ASAS KEADILAN DALAM PENGATURAN

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

DI INDONESIA

Tesis

Diajukan Kepada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Laurens

NPM: 322010001

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

JULI 2012

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial.1 Salah satu tujuan tersebut telah dijabarkan dalam

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

merupakan prinsip yang mendasari pembentukan seluruh peraturan

perundang-undangan di bidang perekonomian.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal menjadi bagian dari

penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan

kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan

kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan

ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam

suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.2 Dalam konteks investasi di

bidang pertambangan yang dilakukan melalui penanaman modal asing

1 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal.

2

adalah dilakukan melalui joint venture yaitu suatu bentuk perjanjian usaha

patungan antara Negara Indonesia dengan perusahaan pananaman modal

asing, dimana Negara bertindak sebagai pemegang kuasa pertambangan

menunjuk perusahaan penanaman modal asing yang bertindak sebagai

kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan di bidang usaha Pertambangan

Umum yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi,

pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan-bahan galian yang berada di

wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas hukum

Reschsstaat.3 Ciri-ciri negara hukum ialah, pertama, adanya pembagian

kekuasaan dalam negara, kedua, diakuinya hak asasi manusia yang dituangan

dalam konstitusi, ketiga, adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah

(asas legalitas), keempat, adanya peradilan yang bebas dan merdeka, kelima,

semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah

wajib menjunjung hukum4. Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu

dalam pembentukan undang-undang harus didasarkan pada undang-undang

dasar (konstitusi)5. Menurut penulis, hukum merupakan yang utama dalam

mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial demi terselenggaranya

3 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 Bagian Sistem

Pemerintahan Negara. Angka 1. 4 Jimly Asshiddiqie, Negara Hukum Indonesia, Ceramah Umum Ikatan Alumi

Universitas Jayabaya, Jakarta, 23 Januari 2010. 5 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusa

Media, Bandung, 2008, hal: 243-253.

3

kesejahteraan rakyat. Undang-undang yang ada harus mencerminkan apa

yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan

konstitusi Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, maka semua produk

undang-undang harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Keadilan sosial merupakan cita-cita dari Negara Indonesia yang

paling utama. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapa

pun sesuai apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional

dan tidak melanggar hukum6. Menurut Notohamidjojo, keadilan sosial

menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat masing-

masing harus diberi kesempatan menurut menselijke waardigheid (kepatuhan

kemanusiaan). Menurut Soekarno, yang dimaksud sebagai keadilan sosial

ialah:

Suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur,

berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada

penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada exploitation de

I’homme par I’homme. Semuanya berbahagia, cukup sandang, cukup

pangan, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja.7

Sedangkan menurut John Rawls, keadilan harus memenuhi tiga unsur

yaitu: pertama diandaikan tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih

seorang pribadi tertentu di kemudian hari, karena abstraksi dari segala sifat

individualnya orang mampu untuk sampai pada suatu pilihan yang rasional

6 Darji Darmodiharjo & Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Cetakan keenam,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 166-167. 7 Soekarno, Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, Media Pressindo,

Yogyakarta, 2006, hal 277-278.

4

tentang prinsip-prinsip keadilan; kedua diandaikan bahwa prinsip keadilan

dipilih dengan semangat keadilan, yakni dengan kesediaan untuk tetap

berpegang pada prinsip-prinsip keadilan yang telah dipilih. Sikap ini perlu

karena sasaran individu yang harus dibagi rata antara banyak orang dan pasti

tidak semua orang tidak menerima apa yang mereka inginkan. Sikap ini

sebenarnya bertepatan dengan sikap rasional dari seorang yang bijaksana.

Seorang yang bijaksana akan mengerti bahwa semua orang sungguh-sungguh

berusaha memperhatikan kepentingan bersama secara dewasa, ia tidak akan

merasa iri hati terhadap orang, sekurang-kurangnya tidak selama perbedaan

tidak melampaui batas-batas tertentu; ketiga, diandaikan bahwa tiap-tiap

orang suka mengejar kepentingan individualnya dan baru kemudian

kepentingan umum. Hal ini wajar karena orang berkembang secara pribadi

dan ingin memperhatikan orang-orang dekatnya.8

Demi mewujudkan keadilan sosial, pemerintah selaku pelaksana dari

negara berusaha memanfaatkan modal yang ada yang ada, baik berupa

sumberdaya lewat hasil produksi atau sumber daya alam berupa mineral

(emas, tembaga, perak, nikel, batubara, dan lain-lain) untuk dikelola dalam

rangka mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan yang diamanatkan dalam

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, pemerintah telah menyusun dan

8 Theo Huijebers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cetakan ke 5, Kanisius,

Yogyakarta, 2005, hal 198.

5

membuat undang-undang di bidang pertambangan. Pengaturan pengelolaan

pertambangan di Indonesia sendiri memiliki perjalanan sejarah yang panjang.

Pada tahun 1960, pada masa Orde Lama, Pemerintah Indonesia

menerbitkan suatu peraturan mengenai pertambangan yang diundangkan

sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian

menjadi Undang-Undang No. 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan

yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pertambangan 1960. Tahun

1966, lahirlah Orde Baru yang ditandai dengan perubahan besar dalam tata

kehidupan masyarakat, peran militer dan modal asing semakin kuat dan luas.

Saat itu pemerintah Orde baru menetapkan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Meningkatnya sektor pertambangan pada era Orde Baru, karena sebagian

besar disebabkan oleh sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan modal

asing. Setelah hampir selama kurang lebih empat dasawarsa sejak

diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok pertambangan, maka lahirlah peraturan perundang-

undangan yang mengatur lebih spesifik tentang pertambangan mineral dan

batubara, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara.

Penyusunan dan pembentukan ketiga undang-undang di bidang

pertambangan tersebut dimaksudkan guna mempercepat terlaksananya tujuan

6

negara dalam pembangunan ekonomi nasional guna menuju masyarakat

Indonesia yang adil dan makmur secara materiil dan spirituil berdasarkan

keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut

dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap

kekuatan ekonomi potensial di bidang pertambangan menjadi kekuatan

ekonomi riil.9 Dengan demikian yang menjadi payung hukum dari Undang-

Undang Pertambangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang

dirumuskan: 10

1. ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

2. ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

3. ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat;

4. ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan,

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional;

5. ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan Undang-Undang.

Perwujudan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tertuang juga

dalam Pasal 1 Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Tentang Pertambangan, yang berbunyi:

9 Lihat Pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan, huruf a. 10

Lihat Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan

Kesejahteraan Nasional.

7

Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum

pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam

sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional

bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh

Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.11

Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Tentang Pertambangan tidak mengatur tentang bagian dari hasil

pengelolaan sumberdaya alam dari pihak-pihak yang melakukan

pertambangan di Indonesia dengan negara yang mempunyai otoritas tinggi.

Ketentuan dalam undang-undang ini Pasal 28 ayat 3, dikatakan bagian

kepada daerah tempat lokasi di mana suatu perusahaan tambang tersebut

beroperasi, pembagiannya hanya dari apa yang diperoleh oleh negara secara

langsung dari perusahaan tambang tersebut sesuai dengan apa yang

tercantum dalam undang-undang tersebut.

Dalam hal pembagian hasil pengelolaan bahan tambang daerah tidak

mendapat langsung dari perusahaan tambang yang beroperasi

(mengeksploitasi bahan tambang) di daerahnya. Dalam kaitannya dengan

bagian daerah dalam hasil pengelolaan pertambangan menurut undang-

undang Undang-Undang No 11 Tahun 1967, daerah tempat beroperasinya

suatu perusahaan pertambangan hanya bisa menerima berapa pun bagian

yang menurut pemerintah pusat yang akan diberikan kepada daerah tersebut.

11

Lihat Pasal 1 Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Pertambangan.

8

Hal ini jelas berdampak bagi daerah tersebut dalam rangka mewujudkan

keadilan sosial bagi rakyatnya.

Salah satu contoh perusahaan pertambangan asing yang melakukan

penanaman modal di Indonesia adalah PT Freeport. PT. Freeport telah

beroperasi di Papua sejak bulan April Tahun 1967. Selama beroperasi di

Papua, PT. Freeport telah berhasil mengeruk keuntungan hingga miliaran

dollar pertahun—berdasarkan laporan keuangan Freeport pada 2008, total

pendapatan Freeport adalah US$ 3,703 miliar dengan keuntungan US$ 1,415

miliar.12

Namun jika kita lihat, jauh dari apa yang dicita-citakan dalam

konstitusi negara Indonesia, wilayah Provinsi Papua dalam rentang waktu

berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan UU Nomor 21

Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, tidak bertumbuh

menuju suatu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Aktivitas

ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan pertambangan belum memberikan

kontribusi besar pada pembangunan ekonomi yang menguntungkan

penduduk asli Papua13

, tempat di mana beroperasinya perusahaan tambang

tersebut.

Contoh lainnya lagi adalah PT Newmont Nusa Tenggara, perusahaan

pertambangan yang beroperasi di daerah Sumbawa. Perusahaan ini

12

http://www.tempo.co/hg/bisnis/2010/03/04/brk,20100304-229961,id.html,

Penerimaan Negara dari Freeport Dinilai Tak Berimbang, diakses pada tanggal 29 September 2011.

13 http://www.jatam.org, Pertambangan Papua Kasus Freeport, diakses pada

tanggal 14 Maret 2011.

http://www.tempo.co/hg/bisnis/2010/03/04/brk,20100304-229961,id.htmlhttp://www.jatam.org/

9

diperkirakan membukukan pendapatan pada kuartal I 2011 sebesar US$

484,67 juta.14

Selama ini PT Newmont Nusa Tenggara melakukan

pembuangan sisa tambang ke dasar laut Teluk Senunu, Sumbawa, hal ini

dinilai telah merugikan nelayan dan tidak sesuai dengan mekanisme

perundangan.15

Selain PT. Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara

tersebut, masih banyak perusahaan perusahaan pertambangan asing yang

melakukan penanaman modal di wilayah Indonesia, namun pengelolaan

pertambangan belum memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan sosial

wilayah tempat di mana beroperasinya perusahaan tambang tersebut sesuai

dengan keadilan sosial yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Landasan konstitusional konsepsi keadilan dalam pengelolaan

pertambangan adalah Pasal 33 UUD Tahun 1945. Oleh sebab itu konsepsi

keadilan dalam penguasaan dan penggunaan kekayaan alam haruslah sesuai

dengan Pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan

kajian yuridis mengenai asas keadilan dalam pengaturan pengelolaan

pertambangan di Indonesia.

14

http://www.indonesiafinancetoday.com/read/6640/Pendapatan-Newmont-Nusa-

Tenggara-Kuartal-I-Diperkirakan-US-48467-Juta, Pendapatan Newmont Nusa Tenggara

Kuartal I Diperkirakan US$ 484,67 Juta, diakses pada tanggal 29 September 2011. 15

http://cetak.kompas.com/read/2011/07/08/03493360/walhi.siap.gugat.kementerian

.lingkungan, Dampak Pertambangan: Walhi Siap Gugat Kementerian Lingkungan, diakses

pada tanggal 22 Juli 2011.

http://www.indonesiafinancetoday.com/read/6640/Pendapatan-Newmont-Nusa-Tenggara-Kuartal-I-Diperkirakan-US-48467-Jutahttp://www.indonesiafinancetoday.com/read/6640/Pendapatan-Newmont-Nusa-Tenggara-Kuartal-I-Diperkirakan-US-48467-Jutahttp://cetak.kompas.com/read/2011/07/08/03493360/walhi.siap.gugat.kementerian.lingkunganhttp://cetak.kompas.com/read/2011/07/08/03493360/walhi.siap.gugat.kementerian.lingkungan

10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Apakah konsepsi keadilan mengenai penguasaan dan penggunaan

kekayaan alam yang terkandung dalam UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945?

2. Apakah ketentuan pengaturan pengelolaan pertambangan di

Indonesia menerapkan prinsip keadilan sebagaimana dimaksudkan

dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Mengetahui makna konsepsi keadilan dalam penguasaan dan

penggunaan kekayaan alam yang terkandung dalam UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Mengetahui pengaturan pengelolaan pertambangan di Indonesia

apakah sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11

D. Manfaat Penelitian

1. Memberi masukan terhadap kaidah hukum muatan materi dalam

peraturan pengelolaan pertambangan yang membawa keadilan bagi

daerah tempat pertambangan itu berlangsung.

2. Memberi masukkan untuk merubah atau memperbaiki peraturan

perundang-undangan mengenai eksploitasi pertambangan di

Indonesia yang memberikan keadilan bagi kepentingan daerah

setempat dan sesuai yang dimaksud oleh UUD 1945.

E. Landasan Teori

Isu sentral penelitian ini adalah asas keadilan dalam pengaturan

pengelolaan pertambangan di Indonesia. Landasan teori yang akan dijadikan

pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Keadilan Sosial

Asas keadilan dalam pengaturan pengelolaan pertambangan yang

menjadi isu di sini adalah keadilan sosial, yang dalam hal ini yaitu keadilan

bagi rakyat Indonesia. Dalam asas keadilan dalam pengaturan pengelolaan

pertambangan di Indonesia, maka keadilan mencakup antara pihak

perusahaan pertambangan dan rakyat Indonesia yang diwakili oleh

Pemerintah Indonesia. Diskusi mengenai konsep keadilan di sini mau tidak

12

mau harus mengacu kepada pendapat para tokoh serta konsep keadilan yang

memang telah ada di dalam Undang-Undang.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam

mengutamakan “the search for justice”.16

Pandangan-pandangan Aristoteles

tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya nichomachean ethics,

politics, dan rethoric. Lebih khususnya, dalam buku nicomachean ethics,

buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat

umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya,

“karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.17

Konsep keadilan Aristoteles ini terkait erat dengan pembentukan struktur

kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan

(equality) dan solidaritas. Kemudian, Thomas Aquinas mengatakan

keutamaan dalam keadilan adalah menentukan bagaimana hubungan orang

dengan orang lain dalam hal iustum, yakni mengenai ’apa yang sepatutnya

bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional’ (aliquod opus

adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum).18

Dari pemikiran

Thomas Aquinas inilah kemudian terbit pemahaman mengenai keadilan

proposional. Pemikiran mengenai keadilan dari Aristoteles dan Thomas

16

Theo Huijebers, Op.cit, hal 196. 17

Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan

Nusamedia, Bandung, 2004, hal 24. 18

Theo Huijebers, Op.cit, hal 42.

13

Aquinas yang masih berpijak pada filsafat hukum alam inilah yang penulis

anggap sebagai kategori konsep keadilan tradisional.

Selanjutnya, menurut John Rawls, pada masyarakat yang telah maju

(modern), hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-

prinsip keadilan.19

Pemikiran mengenai keadilan John Rawls inilah, yang

penulis anggap sebagai kategori konsep keadilan modern. Rawls mengakui

bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan

kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan itu. Apabila dapat

menempatkan diri pada posisi asli, manusia akan sampai pada dua prinsip

keadilan yang paling mendasar, yaitu:20

1) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest

equal liberty). Menurut pinsip ini setiap orang mempunyai hak yang

sama atas seluruh keuntungan masyarakat.

2) Prinsip ketidaksamaan atau perbedaan, yang menyatakan bahwa situasi

perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa

sehingga dapat menguntungkan golongan masyarakat yang paling

lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek

kesejahteraan, pendapatan dan otoritas).

19

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. cit., hal. 161-162 20

Ibid, hal 165.

14

Konsep tentang keadilan memang selama ini mengandung banyak

aspek dan dimensi. Kita dapat membedakan berjenis-jenis keadilan: 21

a. Keadilan komutatif (iustitia commutativa)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-

masing bagiannya, dengan mengingat supaya prestasi atau sama-nilai

dengan kontraprestasi.

b. Keadilan distributif (iustitia distributiva)

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional

diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.

c. Keadilan vindikatif (justitia vindicativa)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-

masing hukumannya atau dendanya, sebanding dengan kejahatan atau

pelanggarannya dalam masyarakat.

d. Keadilan legal (iustitia legalis)

Keadilan legalis ialah keadilan undang-undang. Keadilan legal

menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, oleh

karena undang-undang itu menyatakan kepentingan umum. Dengan

mentaati hukum adalah sama dengan bersikap baik dalam segala hal,

maka keadilan legal disebut keadilan umum (justitis generalis).

e. Aeqsuitas

21

O. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari

Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal 36-38.

15

Aeqsuitas memberikan koreksi apakah subjek dalam situasi dan

keadaan (omstandingheden) tertentu patut memperoleh haknya atau

kewajibannya.

Jika dikaji lebih dalam lagi, menurut penulis, keadilan sosial

sesungguhnya tidak identik dengan salah satu konsep keadilan yang telah

dipaparkan oleh penulis sebelumnya. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama

dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang

biasa dikembangkan oleh para filsuf. Namun, ujung dari pemikiran dan

impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan

nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat.

Artinya, ujung dari semua berbagai ide tentang keadilan di atas adalah

keadilan sosial yang nyata. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep

keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide

kemanusiaan tentang keadilan.

Konsep keadilan sosial (social justice) berbeda dari ide keadilan

hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Tetapi

konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan

moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu

kebudayaan ke kebudayaan lain sehingga derajat universilitasnya menjadi

tidak pasti. Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial memang harus

dibedakan dari pelbagai dimensi keadilan, seperti keadilan equality, keadilan

16

proposional, keadilan liberal, keadilan komutatif, keadilan vindikatif,

keadilan distributif, keadilan legal, dan sebagainya—meskipun dapat juga

dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat

dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial. Konsep keadilan sosial

ini sebenarnya telah diusung oleh para pendiri negara Indonesia. Menurut

Soekarno, yang dimaksud sebagai keadilan sosial ialah:

Suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur,

berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada

penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada exploitation de

I’homme par I’homme. Semuanya berbahagia, cukup sandang, cukup

pangan, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja.22

Sudah pernah saya katakan bahwa cita-cita dengan keadilan sosial

ialah suatu masyarakat yang adil dan makmur. Saya tekankan adil

dan makmur, makmur dan adil, dengan menggunakan alat-alat

industri, alat-alat teknologi yang sangat modern....Tetapi

industrialisme modern itu kita pergunakan untuk kepentingan

umum.23

Mohammad Hatta juga menyadari mengenai pentingnya keadilan

sosial bagi rakyat Indonesia, yang berakibat kepada kesejahteraan rakyat,

namun hal ini menurutnya harus mengandaikan kedaulatan rakyat. Dalam

sebuah pidato di Aceh pada tahun 1970, ia mengatakan:

“Apakah yang dimaksud dengan Indonesia yang adil? Indonesia yang

adil maksudnya tak lain daripada memberikan perasaan kepada

seluruh rakyat bahwa ia dalam segala segi penghidupannya

diperlakukan secara adil dengan tiada dibeda-bedakan sebagai warga

22

Soekarno, Op.cit, hal 277-278. 23

Ibid, hal 295.

17

negara. Itu akan berlaku apabila pemerintahan negara dari atas

sampai ke bawah berdasarkan kedaulatan rakyat.”24

Selain itu, konsep keadilan sosial dapat dilihat pada Alinea IV

Pembukaan UUD Tahun 1945 yang menyatakan:

“…. susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan

yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang

Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.25

Dari rumusan keadilan sosial di atas penulis menyimpulkan bila

disimpulkan dalam tataran praktis: Pertama, keadilan sosial itu dirumuskan

sebagai “suatu” yang sifatnya konkrit, bukan hanya abstrak-filosofis yang

tidak sekedar dijadikan jargon politik tanpa makna; Kedua, keadilan sosial

itu bukan hanya sebagai subjek dasar negara yang bersifat final dan statis,

tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu

bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan bila dalam

tataran normatif maka keadilan sosial dapat disimpulkan: Pertama, keadilan

sosial adalah kesejaheraan rakyat.

Dalam hal inilah maka keadilan sosial harus mengandaikan

kedaulatan rakyat yang berakibat kepada kesejahteraan rakyat. Kedua,

keadilan sosial merupakan maksimalisasi kemakmuran rakyat. Keadilan

24

Mohammad Hatta, dalam Franz Magnis Suseno, Bung Hatta dan Demokrasi,

Tempo, 18 Agustus 2002. 25

Lihat Alinea IV Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

18

sosial harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana bumi dan air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, keadilan sosial itu seharusnya

merupakan subjek dasar negara yang bersifat final dan statis yang terangkum

dalam konteks (peraturan), kelembagaan, dan sistem nilai yang dapat

berakibat kepada kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia; dan Keempat,

keadilan sosial mengarah kepada kepentingan publik. Keadilan sosial akan

tercipta jikalau kepentingan publik terlindungi. Jadi dalam penelitian ini,

konsep keadilan sosial merupakan konsep utama yang melandasi isu

pemaknaan keadilan dalam pengaturan pengelolaan pertambangan di

Indonesia.

2. Teori Fungsi Pemerintah

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan

yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan

dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan

banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan

yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk

mengaktualisasikannya.26

Jadi dalam hal ini keadilan berkaitan erat dengan

negara untuk mewujudkannya. Negara terbentuk berdasarkan kesepakatan

26

Carl Joachim Friedrich, Op.cit, hal. 239.

19

masyarakat untuk membentuk kekuasaan untuk dapat menghentikan

kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Dari kekuasaan yang

diberikan pada negara tersebut negara mempunyai kekuasaan dan wewenang

untuk:27

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosisal, yakni yang bertentangan satu sama lain yang menjadi

antagonis yang membahayakan.

2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan masyarakat secara

keseluruhan. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-

asosiasi masyarakat disesuaikan satu sama lain dan diarahkan

pada pencapaian tujuan nasional.

Pengendalian dan pengorganisasian fungsi Negara mengusahakan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut dilakukan dengan perantaraan

pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya.28

Sebab dalam

kenyataannya, pihak atau organ yang meyelenggarakan kekuasaan Negara

adalah pemerintah, baik dalam arti sempit—lembaga eksekutif—maupun

dalam arti luas, meliputi seluruh badan kenegaraan yang terdapat di dalam

Negara.29

Keterlibatan pemerintah yang sedemikian luas dalam tugas Negara

ini menempatkan dirinya sebagai servis publik, yakni menyelenggarakan dan

mengupayakan suatu keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh

masyarakatnya.30

27

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 39. 28

Krishna Djaya Darumurti, Kekuasaan Diskresi Pemerintah, PT Citra aditya

Bakti, Bandung, 2012, hal 16. 29

Ibid. 30

Ibid.

20

Selain itu, konsep fungsi pemerintah dalam pengaturan pengelolaan

pertambangan dapat dilihat dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan daerah

dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan

atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam

peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan insentif dan/atau kemudahan dalam ketentuan di atas

adalah pemberian dari pemerintah daerah antara lain dalam bentuk

penyediaan sarana, prasarana, dan stimulasi, pemberian modal usaha,

pemberian bantuan teknis, keringanan biaya, dan percepatan pemberian izin.

Jadi konsep fungsi pemerintah dalam pengaturan pengelolaan pertambangan

di sini harus melihat kesejahteraan umum yang berlandaskan kepada

keadilan sosial.

Dengan demikian terdapat kaitan yang sangat erat antara keadilan

sosial dengan fungsi pemerintah sebagai pewujud keadilan sosial dalam

masyarakat. Pemerintah yang dimaksudkan di sini adalah alat perlengkapan

negara (tingkat pusat dan daerah) yang menjalankan seluruh kegiatan

bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan.31

31

Ibid, hal 9.

21

3. Teori Asas Keadilan Dalam Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan

Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka materi muatan

yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang:32

a. Mengantar lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

1. hak-hak asasi manusia; 2. hak dan kewajiban warga negara; 3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta

pembagian kekuasaan negara;

4. wilayah negara dan pembagian daerah; 5. kewarganegaraan dan kependudukan; 6. keuangan negara.

b. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untak diatur dengan Undang-Undang.

Banyaknya hal-hal yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan

memunculkan kemungkinan ketidaktepatan materi muatan dalam pengaturan

pengelolaan pertambangan—oleh sebab itu penulis dalam menelaah

pemaknaan keadilan dalam pengelolaan pertambangan melalui peraturan

perundang-undangan akan memfokuskan kajiannya terhadap asas keadilan

sebagai asas materi muatannya. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi

32

Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

22

muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai

berikut:33

a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka

menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-

hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan

penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan

harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik

(kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan

Republik Indonesia.

d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat

dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah

Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan

33

Lihat Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

23

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan

Pancasila.

f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,

agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang

menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap

warga negara tanpa kecuali.

h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi

muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang

bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama,

suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban

dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi

muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu

dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

24

k. Asas lain, sesuai substansi peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tersebut, salah satu asas yang harus ada dalam materi muatan Peraturan

Perundang-undangan adalah asas keadilan. Berpijak pada hal inilah, maka

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan

pengelolaan pertambangan harus mempertanyakan makna pemahaman asas

yang dimaknai sebagai keadilan secara secara proporsional, sesuai dengan

yang dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tersebut.

Jika kita kaji lebih dalam lagi, keadilan sosial dalam UUD 1945

sesungguhnya tidak identik dengan konsep keadilan dalam Penjelasan Pasal

6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Keadilan sosial dalam Undang-

Undang Dasar 1945 merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara

dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

keadilan dimaknakan sebagai proporsional. Dalam hal inilah, maka penulis

akan menelaah pemaknaan keadilan dalam materi muatan peraturan

perundang-undangan mengenai pengaturan pengelolaan pertambangan

apakah merupakan keadilan proporsional ataukah merupakan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.

25

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah yang ditujukan untuk

menganalisa pemaknaan keadilan dalam pengaturan pengelolaan

pertambangan di Indonesia, maka metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif

adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek,

yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi,

lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal,

formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum

yang digunakan.34

2. Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis,

maka untuk menjawab isu hukum dalam penelitian, penulis akan

menggunakan beberapa pendekatan:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan perundang-undangan diperlukan karena yang menjadi

fokus sekaligus tema sentral penelitian ini yaitu keadilan dalam

34

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2004, hal. 101-102.

26

pengaturan pengelolaan pertambangan. Untuk itu peneliti harus melihat

hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat:

comprehensive, all-inclusive, systematic.35

Selain itu dalam metode

pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki,

dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.36

Dengan

demikian, pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini

merupakan legislasi dan regulasi mengenai pengaturan pengelolaan

pertambangan di Indonesia.

b. Pendekatan konsep (conceptual approach).

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari

aturan hukum yang ada.37

Dalam penelitian ini, maka penulis akan

menggali konsep keadilan berdasarkan pandangan-pandangan tokoh-

tokoh dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam Ilmu

Hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga

diketemukan di dalam undang-undang.38

Jadi konsep-konsep hukum

tersebut akan dijadikan penulis sebagai pijakan dalam membangun

argumen-argumen hukum dalam memecahkan isu mengenai

35

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,

Banyumedia, Malang, 2006, hal. 303. 36

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan keenam, Kencana, Jakarta,

2010, hal. 96. 37

Ibid, hal 137. 38

Ibid, hal 138.

27

pemaknaan keadilan dalam pengaturan pengelolaan pertambangan di

Indonesia.

c. Pendekatan filsafat (philosopical Approach)

Dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif,

penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (legal issues) dalam

penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara

mendalam.39

Pemahaman akan makna merupakan hal yang esensial di

dalam penelitian.40

Melalui pendekatan filsafat penulis akan menyusun

pemahaman akan pemaknaan keadilan dalam pengaturan pengelolaan

pertambangan di Indonesia.

3. Tehnik Pengumpulan Data dan Sumber Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah

penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang

ada, yang berkaitan dengan objek penelitian.41

Oleh karena itu, sumber data

penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.42

Bahan hukum yang dikaji meliputi beberapa hal berikut:

39

Johnny Ibrahim, Op.cit, hal. 320. 40

Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hal 87. 41

Ronny Hantijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,

1982, hal. 24. 42

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal.39.

28

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan

perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun

1960 tentang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-

buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum,

pendapat para sarjana dan hasil simposium yang relevan dengan isu

penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder.

4. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pula metode analisis deskriptif kualitatif

dengan penalaran deduktif. Deskripsi atau pemaparan merupakan kegiatan

menentukan isi aturan hukum setepat mungkin, sehingga kegiatan

mendeskripsikan tersebut dengan sendirinya mengandung kegiatan

29

interprestasi.43

Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam dogmatik

hukum, yaitu deskripsi, sistematisasi, analisis, interprestasi, dan menilai

hukum positif.44

Dalam penelitian ini yang diinterprestasikan yaitu mengenai

pemaknaan keadilan sosial terhadap norma aturan di dalam pengelolaan

pertambangan di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Bab II membahas tentang konsep keadilan atas penguasaan dan

penggunaan kekayaan alam pada tataran konseptual, filsafat, dan analitik.

Tataran konseptual dan filsafat akan menjelaskan konsep keadilan dari

pandangan tradisional, pandangan modern, pandangan tokoh bangsa

Indonesia. Pada tataran analitik akan menjelaskan konsep fungsi pemerintah,

dalam hal ini berkaitan dengan fungsi pemerintah sebagai pewujud keadilan

sosial dalam masyarakatnya. Pada tataran yuridis akan menjelaskan konsep

asas keadilan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan

makna keadilan dalam penguasaan dan penggunaan kekayaan alam menurut

Pasal 33 UUD 1945.

Bab III membahas tentang keadilan di dalam peraturan pengelolaan

pertambangan di Indonesia. Sebelum menguraikan keadilan di dalam

43

Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju,

Bandung, 2000, hal. 149-150.

44 J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,

hal. 169.

30

peraturan pengelolaan pertambangan di Indonesia, dalam bab ini penulis

akan membahas mengenai sejarah pengaturan pertambangan di Indonesia.

Sedangkan hal yang terkait dengan pembahasan keadilan di dalam peraturan

pengelolaan pertambangan di Indonesia adalah kaidah hukum asas keadilan

dalam materi muatan peraturan perundang-undangan Pertambangan,

meliputi: PERPU 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan, UU Nomor 11

Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, UU Nomor

4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu,

dalam bab ini penulis juga akan membahas keadilan dalam peraturan

pelaksana pertambangan sebagai contoh UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang

Otonomi Khusus Provinsi Papua berkaitan dengan pemaknaan keadilan

dalam pengaturan pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Bab IV merupakan bab Penutup yang berisi mengenai kesimpulan

dari makna keadilan yang ada pada UUD 1945, UU mengenai

Pertambangan, dan Peraturan Pelaksanaannya serta saran dari penulis yaitu

apa yang harus dituangkan dalam materi muatan peraturan perundang-

undangan terkait dengan perwujudan kaidah hukum atas asas keadilan dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan di masa

depan.