PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
-
Upload
drshmsolihin -
Category
Documents
-
view
237 -
download
0
Transcript of PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
1/39
SEMINAR NASIONAL REVITALISASI MARITIM WIILAYAH TIMUR, 10 MEI 2011 ,
PARADIGMA DAN ORIENTASI
KEBIJAKAN MARITIM INDONESIA
10 May 2011
SAUT GURNINGFAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
(ITS) SURABAYA
Mobile Phone : 08214006-563
Email: [email protected]
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
2/39
Garis Besar Presentasi
PENGERTIAN KEBIJAKAN
INDIKATOR KEBIJAKAN MARITIM
ISU-ISU TRANSPORTASI LAUT NASIONAL
PERKEMBANGAN KEPELABUHANANNASIONAL
PERKEMBANGAN DENGAN NEGARA LAIN
PERSPEKTIF PERKEMBANGAN MASA DEPAN PELUANG INDONESIA TIMUR
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
3/39
Pengertian Kebijakan (Policy)
Hogwood & Gunn (1984):
a. Sebagai label dari sebuah aktivitas
b. Sebagai ekspresi dari sebuah tujuan umum
c. Sebagai proposal khusus
d. Sebagai keputusan dari pemerintah
e. Sebagai formal otorisasi
f. Sebgai sebuah program
g. Sebagai tujuan (target)
h. Sebagai manfaat yang diinginkan
i. Sebagai sebuah teori
j. Sebagai sebuah proses
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
4/39
Strata Kebijakan Publik
1. Nasional
a. Wewenang: MPR, DPR, Presiden
b. Produk : UUD, UU, PERPU
2. Umuma. Wewenang: Presiden
b. Produk: PP, Keppres, INPRES
3. Pelaksanaana. Wewenang: Menteri dan Kepala LPND
b. Produk: Kepmen, Keputusan Administratif
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
5/39
Kebijakan Maritim
Definisi:
perilaku negara berkenaan dengan isu industri
maritimnya. Sifat kebijakan maritim sebuah
pemerintahan dapat diterapkan dalam sebuahdegradasi antara ekstrim intervensidan penerapan
kebebasan ala laissez-faireatau berada di antara
kualitas kedua set-up tersebut.
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
6/39
Land
Transportation /
hauliers
Storage services
and cargo
agency,and third
parties
Port Operations
and derived
services
Shipping
Service
Port Operations
and derived
services
Storage services
and cargo
agency,and third
parties
Land
Transportation /
hauliers
CORE ACTIVITY OF TRADE
BETWEEN MARKET
MODES OF
TRANSPORTATION
INDUSTRY OF FINANCE
(BANKING SYSYEM)
REGULATION AND
LAW
MODES OF
TRANSPORTATION
INDUSTRY OF FINANCE
(BANKING SYSYEM)
REGULATION AND
LAW
BUYER
SELLER
PERDAGANGAN LEWAT LAUT SEBAGI MOTIF KEBIJAKAN MARITIM
INFORMATION
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
7/39
KEBIJAKAN MARITIM DAN PROSES EKONOMI MAKRO
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
8/39
Land
Transportation /
hauliers
Storage services
and cargo
agency,and third
parties
Port Operations
and derived
services
Shipping
Service
Port Operations
and derived
services
Storage services
and cargo
agency,and third
parties
Land
Transportation /
hauliers
CORE ACTIVITY OF TRADE
BETWEEN MARKET
MODES OF
TRANSPORTATION
INDUSTRY OF FINANCE
(BANKING SYSYEM)
REGULATION AND
LAW
MODES OF
TRANSPORTATION
INDUSTRY OF FINANCE
(BANKING SYSYEM)
REGULATION AND
LAW
BUYER
SELLER
PERDAGANGAN LEWAT LAUT SEBAGI MOTIF KEBIJAKAN MARITIM
INFORMATION
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
9/39
REGULASI EKONOM
UNCTADI
Liner CodeRegistrasi
pelayaran
WTO
Akses Pasar
Kebijakan Nasional
Most favourite
nations (MFN)
OECD
EU, USA
Kompetisi yang fair
Anti-trust
Anti-dumping
REGULATOR
NASIONAL
REGULASI TEKNIK
IMO
SOLASMARPOL
SCTW
ISM CODE
COLREG
OPRC/90 / OPA 90
UNEPISO
Standar Teknis
Standar Kualitas
KLASIFIKASI (IACS)
PORT STATECONTROL
FLAG STATES
REGULASI SOSIAL
ILO
Standar gajiSertifikat dan
kompetensi
ITF
Kesejahteraan
Pelaut
Pembayaran
minimumStandar Kerja
REGULATOR
NASIONAL
CAKUPAN REGULASI DAN HUKUM INTERNASIONAL
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
10/39
MASUKAN SECARA INSTRUMENTAL
UNDANG-UNDANG PELAYARAN, UU KETENEGAKERJAAN, UU OTODA, PERDA
PERATURAN PEMERINTAH DI SEKTOR KEPELABUHANAN, BANDARA UDARA, PERDAGANGAN, DAN
BEACUKAI
KEBIJAKSANAAN FISKAL
SUBYEK / INSTITUSI
Dept. Perhubungan
Dept. Keuangan / BI
Dept. perdagangan
dan industriKementrian BUMN
Dept. Tenaga Kerja
Kepolisian
PT. Pelindo
Perusahaan Pelayaran
Asosiasi PBM
Asosiasi TKBM
Lembaga Pendidikan
Pertamina dan lainnya
OBYEK
Pelayaran
Kargo
Penumpang
PelabuhanInteraksi antar
pulau
Export-import
Rute layar
Awak kapal
Armada kapal
Peran swasta
Masyarakat
INSTRUMEN
Deregulasi
Perbaikan
dunia usaha
PartnershipAsas cabotage
Pendanaan
Konsolidasi
Perdagangan
Dana swasta
Mortgage
SDM / awak
Efisiensi
TARGET
Peningkatan daya
saing
Prinsip Cabotage
Fair-share antaraarmada nasional
dan asing
Jasa yg lebih cepat
Lingkungan dan
keselamatan
Efisien
Berkelanjutan
Keamanan dan
keselamatan negara
INPUT BERDASAR KONDISI LINGKUNGAN
Praktek dan pola perjanjian maritime, perkembangan kapal dan teknologi informasi, kerjasama
regional (AFTA, APEC, WTO/GATT, masukan dari universitas/akademik, media, masyarakat,
regulasi beacukai, kebijakan moneter, para pengusaha, kebijakan daerah (tingkat I dan II)
CAKUPAN REGULASI SECARA NASIONAL
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
11/39
PERTUMBUHAN
PERIODE (WAKTU)
PERTUMBUHAN
PROMOSI
INTERVENSI
PROTEKSI
SIKLUS PROSES KEBIJAKAN
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
12/39
Indikator Kebijakan Maritim
Neraca pembayaran (Balance of Payment,
BOP)
Besaran angkutan nasional (NationalCarriage rate, NCR)
Besaran jumlah awak kapal nasional
(National Seafarer Employment rate) Daya saing komoditas nasional (National
Competitiveness rate)
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
13/39
ISU-ISU TRANSPORTASI LAUT INDONESIA
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
14/39
ISU-ISU KEBIJAKAN MARITIM NASIONAL (1936 - 20011)
Lokal Global
Penyediaan Kapasitas Paknov88 Penguasaan Asing Cabotage Kolaborasi
Penyiapan SDM
Infrastruktur Dasar
Jaringan
Institusional Teknis
Asosiasi
Landasan Kebijakan
Pembatasan Asing
Penguatan Domestik
Keterlibatan Daerah
Partisipasi Swasta
Kedaulatan dan
Keamanan
Peningkatan kapasitas
Ekspor Non-Migas
Liberalisasi pelaku
Kolaborasi Asing
Korporatisasi
1936 1987 1988 2000 2005 2010-20111970
Kebijakan
terpusat
Kolaborasi
publik dan
Swasta
Pola dan
kebijakan
kolonial
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
15/39
INSTRUMEN KEBIJAKAN UTAMA MARITIM NASIONAL (1936 - 2008)
Sumber: Howard (2008)
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
16/39
PERSOALAN PELAYARAN NASIONAL
RENDAHNYA DUKUNGAN FINANSIAL
DOMESTIK
LEMAHNYA DAYA DUKUNGAN INDUSTRI
GALANGAN NASIONAL RENDAHNYA DAYA DUKUNG INDUSTRI
KOMPONEN KAPAL NASIONAL
KURANG BERSAINGNYA SDM DAN AWAK
KAPAL
PERSOALAN KEAMANAN SELAT MALAKA POLARISASI PEDIDIKAN MARITIM INDONESIA
KURANGNYA DUKUNGAN POLITIK YANG
MASIH BERORIENTASI KONTINEN (DARAT)
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
17/39
PERKEMBANGAN KEPELABUHAN INDONESIA
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
18/39
Otoritas/Adpel
Pusat
Anak Usaha
Cakupan Kota
Area Cabang
Skala
Korporasi
Kendali Jasa
DLKr/DLKP
Perusahaan
Milik Negara
19501964-1969 1969-1983
1983-1990 / 1991 1991-2010
Fase Pengelolaan Pelabuhan Indonesia (1950-2011)
Jawatan PerusahaanNegara / PN
1951-1964
PN + Port AuthorityBPP= reg + operator
Perumpel I-IV Perseroan/ PT PT. PELINDO I - IV
Otoritas Pelabuhan, OP
BUP Badan Usaha Pelabuhan
BUP
BUP
BUP
2011- selanjutnya
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
19/39
POLA PENGELOLAAN PELABUHAN DI INDONESIA
0%
100%
PT.PELINDO
III
PT.PELINDO
IV
Terbuka untuk
seluruh kargo
Dikelola Oleh
Negara
Seluruh Tipe
Pelayaran Liner/Trampers
Pelayaran
IdustrialFungsi Spesial
PT.PELINDO I PT.PELINDO
II
Yang Dikelola
oleh Pemerintah
Pusat Melalui
Ditjen Hubla
Yang Dikelola
Pemerintah
Daerah (Propinsi,
Kota/Kabupaten)
Pelabuhan
Perikanan
PELABUHAN UMUM
PELABUHAN KHUSUS
PELABUHAN KOMERSIAL
PELABUHAN NON KOMERSIAL
(KANTOR PELABUHAN/KANPEL)
Area
NasionalIn
tern
asio
nal
Loka
l
Open
Users Packaging
Regulasi
Special
Users
Pen
gelola
an
CargoCurah
Dermaga
Tambang
DermagaPertanian
Dermaga
KehutananPelabuhan
Penyeberangan
Dermaga
Industrial
30%
penguasaan
pasar
0%
100%
PT.PELINDO
III
PT.PELINDO
IV
Terbuka untuk
seluruh kargo
Dikelola Oleh
Negara
Seluruh Tipe
Pelayaran Liner/Trampers
Pelayaran
IdustrialFungsi Spesial
PT.PELINDO I PT.PELINDO
II
Yang Dikelola
oleh Pemerintah
Pusat Melalui
Ditjen Hubla
Yang Dikelola
Pemerintah
Daerah (Propinsi,
Kota/Kabupaten)
Pelabuhan
Perikanan
PELABUHAN UMUM
PELABUHAN KHUSUS
PELABUHAN KOMERSIAL
PELABUHAN NON KOMERSIAL
(KANTOR PELABUHAN/KANPEL)
Area
NasionalIn
tern
asio
nal
Loka
l
Open
Users Packaging
Regulasi
Special
Users
Pen
gelola
an
CargoCurah
Dermaga
Tambang
DermagaPertanian
Dermaga
KehutananPelabuhan
Penyeberangan
Dermaga
Industrial
30%
penguasaan
pasar
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
20/39
Pengelolaan Kepelabuhanan Baru
Nasional
SyahbandarManag
ing
Operator Terminal Opr.Fasilitas
Pelayan
an
Otoritas Pelabuhan
PemerintahDaerah
MenteriPerhubungan
Kementr ianTeknis
T.O F.O. T.O. F.O.
K
endali
Operat
ing
Reg
ulating
ORIENTASI KARGO
Perenca
naan
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
21/39
BIAYA
PRODUKSI PEMASARAN
KINERJA
TEKNIS
DIKOTOMI
REGULATOR
OPERATOR
UNSUR
SDM / TKBM
MEKANISME
TARIF DAN
KOMPETISI
LEMAHNYA
PRASARANA
SARANA
SECURITY
&
SAFETY
INDUSTRI
HINTERLAND
OVERLAPPING
INSTITUSI
TERBATASNYA
KEUANGAN
RELATIF
RENDAHNYA
Kualitas Jasa
Daya dukung
logistik
DayaKembang
Kredibilitas
Kapasitas
industri
maritim
KONTRAPRODUKTIF
NYA DAYA DUKUNG
REGIONAL
OTONOMI DAERAH / DESENTRALISASI
LEMAHNYA DAYA SAING PELABUHAN
LEMAHNYA
INDUSTRI
PELAYARAN
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
22/39
EFISIENSI OPERASI PELABUHAN (2010)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Chile
Philippines
Peru
IndonesiaUSA
Russia
Mexico
Korea
Vietnam
Eropa
Taiwan
Malaysia
Australia
New Zealand
Japan
Canada
China
Hong Kong
Singapore
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
23/39
PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
24/39
Komparasi Kebijakan Maritim Indonesia
(Li and Cheng 2007)
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
25/39
Komparasi Jumlah Awak Kapal Indonesia
(Li and Cheng 2007)
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
26/39
Komparasi Jumlah Angkutan laut nasional Indonesia
(Li and Cheng 2007, Oanh 2010)
NCR > 1 : Maju
NCR = 1 : Netral
NCR < 1: Proteksi
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
27/39
Perspektif Perkembangan
Maritim Ke Depan
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
28/39
Perubahan struktural pelayaran berbasis
Manajemen rantai suplai
Fordism Post-Fordism
Economies of scale
Standarisasi
Berorientasi kuantitas
Panjangnya siklus
Berpola satu moda Terpusat & Regional
Dukungan pemerintah
Pengembangan kota
Economies of scope
Fleksibilitas
Berorientasi kualitas
Pendeknya siklus
Berpola Multi-modal Operasi global
Outsourcing
Jasa nilai tambah
Kluster kawasan
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
29/39
Perubahan strategik sektor kepelabuhanan
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
30/39
POLA OPERASI YANG DIINGINKAN
PENGGUNA JASA KE DEPAN
AutomatikManualKebutuhan Perdagangan Internasional
Kontinu, Berdasarkan RegulasiMingguan dan BulananRekonfigurasi Pergudangan
DispersifKonsentrasiTujuan
Parsel KecilBulkTipe Shipment
Lebih SiklusStabil, KonsistenPermintaan
Demand-driven (tarik)Supply-driven (didorong)Model Distribusi
Real-timeTerencanaPenggantian / Klaim
Responsif dan FleksibelReaktif dan KakuKeinginan Layanan
Cakupan LuasStrategisKonsumen
Harian atau jamMingguanSiklus Waktu Order
VariabelDapat DiprediksiOrder Jasa
Berbasis Integrasi LogistikTraditional ServisPOLA DAN KEBUTUHAN
AutomatikManualKebutuhan Perdagangan Internasional
Kontinu, Berdasarkan RegulasiMingguan dan BulananRekonfigurasi Pergudangan
DispersifKonsentrasiTujuan
Parsel KecilBulkTipe Shipment
Lebih SiklusStabil, KonsistenPermintaan
Demand-driven (tarik)Supply-driven (didorong)Model Distribusi
Real-timeTerencanaPenggantian / Klaim
Responsif dan FleksibelReaktif dan KakuKeinginan Layanan
Cakupan LuasStrategisKonsumen
Harian atau jamMingguanSiklus Waktu Order
VariabelDapat DiprediksiOrder Jasa
Berbasis Integrasi LogistikTraditional ServisPOLA DAN KEBUTUHAN
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
31/39
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
32/39
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
33/39
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
34/39
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
35/39
PELUANG INDONESIA TIMUR
Kondisi geografis maritim yang kuat
Investasi infrastruktur & suprastruktur
Supply part of port services : Kluster Kawasan industri Perdagangan
Aliansi dengan investor domestik + asing
Pengembangan kekuatan bahan-bahanmentah
Pengembangan industri nilai tambah
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
36/39
POTENSI JALUR PELAYARAN
Sumber : Gurning and Cahoon (2009)
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
37/39
Paradigma Pemda
Paradigma Non-kooperatif
Pendekatan konflik;
Orientasi take over aset
/bisnis BUMN pelabuhan;
Fokus pada income,
kurang pada liability,
contoh : pemkab Gresik;
Tidak concern pada
resiko pengelolaan
pelabuhan yang tinggi;
Paradigma Koperatif
Pendekatan sinergis;
Kompetisi sehat + pelayanan
yg lebih baik;
Peningkatan ekonomidaerah;
Aliansi strategis;
Keseimbangan antara hak
dan kewajiban;
Pemberdayaan SDM daerah
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
38/39
Kesimpulan
Bagaimana dengan prinsip mengelola
maritim Indonesia?
Apakah asas cabotage masih perludipertahanankan?
Bagaimana dengan peran dan partisipasi
daerah
Bentuk partisipasi publik dan swasta ?
Potensi Indonesia Bagian Timur?
-
8/11/2019 PARADIGMA MARITIM INDONESIA.pdf
39/39