PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

download PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

of 39

Transcript of PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    1/39

    SEMINAR NASIONAL REVITALISASI MARITIM WIILAYAH TIMUR, 10 MEI 2011 ,

    PARADIGMA DAN ORIENTASI

    KEBIJAKAN MARITIM INDONESIA

    10 May 2011

    SAUT GURNINGFAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN

    INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

    (ITS) SURABAYA

    Mobile Phone : 08214006-563

    Email: [email protected]

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    2/39

    Garis Besar Presentasi

    PENGERTIAN KEBIJAKAN

    INDIKATOR KEBIJAKAN MARITIM

    ISU-ISU TRANSPORTASI LAUT NASIONAL

    PERKEMBANGAN KEPELABUHANANNASIONAL

    PERKEMBANGAN DENGAN NEGARA LAIN

    PERSPEKTIF PERKEMBANGAN MASA DEPAN PELUANG INDONESIA TIMUR

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    3/39

    Pengertian Kebijakan (Policy)

    Hogwood & Gunn (1984):

    a. Sebagai label dari sebuah aktivitas

    b. Sebagai ekspresi dari sebuah tujuan umum

    c. Sebagai proposal khusus

    d. Sebagai keputusan dari pemerintah

    e. Sebagai formal otorisasi

    f. Sebgai sebuah program

    g. Sebagai tujuan (target)

    h. Sebagai manfaat yang diinginkan

    i. Sebagai sebuah teori

    j. Sebagai sebuah proses

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    4/39

    Strata Kebijakan Publik

    1. Nasional

    a. Wewenang: MPR, DPR, Presiden

    b. Produk : UUD, UU, PERPU

    2. Umuma. Wewenang: Presiden

    b. Produk: PP, Keppres, INPRES

    3. Pelaksanaana. Wewenang: Menteri dan Kepala LPND

    b. Produk: Kepmen, Keputusan Administratif

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    5/39

    Kebijakan Maritim

    Definisi:

    perilaku negara berkenaan dengan isu industri

    maritimnya. Sifat kebijakan maritim sebuah

    pemerintahan dapat diterapkan dalam sebuahdegradasi antara ekstrim intervensidan penerapan

    kebebasan ala laissez-faireatau berada di antara

    kualitas kedua set-up tersebut.

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    6/39

    Land

    Transportation /

    hauliers

    Storage services

    and cargo

    agency,and third

    parties

    Port Operations

    and derived

    services

    Shipping

    Service

    Port Operations

    and derived

    services

    Storage services

    and cargo

    agency,and third

    parties

    Land

    Transportation /

    hauliers

    CORE ACTIVITY OF TRADE

    BETWEEN MARKET

    MODES OF

    TRANSPORTATION

    INDUSTRY OF FINANCE

    (BANKING SYSYEM)

    REGULATION AND

    LAW

    MODES OF

    TRANSPORTATION

    INDUSTRY OF FINANCE

    (BANKING SYSYEM)

    REGULATION AND

    LAW

    BUYER

    SELLER

    PERDAGANGAN LEWAT LAUT SEBAGI MOTIF KEBIJAKAN MARITIM

    INFORMATION

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    7/39

    KEBIJAKAN MARITIM DAN PROSES EKONOMI MAKRO

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    8/39

    Land

    Transportation /

    hauliers

    Storage services

    and cargo

    agency,and third

    parties

    Port Operations

    and derived

    services

    Shipping

    Service

    Port Operations

    and derived

    services

    Storage services

    and cargo

    agency,and third

    parties

    Land

    Transportation /

    hauliers

    CORE ACTIVITY OF TRADE

    BETWEEN MARKET

    MODES OF

    TRANSPORTATION

    INDUSTRY OF FINANCE

    (BANKING SYSYEM)

    REGULATION AND

    LAW

    MODES OF

    TRANSPORTATION

    INDUSTRY OF FINANCE

    (BANKING SYSYEM)

    REGULATION AND

    LAW

    BUYER

    SELLER

    PERDAGANGAN LEWAT LAUT SEBAGI MOTIF KEBIJAKAN MARITIM

    INFORMATION

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    9/39

    REGULASI EKONOM

    UNCTADI

    Liner CodeRegistrasi

    pelayaran

    WTO

    Akses Pasar

    Kebijakan Nasional

    Most favourite

    nations (MFN)

    OECD

    EU, USA

    Kompetisi yang fair

    Anti-trust

    Anti-dumping

    REGULATOR

    NASIONAL

    REGULASI TEKNIK

    IMO

    SOLASMARPOL

    SCTW

    ISM CODE

    COLREG

    OPRC/90 / OPA 90

    UNEPISO

    Standar Teknis

    Standar Kualitas

    KLASIFIKASI (IACS)

    PORT STATECONTROL

    FLAG STATES

    REGULASI SOSIAL

    ILO

    Standar gajiSertifikat dan

    kompetensi

    ITF

    Kesejahteraan

    Pelaut

    Pembayaran

    minimumStandar Kerja

    REGULATOR

    NASIONAL

    CAKUPAN REGULASI DAN HUKUM INTERNASIONAL

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    10/39

    MASUKAN SECARA INSTRUMENTAL

    UNDANG-UNDANG PELAYARAN, UU KETENEGAKERJAAN, UU OTODA, PERDA

    PERATURAN PEMERINTAH DI SEKTOR KEPELABUHANAN, BANDARA UDARA, PERDAGANGAN, DAN

    BEACUKAI

    KEBIJAKSANAAN FISKAL

    SUBYEK / INSTITUSI

    Dept. Perhubungan

    Dept. Keuangan / BI

    Dept. perdagangan

    dan industriKementrian BUMN

    Dept. Tenaga Kerja

    Kepolisian

    PT. Pelindo

    Perusahaan Pelayaran

    Asosiasi PBM

    Asosiasi TKBM

    Lembaga Pendidikan

    Pertamina dan lainnya

    OBYEK

    Pelayaran

    Kargo

    Penumpang

    PelabuhanInteraksi antar

    pulau

    Export-import

    Rute layar

    Awak kapal

    Armada kapal

    Peran swasta

    Masyarakat

    INSTRUMEN

    Deregulasi

    Perbaikan

    dunia usaha

    PartnershipAsas cabotage

    Pendanaan

    Konsolidasi

    Perdagangan

    Dana swasta

    Mortgage

    SDM / awak

    Efisiensi

    TARGET

    Peningkatan daya

    saing

    Prinsip Cabotage

    Fair-share antaraarmada nasional

    dan asing

    Jasa yg lebih cepat

    Lingkungan dan

    keselamatan

    Efisien

    Berkelanjutan

    Keamanan dan

    keselamatan negara

    INPUT BERDASAR KONDISI LINGKUNGAN

    Praktek dan pola perjanjian maritime, perkembangan kapal dan teknologi informasi, kerjasama

    regional (AFTA, APEC, WTO/GATT, masukan dari universitas/akademik, media, masyarakat,

    regulasi beacukai, kebijakan moneter, para pengusaha, kebijakan daerah (tingkat I dan II)

    CAKUPAN REGULASI SECARA NASIONAL

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    11/39

    PERTUMBUHAN

    PERIODE (WAKTU)

    PERTUMBUHAN

    PROMOSI

    INTERVENSI

    PROTEKSI

    SIKLUS PROSES KEBIJAKAN

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    12/39

    Indikator Kebijakan Maritim

    Neraca pembayaran (Balance of Payment,

    BOP)

    Besaran angkutan nasional (NationalCarriage rate, NCR)

    Besaran jumlah awak kapal nasional

    (National Seafarer Employment rate) Daya saing komoditas nasional (National

    Competitiveness rate)

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    13/39

    ISU-ISU TRANSPORTASI LAUT INDONESIA

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    14/39

    ISU-ISU KEBIJAKAN MARITIM NASIONAL (1936 - 20011)

    Lokal Global

    Penyediaan Kapasitas Paknov88 Penguasaan Asing Cabotage Kolaborasi

    Penyiapan SDM

    Infrastruktur Dasar

    Jaringan

    Institusional Teknis

    Asosiasi

    Landasan Kebijakan

    Pembatasan Asing

    Penguatan Domestik

    Keterlibatan Daerah

    Partisipasi Swasta

    Kedaulatan dan

    Keamanan

    Peningkatan kapasitas

    Ekspor Non-Migas

    Liberalisasi pelaku

    Kolaborasi Asing

    Korporatisasi

    1936 1987 1988 2000 2005 2010-20111970

    Kebijakan

    terpusat

    Kolaborasi

    publik dan

    Swasta

    Pola dan

    kebijakan

    kolonial

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    15/39

    INSTRUMEN KEBIJAKAN UTAMA MARITIM NASIONAL (1936 - 2008)

    Sumber: Howard (2008)

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    16/39

    PERSOALAN PELAYARAN NASIONAL

    RENDAHNYA DUKUNGAN FINANSIAL

    DOMESTIK

    LEMAHNYA DAYA DUKUNGAN INDUSTRI

    GALANGAN NASIONAL RENDAHNYA DAYA DUKUNG INDUSTRI

    KOMPONEN KAPAL NASIONAL

    KURANG BERSAINGNYA SDM DAN AWAK

    KAPAL

    PERSOALAN KEAMANAN SELAT MALAKA POLARISASI PEDIDIKAN MARITIM INDONESIA

    KURANGNYA DUKUNGAN POLITIK YANG

    MASIH BERORIENTASI KONTINEN (DARAT)

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    17/39

    PERKEMBANGAN KEPELABUHAN INDONESIA

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    18/39

    Otoritas/Adpel

    Pusat

    Anak Usaha

    Cakupan Kota

    Area Cabang

    Skala

    Korporasi

    Kendali Jasa

    DLKr/DLKP

    Perusahaan

    Milik Negara

    19501964-1969 1969-1983

    1983-1990 / 1991 1991-2010

    Fase Pengelolaan Pelabuhan Indonesia (1950-2011)

    Jawatan PerusahaanNegara / PN

    1951-1964

    PN + Port AuthorityBPP= reg + operator

    Perumpel I-IV Perseroan/ PT PT. PELINDO I - IV

    Otoritas Pelabuhan, OP

    BUP Badan Usaha Pelabuhan

    BUP

    BUP

    BUP

    2011- selanjutnya

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    19/39

    POLA PENGELOLAAN PELABUHAN DI INDONESIA

    0%

    100%

    PT.PELINDO

    III

    PT.PELINDO

    IV

    Terbuka untuk

    seluruh kargo

    Dikelola Oleh

    Negara

    Seluruh Tipe

    Pelayaran Liner/Trampers

    Pelayaran

    IdustrialFungsi Spesial

    PT.PELINDO I PT.PELINDO

    II

    Yang Dikelola

    oleh Pemerintah

    Pusat Melalui

    Ditjen Hubla

    Yang Dikelola

    Pemerintah

    Daerah (Propinsi,

    Kota/Kabupaten)

    Pelabuhan

    Perikanan

    PELABUHAN UMUM

    PELABUHAN KHUSUS

    PELABUHAN KOMERSIAL

    PELABUHAN NON KOMERSIAL

    (KANTOR PELABUHAN/KANPEL)

    Area

    NasionalIn

    tern

    asio

    nal

    Loka

    l

    Open

    Users Packaging

    Regulasi

    Special

    Users

    Pen

    gelola

    an

    CargoCurah

    Dermaga

    Tambang

    DermagaPertanian

    Dermaga

    KehutananPelabuhan

    Penyeberangan

    Dermaga

    Industrial

    30%

    penguasaan

    pasar

    0%

    100%

    PT.PELINDO

    III

    PT.PELINDO

    IV

    Terbuka untuk

    seluruh kargo

    Dikelola Oleh

    Negara

    Seluruh Tipe

    Pelayaran Liner/Trampers

    Pelayaran

    IdustrialFungsi Spesial

    PT.PELINDO I PT.PELINDO

    II

    Yang Dikelola

    oleh Pemerintah

    Pusat Melalui

    Ditjen Hubla

    Yang Dikelola

    Pemerintah

    Daerah (Propinsi,

    Kota/Kabupaten)

    Pelabuhan

    Perikanan

    PELABUHAN UMUM

    PELABUHAN KHUSUS

    PELABUHAN KOMERSIAL

    PELABUHAN NON KOMERSIAL

    (KANTOR PELABUHAN/KANPEL)

    Area

    NasionalIn

    tern

    asio

    nal

    Loka

    l

    Open

    Users Packaging

    Regulasi

    Special

    Users

    Pen

    gelola

    an

    CargoCurah

    Dermaga

    Tambang

    DermagaPertanian

    Dermaga

    KehutananPelabuhan

    Penyeberangan

    Dermaga

    Industrial

    30%

    penguasaan

    pasar

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    20/39

    Pengelolaan Kepelabuhanan Baru

    Nasional

    SyahbandarManag

    ing

    Operator Terminal Opr.Fasilitas

    Pelayan

    an

    Otoritas Pelabuhan

    PemerintahDaerah

    MenteriPerhubungan

    Kementr ianTeknis

    T.O F.O. T.O. F.O.

    K

    endali

    Operat

    ing

    Reg

    ulating

    ORIENTASI KARGO

    Perenca

    naan

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    21/39

    BIAYA

    PRODUKSI PEMASARAN

    KINERJA

    TEKNIS

    DIKOTOMI

    REGULATOR

    OPERATOR

    UNSUR

    SDM / TKBM

    MEKANISME

    TARIF DAN

    KOMPETISI

    LEMAHNYA

    PRASARANA

    SARANA

    SECURITY

    &

    SAFETY

    INDUSTRI

    HINTERLAND

    OVERLAPPING

    INSTITUSI

    TERBATASNYA

    KEUANGAN

    RELATIF

    RENDAHNYA

    Kualitas Jasa

    Daya dukung

    logistik

    DayaKembang

    Kredibilitas

    Kapasitas

    industri

    maritim

    KONTRAPRODUKTIF

    NYA DAYA DUKUNG

    REGIONAL

    OTONOMI DAERAH / DESENTRALISASI

    LEMAHNYA DAYA SAING PELABUHAN

    LEMAHNYA

    INDUSTRI

    PELAYARAN

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    22/39

    EFISIENSI OPERASI PELABUHAN (2010)

    0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

    Chile

    Philippines

    Peru

    IndonesiaUSA

    Russia

    Mexico

    Korea

    Vietnam

    Eropa

    Taiwan

    Malaysia

    Australia

    New Zealand

    Japan

    Canada

    China

    Hong Kong

    Singapore

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    23/39

    PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    24/39

    Komparasi Kebijakan Maritim Indonesia

    (Li and Cheng 2007)

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    25/39

    Komparasi Jumlah Awak Kapal Indonesia

    (Li and Cheng 2007)

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    26/39

    Komparasi Jumlah Angkutan laut nasional Indonesia

    (Li and Cheng 2007, Oanh 2010)

    NCR > 1 : Maju

    NCR = 1 : Netral

    NCR < 1: Proteksi

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    27/39

    Perspektif Perkembangan

    Maritim Ke Depan

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    28/39

    Perubahan struktural pelayaran berbasis

    Manajemen rantai suplai

    Fordism Post-Fordism

    Economies of scale

    Standarisasi

    Berorientasi kuantitas

    Panjangnya siklus

    Berpola satu moda Terpusat & Regional

    Dukungan pemerintah

    Pengembangan kota

    Economies of scope

    Fleksibilitas

    Berorientasi kualitas

    Pendeknya siklus

    Berpola Multi-modal Operasi global

    Outsourcing

    Jasa nilai tambah

    Kluster kawasan

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    29/39

    Perubahan strategik sektor kepelabuhanan

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    30/39

    POLA OPERASI YANG DIINGINKAN

    PENGGUNA JASA KE DEPAN

    AutomatikManualKebutuhan Perdagangan Internasional

    Kontinu, Berdasarkan RegulasiMingguan dan BulananRekonfigurasi Pergudangan

    DispersifKonsentrasiTujuan

    Parsel KecilBulkTipe Shipment

    Lebih SiklusStabil, KonsistenPermintaan

    Demand-driven (tarik)Supply-driven (didorong)Model Distribusi

    Real-timeTerencanaPenggantian / Klaim

    Responsif dan FleksibelReaktif dan KakuKeinginan Layanan

    Cakupan LuasStrategisKonsumen

    Harian atau jamMingguanSiklus Waktu Order

    VariabelDapat DiprediksiOrder Jasa

    Berbasis Integrasi LogistikTraditional ServisPOLA DAN KEBUTUHAN

    AutomatikManualKebutuhan Perdagangan Internasional

    Kontinu, Berdasarkan RegulasiMingguan dan BulananRekonfigurasi Pergudangan

    DispersifKonsentrasiTujuan

    Parsel KecilBulkTipe Shipment

    Lebih SiklusStabil, KonsistenPermintaan

    Demand-driven (tarik)Supply-driven (didorong)Model Distribusi

    Real-timeTerencanaPenggantian / Klaim

    Responsif dan FleksibelReaktif dan KakuKeinginan Layanan

    Cakupan LuasStrategisKonsumen

    Harian atau jamMingguanSiklus Waktu Order

    VariabelDapat DiprediksiOrder Jasa

    Berbasis Integrasi LogistikTraditional ServisPOLA DAN KEBUTUHAN

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    31/39

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    32/39

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    33/39

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    34/39

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    35/39

    PELUANG INDONESIA TIMUR

    Kondisi geografis maritim yang kuat

    Investasi infrastruktur & suprastruktur

    Supply part of port services : Kluster Kawasan industri Perdagangan

    Aliansi dengan investor domestik + asing

    Pengembangan kekuatan bahan-bahanmentah

    Pengembangan industri nilai tambah

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    36/39

    POTENSI JALUR PELAYARAN

    Sumber : Gurning and Cahoon (2009)

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    37/39

    Paradigma Pemda

    Paradigma Non-kooperatif

    Pendekatan konflik;

    Orientasi take over aset

    /bisnis BUMN pelabuhan;

    Fokus pada income,

    kurang pada liability,

    contoh : pemkab Gresik;

    Tidak concern pada

    resiko pengelolaan

    pelabuhan yang tinggi;

    Paradigma Koperatif

    Pendekatan sinergis;

    Kompetisi sehat + pelayanan

    yg lebih baik;

    Peningkatan ekonomidaerah;

    Aliansi strategis;

    Keseimbangan antara hak

    dan kewajiban;

    Pemberdayaan SDM daerah

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    38/39

    Kesimpulan

    Bagaimana dengan prinsip mengelola

    maritim Indonesia?

    Apakah asas cabotage masih perludipertahanankan?

    Bagaimana dengan peran dan partisipasi

    daerah

    Bentuk partisipasi publik dan swasta ?

    Potensi Indonesia Bagian Timur?

  • 8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf

    39/39