digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
Transcript of digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
1/216
LLAAPPOORRAANN AAKKHHIIRR
PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN AAPPLLIIKKAASSII DDAATTAA
PPEERRHHUUBBUUNNGGAANN DDAARRAATT
PT. CHANDRA WAHANA RAYACONSULTING & ENGINEERING SERVICES
Jl. Pluto Selatan III No.68 Telp/Fax 022-7560431 Bandung 40286 Anggota Inkindo No.1116 / P / 0136. JB
SIUJK NO. 1-3273-008263-1-000202
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Satuan Kerja Peningkatan Pembinaan Transportasi Darat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lt . 9 Jakarta Pusat 10110
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
2/216
PT. Chandra Wahana Raya
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ”Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat”
yang dilaksanakan di Lingkup Satuan Kerja Peningkatan Pembinaan Transportasi Darat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, yang dilaksanakan oleh
PT. Chandra Wahana Raya, bersama ini kami sampaikan Laporan Akhir.
Laporan Antara ini merupakan rancangan strategis sistem, rancangan detail sistem dan
strategi implementasi sistem. Kegiatan ini untuk memenuhi amanat dari pelaksanaan
kegiatan pekerjaan pembangunan aplikasi data perhubungan darat.
Sebagai akhir kata, PT. Chandra Wahana Raya mengucapkan banyak terimakasih atas
kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga dapat menangani pekerjaan
”Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat”. Kami juga mengucapkan banyak
terimakasih atas bantuan data-data pendukung serta arahan yang telah diberikan Direksi
Pekerjaan sehingga tersusunnya Laporan ini.
Bandung, November 2011
PT. Chandra Wahana Raya
Ir. Samuel Mangaraja Sormin, MT
Ketua Tim
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
3/216
PT. Chandra Wahana Raya
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
ii
DAFTAR ISI
Bab 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang
1.2. Kegiatan Yang Dilaksanakan Dan Lingkup Kerja
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Indikator Keluaran dan Keluaran
1.5. Sistimatika Pelaporan
Bab 2 Pendekatan dan Metodologi
2.1. Studi Peraturan dan Perundangan
2.2. Identifikasi dan Studi Sistem Informasi
2.3. Analisis dan Desain Sistem Informasi
2.4. Implementasi dan Pelatihan
Bab 3 Studi Peraturan dan Perundangan
3.1. UU LLAJ No. 22 Tahun 2009
3.2. UU No. 14 Tahun 2008
3.3. Peraturan Terkait
Bab 4 Identifikasi dan Studi Sistem Informasi
4.1. Program Aplikasi Eksisting di Ditjen Perhubungan Darat
4.2. Perangkat Keras di Ditjen Perhubungan Darat
4.3. Pelaksanaan Survey Ke Daerah
4.3.1. Surabaya
4.3.2. Manado
4.3.3. Maluku
Bab 5 Analisis Sistem
5.1. Arsitektur Sistem Informasi
5.2. Aliran Data
HALI-1
I-3
I-3
I-4
I-4
II-1
II-1
II-2
II-5
II-9
III-1
III-1
III-4
III-5
IV-1
IV-1
IV-6
IV-7
IV-7
IV-12
IV-16
V-1
V-2
V-3
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
4/216
PT. Chandra Wahana Raya
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
iii
5.3. Format Data
5.4. Arsitektur Sistem Aplikasi
5.5. Analisa Spesifikasi
5.6. Standarisasi
5.7. Perangkat Lunak
5.8. Perangkat Keras
5.9. Deskripsi Fungsi
5.10. Kendala Sumber Daya Manusia
Bab 6 Rancangan Strategis Pengembangan Sistem
6.1. Substansi Pengelolaan Sistem Informasi
6.1.1. Tingkat Kementerian
6.1.2. Tingkat Provinsi
6.1.3. Tingkat Kabupaten/Kota
6.1.4. Aliran Data APL-HUBDAT
6.2.Kondisi Eksisting
6.2.1. Informasi Perhubungan Darat
6.2.2. Teknologi (Sarana dan Prasarana)
6.2.3. Kelembagaan (Institusi Pengelola)
6.3.Pengelolaan Basis Data
6.4.Pertimbangan Arsitektur Aplikasi
Bab 7 Rancangan Detail Sistem Informasi
7.1. Perancangan Masukan Data
7.2. Perancangan Antar Muka
7.3. Perancangan Keluaran
7.4. Rancangan Standarisasi
7.5. Rancangan Basis Data
7.6. Perangkat Lunak
7.7. Perangkat Keras
7.8. Rancangan Fungsi
V-4
V-6
V-10
V-12
V-12
V-13
V-13
V-13
VI-1
VI-1
VI-2
VI-3
VI-3
VI-4
VI-5
VI-6
VI-8
VI-10
VI-10
VI-12
VII-1
VII-2
VII-3
VII-7
VII-9
VII-12
VII-16
VII-17
VII-18
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
5/216
PT. Chandra Wahana Raya
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
iv
Bab 8 Sistem Aplikasi
8.1. Fitur Sistem Aplikasi
8.2. Instalasi Sistem Aplikasi
8.3. Menjalankan Sistem Aplikasi
Bab 9 Rekomendasi Dan Strategis Implementasi
5.1. Rekomendasi
5.2. Strategi Implementasi
5.3. Tahapan Implementasi
Lampiran I – Formulir Pengumpulan Data
Lampiran II – Data Jawa Timur
Lampiran III – Data Manado
Lampiran IV – Data Maluku
VIII-1
VIII-3
VIII-4
VIII-10
IX-1
IX-1
IX-2
IX-6
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
6/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : I - 1 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
BAB I.
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Dewasa ini, dengan tingkat kemajuan yang telah dicapainya, Teknologi Informasi (TI) telah
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. TI tidak hanya membantu
proses otomasi dan manajemen informasi, tetapi memungkinkan terjadinya aktivitas, fasilitas
atau cara kerja baru yang tidak mungkin terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, TI telah menjadi
enabler dari suatu kegiatan dan pelayanan suatu organisasi. Penyelenggaraan jasa
telekomunikasi, electronic trading dan jasa perbankan adalah beberapa contoh kasus dari peran
teknologi informasi sebagai enabler dari suatu aktivitas ekonomi.
Kunci keberhasilan penerapan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat terletak pada wawasan dan kemampuan para pengelola dan sumber daya
manusia baik di tingkat pengambil kebijakan ataupun di tingkat operasional tentang teknologi
informasi dan pemanfaatan TI untuk mendukung kegiatan pembangunan sektor perhubungan
darat. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, maka Teknologi Sistem Informasi (TSI) yang
digunakan saat ini di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat masih belum
dikembangkan secara maksimal. Sementara di saat yang bersamaan perkembangan pemanfaatan
teknologi oleh berbagai pihak yang terlibat di sub sektor transportasi darat seperti pengusaha dan
pengguna sarana transportasi telah memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam membantu
mereka menjalankan aktivitasnya masing-masing. Kondisi ini menuntut dilakukannya
pembenahan teknologi di lingkungan Perhubungan Darat agar dapat menjawab berbagai
tantangan dan kebutuhan masyarakat luas.
Faktor lain perlunya sistem informasi adalah semakin kompleksnya pelaksanaan tugas-tugas di
sub sektor perhubungan darat, dan penerapan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan alat bantuyang mampu mengatasi kendala jarak dan waktu yang akan timbul,dan meminimalkan peluang
terjadinya kesalahan dalam koordinasi serta memudahkan dalam mendukung pelaksanaan tugas
di sub sektor perhubungan darat.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam KM 43 tahun 2005 tentang struktur organisasi dan Tata
Kerja Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas
selaku pembina transportasi darat di pusat dan di daerah yang dijabarkan di dalam berbagai
kebijakan teknis dan administratif. Guna mendukung pelaksanaan pembinaan data yang ada saat
ini dipandang perlu untuk dilakukan suatu pembangunan aplikasi data perhubungan darat yang
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
7/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : I - 2 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
terintegrasi antara data pemerintahan dan data pembangunan yang up to date dan user friendly.
Untuk itulah maka kegiatan pembangunan aplikasi data Perhubungan Darat dilaksanakan.
Kegiatan ini akan menghasilkan suatu sistem terkomputerisasi yang akan mampu menerima,mengolah dan menghasilkan informasi yang tepat, cepat, akurat dan aman dalam
penyimpanannya. Sistem tersebut dirancang sehingga arsitektur penyimpanan datanya
memungkinkan data untuk diklasifikasi dan disimpan dengan struktur yang baik. Arsitektur
tersebut akan memungkinkan penempatan dan akses yang mudah serta efisien. Disamping itu
memungkinkan hubungan, ekstraksi, penerimaan dan pengiriman data dengan sistem basis data
lain yang sudah digunakan atau dikembangkan di lingkungan stakeholder lain.
Sistem informasi yang baik haruslah dapat memberikan informasi yang benar dan up to date.
Disamping itu juga harus dapat menyimpan data yang benar dan absah. Satu-satunya pihak yang
dapat menentukan kebenaran dan keabsahan adalah pemilik data, dalam hal ini adalah Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan karena data yang tidak benar akan
menghasilkan informasi yang tidak benar pula (Garbage In Garbage Out ). Proses komputerisasi
hanya akan berjalan dengan baik jika didukung oleh prosedur kerja manual dan berkas-berkas
diatas kertas yang dirancang dengan baik sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun
dan dirancang formulir-formulir khusus untuk mempermudah proses pemasukan dan
pemeriksaan. Formulir-formulir ini tentunya harus distandarisasi dan disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi dari setiap stakeholder.
Perangkat lunak aplikasi akan direalisasikan dengan teknologi perangkat keras dan perangkat
lunak yang menggabungkan penggunaan high level programming language, low level
programming language, object oriented programming dan web programming. Data-data yang
akan dikelola adalah semua jenis format data, yaitu data tabelaris, spasial (peta), citra dan
multimedia. Program akan beroperasi di lingkungan jaringan komputer, yang memungkinkan
penggunaan secara multitasking, multiuser , real-time, dan on-line melalui Local Area Network
(LAN) dan International Networking (Internet). Program aplikasi akan dibangun dalamlingkungan windows (under windows) 32 bit atau yang lebih tinggi, sehingga menyajikan
penampilan secara grafis yang lebih menarik. Keamanan data juga dijamin dengan adanya sistem
pengarsipan yang didisain dengan baik serta mengantisipasi kemungkinan kegagalan sistem.
Program aplikasi dirancang sehingga ergonomis dan user friendly, supaya mudah digunakan oleh
pemakai. Untuk penyajian informasi yang tersimpan, akan disediakan sejumlah query yang
terdefinisi maupun yang bisa dengan mudah dikembangkan oleh pemakai. Perancangan dan
implementasi perangkat lunak dibagi dalam tahapan sesuai dengan metodologi perancangan
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
8/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : I - 3 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
sistem informasi.
Mengingat bahwa data transportasi darat tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka diperlukan
suatu sistem yang terintegrasi, yaitu suatu kerangka pemikiran yang menyeluruh (komprehensif)dan sistemik namun tetap mempertahankan karakteristik parsial dari setiap komponen atau
aktivitas yang akan diintegrasikan. Adapun tujuan utama dari dilakukannya pengintegrasian
adalah terkreasinya suatu efisiensi kerja yang pada akhirnya akan menderivasi nilai tambah
dalam pelaksanaannya.
I.2. Kegiatan Yang Dilaksanakan dan Lingkup Kegiatan
Pekerjaan yang dilaksanakan adalah melakukan pembangunan aplikasi data perhubungan daratdengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :
v Melakukan inventarisasi dan kajian terhadap dokumen-dokumen maupun studi-studi
terdahulu yang terkait pembangunan aplikasi data perhubungan darat
v Melakukan inventarisasi kebutuhan data perhubungan darat yang ada di Dinas
Perhubungan Propinsi, Kabupaten dan Kota
v Melakukan analisis dan evaluasi untuk mengindentifikasi hambatan, kendala dalam
hal pembangunan aplikasi data perhubungan darat
v Merumuskan standarisasi
v
Melakukan penyusunan sistem aplikasi data yang berbasis jaringan yang terintegrasi
antara pusat dan daerah
v Melakukan kajian kebutuhan perangkat minimal bagi pembangunan aplikasi data
perhubungan darat di tingkat daerah
v Menyusun panduan/petunjuk teknis penggunaan aplikasi data yang berbasis jaringan
di pusat dan daerah.
I.3. Maksud dan Tujuan
Pekerjaan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan transportasi
darat. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :
v Mendapatkan gambaran kebutuhan aplikasi data perhubungan darat di pusat dan
daerah.
v Teridentifikasinya hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Pembangunan aplikasi
data perhubungan darat.
v Tersusunnya aplikasi data perhubungan darat.
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
9/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : I - 4 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
I.4. Indikator Keluaran dan Keluaran
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya konsep perumusan kebijakan
pembangunan aplikasi data Perhubungan Darat. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah
tersusunnya satu laporan studi perumusan kebijakan pembangunan aplikasi data Perhubungan
Darat.
I.5. Sistimatika Pelaporan
Sistematika pelaporan pendahuluan kegiatan pembangunan aplikasi data perhubungan darat
adalah sebagai berikut :
BAB I, berisi latar belakang pekerjaan, kegiatan yang dilaksanakan, maksud dan tujuan dari
pekerjaan, indikator keluaran dan keluaran, dan sistematika pelaporan.
BAB II, berisi pendekatan dan metodologi, yang mencakup studi peraturan dan perundangan,
identifikasi dan studi sistem informasi, analisis dan desain sistem informasi, dan implementasi
dan pelatihan.
BAB III, berisi studi peraturan dan perundangan, yang mencakup UU LLAJ No. 2 Tahun 2009,
UU. No. 14 Tahun 2008, dan peraturan terkait.
BAB IV, berisi identifikasi dan studi sistem eksisting, yang mencakup program aplikasi eksisting
di Ditjen Perhubungan Darat, perangkat keras di Ditjen Perhubungan Darat, dan Pelaksanaan
Survey ke Daerah (Surabaya, Manado, dan Maluku).
BAB V, berisi analisis terhadap sistem, yang mencakup arsitektur sistem informasi, aliran data,
format data, arsitektur sistem aplikasi, analisa spesifikasi, standarisasi, perangkat lunak,
perangkat keras, deskripsi fungsi, dan kendala sumber daya manusia.
BAB VI, berisi rancangan strategis pengembangan sistem, yang mencakup substansi pengelolaan
sistem informasi, kondisi eksisting, pengelolaan basisdata, dan pertimbangan arsitektur aplikasi.
BAB VII, berisi rancangan detail sistem informasi, yang mencakup perancangan masukan data,
perancangan antar muka, perancangan keluaran, rancangan standarisasi, rancangan basisdata,
perangkat lunak, perangkat keras, dan rancangan fungsi
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
10/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : I - 5 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
Bab VIII, berisi sistem aplikasi yang mencakup fitur sistem aplikasi, instalasi sistem aplikasi dan
menjalankan sistem aplikasi
Bab IX, berisi rekomendasi dan strategi implementasi, yang mencakup rekomendasi, strategi
implementasi dan tahapan implementasi.
Lampiran I, berisi formulir pengumpulan data
Lampiran II, berisi data survey Provinsi Jawa Timur
Lampiran III, berisi data survey Provinsi Sulawesi Utara
Lampiran IV, berisi data survey Provinsi Maluku
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
11/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : II - 1 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
BAB II.PENDEKATAN DAN METODOLOGI
Pengembangan sistem informasi bukanlah hal yang baru pertama kali dilakukan di lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Untuk itu, agar kesinambungan dari pekerjaan-pekerjaan
sebelumnya tetap terjaga, maka tahapan awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi
sistem eksisting yang sudah dikembangkan dan diterapkan. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak
terjadi overlap dalam pelaksanaannya sehingga akan menimbulkan kebingungan dari pemakai
dan mubazirnya sistem yang telah dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut, maka pendekatan
dan metodologi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Studi Peraturan dan
Perundangan
Identifikasi dan Studi
Sistem Informasi
Analisis dan Desain Sistem
Informasi
Implementasi dan
Pelatihan
Gambar 2.1. Pendekatan dan Metodologi
II.1. Studi Peraturan dan Perundangan
Rancangan sistem informasi yang baik haruslah mengacu ke peraturan perundangan yang
berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses perancangan yang dimulai dengan penetapan
kelembagaan yang terkait, alur proses dan dokumen, kewenangan, tugas pokok dan fungsi,
sosialisasi, dan lain-lain memiliki sandaran payung hukum, sehingga tidak akan terkendala pada
saat penerapannya di lapangan. Studi peraturan dan perundangan akan difokuskan ke Undang-
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
12/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : II - 2 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009. Pada bab bab XVI memuat
mengenai sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
II.2. Identifikasi dan Studi Sistem Informasi
Identifikasi dan studi terhadap sistem informasi dilakukan dengan melakukan survai di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi
sistem-sistem yang sudah dikembangkan dan diimplementasikan, perangkat keras, perangkat
lunak dan sumber daya manusia.
Survey Kebutuhan terhadap pengembangan sistem juga akan dilakukan dengan mengidentifikasi
dan menginventarisasi langsung kebutuhan riil di daerah. Sebagai panduan pada saat
dilakukannya survai lapangan, petugas survey diperlengkapi dengan formulir pengumpulan data
menggunakan standar format untuk kebutuhan propinsi yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat (lihat lampiran form pengumpulan data), yang terdiri dari :
A. Formulir Data Umum
1. Luas Wilayah
2.
Kependudukan
3. Produk Domestik Bruto (PDRB)
4.
Pergerakan Asal Tujuan (O/D Matriks)
B. Formulir Data Prasarana LLAJ
1. Prasarana Jalan
a. Perkembangan Jalan menurut Status,Jenis Konstruksi dan Kondisi Jalan.
b. Kinerja Ruas Jalan Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota.
2. Inventarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Terminal Menurut Type
4. Jembatan Timbang
C. Formulir Data Sarana LLAJ
1. Perkembangan Kendaraan Bermotor
2. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum
3. Kendaraan Angkutan Barang
D. Formulir Data Fasilitas Penunjang / Perlengkapan Jalan
1. Rambu
2.
Marka Jalan
3.
Pagar Pengaman
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
13/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : II - 3 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
4. Deliniator
5. Cermin Tikungan
6. Paku Jalan
7.
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas8. Lampu Penerangan Jalan.
E. Formulir Data Bidang Angkutan Sungai dan Danau
1. Data Sungai dan Danau
2. Alur Pelayaran Sungai dan Danau
3. Jaringan Angkutan Sungai
4. Gambar Jaringan Angkutan ASD
5. Perkembangan Armada Sungai dan Danau
6.
Perkembangan Dermaga Sungai dan Danau
7. Produksi Angkutan Sungai dan Danau
8. Perkembangan Rambu Sungai
9. Inventarisasi Dermaga Sungai dan Danau
F. Formulir Data Bidang Angkutan Penyeberangan
1. Perkembangan Lintas Penyeberangan
2. Pelabuhan Penyeberangan
3. Kapal Penyeberangan
4. Jenis Pengoperasian Kapal Penyeberangan
5. Jumlah Kapal Penyeberangan Berdasarkan Pemilik
6. Produksi Angkutan Penyeberangan
7. Kinerja Lintas penyeberangan
8. Inventarisasi Pelabuhan Penyeberangan.
G. Formulir Data Bidang Keselamatan
1. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
2.
Kecelakaan ASDP
H. Formulir Produk Hukum
I. Sumber Daya Manusia
J. Program Pembangunan
K. Lain-Lain
Petugas survey juga diharuskan untuk mengisi form survey untuk penilaian secara kualitatif yang
mencakup :
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
14/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : II - 4 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
1. Mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi
2. Melihat kesiapan institusi dalam mengimplementasikan sistem
3.
Mengumpulkan data dan format informasi yang dihasilkan
Form Survey PekerjaanPembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
Informasi Responden
Dinas:
Nama:
Jabatan:
Data dikumpulkan oleh
Surveyor:
Tanggal/Jam:
Informasi Responden diisi sebagai berikut :
o Dinas, diisi nama dinas lokasi yang disurvey
o Nama dan jabatan, diisi nama dan jabatan dari personil yang disurvey (catatan: Bisa diisi
lebih dari satu orang)
Informasi Surveyor harus diisikan :
o Surveyor, diisi nama petugas survey
o Tanggal, diisi tanggal/jam survey (mulai dan s/d)
Daftar pertanyaan untuk menggali kesiapan institusi untuk mengimplementasikan sistem.
Pertanyaan ini adalah pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menyatakan
pendapatnya :
1. Apakah sudah ada struktur organisasi khusus yang menangani data-data perhubungan
darat ? Tolong disebutkan.
2. Apakah tersedia perangkat keras untuk pencatatan data-data perhubungan darat ? Jika
ada, tolong disebutkan spesifikasi dari perangkat keras tersebut dan arsitektur perangkat
keras (LAN, standalone, WAN, dll)
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
15/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : II - 5 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
3. Apakah sudah dilakukan pencatatan data-data perhubungan darat dengan menggunakan
sistem informasi ? Tolong disebutkan nama sistem informasi jika sudah ada, dan
sebutkan pula nama software pendukung (misal : software MsOffice)
4.
Apakah sudah menggunakan sistem informasi geografis sebagai sarana untuk pengambilan keputusan ? Jika ada, tolong sebutkan nama software, data peta, sistem
proyeksi, skala peta, koordinat peta (georeferensi atau lokal)
5. Apakah sudah dilakukan koordinasi terhadap data-data awak kapal sungai dan danau
dengan institusi lain, misalkan :
a. Dinas Perhubungan Propinsi
b. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Lain
c. UPT terkait
d. Kementrian Perhubungan
e. Kementrian lain
6. Jika sistem informasi diterapkan, maka di bagian/divisi manakah tempat yang paling
tepat untuk menjalankan sistem ini
7. Tolong diurutkan kebutuhan yang paling mendesak dilakukan untuk penerapan sistem:
a. Infrastruktur
b. Sistem aplikasi
c. Kelembagaan yang akan menangani sistem ini
d. Prosedur operasi (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis)
e.
Lain-lain, tolong sebutkan
II.3. Analisis dan Desain Sistem Informasi
Analisis dan Desain Sistem Informasi dilaksanakan setelah semua data dan informasi terkumpul,
baik yang diperoleh dari pusat maupun dari lokasi survey.
Secara teoritis, pendekatan analisis dan desain terhadap sistem informasi digambarkan sebagai
berikut :
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
16/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : II - 6 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
Gambar 2.2. Structured System Development Process
Pendefinisian masalah (Problem Definition) adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan
mendefinisikan masalah yang akan dikerjakan dan solusi yang diharapkan. konsultan akan
memfokuskan pekerjaan dengan target pengguna untuk mendefinisikan masalah. Konsultan
mengusulkan untuk membentuk gugus kerja yang ditugaskan khusus untuk studi permasalahan
dan dokumen yang terkait dengan isu-isu sebagai berikut :
(1) Permasalahan spesifik apa yang akan diakomodir oleh sistem ?
Mengidentifikasi permasalahan yang bisa diselesaikan oleh sistem. Konsultan akan
memublikasikan permasalahan-permasalahan potensial dan mendiskusikan dengan
gugus kerja untuk mendapatkan umpan balik.
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
17/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : II - 7 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
(2) Bagaimana sumber daya yang tersedia (waktu, dana dan manusia) ?
Informasi mengenai sumber daya yang tersedia adalah titik kritis untuk mendefinisikan
arah pengembangan. Pengukuran yang realistis mengenai sumber daya aktual akan
membantu konsultan untuk mencegah kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan.(3) Kriteria apa yang akan digunakan untuk pengukuran keberhasilan pekerjaan ?
Pada saat kriteria pengukuran keberhasilan pekerjaan tidak bisa diukur, maka
sebenarnya pekerjaan tersebut tidak didefinisikan dengan baik. Untuk itu perlu
dikembangkan indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan
pekerjaan.
(4) Apakah sistem manajemen data akan dikembangkan dari awal ?
Sistem yang telah dikembangkan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
sudah cukup banyak. Dalam kaitannya dengan pekerjaan ini, apakah akan melakukan
pembuatan sistem manajemen data yang baru ataukah penyempurnaan dari yang sudah
ada.
Analisa Kebutuhan ( Requirement Definition), yaitu dengan melakukan studi analisa kebutuhan
adalah faktor kritis untuk keberhasilan dari pekerjaan. Ada beberapa filosofi untuk menganalisa
kebutuhan, yaitu top-down, bottom-up, inside-out , dan lain-lain. Metoda yang diusulkan adalah
sebagai berikut :
(1) Mengidentifikasi permasalahan yang akan diselesaikan
(2)
Mengidentifikasi sumber data dan format data
(3) Mengidentifikasi pengguna yang akan menjalankan sistem
(4) Survai terhadap pengguna mengenai kebutuhan mereka yang bisa dibantu oleh teknologi
(5) Survai ke pihak manajemen tentang penentuan kriteria sukses
(6) Menghasilkan jadual pengembangan secara rinci yang mencakup hardware, software,
personil, dokumentasi dan evaluasi
(7) Meminta approval dari top management sebelum melangkah lebih lanjut.
Pemodelan Proses (Process Modelling) adalah terkait dengan pembangunan proses manajemendata. Konsultan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
(1) Alur dokumen di semua stakeholder
(2) Eksisting sistem aplikasi yang sudah dibuat di semua stakeholder
(3) Kemungkinan dilakukannya pengintegrasian dan komunikasi data
Desain Data Konseptual (Conceptual Data Design) adalah aktivitas yang penting dalam
pembangunan sistem. Jika tahapan ini dilakukan dengan benar, maka keberhasilan sistem bisa
terjamin. Sebaliknya, fleksibilitas, skalabilitas dan penggunaannya mungkin akan gagal.
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
18/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : II - 8 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
Konsultan membantu pemberi pekerjaan untuk mereengineer kondisi eksisting pilot project
untuk menjamin bahwa sistem akan mendapatkan dukungan penuh pada saat diimplementasikan.
Sebaliknya, fleksibilitas, skalabilitas dan penggunaannya mungkin akan gagal. Konsultan
mengusulkan untuk menggunakan metodologi ERA (Extended Relational Analysis). ERAadalah wawancara dan proses analisis yang melakukan simplifikasi terminologi sehingga baik
pengguna maupun analis bisa mendefinisikan data yang akan diterjemahkan dalam tabel-tabel di
database. Langkah-langkah ERA adalah sebagai berikut :
(1)
Membentuk tim dari pengguna kunci dari setiap level manajemen dan memberikan
tanggung jawab terhadap usaha-usaha untuk memodelkan data
(2) Model entitas mengidentifikasi entitas, mendefinisikan batasan entitas, menentukan
primary key dari entitas, dan menuangkan entitas dalam form tabel
(3) Model hubungan (relationship), mengidentifikasi hubungan, mendefinisikan batasan
hubungan, menentukan jenis hubungan, dan menuangkan hubungan dalam form tabel
(4) Model atribut, mengidentifikasi atribut, mendefinisikan batasan atribut, menuangkan
atribut dalam form tabel
Konsultan akan menggunakan software Power Designer atau Microsoft Visio 2000 Enterprise
sebagai CASE (Computer Assisted System Engineering) Tool untuk memodelkan sistem aplikasi
dan database.
Desain Database Logis ( Logical Database Design) dilakukan setelah desain data konseptual,
yaitu suatu pilihan yang harus dilakukan diantara representasi yang berbeda mengenai
bagaimana database akan diimplementasikan. Bentuk-bentuk umum dari database logis adalah
flat file, relational, network, hierarchical dan sekarang objective-oriented .
Desain database fisik (Physical Database Design) dilakukan dengan menggunakan CASE Tools,
DBMS bisa dibuat dengan menggenerate ERD ke database fisik.
Rapid Prototyping, yaitu salah satu dari jenis usulan metodologi yang akan konsultan ambil,dengan alasan-alasan sebagai berikut :
(1) Membentuk tim kecil yang terdiri dari semua tenaga ahli. Tim kecil ini yang akan
memberikan umpan balik terhadap prototype.
(2) Membuat panduan manual dan graphic user interface (GUI)
(3) Menggunakan DBMS yang baik dan software pemrograman yang handal. Konsultan
mengusulkan untuk menggunakan Microsoft opensource MySQL Server sebagai
Database Management System, dan aplikasi berbasis web yang menggunakan software
CMS (Content Management System) dan pMapper (Web GIS).
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
19/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : II - 9 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
Pengembangan Graphic User Interface (GUI Development) untuk tier presentasi akan
dikembangkan oleh konsultan. GUI akan dibangun atas aplikasi yang berbasis web (web
enabled ) untuk menampilkan data tabular dan spasial (GIS).
Pengembangan Data Management Interface (DMI Development) akan dilakukan oleh konsultan
dengan terlebih dahulu berkonsultansi dengan pemberi pekerjaan mengenai model-model yang
bisa diterapkan.
Dokumentasi bertujuan untuk :
(1) Menyediakan umpan balik dini pada saat pengembangan
(2) Dukungan kemampuan dasar yang disediakan bersama-sama dengan prototype
(3) Memfasilitasi sharing software diantara konsultan pengembang sistem informasi
(4) Mendukung pemeliharaan sistem dan peningkatannya
(5) Menyediakan materi dasar pelatihan
II.4. Implementasi dan Pelatihan
Nilai dari informasi (value of information) ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat yang
diperoleh dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan bernilai
apabila manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Akan tetapi
perlu diperhatikan bahwa informasi yang digunakan di dalam suatu sistem informasi umumnya
digunakan beberapa kegunaan. Sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan
suatu bagian informasi pada suatu masalah yang tertentu dengan biaya untuk memperolehnya,
karena sebagian besar informasi dinikmati tidak hanya oleh satu pihak saja. Oleh karenanya,
sebagian besar informasi tidak dapat persis ditaksir nilai efektivitasnya.
Pada tahapan ini akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna dalam menggunakan
sistem aplikasi, pelacakan kesalahan (trouble shooting) jika ada error dan bug yang disebabkan
oleh hardware dan software failure. Secara umum, analisis kebutuhan pelatihan didefinisikan
sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data dalam rangka mengidentifikasi bidang-
bidang atau faktor-faktor apa saja yang ada di dalam instansi yang perlu ditingkatkan atau
diperbaiki agar kinerja pegawai dan produktivitas instansi menjadi meningkat. Tujuan dari
kegiatan ini adalah untuk memperoleh data akurat tentang apakah ada kebutuhan untuk
menyelenggarakan pelatihan. Kebutuhan pelatihan adalah suatu solusi untuk memenuhi
kekurangan pengetahuan, meningkatkan keterampilan atau sikap dengan masing-masing kadar
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
20/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : II - 10 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
yang bervariasi”. Kebutuhan terhadap pelatihan merupakan keadaan dimana terdapat
kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan nyata.
Mengingat bahwa pelatihan pada dasarnya diselenggarakan sebagai sarana untukmenghilangkan atau setidaknya mengurangi gap (kesenjangan) antara kinerja yang ada saat ini
dengan kinerja standard atau yang diharapkan untuk dilakukan oleh si pegawai, maka dalam hal
ini analisis kebutuhan pelatihan merupakan alat untuk mengidentifikasi gap-gap yang ada
tersebut dan melakukan analisis apakah gap-gap tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan
melalui suatu pelatihan. Selain itu dengan analisis kebutuhan pelatihan maka pihak
penyelenggara pelatihan (HRD atau Divisi Training) dapat memperkirakan manfaat-manfaat apa
saja yang bisa didapatkan dari suatu pelatihan, baik bagi partisipan sebagai individu maupun
bagi perusahaan.
Jika ditelaah secara lebih lanjut, maka analisis kebutuhan pelatihan memiliki beberapa tujuan,
diantaranya adalah:
1. memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki atau
meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas instansi/lembaga;
2. memastikan bahwa para partisipan yang mengikuti pelatihan benar-benar orang-orang yang
tepat;
3.
memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan selama pelatihan benar- benar sesuai dengan elemen-elemen kerja yang dituntut dalam suatu jabatan tertentu;
4.
mengidentifikasi bahwa jenis pelatihan dan metode yang dipilih sesuai dengan tema atau
materi pelatihan;
5. memastikan bahwa penurunan kinerja atau pun masalah yang ada adalah disebabkan karena
kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap kerja; bukan oleh alasan-alasan lain
yang tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan;
6.
memperhitungkan untung-ruginya melaksanakan pelatihan mengingat bahwa sebuah
pelatihan pasti membutuhkan sejumlah dana.
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kebutuhan pelatihan adalah selisih antara pengetahuan,
sikap dan keterampilan yang diharapkan/diminta dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan
yang telah dimiliki oleh seseorang atau selisih antara prestasi yang diminta dengan prestasi yang
telah dicapai. Pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian
tertentu, serta sikap agar seseorang semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung
jawabnya dengan baik. Biasanya pelatihan merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja
(vacational) yang dapat digunakan dengan segera. Program-program pelatihan dirancang untuk
menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pekerja dan kompetensi yang
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
21/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : II - 11 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
diharapkan dimiliki pekerja. Pelatihan berbasis kompetensi sangat diperlukan dalam
pengembangan SDM, karena secara tradisi atau konvensional hanya menghasilkan peserta
pelatihan memiliki “pengetahuan mengenai apa”. Sementara pelatihan yang berbasis kompetensi
memungkinkan peserta setelah selesai, tidak sekedar mengerti, akan tetapi “dapat melakukansesuatu” yang harus dikerjakan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi, seseorang akan terbantu
di dalam mengerjakan pekerjaan yang ada, dapat meningkatkan tanggung jawab dan
mengembangkan karir. Salah satu upaya strategis yang perlu dilakukan adalah menciptakan
sebuah “proses belajar” yang berlanjut melalui pelatihan dan pengembangan.
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
22/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : III - 1
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
BAB III.
STUDI PERATURAN DAN PERUNDANGAN
Rancangan sistem informasi yang baik haruslah mengacu ke peraturan perundangan yang
berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses perancangan yang dimulai dengan penetapan
kelembagaan yang terkait, alur proses dan dokumen, kewenangan, tugas pokok dan fungsi,
sosialisasi, dan lain-lain memiliki sandaran payung hukum, sehingga tidak akan terkendala pada
saat penerapannya di lapangan.
III.1. UU LLAJ No. 22 Tahun 2009
Landasan hukum pengembangan sistem aplikasi data perhubungan darat adalah Undang-UndangLalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, terutama pada bab XVI yang memuat
mengenai sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 245 mengenai penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi adalah :
(1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
(2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi: bidang
prasarana Jalan; bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan bidang
registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum,
operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
Pasal 246 menyatakan :
(1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 245 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(2)
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data,
informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
23/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : III - 2
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
(3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses
oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi dijabarkan pasal 247 sebagai berikut :
(1) Dalam mewujudkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan wajib mengelola subsistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sesuai dengan kewenangannya.
(2) Subsistem informasi dan komunikasi yang dibangun oleh setiap pembina Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan terintegrasi dalam pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
(3)
Pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Pasal 248 berisi tentang pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagai berikut :
(1) Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagai pemangku kepentingan, dikembangkan
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi sistem
terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data.
(2) Sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data meliputi :
a.
perencanaan;
b. perumusan kebijakan;
c. pemantauan;
d. pengawasan;
e. pengendalian;
f. informasi geografi;
g. pelacakan;
h.
informasi Pengguna Jalan;
i.
pendeteksian arus Lalu Lintas;
j. pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan/atau
k. pengidentifikasian Kendaraan Bermotor di Ruang Lalu Lintas.
Pasal 249 berisi tentang Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi sebagai berikut :
(1) Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi
sebagai pusat:
a.
kendali;
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
24/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : III - 3
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
b. koordinasi;
c. komunikasi;
d. data dan informasi terpadu;
e.
pelayanan masyarakat; danf. rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum.
(2) Pengelolaan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
(3) Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sekurang-kurangnya meliputi:
a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
b. dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan
serta kejadian lain yang berdampak terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c. analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan, dan Kecelakaan Lalu
Lintas;
d. dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung;
e. dukungan pelayanan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
f. pemberian informasi hilang temu Kendaraan Bermotor;
g.
pemberian informasi kualitas baku mutu udara;
h. dukungan pengendalian Lalu Lintas dengan pengaturan, penjagaan,
pengawalan, dan patroli;
i. dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
j. pemberian informasi tentang kondisi Jalan dan pelayanan publik.
Pasal 250 menyatakan bahwa Data dan informasi pada pusat kendali Sistem Informasi dan
Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat diakses dan digunakan oleh
masyarakat.
Pasal 251 menyatakan bahwa Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dapat digunakan untuk penegakan hukum yang meliputi:
a.
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
atau kejahatan lain;
b. tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan Lalu Lintas oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
25/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : III - 4
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
c. pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku
dan/atau kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas.
III.2. UU No. 14 Tahun 2008
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada pasal 2
mengenai asas dan tujuan, berisi :
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna
Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan
cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
(4)
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang,
kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah
dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Pasal 3, Undang-Undang ini bertujuan untuk:
(1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,
program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik;
(2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
(3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan Badan Publik yang baik;
(4)
Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan
efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
(5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
(6)
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
(7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
26/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : III - 5
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
III.3. Peraturan Terkait
Selain dasar hukum tersebut di atas, dalam pengembangan aplikasi data perhubungan darat juga
mempertimbangkan undang-undang dan peraturan Pemerintah terkait lainnya, khususnya:
a.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
c. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
d. Surat Edaran MENKOMINFO No. 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 24 Oktober
2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi
Pemerintah
e.
Surat Edaran MENPAN No. SE/01/M.PAN/2/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang
Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS)
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
27/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 1
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
BAB IV.IDENTIFIKASI DAN STUDI SISTEM INFORMASI
Identifikasi dan studi terhadap sistem informasi dilakukan dengan melakukan survai di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi
sistem-sistem yang sudah dikembangkan dan diimplementasikan, perangkat keras, perangkat
lunak dan sumber daya manusia.
Survey Kebutuhan terhadap pengembangan sistem juga dilakukan dengan mengidentifikasi dan
menginventarisasi langsung kebutuhan riil di daerah. Survey lapangan sesuai kerangka acuan
kerja akan dilakukan terhadap tiga lokasi, yaitu Surabaya, Ambon dan Menado. Survey
diperlengkapi dengan formulir isian baku dan formulir survey yang dimaksudkan untuk :
1.
Mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi
2. Melihat kesiapan institusi dalam mengimplementasikan sistem
3. Mengumpulkan data dan format informasi yang dihasilkan.
IV.1. Program Aplikasi Eksisting di Ditjen Perhubungan Darat
Hasil dari studi memperlihatkan beberapa sistem informasi yang sudah dikembangkan sebagai
berikut :
1.
Sistem Informasi Profil dan Kinerja Transportasi Darat (SIPROFKIN) yang dibangun
pada tahun 2004 berbasis PC Desktop. Sistem memadukan antara penggunaan data
tabular dan spasial. Data tabular disimpan dalam Ms. SQL 2000, sedangkan data spasial
disimpan dalam format shapefile yang diolah dengan menggunakan software ArcView.
Gambar 4.1. Tampilan Siprofkin
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
28/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 2
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
2. Sistem Informasi Lokasi Banyak Kecelakaan dan Laerah Rawan Kecelakaan
(SILBK/LRK) yang dibangun pada tahun 2007. Sistem dibangun dengan menggunakan
peta Google sebagai background yang dipadukan dengan menggunakan data survey
hasil pengukuran GPS. Sistem mengintegrasikan antara data spasial, peta image, datatabular dan foto.
Gambar 4.2. Tampilan SILBK/LRK
3. Sistem Informasi Infrastruktur dan Kinerja Transportasi Darat (SIIK-TRANSDAT) yang
dibangun pada tahun 2007 berbasis PC Desktop. Sistem memadukan antara penggunaan
data tabular dan spasial. Data tabular disimpan dalam Firebird SQL Server (Open
source), sedangkan data spasial disimpan dalam format shapefile yang diolah dengan
menggunakan software ArcView
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
29/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 3
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
Gambar 4.3. Tampilan SIIK-TRANSDAT
4. Sistem Informasi Penilaian Kinerja Keselamatan Transportasi Darat (SI_KESDAT)
yang dibangun tahun 2006
Gambar 4.4. Tampilan SI-KESDAT
5. Sistem Informasi Transportasi Sungai dan Danau (SITRAN-SUDAN) yang
dikembangkan tahun 2010
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
30/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 4
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
Gambar 4.5. Tampilan SITRAN-SUDAN
Rangkuman dari sistem informasi yang dikembangkan oleh masing-masing direktorat adalah
sebagai berikut :
a) Setditjen,
·
Web Ditjen Hubdat(www.hubdat.web.id )
· Aplikasi berbasis Intranet
· Aplikasi Tata Persuratan
· Aplikasi e Klipping (kehumasan)
·
Aplikasi Perpustakaan Virtual
· Aplikasi Data Centre
· Aplikasi berbasis GIS
· Aplikasi SIIK ( Sistem Informasi Infrastruktur dan Kinerja Perhubungan Darat)
b) Direktorat LLAJ
· Aplikasi Berbasis Webbase, Situs : Web Road Transport and Traffic Management Center
(www.rttmc rttmc-hubdat.web.id id)
· Aplikasi SI AKAP
· Aplikasi SI Jembatan Timbang
· Aplikasi SI Pengujian Type Kendaraan
· Aplikasi SI PPNS
· Aplikasi SI Terminal
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
31/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 5
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
· Aplikasi SI Perlengkapan Jalan
c) Direktorat LLASDP
· Aplikasi SI Penyeberangan dan Sungai (basis Sistem Informasi Geografis)
·
Aplikasi SI Data Jaringan Transportasi Sungai dan Danau (basis Sistem InformasiGeografis)
d) Direktorat BSTP
·
Aplikasi Berbasis Webbase. Situs : Web Urban Transport Information Center (
www.bstp.hubdat.web.id id)
· Aplikasi SI Data Base Transportasi Perkotaan
e) Direktorat KTD
· Aplikasi SI Pengemudi Angkutan Umum
·
Aplikasi SI LBK/LRK· Aplikasi SI Kecelakaan (berbasis GIS)
· Aplikasi Awak Kapal Sungai dan Danau.
Dari daftar diatas terlihat bahwasanya telah banyak dikembangkan aplikasi-aplikasi atau sistem
informasi baik yang digunakan untuk mengelola informasi Transportasi Darat, maupun untuk
tujuan lainnya. Jika dikaji lebih jauh, aplikasi-aplikasi dan sistem informasi tersebut di atas
memiliki karakteristik yang sama:
1. Merupakan sistem yang dibangun dengan pendekatan keproyekan. Dengan kata lain,sistem-sistem tersebut bersifat terfokus (hanya untuk kepentingan proyek) dan tidak
beriorientasi jauh ke depan (tidak mempertimbangkan keberadaan pemangku kepentingan
secara dalam dan menyeluruh). Akibatnya, hanya sedikit dari sistem-sistem yang telah
dibangun tersebut yang berkelanjutan (sustainable) setelah proyek selesai, baik dari segi
operasionalisasi maupun pemanfaatan data dan informasinya.
2. Merupakan sistem yang terisolir, tidak berhubungan satu dengan yang lain dan tidak
dapat bekerjasama atau berinteraksi satu sama lainnya. Akibatnya terbentuklah pulau-
pulau informasi (information islands) yang terisolir dari lingkungan sekitarnya. Pulau-
pulau informasi tersebut menciptakan masalah-masalah ikutan seperti:
· Tidak adanya keseragaman kodifikasi, format data, dan antarmuka sehingga
sulit untuk melakukan pertukaran data (data exchange)
· Timbulnya duplikasi data karena setiap sistem akan melakukan pemasukan
data (data entry) yang sama secara sendiri-sendiri
· Timbulnya inkonsistensi data antara satu sistem dengan yang lainnya akibat
updating (pemutahiran) dilakukan secara sendiri-sendiri
· Dan lain sebagainya.
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
32/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 6
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
IV.2. Perangkat Keras di Ditjen Perhubungan Darat
Infrastruktur jaringan sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut :
Struktur jaringan sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut :
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
33/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 7
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
Gambar 4.6. Struktur Jaringan
IV.3. Pelaksanaan Survey Ke Daerah
IV.3.1. Surabaya (Provinsi Jawa Timur)
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
34/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 8
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
Gambar 4.7. Peta Provinsi Jawa Timur
Posisi geografis provinsi Jawa
Timur terletak pada Garis
Lintang 5,37’ LU dan 8,48’ LS
dan Garis Bujur 110,57’ BujurTimur. Sebelah barat berbatasan
dengan Propinsi Jawa Tengah,
sebelah timur berbatasan dengan
Selat Bali / Propinsi Bali, sebelah
utara laut jawa, dan sebelah
selatan adalah Samudera Hindia.
Kondisi sosio ekonomi Propinsi
Jawa Timur didominasi sektor
pertanian. Perkembangan nilai
PDRB pada tahun 2005 sampai
dengan 2010 menunjukkan
peningkatan yang signifikan atau rata-rata meningkat setiap tahunnya. Untuk nilai PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10% dari tahun 2005 sampai
dengan 2010.
Propinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten, 8 Kota, 657 Kecamatan dan 8.345 Kelurahan /
Desa dengan Luas Wilayah 40.880,81 (Km2). Luas Wilayah terbesar adalah Kabupaten
Banyuwangi dengan Luas Wilayah 5.782,40 (Km2), sedangkan terkecil adalah Kota Pasuruan
dengan Luas Wilayah 13,58 (Km2).
Visi Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur adalah
mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka
Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan
misinya sebagai berikut:
1. Meningkatkan pemerataan pelayanan,dengan prioritas pada wilayah kepulauan dan
masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Meningkatkan pelayanan yang murah, mudah, nyaman, aman, dan cepat.
3. Meningkatkan peranan bidang transportasi dalam percepatan dan pemerataan proses
pembangunan daerah.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan pelayanan
perhubungan.
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
35/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 9
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
Pembangunan sarana tranportasi sebagai jalur distribusi dan pemasaran mapun sebagai pembuka
jalur perdagangan sangat diperlukan untuk dikembangan utamanya ada sektor jasa angkutan.
baik melaui darat,udara maupun laut. Pengembangan potensi ekonomi wilayah selatan jawa
timur dilakukan dengan dilakukan pengembangan darat, laut dan udara. Dalam hal penataanruang diamanatkan pengembangunan prasarana dan sarana pendukung diharapkan mampu
meningkatkan potensi wilayah dan sekaligus membuka ketorisoliran wilayah dalam mendorong
percepatan pengembangan wilayah yang relatif tertinggal, seperti wilayah kepulauan dan bagian
selatan jawa timur. Transportasi jalan merupaka media transportasi utama yang berperan penting
dalam mendukung pembangunan nasional dan regional, serta mempunyai kontribusi terbesar
dalam pangsa angkutan dibandingkan dengan moda lain.
Sasaran pembangunan transportasi lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) yang ingin dicapai adalah :
1) Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, yang ditandai dengan
menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas, dan muatan lebih di jalan, sehingga dapat
menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya.
2) Meningkatnya kenaikan dan jumlah sarana dan prasarana LLAJ
3) Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan, serta meningkatnya kualitas pelayanan
angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutama
angkutan umum di perkotaan, pedesaan, dan antara kota
4)
Meningkatnya keterpaduan antar-moda dan efisiensi dalam mendukung barang dan jasa,untuk mendukung perwujudan sistem nasional, regional, dan lokal
5) Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi msyarakat luas di
perkotaan dan pedesaan, serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah
terkecil untuk mendukung pengembangan wilayah
6) Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan
(angkutan perkotaan, perdesaan, dan antar kota)
7) Meningkatnya penanganan dampak polusi udara,serta pengembangan teknologi sarana yang
ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan
8) Meningkatnya profesionalisme sumber manusia dalam perencanaan, pembinaan dan
penyelenggaraan LLAJ
9) Terwujudnya penyelengaraan angkutan perkotaan yang efisien berbasis masyarakat dan
wilayah, andal dan ramah lingkungan, serta terjangkau
10) Terwujudnya perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan
wilayah.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)
dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan :
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
36/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 10
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
1) Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan dan penindakan jalan
muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait
2) Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai
aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dandaerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana , serta
izin pengemudi di jalan)
3) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu, penataan sistem jaringan
dan terminal;manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan, mendorong
efesiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan
retribusi di jalan. Penataan jaringan dan ijin trayek, kerja serta antar lembaga pemerintah
(pusat, provinsi, dan kabupaten/kota)
4) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain penyediaan palayanan
angkutan perintis pada daerah-daerah terpencil
5) Menata sistem transportasi sejalan dengan sistem transportasi nasional, regional dan lokal,
antara lain melalui penyusunan Rancangan Umum Jaringan transportasi Jalan (RUJTJ)
6) Meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan
transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang LLAJ
7) Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, operator dan pengguna jalan), meningkatkan
kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknik tentang pelayanan
operasional transportasi
8)
Fertilisasi pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan tranportasi
umum massal di perkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat
dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya.
Struktur organisasi dinas perhubungan provinsi Jawa Timur digambarkan sebagai berikut :
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
37/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 11
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
Gambar 4.8. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
Kesiapan Institusi Untuk Mengimplementasikan Sistem :
1.
Belum ada struktur organisasi khusus yang menangani data-data perhubungan darat. Data
mengenai perhubungan darat tersebar di masing-masing sub dinas atau cabang dinas
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Perangkat keras tersedia dengan spesifikasi memadai untuk digunakan sebagai pencatatan
data-data perhubungan darat pada saat sistem diimplementasikan.
3.
Pencatatan data-data perhubungan darat belum dilakukan secara terstruktur dan
terkomputerisasi melalui suatu sistem informasi yang terintegrasi
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
38/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 12
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
4. Belum menggunakan sistem informasi geografis sebagai sarana untuk pengambilan
keputusan. Data spasial (peta) hanya dibuat untuk keperluan pencetakan, dan belum
digunakan untuk keperluan analisa
5.
Koordinasi terhadap data-data perhubungan darat dengan institusi lain sudah dilakukan,namun masih dilakukan secara manual (hardcopy)
6. Jika sistem informasi diterapkan, pengguna langsung dari sistem ini adalah Dinas
Perhubungan Jawa Timur, namun sebaiknya infrastruktur (hardware and jaringan)
menggunakan arsitektur yang sudah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Timur
7. Daftar prioritas kebutuhan yang paling mendesak dilakukan untuk penerapan sistem:
a. Kelembagaan yang akan menangani sistem ini
b. Koordinasi dengan stakeholder lain (Kementerian Perhubungan dan Kabupaten
lain)
c. Infrastruktur
d. Sistem aplikasi
e.
Prosedur operasi (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis)
II.2.2. Manado (Provinsi Sulawesi Utara)
Gambar 4.9. Peta Provinsi Sulawesi Utara
Posisi provinsi Sulawesi Utara
berbatasan dengan laut sulawesi pada sebelah barat, sebelah
timur dengan provinsi maluku
utara, sebelah utara dengan
negara Filipina, dan sebelah
selatan dengan provinsi
gorontalo. Jumlah penduduk
4.291.800 jiwa dengan
komposisi terbesar di Kota
Manado 430.000 jiwa dan
jumlah penduduk terendah di
Kabupaten Parigi Mautong
sekitar 65.000 jiwa. Tingkat
kepadatan 125 jiwa/km2 dan
dengan tingkat pertumbuhan
diperkirakan 1,12 %.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
39/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 13
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
Provinsi Sulawesi Utaradan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2008 Tentang
Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara.
Peraturan tersebut mengatur tugas pokok dan fungsi.
Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi
tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara mempunyai fungsi
sebagai :
1. Perumusan Kebijakan Teknis
2.
Penyusunan Perencanaan, Pengoordinasian, Pembinaan dan Pengendalian PelaksanaanTugas
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Gambar 4.10. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sulawesi Utara
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
40/216
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
41/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 15
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
d. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
e. Meningkatnya pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan energi di
bidang perhubungan, komunikasi dan informatikaf. Meningkatnya penyediaan dana pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika.
Kesiapan Institusi Untuk Mengimplementasikan Sistem :
1. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang akan menangani data-data perhubungan darat
adalah seksi pemanduan sistem dan kerjasama antar lembaga bidang pengembangan dan
pemanduan sistem, dan seksi pendayagunaan sistem informasi bidang komunikasi dan
informatika
2. Perangkat keras tersedia dengan spesifikasi sangat memadai untuk digunakan sebagai
pencatatan data-data perhubungan darat pada saat sistem diimplementasikan
3. Pencatatan data-data perhubungan darat belum dilakukan secara terstruktur dan
terkomputerisasi melalui suatu sistem informasi yang terintegrasi. Saat ini pencatatan
hanya dilakukan untuk keperluan publikasi dan data belum dimanfaatkan untuk
kepentingan operasional dan manajerial bidang-bidang perhubungan
4. Belum memanfaatkan sistem informasi geografis sebagai sarana untuk pengambilan
keputusan. Data spasial (peta) hanya dibuat untuk keperluan pencetakan, dan belumdigunakan untuk keperluan analisa berdasarkan model-model yang terkomputerisasi
5. Koordinasi terhadap data-data perhubungan darat dengan institusi lain sudah dilakukan
dengan menggunakan hardcopy dan softcopy dengan format yang tidak standar, sehingga
perlu untuk dilakukan konversi data atau penginputan ulang
6. Jika sistem informasi diterapkan, pengguna langsung dari sistem ini adalah bidang
perhubungan darat, berkoordinasi dengan bidang pengembangan dan pemanduan sistem,
dan bidang komunikasi dan informatika
7.
Daftar prioritas kebutuhan yang paling mendesak dilakukan untuk penerapan sistem:
a. Prosedur operasi (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis)
b. Sistem aplikasi
c. Kelembagaan yang akan menangani sistem ini
d. Koordinasi dengan stakeholder lain (Kementerian Perhubungan dan Kabupaten
lain)
e. Infrastruktur
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
42/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 16
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
II.2.3. Ambon (Provinsi Maluku)
Gambar 4.11. Peta Kota Ambon Provinsi Maluku
Letak Kota Ambon berada sebagian
besar dalam wilayah pulau Ambon,
dan secara geografis terletak pada
posisi: 3o- 4
o Lintang Selatan dan
128o - 129o Bujur Timur, dimana
secara keseluruhan Kota Ambon
berbatasan dengan Kabupaten
Maluku Tengah.
Kota Ambon terdiri dari enam
kecamatan, yaitu : Nusaniwe,
Sirimau, Leitimur Selatan, Baguala
dan Teluk Ambon.
Iklim di Kota Ambon adalah iklim laut
tropis dan iklim musim, karena letak
pulau Ambon di kelilinggi oleh laut.
Oleh karena itu iklim di sini sangat dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung bersamaan dengan
iklim musim, yaitu musim Barat atau Utara dan musim Timur atau Tenggara. Pergantian musim
selalu diselingi oleh musim Pancaroba yang merupakan transisi dari kedua musim tersebut.
Musim Barat umumnya berlangsung dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret,
sedangkan pada bulan April merupakan masa transisi ke musim Timur dan musim Timur
berlangsung dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, disusul oleh masa pancaroba pada
bulan Nopember yang merupakan transisi ke musim Barat.
Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut :
1.
Menyusun program kerja berdasarkan kebijakan di bidang Perhubungan Darat dan
mengkoordinasikan para kepala seksi agar terjalin kerja sama untuk mendukung
pelaksanaan tugas masing-masing berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan baik secara lisan maupun tertulis
kepada Kepala Dinas guna mendapat arahan selanjutnya
3. Menilai hasil kerja para kepala seksi dengan jalan memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dijadikan sebagai bahan
pertimbangan pembinaan karier
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
43/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : IV - 17
Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
4. Menyusun program kerja bidang Perhubungan Darat berdasarkan kebijakan dibidang
perhubungan darat
5. Mengkoordinasikan para kepala seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling
mendukung6. Memberi petunjuk kepada para kepala seksi dan staf agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
7. Melaksanakan pengendalian dan pegawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas,
angkutan jalan, angkutan penyeberangan sungai dan danau serta keselamatan dan teknis
sarana lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai dan danau serta penyeberangan
8. Melakukan penyiapan lintas penyeberangan serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor
perhubungan darat tingkat kota
9. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas
10. Penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan, penyeberangan sungai
dan danau
11. Penyiapan pemberian perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib
pemanfaatan jalan
12. Menyiapkan rencana dan program pembangunan, pemasangan, pemeliharaan alat dan
pengamanan (rambu - rambu) lalu lintas sungai dan danau
13. Penyiapan penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan
pengangkutan barang
14.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan
maupun tertulis
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban.
Kesiapan Institusi Untuk Mengimplementasikan Sistem :
1. Belum ada struktur organisasi khusus yang menangani data-data perhubungan darat.
Data-data mengenai perhubungan darat tersebar di Unit Pelayanan Teknis dan bidang
terkait
2. Perangkat keras tersedia dengan spesifikasi tidak memadai untuk digunakan sebagai
pencatatan data-data perhubungan darat pada saat sistem diimplementasikan. Komputer
yang tersedia digunakan untuk memasukkan semua data dan kegiatan yang dilakukan
3. Pencatatan data-data perhubungan darat belum dilakukan secara terstruktur dan
terkomputerisasi
4. Belum menggunakan sistem informasi geografis sebagai sarana untuk pengambilan
keputusan. Data spasial (peta) hanya dibuat untuk keperluan pencetakan, dan belum
digunakan untuk keperluan analisa
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
44/216
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
45/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : V - 1 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
BAB V.
ANALISIS SISTEM
Tahapan analisis sistem merupakan tahapan yang sangat penting karena kesalahan di dalam
tahapan ini akan menyebabkan kesalahan pada tahapan selanjutnya. Proses analisis sistem dalam
pengembangan sistem informasi merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan
masalah dan penyusunan pemecahan masalah yang timbul serta membuat spesifikasi sistem yang
baru. Analisis sistem dimulai dengan menganalisa kebutuhan yang merupakan proses untuk
menghasilkan spesifikasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan adalah spesifikasi yang rinci tentang
pengolahan data yaitu jumlah data yang harus diproses, waktu pengolahan saat data siap diproses
sampai informasi yang dihasilkan. Spesifikasi ini digunakan untuk membuat kesepakatan dalam
pengembangan sistem.
Berdasarkan hasil survey pengumpulan data dan wawancara, baik di tingkat pusat dan daerah,
beberapa kebutuhan terhadap sistem dan data adalah sebagai berikut :
a. Data dikelompokkan atas data statis, data dinamis, data operasional, data kinerja dan
data khusus
b. Data input digolongkan atas dua, yaitu data input yang baru, yaitu data yang akan
diinputkan melalui sistem secara langsung dan data input yang diambil dari sistem
lain. Kondisi ini mengakibatkan harus dibuatkannya interface untuk data dari sistem
lain agar bisa masuk ke sistem yang akan dibangun
c. Penginputan data sesuai kewenangan dari lokasi data, yang terdiri dari pusat, balai,
propinsi dan kabupaten/kota
d. Sistem harus dimungkinkan untuk menyajikan data yang diperlukan dalam bentuk
spreadsheet sehingga data ini bisa dimanfaatkan untuk analisa kinerja yang sifatnya
belum terstruktur
e. Kriteria kinerja ditetapkan dengan melakukan perbandingan antara sebelum dengan
sesudah, dan tahun sebelum dengan tahun sesudahnya
f. Data-data pembangunan termasuk data-data yang sifatnya dinamis. Data dinamis
yang berkaitan dengan profil dan kinerja harus dimasukkan dalam sistem
g. Time series data tidak cukup hanya dalam satuan tahun, namun harus dibreakdown
ke dalam satuan bulan
h.
Diperlukan pendampingan yang intens dimulai dari standarisasi pola operasi baru
yang berimplikasi pada perubahan budaya kerja. Sosialisasi dari kondisi ini adalah
tahapan tersulit namun harus dilakukan agar tidak terdapat (minimal mengurangi)
penolakan dari pengguna.
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
46/216
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
47/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : V - 3 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
7. PC Based menggunakan tools Lazarus Delphi dan MySQL sebagai database server.
Sedangkan web Based menggunakan tools Php, Drupal, dan MySQL sebagai database
server. Untuk lokasi-lokasi yang online, maka MySQL database server yang digunakan
untuk PC Based dan Web Based adalah sama8. Sistem informasi APL-HUBDAT di pusat adalah sebagai pusat data perhubungan darat
seluruh Indonesia.
V.2. Aliran Data
Gambar 5.2. Aliran Data
Aliran data adalah sebagai berikut :
1. Sesuai kewenangannya, balai, propinsi dan kabupaten/kota mengelola datanya dengan
menggunakan PC Based, dan selanjutnya data dikirimkan ke server pusat
2. Data dari kabupaten/kota dimungkinkan pula untuk dikirimkan ke propinsi, untuk
selanjutnya summary propinsi dikirimkan ke pusat
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
48/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : V - 4 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
3. Gambar diatas hanya menggambarkan transfer data melalui media internet. Pada
kenyataannya, ada beberapa media yang bisa digunakan sebagai media pertukaran data.
Sebagai contoh : CD, USB, dan hardcopy.
V.3. Format Data
Data-data yang sudah ada pada sistem eksisting mencakup data-data mengenai :
Tables Columns Indexes Foreign
keys
Description
Propinsi 2 1 0 Tabel Propinsi
Kabupaten 3 2 1 Tabel Kabupaten
Kecamatan 4 3 1 Tabel Kecamatan
Desa 5 4 1 Tabel Desa
Pengguna 4 0 0 Tabel PenggunaS_Pelabuhan 16 0 4 Tabel Pelabuhan
S_Lintas 14 2 3 Tabel Lintas Penyeberangan
S_Sudan_Kapal 2 1 0 Tabel Kapal Angkutan
Sungai dan Danau
S_Penyelenggara 2 0 0 Tabel Penyelenggara SDP
S_Pemilik_Pelabuhan 2 0 0 Tabel Pemilik Pelabuhan
S_Pemilik_Kapal 2 1 0 Tabel Pemilik Kapal
S_Pelabuhan_Kinerja 10 1 1 Tabel Kinerja Pelabuhan
S_Lintas_Kinerja 24 1 1 Tabel Kinerja Lintas
PenyeberanganS_KMP 3 3 1 Tabel Kapal Penyeberangan
S_Jenis 2 1 0 Tabel Jenis Kapal
S_Fungsi 2 0 0 Tabel Fungsi Lintas
Penyeberangan
S_danau_sungai 8 0 0 Tabel Kinerja Angkutan
Danau dan Sungai
S_Armada 11 2 3 Tabel Kinerja Lintas
Penyeberangan
J_terminal 296 6 1 Tabel Terminal
J_terminal_lalin 14 1 1 Tabel Terminal (Lalu
Lintas)J_terminal_fasilitas 21 1 1 Tabel Terminal (Fasilitas)
J_terminal_bus 6 1 1 Tabel Terminal (Bus)
J_terminal_akdp 6 1 1 Tabel Terminal (AKDP)
J_terminal_akap 6 1 1 Tabel Terminal (AKAP)
Tabel 5.1. Struktur Data
Data spasial yang digunakan pada sistem adalah data spasial digital dengan skala 1 : 250.000.
Format dari layer peta yang menggunakan standar software ESRI ArcView. Satu layer data
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
49/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : V - 5 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
spasial dapat terdiri dari 3 sampai dengan 5 jenis file dengan ekstension yang berbeda-beda yaitu
: dbf, sbn, sbx, shp, dan shx. Penjelasan dari masing-masing ekstension adalah sebagai berikut :
1.
dbf adalah file dBASE untuk menyimpan informasi fitur data atribut
2.
sbn dan sbx adalah file yang menyimpan fitur indeks spasial. File-file ini akan muncul jika kita melakukan penyeleksian tema, spatial join atau membuat file indeks pada field
shape
3. shp adalah file yang menyimpan fitur geometri
4. shx adalah file yang menyimpan indeks dari fitur geometri.
Data spasial pada format ini belum mampu untuk dilakukan pemeliharaan data secara terpusat
dengan menggunakan arsitektur client/server atau three tier . Prosedur operasi standar untuk
pemeliharaan data peta agar konsistensi dari sistem tetap terjaga adalah sebagai berikut :
1.
Pemeliharaan data spasial dilakukan oleh pemelihara sistem (operator) yang bertanggung
jawab terhadap data spasial
2. Data spasial yang terkini harus didistribusikan (dicopy) ke pengguna (client)
Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilembagakan dan ditunjuk personil yang akan menangani
pemeliharaan data spasial.
Data spasial yang dikumpulkan dikelompokkan atas :
1. Peta Dasar
Peta dasar mencakup layer-layer :· Propinsi
· Kabupaten/Kota
·
Kecamatan
· Desa/Kelurahan
· Jalan (jalan nasional/propinsi yang diklasifikasikan atas jalan arteri, jalan kolektor
kelas I, jalan kolektor kelas II, dan jalan kolektor kelas 3)
· Jalan_1 (semua jalan tanpa atribut)
·
Pulau·
KTI (Kawasan Timur Indonesia)
· KBI (Kawasan Barat Indonesia)
· Laut
· Gunung
·
Kota Propinsi
· Kota Kabupaten
· Kota Kecamatan
·
Danau
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
50/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : V - 6 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
· Sungai
Dari layer peta dasar diatas yang akan digunakan dalam sistem (sebagai default) adalah
propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Layer-layer lainnya bisa dipergunakan
jika diperlukan oleh pengguna (kustomisasi).
2. Peta Tematik LLAJ
Peta tematik LLAJ mencakup layer-layer :
· Terminal
· UPKB
3.
Peta Tematik LLASDP
Peta tematik LLASDP mencakup layer-layer :· Dermaga (Dermaga/Pelabuhan ASDP)
·
Lintas (Lintas Penyeberangan)
V.4. Arsitektur Sistem Aplikasi
APL-HUBDAT
LLAJ
LLASDP
Angkutan
Penyeberangan Pemeliharaan
Pemeliharaan
Pemeliharaan
Informasi
Informasi
Informasi
Manajemen Publik
Informasi Informasi
Keselamatan
Pemeliharaan
Informasi
Sumber Lain
Pemeliharaan
Informasi
Gambar 5.3. Arsitektur Sistem Aplikasi
Gambar diatas memperlihatkan aliran data dan proses pembangunan aplikasi data perhubungan
darat (APL-HUBDAT) berdasarkan sifat dari otoritas kepemilikan data, yaitu pemilik data yang
bisa melakukan pemeliharaan data (penambahan, modifikasi dan penghapusan). Sistem aplikasi
terdiri dari tujuh modul aplikasi yang terpisah sesuai dengan kewenangan atau otoritas setiap
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
51/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : V - 7 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
pengguna untuk mengakses data. Sistem aplikasi dibangun dengan menggunakan arsitektur
Client Server (two-tier ), yaitu akses langsung pengguna (client ) ke Local Database Server .
Modul aplikasi tersebut adalah :
1. Modul Aplikasi LLAJ
2. Modul Aplikasi Angkutan Penyeberangan
3. Modul Aplikasi LLASDP
4.
Modul Aplikasi Keselamatan
5. Modul Aplikasi Manajemen
6. Modul Aplikasi Publik
7. Modul Aplikasi dari Sumber Lain (Data Umum, Produk Hukum, Sumber Daya Manusia,
Program Pembangunan, dan lain-lain)
5.4.1.
Modul Aplikasi LLAJ
LLAJ
Sarana LLAJ
Prasarana LLAJ
Kendaraan Bermotor
Prasarana Jalan
Terminal
UPKB
Perkembangan
Jalan
Kinerja Jalan
FasilitasPenunjang
Angkutan Penumpang
Umum
Angkutan Barang
PKB
Gambar 5.4 Modul LLAJ
Fasilitas penunjang jalan terdiri dari : Rambu, Marka Jalan, Pagar Pengaman, Deliniator, Cermin
Tikungan, Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Lampu Penerangan Jalan.
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
52/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : V - 8 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
5.4.2. Modul Aplikasi LLASDP
LLASDP
Sungai dan Danau
Alur Pelayaran
Sungai dan Danau
Jaringan Angkutan
Sungai
Jaringan Angkutan
ASD
Perkembangan
Armada Sungai danDanau
Perkembangan
Dermaga Sungai
dan Danau
Produksi AngkutanSungai dan Danau
Perkembangan
Rambu Sungai
InventarisasiDermaga Sungai
dan Danau
Gambar 5.5 Modul LLASDP
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
53/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : V - 9 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
5.4.3. Modul Aplikasi Angkutan Penyeberangan
AngkutanPenyeberangan
PerkembanganLintas
Penyeberangan
Pelabuhan
Penyeberangan
Kapal
Penyeberangan
JenisPengoperasian
Pemilik KapalPenyeberangan
Produksi AngkutanPenyeberangan
Kinerja AngkutanPenyeberangan
InventarisasiPelabuhan
Penyeberangan
Gambar 5.6 Modul Angkutan Penyeberangan
5.4.4. Modul Aplikasi Keselamatan
Keselamatan
Kecelakaan LLAJ
Kecelakaan LLASDP
Gambar 5.7 Modul Keselamatan
5.4.5. Modul Aplikasi Manajemen
Modul Aplikasi Manajemen adalah otoritas yang diberikan oleh sistem untuk menghasilkan
informasi profil dan kinerja dari semua moda untuk kebutuhan manajemen.
-
8/19/2019 digital_117397-[_Konten_]-Konten C7881.pdf
54/216
PT. Chandra Wahana Raya Hal : V - 10 Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat
5.4.6. Modul Aplikasi Publik
Modul Aplikasi Publik adalah otoritas yang diberikan oleh sistem untuk menghasilkan informasi
profil dan kinerja dari semua moda untuk kebutuhan publik dalam rangka akuntabilitas dan
transparansi.
5.4.7. Modul Aplikasi Sumber Lain
Modul Aplikasi dari Sumber Lain terdiri dari : Data Umum, Produk Hukum, Sumber Daya
Manusia, Program Pembangunan, dan lain-lain.
V.5. Analisa Spesifikasi
Analisa spesifikasi ditujukan terhadap empat tujuan yang akan dicapai, yaitu :
a. Menjelaskan sistem saat ini secara lengkap
b. Menggambarkan sistem informasi yang ideal
c. Membawa sistem informasi yang ideal ke kondisi saat ini dengan memperhatikan
kendala sumber daya
d. Memetakan tugas pokok dan fu