pengembangan sistem juga akan dilakukan dengan mengidentifikasi

dan menginventarisasi langsung kebutuhan riil di daerah. Sebagai panduan pada saat

dilakukannya survai lapangan, petugas survey diperlengkapi dengan formulir pengumpulan data

menggunakan standar format untuk kebutuhan propinsi yang dikeluarkan oleh Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat (lihat lampiran form pengumpulan data), yang terdiri dari :

A. Formulir Data Umum

1. Luas Wilayah

2.

Kependudukan

3. Produk Domestik Bruto (PDRB)

4.

Pergerakan Asal Tujuan (O/D Matriks)

B. Formulir Data Prasarana LLAJ

1. Prasarana Jalan

a. Perkembangan Jalan menurut Status,Jenis Konstruksi dan Kondisi Jalan.

b. Kinerja Ruas Jalan Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota.

2. Inventarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

3. Terminal Menurut Type

4. Jembatan Timbang

C. Formulir Data Sarana LLAJ

1. Perkembangan Kendaraan Bermotor

2. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum

3. Kendaraan Angkutan Barang

D. Formulir Data Fasilitas Penunjang / Perlengkapan Jalan

1. Rambu

2.

Marka Jalan

3.

Pagar Pengaman


13/216


4. Deliniator

5. Cermin Tikungan

6. Paku Jalan

7.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas8. Lampu Penerangan Jalan.

E. Formulir Data Bidang Angkutan Sungai dan Danau

1. Data Sungai dan Danau

2. Alur Pelayaran Sungai dan Danau

3. Jaringan Angkutan Sungai

4. Gambar Jaringan Angkutan ASD

5. Perkembangan Armada Sungai dan Danau

6.

Perkembangan Dermaga Sungai dan Danau

7. Produksi Angkutan Sungai dan Danau

8. Perkembangan Rambu Sungai

9. Inventarisasi Dermaga Sungai dan Danau

F. Formulir Data Bidang Angkutan Penyeberangan

1. Perkembangan Lintas Penyeberangan

2. Pelabuhan Penyeberangan

3. Kapal Penyeberangan

4. Jenis Pengoperasian Kapal Penyeberangan

5. Jumlah Kapal Penyeberangan Berdasarkan Pemilik

6. Produksi Angkutan Penyeberangan

7. Kinerja Lintas penyeberangan

8. Inventarisasi Pelabuhan Penyeberangan.

G. Formulir Data Bidang Keselamatan

1. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

2.

Kecelakaan ASDP

H. Formulir Produk Hukum

I. Sumber Daya Manusia

J. Program Pembangunan

K. Lain-Lain

Petugas survey juga diharuskan untuk mengisi form survey untuk penilaian secara kualitatif yang

mencakup :


14/216


1. Mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi

2. Melihat kesiapan institusi dalam mengimplementasikan sistem

3.

Mengumpulkan data dan format informasi yang dihasilkan

Form Survey PekerjaanPembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Informasi Responden

Dinas:

Nama:

Jabatan:

Data dikumpulkan oleh

Surveyor:

Tanggal/Jam:

Informasi Responden diisi sebagai berikut :

o Dinas, diisi nama dinas lokasi yang disurvey

o Nama dan jabatan, diisi nama dan jabatan dari personil yang disurvey (catatan: Bisa diisi

lebih dari satu orang)

Informasi Surveyor harus diisikan :

o Surveyor, diisi nama petugas survey

o Tanggal, diisi tanggal/jam survey (mulai dan s/d)

Daftar pertanyaan untuk menggali kesiapan institusi untuk mengimplementasikan sistem.

Pertanyaan ini adalah pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menyatakan

pendapatnya :

1. Apakah sudah ada struktur organisasi khusus yang menangani data-data perhubungan

darat ? Tolong disebutkan.

2. Apakah tersedia perangkat keras untuk pencatatan data-data perhubungan darat ? Jika

ada, tolong disebutkan spesifikasi dari perangkat keras tersebut dan arsitektur perangkat

keras (LAN, standalone, WAN, dll)


15/216


3. Apakah sudah dilakukan pencatatan data-data perhubungan darat dengan menggunakan

sistem informasi ? Tolong disebutkan nama sistem informasi jika sudah ada, dan

sebutkan pula nama software pendukung (misal : software MsOffice)

4.

Apakah sudah menggunakan sistem informasi geografis sebagai sarana untuk pengambilan keputusan ? Jika ada, tolong sebutkan nama software, data peta, sistem

proyeksi, skala peta, koordinat peta (georeferensi atau lokal)

5. Apakah sudah dilakukan koordinasi terhadap data-data awak kapal sungai dan danau

dengan institusi lain, misalkan :

a. Dinas Perhubungan Propinsi

b. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Lain

c. UPT terkait

d. Kementrian Perhubungan

e. Kementrian lain

6. Jika sistem informasi diterapkan, maka di bagian/divisi manakah tempat yang paling

tepat untuk menjalankan sistem ini

7. Tolong diurutkan kebutuhan yang paling mendesak dilakukan untuk penerapan sistem:

a. Infrastruktur

b. Sistem aplikasi

c. Kelembagaan yang akan menangani sistem ini

d. Prosedur operasi (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis)

e.

Lain-lain, tolong sebutkan

II.3. Analisis dan Desain Sistem Informasi

Analisis dan Desain Sistem Informasi dilaksanakan setelah semua data dan informasi terkumpul,

baik yang diperoleh dari pusat maupun dari lokasi survey.

Secara teoritis, pendekatan analisis dan desain terhadap sistem informasi digambarkan sebagai

berikut :


16/216


Gambar 2.2. Structured System Development Process

Pendefinisian masalah (Problem Definition) adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan

mendefinisikan masalah yang akan dikerjakan dan solusi yang diharapkan. konsultan akan

memfokuskan pekerjaan dengan target pengguna untuk mendefinisikan masalah. Konsultan

mengusulkan untuk membentuk gugus kerja yang ditugaskan khusus untuk studi permasalahan

dan dokumen yang terkait dengan isu-isu sebagai berikut :

(1) Permasalahan spesifik apa yang akan diakomodir oleh sistem ?

Mengidentifikasi permasalahan yang bisa diselesaikan oleh sistem. Konsultan akan

memublikasikan permasalahan-permasalahan potensial dan mendiskusikan dengan

gugus kerja untuk mendapatkan umpan balik.


17/216


(2) Bagaimana sumber daya yang tersedia (waktu, dana dan manusia) ?

Informasi mengenai sumber daya yang tersedia adalah titik kritis untuk mendefinisikan

arah pengembangan. Pengukuran yang realistis mengenai sumber daya aktual akan

membantu konsultan untuk mencegah kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan.(3) Kriteria apa yang akan digunakan untuk pengukuran keberhasilan pekerjaan ?

Pada saat kriteria pengukuran keberhasilan pekerjaan tidak bisa diukur, maka

sebenarnya pekerjaan tersebut tidak didefinisikan dengan baik. Untuk itu perlu

dikembangkan indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan

pekerjaan.

(4) Apakah sistem manajemen data akan dikembangkan dari awal ?

Sistem yang telah dikembangkan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

sudah cukup banyak. Dalam kaitannya dengan pekerjaan ini, apakah akan melakukan

pembuatan sistem manajemen data yang baru ataukah penyempurnaan dari yang sudah

ada.

Analisa Kebutuhan ( Requirement Definition), yaitu dengan melakukan studi analisa kebutuhan

adalah faktor kritis untuk keberhasilan dari pekerjaan. Ada beberapa filosofi untuk menganalisa

kebutuhan, yaitu top-down, bottom-up, inside-out , dan lain-lain. Metoda yang diusulkan adalah

sebagai berikut :

(1) Mengidentifikasi permasalahan yang akan diselesaikan

(2)

Mengidentifikasi sumber data dan format data

(3) Mengidentifikasi pengguna yang akan menjalankan sistem

(4) Survai terhadap pengguna mengenai kebutuhan mereka yang bisa dibantu oleh teknologi

(5) Survai ke pihak manajemen tentang penentuan kriteria sukses

(6) Menghasilkan jadual pengembangan secara rinci yang mencakup hardware, software,

personil, dokumentasi dan evaluasi

(7) Meminta approval dari top management sebelum melangkah lebih lanjut.

Pemodelan Proses (Process Modelling) adalah terkait dengan pembangunan proses manajemendata. Konsultan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

(1) Alur dokumen di semua stakeholder

(2) Eksisting sistem aplikasi yang sudah dibuat di semua stakeholder

(3) Kemungkinan dilakukannya pengintegrasian dan komunikasi data

Desain Data Konseptual (Conceptual Data Design) adalah aktivitas yang penting dalam

pembangunan sistem. Jika tahapan ini dilakukan dengan benar, maka keberhasilan sistem bisa

terjamin. Sebaliknya, fleksibilitas, skalabilitas dan penggunaannya mungkin akan gagal.


18/216


Konsultan membantu pemberi pekerjaan untuk mereengineer kondisi eksisting pilot project

untuk menjamin bahwa sistem akan mendapatkan dukungan penuh pada saat diimplementasikan.

Sebaliknya, fleksibilitas, skalabilitas dan penggunaannya mungkin akan gagal. Konsultan

mengusulkan untuk menggunakan metodologi ERA (Extended Relational Analysis). ERAadalah wawancara dan proses analisis yang melakukan simplifikasi terminologi sehingga baik

pengguna maupun analis bisa mendefinisikan data yang akan diterjemahkan dalam tabel-tabel di

database. Langkah-langkah ERA adalah sebagai berikut :

(1)

Membentuk tim dari pengguna kunci dari setiap level manajemen dan memberikan

tanggung jawab terhadap usaha-usaha untuk memodelkan data

(2) Model entitas mengidentifikasi entitas, mendefinisikan batasan entitas, menentukan

primary key dari entitas, dan menuangkan entitas dalam form tabel

(3) Model hubungan (relationship), mengidentifikasi hubungan, mendefinisikan batasan

hubungan, menentukan jenis hubungan, dan menuangkan hubungan dalam form tabel

(4) Model atribut, mengidentifikasi atribut, mendefinisikan batasan atribut, menuangkan

atribut dalam form tabel

Konsultan akan menggunakan software Power Designer atau Microsoft Visio 2000 Enterprise

sebagai CASE (Computer Assisted System Engineering) Tool untuk memodelkan sistem aplikasi

dan database.

Desain Database Logis ( Logical Database Design) dilakukan setelah desain data konseptual,

yaitu suatu pilihan yang harus dilakukan diantara representasi yang berbeda mengenai

bagaimana database akan diimplementasikan. Bentuk-bentuk umum dari database logis adalah

flat file, relational, network, hierarchical dan sekarang objective-oriented .

Desain database fisik (Physical Database Design) dilakukan dengan menggunakan CASE Tools,

DBMS bisa dibuat dengan menggenerate ERD ke database fisik.

Rapid Prototyping, yaitu salah satu dari jenis usulan metodologi yang akan konsultan ambil,dengan alasan-alasan sebagai berikut :

(1) Membentuk tim kecil yang terdiri dari semua tenaga ahli. Tim kecil ini yang akan

memberikan umpan balik terhadap prototype.

(2) Membuat panduan manual dan graphic user interface (GUI)

(3) Menggunakan DBMS yang baik dan software pemrograman yang handal. Konsultan

mengusulkan untuk menggunakan Microsoft opensource MySQL Server sebagai

Database Management System, dan aplikasi berbasis web yang menggunakan software

CMS (Content Management System) dan pMapper (Web GIS).


19/216


Pengembangan Graphic User Interface (GUI Development) untuk tier presentasi akan

dikembangkan oleh konsultan. GUI akan dibangun atas aplikasi yang berbasis web (web

enabled ) untuk menampilkan data tabular dan spasial (GIS).

Pengembangan Data Management Interface (DMI Development) akan dilakukan oleh konsultan

dengan terlebih dahulu berkonsultansi dengan pemberi pekerjaan mengenai model-model yang

bisa diterapkan.

Dokumentasi bertujuan untuk :

(1) Menyediakan umpan balik dini pada saat pengembangan

(2) Dukungan kemampuan dasar yang disediakan bersama-sama dengan prototype

(3) Memfasilitasi sharing software diantara konsultan pengembang sistem informasi

(4) Mendukung pemeliharaan sistem dan peningkatannya

(5) Menyediakan materi dasar pelatihan

II.4. Implementasi dan Pelatihan

Nilai dari informasi (value of information) ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat yang

diperoleh dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan bernilai

apabila manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Akan tetapi

perlu diperhatikan bahwa informasi yang digunakan di dalam suatu sistem informasi umumnya

digunakan beberapa kegunaan. Sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan

suatu bagian informasi pada suatu masalah yang tertentu dengan biaya untuk memperolehnya,

karena sebagian besar informasi dinikmati tidak hanya oleh satu pihak saja. Oleh karenanya,

sebagian besar informasi tidak dapat persis ditaksir nilai efektivitasnya.

Pada tahapan ini akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna dalam menggunakan

sistem aplikasi, pelacakan kesalahan (trouble shooting) jika ada error dan bug yang disebabkan

oleh hardware dan software failure. Secara umum, analisis kebutuhan pelatihan didefinisikan

sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data dalam rangka mengidentifikasi bidang-

bidang atau faktor-faktor apa saja yang ada di dalam instansi yang perlu ditingkatkan atau

diperbaiki agar kinerja pegawai dan produktivitas instansi menjadi meningkat. Tujuan dari

kegiatan ini adalah untuk memperoleh data akurat tentang apakah ada kebutuhan untuk

menyelenggarakan pelatihan. Kebutuhan pelatihan adalah suatu solusi untuk memenuhi

kekurangan pengetahuan, meningkatkan keterampilan atau sikap dengan masing-masing kadar


20/216


yang bervariasi”. Kebutuhan terhadap pelatihan merupakan keadaan dimana terdapat

kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan nyata.

Mengingat bahwa pelatihan pada dasarnya diselenggarakan sebagai sarana untukmenghilangkan atau setidaknya mengurangi gap (kesenjangan) antara kinerja yang ada saat ini

dengan kinerja standard atau yang diharapkan untuk dilakukan oleh si pegawai, maka dalam hal

ini analisis kebutuhan pelatihan merupakan alat untuk mengidentifikasi gap-gap yang ada

tersebut dan melakukan analisis apakah gap-gap tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan

melalui suatu pelatihan. Selain itu dengan analisis kebutuhan pelatihan maka pihak

penyelenggara pelatihan (HRD atau Divisi Training) dapat memperkirakan manfaat-manfaat apa

saja yang bisa didapatkan dari suatu pelatihan, baik bagi partisipan sebagai individu maupun

bagi perusahaan.

Jika ditelaah secara lebih lanjut, maka analisis kebutuhan pelatihan memiliki beberapa tujuan,

diantaranya adalah:

1. memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki atau

meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas instansi/lembaga;

2. memastikan bahwa para partisipan yang mengikuti pelatihan benar-benar orang-orang yang

tepat;

3.

memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan selama pelatihan benar- benar sesuai dengan elemen-elemen kerja yang dituntut dalam suatu jabatan tertentu;

4.

mengidentifikasi bahwa jenis pelatihan dan metode yang dipilih sesuai dengan tema atau

materi pelatihan;

5. memastikan bahwa penurunan kinerja atau pun masalah yang ada adalah disebabkan karena

kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap kerja; bukan oleh alasan-alasan lain

yang tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan;

6.

memperhitungkan untung-ruginya melaksanakan pelatihan mengingat bahwa sebuah

pelatihan pasti membutuhkan sejumlah dana.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kebutuhan pelatihan adalah selisih antara pengetahuan,

sikap dan keterampilan yang diharapkan/diminta dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan

yang telah dimiliki oleh seseorang atau selisih antara prestasi yang diminta dengan prestasi yang

telah dicapai. Pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian

tertentu, serta sikap agar seseorang semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung

jawabnya dengan baik. Biasanya pelatihan merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja

(vacational) yang dapat digunakan dengan segera. Program-program pelatihan dirancang untuk

menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pekerja dan kompetensi yang


21/216


diharapkan dimiliki pekerja. Pelatihan berbasis kompetensi sangat diperlukan dalam

pengembangan SDM, karena secara tradisi atau konvensional hanya menghasilkan peserta

pelatihan memiliki “pengetahuan mengenai apa”. Sementara pelatihan yang berbasis kompetensi

memungkinkan peserta setelah selesai, tidak sekedar mengerti, akan tetapi “dapat melakukansesuatu” yang harus dikerjakan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi, seseorang akan terbantu

di dalam mengerjakan pekerjaan yang ada, dapat meningkatkan tanggung jawab dan

mengembangkan karir. Salah satu upaya strategis yang perlu dilakukan adalah menciptakan

sebuah “proses belajar” yang berlanjut melalui pelatihan dan pengembangan.


22/216

PT. Chandra Wahana Raya Hal : III - 1


BAB III.

STUDI PERATURAN DAN PERUNDANGAN

Rancangan sistem informasi yang baik haruslah mengacu ke peraturan perundangan yang

berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses perancangan yang dimulai dengan penetapan

kelembagaan yang terkait, alur proses dan dokumen, kewenangan, tugas pokok dan fungsi,

sosialisasi, dan lain-lain memiliki sandaran payung hukum, sehingga tidak akan terkendala pada

saat penerapannya di lapangan.

III.1. UU LLAJ No. 22 Tahun 2009

Landasan hukum pengembangan sistem aplikasi data perhubungan darat adalah Undang-UndangLalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, terutama pada bab XVI yang memuat

mengenai sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 245 mengenai penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi adalah :

(1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.

(2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan

pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi: bidang

prasarana Jalan; bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan bidang

registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum,

operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 246 menyatakan :

(1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 245 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(2)

Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data,

informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.


23/216



(3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses

oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi dijabarkan pasal 247 sebagai berikut :

(1) Dalam mewujudkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan wajib mengelola subsistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sesuai dengan kewenangannya.

(2) Subsistem informasi dan komunikasi yang dibangun oleh setiap pembina Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan terintegrasi dalam pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

(3)

Pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Pasal 248 berisi tentang pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagai berikut :

(1) Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagai pemangku kepentingan, dikembangkan

Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi sistem

terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data.

(2) Sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data meliputi :

a.

perencanaan;

b. perumusan kebijakan;

c. pemantauan;

d. pengawasan;

e. pengendalian;

f. informasi geografi;

g. pelacakan;

h.

informasi Pengguna Jalan;

i.

pendeteksian arus Lalu Lintas;

j. pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan/atau

k. pengidentifikasian Kendaraan Bermotor di Ruang Lalu Lintas.

Pasal 249 berisi tentang Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi sebagai berikut :

(1) Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi

sebagai pusat:

a.

kendali;


24/216



b. koordinasi;

c. komunikasi;

d. data dan informasi terpadu;

e.

pelayanan masyarakat; danf. rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum.

(2) Pengelolaan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.

(3) Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sekurang-kurangnya meliputi:

a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;

b. dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan

serta kejadian lain yang berdampak terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c. analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan, dan Kecelakaan Lalu

Lintas;

d. dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung;

e. dukungan pelayanan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;

f. pemberian informasi hilang temu Kendaraan Bermotor;

g.

pemberian informasi kualitas baku mutu udara;

h. dukungan pengendalian Lalu Lintas dengan pengaturan, penjagaan,

pengawalan, dan patroli;

i. dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

j. pemberian informasi tentang kondisi Jalan dan pelayanan publik.

Pasal 250 menyatakan bahwa Data dan informasi pada pusat kendali Sistem Informasi dan

Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat diakses dan digunakan oleh

masyarakat.

Pasal 251 menyatakan bahwa Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dapat digunakan untuk penegakan hukum yang meliputi:

a.

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

atau kejahatan lain;

b. tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan Lalu Lintas oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau


25/216



c. pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku

dan/atau kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas.

III.2. UU No. 14 Tahun 2008

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada pasal 2

mengenai asas dan tujuan, berisi :

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna

Informasi Publik.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan

cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

(4)

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang,

kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang

timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah

dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi

kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3, Undang-Undang ini bertujuan untuk:

(1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,

program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan

pengambilan suatu keputusan publik;

(2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

(3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan

pengelolaan Badan Publik yang baik;

(4)

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan

efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

(5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

(6)

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

(7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.


26/216



III.3. Peraturan Terkait

Selain dasar hukum tersebut di atas, dalam pengembangan aplikasi data perhubungan darat juga

mempertimbangkan undang-undang dan peraturan Pemerintah terkait lainnya, khususnya:

a.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

c. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

d. Surat Edaran MENKOMINFO No. 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 24 Oktober

2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi

Pemerintah

e.

Surat Edaran MENPAN No. SE/01/M.PAN/2/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang

Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS)


27/216

PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 1


BAB IV.IDENTIFIKASI DAN STUDI SISTEM INFORMASI

Identifikasi dan studi terhadap sistem informasi dilakukan dengan melakukan survai di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi

sistem-sistem yang sudah dikembangkan dan diimplementasikan, perangkat keras, perangkat

lunak dan sumber daya manusia.

Survey Kebutuhan terhadap pengembangan sistem juga dilakukan dengan mengidentifikasi dan

menginventarisasi langsung kebutuhan riil di daerah. Survey lapangan sesuai kerangka acuan

kerja akan dilakukan terhadap tiga lokasi, yaitu Surabaya, Ambon dan Menado. Survey

diperlengkapi dengan formulir isian baku dan formulir survey yang dimaksudkan untuk :

1.

Mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi

2. Melihat kesiapan institusi dalam mengimplementasikan sistem

3. Mengumpulkan data dan format informasi yang dihasilkan.

IV.1. Program Aplikasi Eksisting di Ditjen Perhubungan Darat

Hasil dari studi memperlihatkan beberapa sistem informasi yang sudah dikembangkan sebagai

berikut :

1.

Sistem Informasi Profil dan Kinerja Transportasi Darat (SIPROFKIN) yang dibangun

pada tahun 2004 berbasis PC Desktop. Sistem memadukan antara penggunaan data

tabular dan spasial. Data tabular disimpan dalam Ms. SQL 2000, sedangkan data spasial

disimpan dalam format shapefile yang diolah dengan menggunakan software ArcView.

Gambar 4.1. Tampilan Siprofkin


28/216



2. Sistem Informasi Lokasi Banyak Kecelakaan dan Laerah Rawan Kecelakaan

(SILBK/LRK) yang dibangun pada tahun 2007. Sistem dibangun dengan menggunakan

peta Google sebagai background yang dipadukan dengan menggunakan data survey

hasil pengukuran GPS. Sistem mengintegrasikan antara data spasial, peta image, datatabular dan foto.

Gambar 4.2. Tampilan SILBK/LRK

3. Sistem Informasi Infrastruktur dan Kinerja Transportasi Darat (SIIK-TRANSDAT) yang

dibangun pada tahun 2007 berbasis PC Desktop. Sistem memadukan antara penggunaan

data tabular dan spasial. Data tabular disimpan dalam Firebird SQL Server (Open

source), sedangkan data spasial disimpan dalam format shapefile yang diolah dengan

menggunakan software ArcView


29/216



Gambar 4.3. Tampilan SIIK-TRANSDAT

4. Sistem Informasi Penilaian Kinerja Keselamatan Transportasi Darat (SI_KESDAT)

yang dibangun tahun 2006

Gambar 4.4. Tampilan SI-KESDAT

5. Sistem Informasi Transportasi Sungai dan Danau (SITRAN-SUDAN) yang

dikembangkan tahun 2010


30/216



Gambar 4.5. Tampilan SITRAN-SUDAN

Rangkuman dari sistem informasi yang dikembangkan oleh masing-masing direktorat adalah

sebagai berikut :

a) Setditjen,

·

Web Ditjen Hubdat(www.hubdat.web.id )

· Aplikasi berbasis Intranet

· Aplikasi Tata Persuratan

· Aplikasi e Klipping (kehumasan)

·

Aplikasi Perpustakaan Virtual

· Aplikasi Data Centre

· Aplikasi berbasis GIS

· Aplikasi SIIK ( Sistem Informasi Infrastruktur dan Kinerja Perhubungan Darat)

b) Direktorat LLAJ

· Aplikasi Berbasis Webbase, Situs : Web Road Transport and Traffic Management Center

(www.rttmc rttmc-hubdat.web.id id)

· Aplikasi SI AKAP

· Aplikasi SI Jembatan Timbang

· Aplikasi SI Pengujian Type Kendaraan

· Aplikasi SI PPNS

· Aplikasi SI Terminal


31/216



· Aplikasi SI Perlengkapan Jalan

c) Direktorat LLASDP

· Aplikasi SI Penyeberangan dan Sungai (basis Sistem Informasi Geografis)

·

Aplikasi SI Data Jaringan Transportasi Sungai dan Danau (basis Sistem InformasiGeografis)

d) Direktorat BSTP

·

Aplikasi Berbasis Webbase. Situs : Web Urban Transport Information Center (

www.bstp.hubdat.web.id id)

· Aplikasi SI Data Base Transportasi Perkotaan

e) Direktorat KTD

· Aplikasi SI Pengemudi Angkutan Umum

·

Aplikasi SI LBK/LRK· Aplikasi SI Kecelakaan (berbasis GIS)

· Aplikasi Awak Kapal Sungai dan Danau.

Dari daftar diatas terlihat bahwasanya telah banyak dikembangkan aplikasi-aplikasi atau sistem

informasi baik yang digunakan untuk mengelola informasi Transportasi Darat, maupun untuk

tujuan lainnya. Jika dikaji lebih jauh, aplikasi-aplikasi dan sistem informasi tersebut di atas

memiliki karakteristik yang sama:

1. Merupakan sistem yang dibangun dengan pendekatan keproyekan. Dengan kata lain,sistem-sistem tersebut bersifat terfokus (hanya untuk kepentingan proyek) dan tidak

beriorientasi jauh ke depan (tidak mempertimbangkan keberadaan pemangku kepentingan

secara dalam dan menyeluruh). Akibatnya, hanya sedikit dari sistem-sistem yang telah

dibangun tersebut yang berkelanjutan (sustainable) setelah proyek selesai, baik dari segi

operasionalisasi maupun pemanfaatan data dan informasinya.

2. Merupakan sistem yang terisolir, tidak berhubungan satu dengan yang lain dan tidak

dapat bekerjasama atau berinteraksi satu sama lainnya. Akibatnya terbentuklah pulau-

pulau informasi (information islands) yang terisolir dari lingkungan sekitarnya. Pulau-

pulau informasi tersebut menciptakan masalah-masalah ikutan seperti:

· Tidak adanya keseragaman kodifikasi, format data, dan antarmuka sehingga

sulit untuk melakukan pertukaran data (data exchange)

· Timbulnya duplikasi data karena setiap sistem akan melakukan pemasukan

data (data entry) yang sama secara sendiri-sendiri

· Timbulnya inkonsistensi data antara satu sistem dengan yang lainnya akibat

updating (pemutahiran) dilakukan secara sendiri-sendiri

· Dan lain sebagainya.


32/216



IV.2. Perangkat Keras di Ditjen Perhubungan Darat

Infrastruktur jaringan sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut :

Struktur jaringan sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut :


33/216



Gambar 4.6. Struktur Jaringan

IV.3. Pelaksanaan Survey Ke Daerah

IV.3.1. Surabaya (Provinsi Jawa Timur)


34/216



Gambar 4.7. Peta Provinsi Jawa Timur

Posisi geografis provinsi Jawa

Timur terletak pada Garis

Lintang 5,37’ LU dan 8,48’ LS

dan Garis Bujur 110,57’ BujurTimur. Sebelah barat berbatasan

dengan Propinsi Jawa Tengah,

sebelah timur berbatasan dengan

Selat Bali / Propinsi Bali, sebelah

utara laut jawa, dan sebelah

selatan adalah Samudera Hindia.

Kondisi sosio ekonomi Propinsi

Jawa Timur didominasi sektor

pertanian. Perkembangan nilai

PDRB pada tahun 2005 sampai

dengan 2010 menunjukkan

peningkatan yang signifikan atau rata-rata meningkat setiap tahunnya. Untuk nilai PDRB Atas

Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10% dari tahun 2005 sampai

dengan 2010.

Propinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten, 8 Kota, 657 Kecamatan dan 8.345 Kelurahan /

Desa dengan Luas Wilayah 40.880,81 (Km2). Luas Wilayah terbesar adalah Kabupaten

Banyuwangi dengan Luas Wilayah 5.782,40 (Km2), sedangkan terkecil adalah Kota Pasuruan

dengan Luas Wilayah 13,58 (Km2).

Visi Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur adalah

mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan

misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pelayanan,dengan prioritas pada wilayah kepulauan dan

masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Meningkatkan pelayanan yang murah, mudah, nyaman, aman, dan cepat.

3. Meningkatkan peranan bidang transportasi dalam percepatan dan pemerataan proses

pembangunan daerah.

4. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan pelayanan

perhubungan.


35/216



Pembangunan sarana tranportasi sebagai jalur distribusi dan pemasaran mapun sebagai pembuka

jalur perdagangan sangat diperlukan untuk dikembangan utamanya ada sektor jasa angkutan.

baik melaui darat,udara maupun laut. Pengembangan potensi ekonomi wilayah selatan jawa

timur dilakukan dengan dilakukan pengembangan darat, laut dan udara. Dalam hal penataanruang diamanatkan pengembangunan prasarana dan sarana pendukung diharapkan mampu

meningkatkan potensi wilayah dan sekaligus membuka ketorisoliran wilayah dalam mendorong

percepatan pengembangan wilayah yang relatif tertinggal, seperti wilayah kepulauan dan bagian

selatan jawa timur. Transportasi jalan merupaka media transportasi utama yang berperan penting

dalam mendukung pembangunan nasional dan regional, serta mempunyai kontribusi terbesar

dalam pangsa angkutan dibandingkan dengan moda lain.

Sasaran pembangunan transportasi lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) yang ingin dicapai adalah :

1) Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, yang ditandai dengan

menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas, dan muatan lebih di jalan, sehingga dapat

menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya.

2) Meningkatnya kenaikan dan jumlah sarana dan prasarana LLAJ

3) Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan, serta meningkatnya kualitas pelayanan

angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutama

angkutan umum di perkotaan, pedesaan, dan antara kota

4)

Meningkatnya keterpaduan antar-moda dan efisiensi dalam mendukung barang dan jasa,untuk mendukung perwujudan sistem nasional, regional, dan lokal

5) Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi msyarakat luas di

perkotaan dan pedesaan, serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah

terkecil untuk mendukung pengembangan wilayah

6) Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan

(angkutan perkotaan, perdesaan, dan antar kota)

7) Meningkatnya penanganan dampak polusi udara,serta pengembangan teknologi sarana yang

ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan

8) Meningkatnya profesionalisme sumber manusia dalam perencanaan, pembinaan dan

penyelenggaraan LLAJ

9) Terwujudnya penyelengaraan angkutan perkotaan yang efisien berbasis masyarakat dan

wilayah, andal dan ramah lingkungan, serta terjangkau

10) Terwujudnya perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan

wilayah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)

dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan :


36/216



1) Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan dan penindakan jalan

muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait

2) Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai

aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dandaerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana , serta

izin pengemudi di jalan)

3) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu, penataan sistem jaringan

dan terminal;manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan, mendorong

efesiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan

retribusi di jalan. Penataan jaringan dan ijin trayek, kerja serta antar lembaga pemerintah

(pusat, provinsi, dan kabupaten/kota)

4) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain penyediaan palayanan

angkutan perintis pada daerah-daerah terpencil

5) Menata sistem transportasi sejalan dengan sistem transportasi nasional, regional dan lokal,

antara lain melalui penyusunan Rancangan Umum Jaringan transportasi Jalan (RUJTJ)

6) Meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan

transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang LLAJ

7) Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, operator dan pengguna jalan), meningkatkan

kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknik tentang pelayanan

operasional transportasi

8)

Fertilisasi pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan tranportasi

umum massal di perkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat

dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya.

Struktur organisasi dinas perhubungan provinsi Jawa Timur digambarkan sebagai berikut :


37/216



Gambar 4.8. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Kesiapan Institusi Untuk Mengimplementasikan Sistem :

1.

Belum ada struktur organisasi khusus yang menangani data-data perhubungan darat. Data

mengenai perhubungan darat tersebar di masing-masing sub dinas atau cabang dinas

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Perangkat keras tersedia dengan spesifikasi memadai untuk digunakan sebagai pencatatan

data-data perhubungan darat pada saat sistem diimplementasikan.

3.

Pencatatan data-data perhubungan darat belum dilakukan secara terstruktur dan

terkomputerisasi melalui suatu sistem informasi yang terintegrasi


38/216



4. Belum menggunakan sistem informasi geografis sebagai sarana untuk pengambilan

keputusan. Data spasial (peta) hanya dibuat untuk keperluan pencetakan, dan belum

digunakan untuk keperluan analisa

5.

Koordinasi terhadap data-data perhubungan darat dengan institusi lain sudah dilakukan,namun masih dilakukan secara manual (hardcopy)

6. Jika sistem informasi diterapkan, pengguna langsung dari sistem ini adalah Dinas

Perhubungan Jawa Timur, namun sebaiknya infrastruktur (hardware and jaringan)

menggunakan arsitektur yang sudah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Timur

7. Daftar prioritas kebutuhan yang paling mendesak dilakukan untuk penerapan sistem:

a. Kelembagaan yang akan menangani sistem ini

b. Koordinasi dengan stakeholder lain (Kementerian Perhubungan dan Kabupaten

lain)

c. Infrastruktur

d. Sistem aplikasi

e.

Prosedur operasi (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis)

II.2.2. Manado (Provinsi Sulawesi Utara)

Gambar 4.9. Peta Provinsi Sulawesi Utara

Posisi provinsi Sulawesi Utara

berbatasan dengan laut sulawesi pada sebelah barat, sebelah

timur dengan provinsi maluku

utara, sebelah utara dengan

negara Filipina, dan sebelah

selatan dengan provinsi

gorontalo. Jumlah penduduk

4.291.800 jiwa dengan

komposisi terbesar di Kota

Manado 430.000 jiwa dan

jumlah penduduk terendah di

Kabupaten Parigi Mautong

sekitar 65.000 jiwa. Tingkat

kepadatan 125 jiwa/km2 dan

dengan tingkat pertumbuhan

diperkirakan 1,12 %.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah


39/216



Provinsi Sulawesi Utaradan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2008 Tentang

Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan tersebut mengatur tugas pokok dan fungsi.

Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi

tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara mempunyai fungsi

sebagai :

1. Perumusan Kebijakan Teknis

2.

Penyusunan Perencanaan, Pengoordinasian, Pembinaan dan Pengendalian PelaksanaanTugas

3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Gambar 4.10. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Provinsi Sulawesi Utara


40/216


41/216



d. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

e. Meningkatnya pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan energi di

bidang perhubungan, komunikasi dan informatikaf. Meningkatnya penyediaan dana pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika.


1. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang akan menangani data-data perhubungan darat

adalah seksi pemanduan sistem dan kerjasama antar lembaga bidang pengembangan dan

pemanduan sistem, dan seksi pendayagunaan sistem informasi bidang komunikasi dan

informatika

2. Perangkat keras tersedia dengan spesifikasi sangat memadai untuk digunakan sebagai

pencatatan data-data perhubungan darat pada saat sistem diimplementasikan

3. Pencatatan data-data perhubungan darat belum dilakukan secara terstruktur dan

terkomputerisasi melalui suatu sistem informasi yang terintegrasi. Saat ini pencatatan

hanya dilakukan untuk keperluan publikasi dan data belum dimanfaatkan untuk

kepentingan operasional dan manajerial bidang-bidang perhubungan

4. Belum memanfaatkan sistem informasi geografis sebagai sarana untuk pengambilan

keputusan. Data spasial (peta) hanya dibuat untuk keperluan pencetakan, dan belumdigunakan untuk keperluan analisa berdasarkan model-model yang terkomputerisasi

5. Koordinasi terhadap data-data perhubungan darat dengan institusi lain sudah dilakukan

dengan menggunakan hardcopy dan softcopy dengan format yang tidak standar, sehingga

perlu untuk dilakukan konversi data atau penginputan ulang

6. Jika sistem informasi diterapkan, pengguna langsung dari sistem ini adalah bidang

perhubungan darat, berkoordinasi dengan bidang pengembangan dan pemanduan sistem,

dan bidang komunikasi dan informatika

7.

Daftar prioritas kebutuhan yang paling mendesak dilakukan untuk penerapan sistem:

a. Prosedur operasi (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis)

b. Sistem aplikasi

c. Kelembagaan yang akan menangani sistem ini

d. Koordinasi dengan stakeholder lain (Kementerian Perhubungan dan Kabupaten

lain)

e. Infrastruktur


42/216



II.2.3. Ambon (Provinsi Maluku)

Gambar 4.11. Peta Kota Ambon Provinsi Maluku

Letak Kota Ambon berada sebagian

besar dalam wilayah pulau Ambon,

dan secara geografis terletak pada

posisi: 3o- 4

o Lintang Selatan dan

128o - 129o Bujur Timur, dimana

secara keseluruhan Kota Ambon

berbatasan dengan Kabupaten

Maluku Tengah.

Kota Ambon terdiri dari enam

kecamatan, yaitu : Nusaniwe,

Sirimau, Leitimur Selatan, Baguala

dan Teluk Ambon.

Iklim di Kota Ambon adalah iklim laut

tropis dan iklim musim, karena letak

pulau Ambon di kelilinggi oleh laut.

Oleh karena itu iklim di sini sangat dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung bersamaan dengan

iklim musim, yaitu musim Barat atau Utara dan musim Timur atau Tenggara. Pergantian musim

selalu diselingi oleh musim Pancaroba yang merupakan transisi dari kedua musim tersebut.

Musim Barat umumnya berlangsung dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret,

sedangkan pada bulan April merupakan masa transisi ke musim Timur dan musim Timur

berlangsung dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, disusul oleh masa pancaroba pada

bulan Nopember yang merupakan transisi ke musim Barat.

Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai

berikut :

1.

Menyusun program kerja berdasarkan kebijakan di bidang Perhubungan Darat dan

mengkoordinasikan para kepala seksi agar terjalin kerja sama untuk mendukung

pelaksanaan tugas masing-masing berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku

2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan baik secara lisan maupun tertulis

kepada Kepala Dinas guna mendapat arahan selanjutnya

3. Menilai hasil kerja para kepala seksi dengan jalan memonitor dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dijadikan sebagai bahan

pertimbangan pembinaan karier


43/216



4. Menyusun program kerja bidang Perhubungan Darat berdasarkan kebijakan dibidang

perhubungan darat

5. Mengkoordinasikan para kepala seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling

mendukung6. Memberi petunjuk kepada para kepala seksi dan staf agar pelaksanaan tugas berjalan

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku

7. Melaksanakan pengendalian dan pegawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas,

angkutan jalan, angkutan penyeberangan sungai dan danau serta keselamatan dan teknis

sarana lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai dan danau serta penyeberangan

8. Melakukan penyiapan lintas penyeberangan serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor

perhubungan darat tingkat kota

9. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas

10. Penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan, penyeberangan sungai

dan danau

11. Penyiapan pemberian perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib

pemanfaatan jalan

12. Menyiapkan rencana dan program pembangunan, pemasangan, pemeliharaan alat dan

pengamanan (rambu - rambu) lalu lintas sungai dan danau

13. Penyiapan penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan

pengangkutan barang

14.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan

maupun tertulis

15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban.


1. Belum ada struktur organisasi khusus yang menangani data-data perhubungan darat.

Data-data mengenai perhubungan darat tersebar di Unit Pelayanan Teknis dan bidang

terkait

2. Perangkat keras tersedia dengan spesifikasi tidak memadai untuk digunakan sebagai

pencatatan data-data perhubungan darat pada saat sistem diimplementasikan. Komputer

yang tersedia digunakan untuk memasukkan semua data dan kegiatan yang dilakukan

3. Pencatatan data-data perhubungan darat belum dilakukan secara terstruktur dan

terkomputerisasi

4. Belum menggunakan sistem informasi geografis sebagai sarana untuk pengambilan

keputusan. Data spasial (peta) hanya dibuat untuk keperluan pencetakan, dan belum

digunakan untuk keperluan analisa


44/216


45/216

PT. Chandra Wahana Raya Hal : V - 1 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

BAB V.

ANALISIS SISTEM

Tahapan analisis sistem merupakan tahapan yang sangat penting karena kesalahan di dalam

tahapan ini akan menyebabkan kesalahan pada tahapan selanjutnya. Proses analisis sistem dalam

pengembangan sistem informasi merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan

masalah dan penyusunan pemecahan masalah yang timbul serta membuat spesifikasi sistem yang

baru. Analisis sistem dimulai dengan menganalisa kebutuhan yang merupakan proses untuk

menghasilkan spesifikasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan adalah spesifikasi yang rinci tentang

pengolahan data yaitu jumlah data yang harus diproses, waktu pengolahan saat data siap diproses

sampai informasi yang dihasilkan. Spesifikasi ini digunakan untuk membuat kesepakatan dalam

pengembangan sistem.

Berdasarkan hasil survey pengumpulan data dan wawancara, baik di tingkat pusat dan daerah,

beberapa kebutuhan terhadap sistem dan data adalah sebagai berikut :

a. Data dikelompokkan atas data statis, data dinamis, data operasional, data kinerja dan

data khusus

b. Data input digolongkan atas dua, yaitu data input yang baru, yaitu data yang akan

diinputkan melalui sistem secara langsung dan data input yang diambil dari sistem

lain. Kondisi ini mengakibatkan harus dibuatkannya interface untuk data dari sistem

lain agar bisa masuk ke sistem yang akan dibangun

c. Penginputan data sesuai kewenangan dari lokasi data, yang terdiri dari pusat, balai,

propinsi dan kabupaten/kota

d. Sistem harus dimungkinkan untuk menyajikan data yang diperlukan dalam bentuk

spreadsheet sehingga data ini bisa dimanfaatkan untuk analisa kinerja yang sifatnya

belum terstruktur

e. Kriteria kinerja ditetapkan dengan melakukan perbandingan antara sebelum dengan

sesudah, dan tahun sebelum dengan tahun sesudahnya

f. Data-data pembangunan termasuk data-data yang sifatnya dinamis. Data dinamis

yang berkaitan dengan profil dan kinerja harus dimasukkan dalam sistem

g. Time series data tidak cukup hanya dalam satuan tahun, namun harus dibreakdown

ke dalam satuan bulan

h.

Diperlukan pendampingan yang intens dimulai dari standarisasi pola operasi baru

yang berimplikasi pada perubahan budaya kerja. Sosialisasi dari kondisi ini adalah

tahapan tersulit namun harus dilakukan agar tidak terdapat (minimal mengurangi)

penolakan dari pengguna.


46/216


47/216


7. PC Based menggunakan tools Lazarus Delphi dan MySQL sebagai database server.

Sedangkan web Based menggunakan tools Php, Drupal, dan MySQL sebagai database

server. Untuk lokasi-lokasi yang online, maka MySQL database server yang digunakan

untuk PC Based dan Web Based adalah sama8. Sistem informasi APL-HUBDAT di pusat adalah sebagai pusat data perhubungan darat

seluruh Indonesia.

V.2. Aliran Data

Gambar 5.2. Aliran Data

Aliran data adalah sebagai berikut :

1. Sesuai kewenangannya, balai, propinsi dan kabupaten/kota mengelola datanya dengan

menggunakan PC Based, dan selanjutnya data dikirimkan ke server pusat

2. Data dari kabupaten/kota dimungkinkan pula untuk dikirimkan ke propinsi, untuk

selanjutnya summary propinsi dikirimkan ke pusat


48/216


3. Gambar diatas hanya menggambarkan transfer data melalui media internet. Pada

kenyataannya, ada beberapa media yang bisa digunakan sebagai media pertukaran data.

Sebagai contoh : CD, USB, dan hardcopy.

V.3. Format Data

Data-data yang sudah ada pada sistem eksisting mencakup data-data mengenai :

Tables Columns Indexes Foreign

keys

Description

Propinsi 2 1 0 Tabel Propinsi

Kabupaten 3 2 1 Tabel Kabupaten

Kecamatan 4 3 1 Tabel Kecamatan

Desa 5 4 1 Tabel Desa

Pengguna 4 0 0 Tabel PenggunaS_Pelabuhan 16 0 4 Tabel Pelabuhan

S_Lintas 14 2 3 Tabel Lintas Penyeberangan

S_Sudan_Kapal 2 1 0 Tabel Kapal Angkutan

Sungai dan Danau

S_Penyelenggara 2 0 0 Tabel Penyelenggara SDP

S_Pemilik_Pelabuhan 2 0 0 Tabel Pemilik Pelabuhan

S_Pemilik_Kapal 2 1 0 Tabel Pemilik Kapal

S_Pelabuhan_Kinerja 10 1 1 Tabel Kinerja Pelabuhan

S_Lintas_Kinerja 24 1 1 Tabel Kinerja Lintas

PenyeberanganS_KMP 3 3 1 Tabel Kapal Penyeberangan

S_Jenis 2 1 0 Tabel Jenis Kapal

S_Fungsi 2 0 0 Tabel Fungsi Lintas

Penyeberangan

S_danau_sungai 8 0 0 Tabel Kinerja Angkutan

Danau dan Sungai

S_Armada 11 2 3 Tabel Kinerja Lintas

Penyeberangan

J_terminal 296 6 1 Tabel Terminal

J_terminal_lalin 14 1 1 Tabel Terminal (Lalu

Lintas)J_terminal_fasilitas 21 1 1 Tabel Terminal (Fasilitas)

J_terminal_bus 6 1 1 Tabel Terminal (Bus)

J_terminal_akdp 6 1 1 Tabel Terminal (AKDP)

J_terminal_akap 6 1 1 Tabel Terminal (AKAP)

Tabel 5.1. Struktur Data

Data spasial yang digunakan pada sistem adalah data spasial digital dengan skala 1 : 250.000.

Format dari layer peta yang menggunakan standar software ESRI ArcView. Satu layer data


49/216


spasial dapat terdiri dari 3 sampai dengan 5 jenis file dengan ekstension yang berbeda-beda yaitu

: dbf, sbn, sbx, shp, dan shx. Penjelasan dari masing-masing ekstension adalah sebagai berikut :

1.

dbf adalah file dBASE untuk menyimpan informasi fitur data atribut

2.

sbn dan sbx adalah file yang menyimpan fitur indeks spasial. File-file ini akan muncul jika kita melakukan penyeleksian tema, spatial join atau membuat file indeks pada field

shape

3. shp adalah file yang menyimpan fitur geometri

4. shx adalah file yang menyimpan indeks dari fitur geometri.

Data spasial pada format ini belum mampu untuk dilakukan pemeliharaan data secara terpusat

dengan menggunakan arsitektur client/server atau three tier . Prosedur operasi standar untuk

pemeliharaan data peta agar konsistensi dari sistem tetap terjaga adalah sebagai berikut :

1.

Pemeliharaan data spasial dilakukan oleh pemelihara sistem (operator) yang bertanggung

jawab terhadap data spasial

2. Data spasial yang terkini harus didistribusikan (dicopy) ke pengguna (client)

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilembagakan dan ditunjuk personil yang akan menangani

pemeliharaan data spasial.

Data spasial yang dikumpulkan dikelompokkan atas :

1. Peta Dasar

Peta dasar mencakup layer-layer :· Propinsi

· Kabupaten/Kota

·

Kecamatan

· Desa/Kelurahan

· Jalan (jalan nasional/propinsi yang diklasifikasikan atas jalan arteri, jalan kolektor

kelas I, jalan kolektor kelas II, dan jalan kolektor kelas 3)

· Jalan_1 (semua jalan tanpa atribut)

·

Pulau·

KTI (Kawasan Timur Indonesia)

· KBI (Kawasan Barat Indonesia)

· Laut

· Gunung

·

Kota Propinsi

· Kota Kabupaten

· Kota Kecamatan

·

Danau


50/216


· Sungai

Dari layer peta dasar diatas yang akan digunakan dalam sistem (sebagai default) adalah

propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Layer-layer lainnya bisa dipergunakan

jika diperlukan oleh pengguna (kustomisasi).

2. Peta Tematik LLAJ

Peta tematik LLAJ mencakup layer-layer :

· Terminal

· UPKB

3.

Peta Tematik LLASDP

Peta tematik LLASDP mencakup layer-layer :· Dermaga (Dermaga/Pelabuhan ASDP)

·

Lintas (Lintas Penyeberangan)

V.4. Arsitektur Sistem Aplikasi

APL-HUBDAT

LLAJ

LLASDP

Angkutan

Penyeberangan Pemeliharaan

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Informasi

Informasi

Informasi

Manajemen Publik

Informasi Informasi

Keselamatan

Pemeliharaan

Informasi

Sumber Lain

Pemeliharaan

Informasi

Gambar 5.3. Arsitektur Sistem Aplikasi

Gambar diatas memperlihatkan aliran data dan proses pembangunan aplikasi data perhubungan

darat (APL-HUBDAT) berdasarkan sifat dari otoritas kepemilikan data, yaitu pemilik data yang

bisa melakukan pemeliharaan data (penambahan, modifikasi dan penghapusan). Sistem aplikasi

terdiri dari tujuh modul aplikasi yang terpisah sesuai dengan kewenangan atau otoritas setiap


51/216


pengguna untuk mengakses data. Sistem aplikasi dibangun dengan menggunakan arsitektur

Client Server (two-tier ), yaitu akses langsung pengguna (client ) ke Local Database Server .

Modul aplikasi tersebut adalah :

1. Modul Aplikasi LLAJ

2. Modul Aplikasi Angkutan Penyeberangan

3. Modul Aplikasi LLASDP

4.

Modul Aplikasi Keselamatan

5. Modul Aplikasi Manajemen

6. Modul Aplikasi Publik

7. Modul Aplikasi dari Sumber Lain (Data Umum, Produk Hukum, Sumber Daya Manusia,

Program Pembangunan, dan lain-lain)

5.4.1.

Modul Aplikasi LLAJ

LLAJ

Sarana LLAJ

Prasarana LLAJ

Kendaraan Bermotor

Prasarana Jalan

Terminal

UPKB

Perkembangan

Jalan

Kinerja Jalan

FasilitasPenunjang

Angkutan Penumpang

Umum

Angkutan Barang

PKB

Gambar 5.4 Modul LLAJ

Fasilitas penunjang jalan terdiri dari : Rambu, Marka Jalan, Pagar Pengaman, Deliniator, Cermin

Tikungan, Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Lampu Penerangan Jalan.


52/216


5.4.2. Modul Aplikasi LLASDP

LLASDP

Sungai dan Danau

Alur Pelayaran

Sungai dan Danau

Jaringan Angkutan

Sungai

Jaringan Angkutan

ASD

Perkembangan

Armada Sungai danDanau

Perkembangan

Dermaga Sungai

dan Danau

Produksi AngkutanSungai dan Danau

Perkembangan

Rambu Sungai

InventarisasiDermaga Sungai

dan Danau

Gambar 5.5 Modul LLASDP


53/216


5.4.3. Modul Aplikasi Angkutan Penyeberangan

AngkutanPenyeberangan

PerkembanganLintas

Penyeberangan

Pelabuhan

Penyeberangan

Kapal

Penyeberangan

JenisPengoperasian

Pemilik KapalPenyeberangan

Produksi AngkutanPenyeberangan

Kinerja AngkutanPenyeberangan

InventarisasiPelabuhan

Penyeberangan

Gambar 5.6 Modul Angkutan Penyeberangan

5.4.4. Modul Aplikasi Keselamatan

Keselamatan

Kecelakaan LLAJ

Kecelakaan LLASDP

Gambar 5.7 Modul Keselamatan

5.4.5. Modul Aplikasi Manajemen

Modul Aplikasi Manajemen adalah otoritas yang diberikan oleh sistem untuk menghasilkan

informasi profil dan kinerja dari semua moda untuk kebutuhan manajemen.


54/216


5.4.6. Modul Aplikasi Publik

Modul Aplikasi Publik adalah otoritas yang diberikan oleh sistem untuk menghasilkan informasi

profil dan kinerja dari semua moda untuk kebutuhan publik dalam rangka akuntabilitas dan

transparansi.

5.4.7. Modul Aplikasi Sumber Lain

Modul Aplikasi dari Sumber Lain terdiri dari : Data Umum, Produk Hukum, Sumber Daya

Manusia, Program Pembangunan, dan lain-lain.

V.5. Analisa Spesifikasi

Analisa spesifikasi ditujukan terhadap empat tujuan yang akan dicapai, yaitu :

a. Menjelaskan sistem saat ini secara lengkap

b. Menggambarkan sistem informasi yang ideal

c. Membawa sistem informasi yang ideal ke kondisi saat ini dengan memperhatikan

kendala sumber daya

d. Memetakan tugas pokok dan fu

digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf

Documents

Transcript of digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf