Pembangunan Infrastruktur Dasar Publik Jangan Diabaikan · 2019-11-05 · Buletin APB ol. I. d. 19...

Vol. IV, Edisi 19, Oktober 2019

Revitalisasi Sentra IKM dan Tantangannya

p. 7

ISO 9001:2015Certificate No. IR/QMS/00138 ISSN 2502-8685

Dilema Simplifikasi Cukai Rokok

p. 12

Pembangunan Infrastruktur Dasar Publik Jangan Diabaikan

p. 3

2 Buletin APBN Vol. IV. Ed. 19, Oktober 2019

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Revitalisasi Sentra IKM dan Tantangannyap.7INDUSTRI Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan bahkan mampu bertahan ketika Indonesia mengalami krisis dan mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hingga saat ini masih terdapat permasalahan terkait IKM seperti masih kurangnya sarana dan prasarana serta ketidakpahaman tentang proses distribusi dan keterbatasan kemampuan digital marketing. Revitalisasi sentra IKM diharapkan akan meningkatkan daya saing IKM untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global. Pemerintah juga terus berupaya agar terus meningkatkan pertumbuhan IKM dalam pasar digital melalui program e-Smart IKM.

Dilema Simplifikasi Cukai Rokok p.12PADA 1 Januari 2020 pemerintah berencana untuk menaikkan CHT dengan rata-rata 23 persen. Langkah ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk menurunkan tingkat konsumsi rokok pada remaja yang terus mengalami peningakatan selama 2013-2018. Selain itu pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan (simplifikasi) pada layer cukai rokok dan juga melakukan penggabungan jumlah produksi SKM dan SPM menjadi 3 miliar batang per tahun. Namun langkah pemerintah untuk melakukan simplifikasi dan penggabungan volume produksi SKM dan SPM bersamaan dengan kenaikan dari CHT yang cukup tinggi ini menuai pro dan kontra.

Pembangunan Infrastruktur Dasar Publik Jangan Diabaikan p.3

Kritik/Saran

[email protected]

Dewan RedaksiRedaktur

DahiriRatna Christianingrum

Martha CarolinaRendy Alvaro

EditorAde Nurul Aida

Marihot Nasution

PEMBANGUNAN infrastruktur secara masif mulai tahun 2015 telah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing Indonesia. Pengarusutamaan pembangunan infrastruktur dapat diwujudkan setelah pemerintah melakukan pembenahan/pengendalian subsidi energi yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran dan membebani APBN. Namun demikian, fokus pemerintah dalam membangun infrastruktur belum diiringi dengan upaya pembenahan infrastruktur dasar publik dalam hal penyediaan air minum dan sanitasi layak yang ditargetkan tercapai 100 persen di tahun 2019.

Penanggung JawabDr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,

M.Si.Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi

3Buletin APBN Vol. IV. Ed. 19, Oktober 2019

Pembangunan Infrastruktur Dasar Publik Jangan Diabaikan

oleh Slamet Widodo*)

Mengawali pemerintahan periode jabatan tahun 2014-2019, Ir. Joko Widodo dan Jusuf Kalla,

melakukan reformasi anggaran yang ditandai dengan pemangkasan subsidi energi yang selama ini membebani APBN. Beberapa studi menyatakan bahwa subsidi energi selama ini hanya menguntungkan masyarakat menengah ke atas. Di sisi lain, pemerintah memiliki urgensi untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi Indonesia, antara lain yaitu ketersediaan infrastruktur dan kesenjangan antar wilayah. Karenanya dalam tahun pertama pemerintahan, pemerintah melakukan kebijakan program pengendalian subsidi yang berdampak pada turunnya alokasi subsidi energi dalam APBN tahun 2015 secara signifikan dari Rp97 triliun di tahun 2014

menjadi sebesar Rp48 triliun di tahun 2015.

Keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur tertuang dalam RPJMN tahun 2014-2019. Dibutuhkan dana sebesar Rp4.796,2 triliun untuk merealisasikan berbagai proyek infrastruktur sepanjang tahun 2015-2019. Dari total pembiayaan infrastruktur tersebut, APBN hanya mampu menanggung sebesar 29,9 persen. Selebihnya berasal dari APBD, BUMN dan sektor swasta. Hasil dari masifnya pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada Gambar 1. Prestasi lainnya adalah naiknya indeks daya saing Indonesia yang berada di posisi ke 45 dari 140 negara pada tahun 2018, dari posisi ke 64 di tahun sebelumnya. Indonesia unggul dibandingkan Meksiko yang

AbstrakPembangunan infrastruktur secara masif mulai tahun 2015 telah membawa

dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing Indonesia. Pengarusutamaan pembangunan infrastruktur dapat diwujudkan setelah pemerintah melakukan pembenahan/pengendalian subsidi energi yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran dan membebani APBN. Namun demikian, fokus pemerintah dalam membangun infrastruktur belum diiringi dengan upaya pembenahan infrastruktur dasar publik dalam hal penyediaan air minum dan sanitasi layak yang ditargetkan tercapai 100 persen di tahun 2019, sesuai dengan target RPJMN Tahun 2015-2019 dan komitmen Indonesia untuk memenuhi Tujuan Keenam Sasaran Pembangunan Berkelanjutan. Karenanya, pemerintah perlu memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur dasar ini dalam RPJMN Tahun 2019-2024.

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

primer

Gambar 1. Capaian Infrastruktur Konektivitas

Sumber: Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla


berada di posisi 46, Filipina (56), India (58), Turki (61), dan Brasil (72) (Global Competitiveness Index, 2018).

Bagaimana dengan Pembangunan Infrastruktur Dasar?

Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur konektivitas, pembangunan infrastruktur dasar masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Pembangunan infrastruktur dasar, khususnya infrastruktur dasar pemukiman, antara lain pemukiman kumuh perkotaan dan perdesaan, akses air minum dan sanitasi yang layak belum menunjukkan hasil yang optimal.

Ketersediaan akses bagi pemukiman yang layak dengan sumber air minum dan sanitasi yang memadai merupakan hak dasar bagi rakyat. Pemerintah Indonesia bahkan telah berkomitmen untuk mencapai target ketersediaan infrastruktur dasar ini dalam tujuan keenam target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Sasaran dunia untuk akses universal (pencapaian 100 persen akses air bersih dan sanitasi) antara lain: a) pada tahun 2030, mencapai akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua; b) pada tahun 2030, mencapai akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuk semua.

Adapun strategi untuk mencapai target keenam ini, yaitu: 1) menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; 2) penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi; 3) penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; 4) peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

Capaian atas strategi yang dilaksanakan

tersebut tertuang dalam data indikator yaitu: proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak; proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak; persentase total sumber air yang digunakan

Meskipun SDGs menetapkan tahun 2030 untuk pencapaian universal akses tersebut, namun Indonesia secara optimis menetapkan pencapaian target lebih awal yaitu penyediaan 100 persen akses universal pada tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Berdasarkan kinerja dalam 5 tahun terakhir, pencapaian tersebut meleset dari target yang ditetapkan. Data BPS menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum dan sanitasi layak pada tahun 2018 baru mencapai masing-masing 73,68 persen dan 69,27 persen (Tabel 1). Capaian tersebut jauh dari target 100 persen di tahun 2019.

Target 100 persen akses pelayanan air minum atau akses universal di akhir tahun 2019 yang diamanatkan RPJMN 2015-2019 menghadapi tantangan yang berat. Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR telah menghitung kebutuhan dana dalam kurun waktu 2015-2019 yang mencapai Rp.253,8 triliun, dengan alokasi sebesar Rp.52 triliun (20 persen) menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui APBN. Sedangkan sebanyak Rp.201,8 triliun bersumber dari dana non APBN, diantaranya dari dana Pemerintah Daerah (APBD dan DAK), dana internal PDAM, pinjaman Perbankan, CSR, pinjaman pemerintah kabupaten/kota, business to (b to b), dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam hal pemukiman layak huni, data dari KemenPUPR, jumlah backlog

Tabel 1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum & Sanitasi

Layak

Sumber: BPS, diolah


mendominasi postur APBD. Dalam periode tahun 2006-2017, proporsi rata-rata belanja pegawai dan operasional menghabiskan 58 persen dari belanja daerah. Sementara belanja modal hanya sebesar 21 persen dari belanja daerah. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan afirmatif terhadap dana transfer ke daerah yang mewajibkan minimal 25 persen dari Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk belanja infrastruktur. Data Kementerian Keuangan sampai dengan Juli 2018 mengungkapkan bahwa sebanyak 288 daerah (11 provinsi, 277 kab/kota) belum mengalokasikan belanja infrastruktur kurang dari 25 persen. Daerah ini berpotensi mengalami penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH).

Selain melalui mekanisme DAK, pembangunan sistem penyediaan air minum dan pembangunan sanitasi juga memperoleh pendanaan melalui hibah dari Pemerintah Australia (Tabel 3). Hibah air minum ini telah diujicobakan selama 2 periode (2010-2014) didukung Pemerintah Australia melalui The Indonesia Infrastructure Initiative (IndII). Setelah dalam 2 periode diujicobakan menggunakan dana hibah Australia, maka pada tahun 2015, Pemerintah mengalokasikan hibah APBN Murni sebagai pilihan pembiayaan.

Hibah Air Minum ini dimaksudkan sebagai insentif kepada pemprov atau pemkab/pemkot untuk dapat melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum sampai pada output terbangunnya sambungan rumah air minum kepada masyarakat.

Untuk mendapatkan dana hibah

penghunian di Indonesia adalah sebanyak 7,6 juta unit dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah sebanyak 3,4 juta unit. Sebaran tertinggi yaitu di Pulau Jawa sebanyak 989.833, kemudian di Pulau Sumatera 698.900, di Bali dan Nusa Tenggara 428.026, Maluku dan Papua 389.016, Pulau Sulawesi 319.919 dan di Pulau Kalimantan sebanyak 230.804. Artinya kebutuhan akan rumah layak huni di Indonesia masih tinggi.

Upaya Pemerintah & Kendala yang Dihadapi.

Pada dasarnya pencapaian akses universal air bersih dan sanitasi tak melulu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah yang tercermin melalui kebijakan penganggaran dalam bidang dimaksud. Pasca pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kedua bidang tersebut dalam mekanisme transfer ke daerah (DAK).

Kendala pendanaan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pencapaian target universal akses air minum dan sanitasi. Alokasi DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi, meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tapi pertumbuhannya tidak signifikan (Tabel 2). Dari alokasi yang diharapkan sebesar Rp52 triliun, APBN hanya memiliki kemampuan sebesar Rp13,9 triliun sepanjang tahun 2015-2019.

Minimnya pendanaan dari pusat melalui DAK tentu saja menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam turut mewujudkan tujuan tersebut. Belanja pegawai dan operasional masih Tabel 2. Alokasi DAK Bidang Air Minum & Sanitasi, Tahun 2015 – 2019 (dalam

miliar Rp)

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 3. Perkembangan Hibah Pemerintah Australia, 2015-2019 (dalam

miliar Rp)

Sumber: Nota Keuangan APBN


RekomendasiBeberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mencerminkan komitmen Indonesia untuk memenuhi target SDGs dalam kebijakan alokasi anggaran dan kebutuhan SDM (budget mainstreaming SDGs) khususnya pada tujuan keenam mengenai percepatan penyediaan universal akses air minum dan sanitasi yang telah gagal memenuhi target RPJMN 2015-2019. Selain itu, pemerintah perlu menempatkan pencapaian target penyediaan air minum dan sanitasi layak sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2019-2024 dan melakukan pemantauan atas belanja infrastruktur air minum dan sanitasi oleh pemerintah daerah.

dari Program Hibah Air Minum ini, pemerintah daerah disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan tersedianya pelayanan kepada masyarakat melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada PDAM. Selanjutnya, PDAM akan melaksanakan kegiatan pembangunan.

Di samping pendanaan, pemenuhan akses universal air minum juga terkendala oleh ketersediaan SDM di bidang air minum dan masih belum optimalnya kinerja sejumlah PDAM. Berdasarkan perhitungan program peningkatan kompetensi SDM 2015-2019 Ditjen Cipta Karya PUPR, sejalan dengan target penambahan 10 juta

Sambungan Rumah hingga akhir tahun 2019 dengan gap sebesar 29 persen, kebutuhan SDM air minum adalah sebanyak 114 ribu pegawai yang terdiri dari pegawai baru sebanyak 60 ribu orang dan tenaga eksisting sebanyak 54 ribu orang. Laporan penilaian kinerja terhadap 374 PDAM dari 391 PDAM pada tahun 2018 yang dilakukan Kemen PUPR menunjukkan sebanyak 223 PDAM (57 persen) berkinerja sehat, 99 PDAM (25 persen) kurang sehat, 52 PDAM (13 persen) berkinerja sakit dan 17 PDAM (5 persen) belum dinilai kinerjanya. Artinya masih terdapat 151 PDAM yang perlu ditingkatkan kinerjanya.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Indonesia 2019.

Beritasatu.com. 2019. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM 2018, Jumlah PDAM Sehat Bertambah. Diakses dari https://www.beritasatu.com/ekonomi/523336/hasil-evaluasi-kinerja-pdam-2018-jumlah-pdam-sehat-bertambah pada 3 Oktober 2019

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 2015. Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN.

Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Diakses dari http://presidenri.go.id/kerjakita pada 2 Oktober 2019

Dinus.ac.id. 2018. Strategi Pencapaian Target Dan Indikator SDGs. Diakses dari http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/STRATEGI_PENCAPAIAN_TARGET_DAN_INDIKATOR_SDGs.docx pada 2 Oktober 2019

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. 2019. Target Akses Universal 2019 Hadapi Tantangan Berat. Diakses dari https://www.pu.go.id/berita/view/15465/target-akses-universal-2019-hadapi-tantangan-berat pada 2 Oktober 2019

Republika.co.id. 2019. Target Penyediaan air minum 2018 meleset. Diakses dari https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/pnoour383/target-penyediaan-air-minum-2018-meleset pada 2 Oktober 2019


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonsesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016

tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri, industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha). Sedangkan industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1 miliar atau mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15 miliar. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, untuk mencapai angka pertumbuhan perekonomian yang telah ditargetkan, dilaksanakan pembangunan sarana industri sebagai salah satu kebutuhan dasar, yaitu melalui pembangunan dan revitalisasi sentra IKM. Menurut Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka

(IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), saat ini terdapat lebih dari 4,4 juta unit usaha dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 10,5 juta tenaga kerja atau 65 persen dari total tenaga kerja sektor industri secara keseluruhan. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang dihadapi IKM seperti masih kurangnya sarana dan prasarana dan keterbatasan kemampuan digital marketing. Revitalisasi Sentra IKMSentra IKM merupakan kelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang menggunakan bahan baku, menghasilkan produk sejenis dan /atau melakukan proses produksi yang sama. Revitalisasi Sentra IKM merupakan kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sentra IKM sampai saat ini adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Salah satu yang menjadi tantangannya adalah dalam penggunaan mesin atau peralatan yang masih sederhana bahkan terdapat kondisi peralatan mesin yang sudah tua. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas dan kualitas produk rendah. Maka diperlukan kebijakan

Revitalisasi Sentra IKM dan Tantangannyaoleh

Adhi Prasetyo S.W.*)Ervita Luluk Zahara**)

AbstrakIndustri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peranan penting dalam

pembangunan ekonomi kerakyatan bahkan mampu bertahan ketika Indonesia mengalami krisis dan mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hingga saat ini masih terdapat permasalahan terkait IKM seperti masih kurangnya sarana dan prasarana serta ketidakpahaman tentang proses distribusi dan keterbatasan kemampuan digital marketing. Revitalisasi sentra IKM diharapkan akan meningkatkan daya saing IKM untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global. Pemerintah juga terus berupaya agar terus meningkatkan pertumbuhan IKM dalam pasar digital melalui program e-Smart IKM. IKM memiliki potensi yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian serta penyerapan tenaga kerja, maka diperlukan upaya untuk terus dilakukan peningkatan kompetensi bagi pelaku IKM serta pembinaan kepada pelaku IKM dalam hal pemanfaatan teknologi yaitu melalui e-Smart IKM agar lebih banyak lagi pelaku IKM yang memasarkan produknya melalui marketplace.

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected] **) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

sekunder


atau perhatian pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana IKM maupun sentra IKM untuk meningkatkan kualitas IKM tersebut.Program untuk pengembangan sentra IKM dialokasikan melalui anggaran di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Adapun ruang lingkup dari program revitalisasi sentra IKM yaitu pendirian atau perbaikan fisik sarana produksi dan/atau sarana penunjang lainnya yang diperlukan untuk kelancaran sentra dan penyediaan dan penambahan mesin/peralatan guna melengkapi sarana pembinaan dan sarana produksi IKM. Pada tahun 2016, program revitalisasi sentra IKM memiliki pagu alokasi anggaran sebesar Rp166,3 miliar untuk 149 kabupaten/kota. Sementara pada 2017 mencapai Rp161,5 miliar untuk 113 kabupaten/kota dan di 2018 naik menjadi Rp173,7 miliar untuk 73 kabupaten/kota. Untuk tahun 2019, alokasi untuk revitalisasi sentra IKM sebesar Rp177,8 miliar.Salah satu sasaran strategis di bidang industri adalah meningkatnya daya saing IKM. Sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator jumlah sentra IKM yang direvitalisasi. Pengembangan sentra IKM dilaksanakan di setiap wilayah kabupaten/kota, dimana minimal terdapat satu sentra IKM yang berada di dalam atau di luar kawasan industri. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Ditjen IKMA Kemenperin tahun 2018, revitalisasi sentra IKM dari tahun 2015-2018 telah jauh memenuhi

targetnya. Pada tahun 2018, target revitalisasi kepada sebanyak 55 sentra IKM dengan realisasi sebanyak 1.744 sentra. Keberhasilan atau capaian yang tinggi tersebut dipengaruhi oleh kegiatan pembinaan sentra yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL-IKM) yang menyumbang realisasi cukup besar yakni sebanyak 1.692 sentra. Jumlah tersebut jauh melebihi target pada renstra namun perlu dilaksanakan pembinaan bagi IKM agar dapat mendukung pertumbuhan perekonomian.Salah satu contoh keberhasilan dari program revitalisasi sentra IKM yaitu pada IKM Furnitur Sukoharjo yang berhasil menembus pasar Amerika Serikat. Dimana pada tahun 2018, Ditjen IKMA telah bekerja sama dengan PT Anugerah Tangkas Transportindo sebagai Alibaba Authorized Partner di Indonesia untuk memfasilitasi pelaku IKM. Pada bulan Agustus 2019, telah diterima order perdana dari Amerika Serikat senilai lebih dari USD20.000 untuk salah satu pelaku IKM yang mengikuti kegiatan tersebut, yakni UD. Surya Abadi Furniture yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. e-Smart IKM Upaya Meningkatkan Kualitas IKMPerubahan cepat sebagai dampak globalisasi menuntut bangsa Indonesia untuk semakin mempercepat kesejajaran dan kesetaraan dengan bangsa lain. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang lebih besar semakin dituntut untuk meningkatkan daya

Gambar 1. Alokasi DAK Fisik Sentra IKM Tahun 2016-2020 (dalam miliar Rp)

Sumber: DJPK dan Kementerian Perindustrian, diolah

Gambar 2. Target dan Realisasi Revitalisasi Sentra IKM tahun 2015-2018Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin)

Ditjen IKMA Kemenperin

Sumber: LAKIP Ditjen IKMA Kemenperin, 2018


saing nasional. Untuk itu dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa yang berbasis sumber daya lokal diperlukan peningkatan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha khususnya IKM (Nu’man, 2005). Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,2 juta orang atau 64,8 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Kondisi tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat dioptimalkan oleh IKM di Indonesia untuk mulai memasarkan produknya melalui marketplace. Selain itu berdasarkan hasil survei PricewaterhouseCoopers (PwC) terkait dengan Global Consumer Insights, mengambarkan bahwa 47 persen responden di Indonesia saat ini menggunakan pembayaran bergerak untuk bertransaksi pada 2019 atau lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2018 yang tercatat masih sekitar 38

persen. Selain itu, tren belanja online pada tahun 2019 lebih banyak dilakukan melalui perangkat smartphone yang jumlahnya mencapai kisaran 24 persen. Namun masih banyak pelaku IKM yang menghadapi kendala ketertinggalan teknologi. Sehingga perlu ada pembinaan dari pemerintah agar pelaku IKM dapat mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat.Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri memperkirakan bahwa produk lokal di e-commerce saat ini hanya berkisar antara 7-8 persen dan sisanya diisi dengan produk luar negeri. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus mengembangkan IKM agar dapat lebih mendominasi marketplace. Selain itu, IKM menghadapi permasalahan terkait kemasan produk IKM yang kurang menarik. Hal tersebut salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan pelaku IKM.Pemerintah terus berupaya untuk terus meningkatkan pengembangan

Gambar 3. Skema e-Smart IKM

Sumber: Kementerian Perindustrian


IKM dalam pasar digital melalui program e-Smart IKM. e-Smart IKM merupakan sistem database IKM yang tersaji dalam profil industri, baik sentra dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengembangan kapasitas sektor yang mendominasi populasi industri di Indonesia. e-Smart IKM merupakan salah satu bentuk revitalisasi kelembagaan untuk mendorong pelaku IKM untuk memasarkan produknya secara online. Dimana dalam program e-Smart IKM diawali dengan kegiatan workshop yang bertujuan untuk menambah wawasan pelaku IKM terkait bagaimana meningkatkan produktivitas, membuat kemasan yang menarik, terkait strategi promosi, sertifikasi dan lain sebagainya. Selain melakukan pembinaan secara langsung kepada pelaku IKM, Kemenperin juga bekerjasama dengan PT. Ruang Raya Indonesia (ruangguru.com) untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor industri melalui pemanfaatan teknologi informasi digital melalui pembinaan program e-Smart IKM.

E-Smart IKM dibentuk pada tahun 2017 dan pada tahun tersebut telah memfasilitasi 1.165 unit usaha untuk membuka pasar secara online. Hingga akhir tahun 2018, workshop e-Smart IKM telah diikuti sebanyak 5.945 pelaku usaha dengan total omzet sebesar Rp2,37 miliar. Saat ini Ditjen IKMA Kemenperin sebagai instansi pembina dari program e-Smart IKM, telah bekerjasama dengan Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Shopee, Blanja.com, dan lain-lain. Berdasarkan sektornya, industri makanan dan minuman mendominasi hingga 31,87 persen dari total transaksi di e-Smart IKM, kemudian disusul sektor industri logam sebesar 29,10 persen dan industri fesyen sebesar 25,87 persen. Ditargetkan dalam kurun 2017-2019 sebanyak 10.000 unit usaha dengan kurang lebih 30.000 produk difasilitasi program ini dengan lokus pusat atau sentra-sentra potensial dan sesuai potensi masing-masing daerah. Untuk itu, diperlukan sosialisasi lebih gencar lagi dari pemerintah agar pelaku IKM tertarik untuk mengikuti program e-Smart IKM dan supaya target tersebut bisa terpenuhi.

RekomendasiIKM memiliki potensi yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian serta penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan IKM harus memadai serta diperlukan upaya untuk terus dilakukan peningkatan kompetensi bagi pelaku IKM sehingga dapat meningkatkan daya saing IKM. Melihat potensi pengguna internet di Indonesia yang tinggi, pemerintah juga harus terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku IKM dalam hal pemanfaatan teknologi yaitu melalui e-Smart IKM agar lebih banyak lagi pelaku IKM yang memasarkan produknya melalui marketplace. Penggunaan dari e-Smart IKM dapat bermanfaat baik bagi pelaku IKM maupun pemerintah. Bagi pelaku IKM, dengan penggunaan e-Smart IKM ini akan dapat memperluas akses pemasarannya melalui internet, mendapatkan promosi online, serta dapat mengurangi biaya promosi dan pemasaran. Penggunaan e-Smart IKM ini juga bermanfaat bagi pemerintah dimana pemerintah melalui Ditjen IKMA Kemenperin dapat memonitor nilai penjualan IKM dan dapat memudahkan pendataan untuk database sentra IKM. Selain itu dapat menjadi bahan evaluasi ke depan terkait kebijakaan IKM. Revitalisasi sentra IKM dan program e-Smart IKM tersebut diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi IKM terkait sarana dan prasarana serta kompetensi pelaku IKM.


Daftar PustakaKementerian PPN/Bappenas. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMM) 2015-2019Kementerian Perindustrian. 2018. Renstra Direktorat Jenderal IKM 2015-2019 Perubahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian 2018Nu’man, A. Harits. 2005. Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Sebagai Upaya untuk Menghadapi Era Perdagangan Bebas (Suatu Model Konseptual Dalam Pengembangan IKM)Kementerian Perindustrian. 2016. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonsesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha IndustriKontan.co.id. 2019. APJII : Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171,2 juta. Diakses dari https://industri.kontan.co.id/news/apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-1712-juta. Neraca.co.id. 2019. Difasilitasi

Kemenperin, IKM Furnitur Sukoharjo Tembus Pasar AS. Diakses dari http://www.neraca.co.id/article/120409/difasilitasi-kemenperin-ikm-furnitur-sukoharjo-tembus-pasar-as. Kementerian Perindustrian. 2019. IKM sebagai Penggerak Ekonomi Berbasis Kerakyatan. Diakses dari https://kemenperin.go.id/artikel/20591/IKM-sebagai-Penggerak-Ekonomi-Berbasis-KerakyatanKementerian Perindustrian. 2019. Kemenperin Sokong IKM Nasional “Go Digital” Agar Berdaya Saing Global. Diakses dari https://kemenperin.go.id/artikel/20463/Kemenperin-Sokong-IKM-Nasional-“Go-Digital”-Agar-Berdaya-Saing-GlobalBisnis.com. 2019. Penggunaan Mobile Payment di Indonesia Tumbuh. Diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20190613/9/933358/penggunaan-mobile-payment-di-indonesia-tumbuhRepublika.co.id. 2019. Penyebab Produk Lokal Kalah Saing di lapak E-Commerce. Diakses dari https://republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/pnl21w383/penyebab-produk-lokal-kalah-saing-di-lapak-emecommerceem


Pendapatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) masih mendominasi pendapatan cukai hingga saat

ini, rata-rata kontribusi cukai hasil tembakau terhadap pendapatan cukai sebesar 96,1 persen. Pada tahun 2020, pendapatan cukai ditargetkan sebesar Rp179,3 triliun dengan target CHT sebesar Rp171,9 triliun. Target pendapatan cukai selama ini diarahkan untuk mengendalikan konsumsi rokok dalam masyarakat terutama konsumsi rokok pada usia remaja (Nota Keuangan RAPBN 2020). Sebagaimana diketahui bahwa prevalensi perokok secara global meningkat dari 32,8 persen menjadi 33,8 persen. Sedangkan menurut data dari RISKESDAS 2018, prevalensi jumlah perokok remaja (usia 10-18 tahun) mengalami peningkatan dari 7,2 persen pada tahun 2013 menjadi 8,8 persen pada 2016 dan 9,1 persen pada tahun 2018. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan RPJMN 2019 yang menargetkan jumlah perokok remaja turun menjadi 5,4 persen. Karena itu pada 1 Januari 2020, pemerintah akan menaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) rata-rata sebesar 23 persen dan diikuti dengan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen. Langkah ini diambil oleh pemerintah sebagai upaya dalam mengurangi jumlah perokok di Indonesia. Selain menaikkan CHT pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan

(simplifikasi) pada layer tarif cukai rokok dan menggabungkan volume produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) menjadi 3 miliar batang per tahun. Sebagaimana telah tergambar dalam peta jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam (Tabel 1). Menurut Kepala Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, simplifikasi cukai rokok memiliki tiga tujuan, pertama untuk optimalisasi penerimaan negara, kedua untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan ketiga untuk penyederhanaan di bidang cukai.Dampak Positif Dari Simplifikasi Cukai Hasil TembakauKebijakan simplifikasi cukai rokok bukan merupakan hal baru dalam industri rokok di Indonesia, kebijakan simplifikasi cukai rokok sudah dimulai sejak tahun 2012, namun dalam perjalanannya kebijakan ini banyak menuai pro dan kontra di industri tembakau Indonesia terkait dengan dampak yang akan ditimbulkan. Menurut peneliti Center for Indonesia’s Startegic Development Initiavies (CISDI), simplifikasi layer tarif cukai rokok ini secara sistematis dapat mendukung keputusan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai dan harga jual rokok, sehingga pada akhirnya dapat menekan jumlah konsumsi rokok.Studi menyatakan bahwa jika pemerintah

AbstrakPada 1 Januari 2020 pemerintah berencana untuk menaikkan CHT dengan

rata-rata 23 persen. Langkah ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk menurunkan tingkat konsumsi rokok pada remaja yang terus mengalami peningakatan selama 2013-2018. Selain itu pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan (simplifikasi) pada layer cukai rokok dan juga melakukan penggabungan jumlah produksi SKM dan SPM menjadi 3 miliar batang per tahun. Namun langkah pemerintah untuk melakukan simplifikasi dan penggabungan volume produksi SKM dan SPM bersamaan dengan kenaikan dari CHT yang cukup tinggi ini menuai pro dan kontra, karena akan berdampak negatif ke berbagai aspek di Industi Hasil Tembakau.

Dilema Simplifikasi Cukai Rokokoleh

Ade Nurul Aida*)Damia Liana**)

sekunder

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]


dapat merealisasikan penerapan simplifikasi cukai rokok secara konsisten sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan dalam PMK 146 Tahun 2017, simplifikasi cukai rokok dapat mencegah perusahaan besar terutama perusahaan asing untuk menikmati tarif cukai murah, karena dengan adanya batasan dalam volume produksi SKM dan SPM di atas 3 miliar batang per tahun, perusahaan besar harus membayar tarif cukai golongan I dan menutup kecurangan pabrik besar yag selama ini membayar tarif cukai murah. Selain itu simplifikasi cukai rokok juga akan mengurangi perbedaan harga rokok SKM dan SPM sehingga konsumen tidak bisa beralih ke rokok murah pada saat harga rokok naik.Dampak Negatif dari Simpifikasi Cukai Hasil TembakauNamun di sisi lain simplifikasi pada layer tarif cukai rokok ini dapat menimbulkan dampak negatif pada berbagai aspek di industri hasil tembakau. Menurut data

INDEF (2019) industri hasil tembakau mampu menyerap tenaga kerja sekitar 7 juta orang, dimana sebanyak 2,9 juta orang merupakan pedagang eceran, 300.000 merupakan buruh pabrik, 60.000 karyawan pabrik, 1,6 juta petani cengkeh dan 2,3 juta petani tembakau.Simplifikasi cukai rokok dan penggabungan volume produksi SKM dan SPM akan berdampak negatif pada serapan cengkeh dan juga tembakau lokal terutama bagi SKM golongan II. Pada saat ini pembuatan rokok jenis SKM golongan II menggunakan bahan baku lokal sebesar 94 persen dimana berdasarkan data Bea dan Cukai kandungan setiap rokok pada SKM golongan II menggunakan bahan baku tembakau dalam negeri sebesar 72 persen dan cengkeh 22 persen. Jika simplifikasi ini terlaksana tentunya volume produksi SKM akan mengalami penurunan sehingga penyerapan terhadap produksi tembakau juga akan berkurang. Menurut Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), isu kenaikan cukai rokok membuat harga tembakau tertekan, penjualan tembakau yang semula bisa mencapai 2 ton saat ini menjadi 500 kg, sehingga jika kenaikan cukai rokok diiringi dengan simplifikasi cukai rokok tentunya akan menyebabkan penyerapan terhadap tembakau akan berkurang dan para petani tembakau yang selama ini bergantung pada pabrik rokok kretek kehilangan pasarnya. Selain itu sejak diberlakukannya simplifikasi cukai rokok sejak tahun 2012 jumlah pabrikan rokok di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir yaitu dari 4.793 pada tahun 2007 menjadi 487 pabrikan pada tahun 2017 (Gambar 1), hanya tersisa sekitar 10 persen dari jumlah pabrikan rokok di tahun 2017 yang mampu bertahan. Penyederhanaan cukai rokok dari 10 layer menjadi 5 layer ini tentunya akan membuat pabrik rokok kecil yang semula membayar cukai rokok dalam jumlah kecil sesuai dengan jumlah produksinya akan di kelompokkan ke dalam layer yang ada diatasnya sehingga akan menyebabkan pabrik rokok kecil ini harus membayar cukai dalam jumlah yang lebih besar di luar kemampuan produksinya sehingga pada akhirnya

Tabel 1. Simplifikasi Cukai Rokok

Sumber : Kementerian Keuangan*Rencana Strata Tarif Cukai Hasil Tembakau dalam PMK 146 Tahun 2017

Jenis HT G

ol.

Pro

duks

i Beban Cukai (Rp)

2011

2012

2013

-20

14

2015

2016

2017

-20

19

2020

*

Sigaret Kretek Mesin (SKM)

I

325 355 375

415 480 590 1315 345355

295 325

II

245 270 285 305 340 385

2210235 245 265 300 370

170

Sigaret Putih Mesin (SPM)

I

325

365 380 425 495 625 1295

245

II

215 235 245 270 305 370

2175 190195 220 255 355

110 125

Sigaret Kretek Tangan (SKT)

I

235 255 275 290 320 365

3180195 205 220 250 290

155

II

110 125 130 140 155

180 4100 115 120125 140

90 105 110

III 65 75 80 85 90100 5

80 80

19 Layer

15 Layer

13 Layer

12 Layer

12 Layer

10 Layer

5 Layer


RekomendasiSelain menimbulkan dampak positif, penerapan simplifikasi cukai rokok juga berpotensi untuk menimbulkan dampak negatif bagi industri hasil tembakau baik itu dampak dari hulu maupun hilir industri, tidak hanya bagi para petani namun juga bagi para buruh dan pekerja di pabrik rokok bahkan bagi persaingan industri rokok itu sendiri. Untuk itu dalam membuat kebijakan terkait simplifikasi cukai rokok pemerintah dapat mempertimbangkan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

pabrikan rokok berskala kecil terancam gulung tikar. Penurunan volume produksi atau bahkan gulung tikarnya pabrik rokok kecil ini tentunya akan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan bagi buruh dan karyawan pabrik rokok karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).Simplifikasi cukai rokok tak hanya berdampak negatif pada petani dan juga pabrikan rokok kecil, tetapi juga bagi persaingan pada industri rokok. Penggabungan volume produksi SKM dan SPM akan membuat perusahaan-perusahaan kecil terpaksa menyesuaikan tarif menjadi lebih tinggi sesuai dengan penggabungan batas jumlah produksi kedua kategori tersebut. Di tengah tekanan tingginya kenaikan cukai yang harus dibayarkan, serta naiknya jumlah batas produksi rokok dan adanya penyesuaian tarif cukai sebagai akibat dari penerapan simplifikasi cukai rokok, akan membuat perusahaan-perusahaan kecil ini tak memiliki pilihan lain selain gulung tikar atau terpaksa diakuisisi oleh perusahaan besar. Hal ini akan akan menimbulkan persaingan antar industri yang tidak sehat dan industri rokok menjadi terpusat di beberapa

perusahaan saja, karena pelaku usaha yang semakin berkurang sehingga berpotensi akan mendorong terjadinya oligopoli. Dampak lain dari simplifikasi cukai rokok adalah turunnya rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan CHT (Gambar 1). Pada tahun 2010-2013, rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan CHT sebesar 18 persen, sedangkan pada tahun 2014-2017 rata-rata pertumbuhan penerimaan CHT menjadi 9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya simplifikasi tak hanya memberikan dampak negatif pada industri hasil tembakau, namun juga berdampak pada penurunan terhadap pertumbuhan penerimaan CHT. Selain itu simplifikasi cukai rokok juga berpotensi untuk meningkatkan peredaran rokok ilegal, sejak adanya simplifikasi cukai rokok peredaran rokok ilegal juga semakin meningkat (Gambar 2).Selain itu studi dari UNPAD menyatakan bahwa simplifikasi cukai rokok dapat mengurangi tax avoidance. Namun akan memperluas peluang tax evasion karena akan berpotensi meningkatkan peredaran rokok illegal, sebagai akibat dari harga rokok yang semakin mahal.

Gambar 1. Kenaikan Cukai dan Jumlah Pabrik Rokok

Gambar 2. Peredaran Rokok Ilegal 2013-2017

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


Daftar PustakaAnanda, Candra Fajri. 2019. Jeopardy Simplifikasi Golongan Rokok dan Perekonomian Nasional. Diakses dari http://feb.ub.ac.id/id/jeopardy-simplifikasi-golongan-rokok-dan-perekonomian-nasional.html. Pada 3 Oktober 2019.Balitbangkes, Kementerian Kesehatan RI. 2018. Hasil Utama RISKESDAS 2018.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2017. Kebijakan Cukai Yang Tepat dan Terarah Untuk Terciptanya Iklim Industri Yang Kondusif. Volume 49. Nomor 11. November 2017.Febriana, Ika Kartika. 2019. CISDI Dorong Simplifikasi Cukai Rokok, Menyusul Penetapan Kenaikan Tarifnya. Diakses dari https://www.liputan6.com/health/read/4065790/ cisdi-dorong-simplifikasi-cukai-rokok-menyusul-penetapan-kenaikan-tarifnya. Pada 30 September 2019. Jayani, Dwi Hadya. 2019. Tarif Kenaiakan Cukai Rokok, 2020 Catat Kenaikan Tertinggi. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/16/tren-kenaikan-cukai-rokok-2020-catat-kenaikan-tertinggi. Pada 8 Oktober 2019.Kontan. 2019. Simplifikasi Cukai Rokok Dinilai Akan Menjadi Ancaman Bagi Industri Hasil Tembakau. Diakses dari https://industri.kontan.co.id/news/simplifikasi-cukai-rokok-dinilai-akan-menjadi-ancaman-bagi-industri-hasil-tembakau. Pada 7 Oktober 2019.Kontan. 2019. Penggabungan SKM dan SPM Tutup Kecurangan Pabrikan Besar Bayar Tarif Murah. Diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/penggabungan-skm-dan-spm-tutup-kecurangan-pabrikan-besar-bayar-tarif-

murah. Pada 8 Oktober 2019.Kurniawan, Sigit. 2019. Cukai Rokok Tinggi, Tak Perlu Simplifikasi dan Penggabungan SPM dan SKM. Diakses dari https://elshinta.com/news/188539/2019/09/26/cukai-rokok-tinggi-tak-perlu-simplifikasi-dan-penggabungan-spm-dan-skm. Pada 2 Oktober 2019.Lingga, Murti Ali. 2019. Kebijakan Cukai Rokok Berdampak ke Jutaan Orang dan Penerimaan Negara. Diakses dari https://money.kompas.com/read/2019/09/10/172443126/kebijakan-cukai-rokok-berdampak-ke-jutaan-orang-dan-penerimaan-negara?page= all. Pada 4 Oktober 2019.Nota Keuangan RAPBN 2020.Raharjo, Budi. 2019. Simplifikasi Cukai Rokok Bisa Pengaruhi Pendapatan Negara. Diakses dari https://republika.co.id/berita/pxr603415/simplifikasi-cukai-rokok-bisa-pengaruhi-pendapatan-negara. Pada 7 Oktober 2019.Raharjo, Budi. 2019. Sistem Penarikan Cukai Rokok Dinilai Sudah Ideal. Diakses dari https://republika.co.id/berita/pxnhfq415/sistem-penarikan-cukai-rokok-dinilai-sudah-ideal. Pada 2 Oktober 2019.Sindonews. 2019. Penerapan Simplifikais Cukai Tembakau Ancam Rugikan Penerimaan Negara. Diakses dari https://ekbis.sindonews.com/read/1442650/34/penerapan-simplifikasi-cukai-tembakau-ancam-rugikan-penerimaan-negara-1569311699. Diakses pada 7 Oktober 2019.Subagyo. 2019. Indef: Simplifikasi Cukai Berpotensi Hilangkan Produk IHT. diakses dari https://www.antaranews.com/berita/1083282/indef-simplifikasi-cukai-berpotensi-hilangkan-produk-iht. Pada 7 Oktober 2019.

beberapa hal, diantaranya adalah: pertama, untuk mencegah kerugian bagi para petani tembakau dan juga petani cengkeh akibat dari turunnya penyerapan terhadap tembakau dan cengkeh pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan terkait bahan baku rokok golongan lainnya agar mengutamakan penggunaan bahan baku lokal dan membatasi impor tembakau sebagai bahan baku rokok. Kedua, pemerintah mempertahankan kebijakan struktur tarif cukai yang sudah ada saat ini dan membatalkan recana untuk melakukan simplifikasi cukai rokok.

“Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional”

Buletin APBNPusat Kajian AnggaranBadan Keahlian DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.idTelp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

e-mail [email protected]

Pembangunan Infrastruktur Dasar Publik Jangan Diabaikan · 2019-11-05 · Buletin APB ol. I. d. 19...

Documents

Transcript of Pembangunan Infrastruktur Dasar Publik Jangan Diabaikan · 2019-11-05 · Buletin APB ol. I. d. 19...