PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN...
Transcript of PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN...
eJournal Administrative Reform, 2018, 6 (4) :506-517
ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2018
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN
SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Muhammad Alidin1, Erwin Resmawan2, Farhanuddin Jamanie3
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan
infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja. Artikel ini merupakan penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara,
observasi dan telaah pustaka, dan dianalisis dengan model interaktif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di
Kecamatan Samboja telah dilakukan melalui musrenbang, pembangunan
infrastruktur jalan diawali dengan menyelenggarakan rapat kerja pelaksana
kegiatan, selanjutnya melakukan pemeriksaan pembanguan infrastruktur dengan cara mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir
kegiatan infrastruktur dilanjutkan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
Kata Kunci: Pembangunan, Infrastruktur Jalan
Abstract
This article aims to describe and analyze the construction of road infrastructure
in Samboja District. This article is a descriptive study with a qualitative
approach. Data obtained through interviews, observation and literature review,
and analyzed by interactive models. The results showed that the planning of road
infrastructure development in Samboja Subdistrict had been carried out through musrenbang, road infrastructure development was initiated by holding work
meeting implementing activities, then checking infrastructure development by
coordinating the examination of the development stage and the final stage of
infrastructure activities followed by preparation of activities.
Keywords: Development, Road Infrastructure
Pendahuluan
Kecamatan Samboja merupakan salah satu kecamatan yang berada di
Kabupaten kutai Kartanegara yang berada di pesisir pantai. Kecamatan Samboja
terdiri dari 23 kelurahan dan Desa. Sehingga dalam program pembangunan yang
dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah terutama di Kecamatan melalui
program Gerbang Raja diharapkan akan dapat membantu peningkatan
pembangunan infrastruktur di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai
kartanegara.
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. 2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. 3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda.
Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Samboja….. (Muhammad Alidin)
507
Kecamatan Samboja merupakan salah satu kecamatan yang terluas diantara
18 kecamatan yang lain. Selain itu Kecamatan Samboja merupakan salah satu
penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kabupaten kutai
kartanegara dari sektor migas dan batu bara. Namun, semua itu tidak berbanding
lurus dengan kondisi pembangunan yang ada di Kecamatan Samboja karena
masih banyak jalan-jalan yang masih harus dibangun. Selain itu, sudah banyak
jalan-jalan yang sudah rusak yang membutuhkan perbaikan. Dengan minimnya
anggaran yang diberikan kepada kecamatan yang harus dibagi di semua kelurahan
dan desa yang ada di Kecamatan Samboja sehingga hal ini membuat
pembangunan jalan menjadi sangat lambat bahkan ada yang tidak tersentuh
pembangunan jalan.
Saat ini jalan-jalan yang ada di Kecamatan Samboja sudah banyak yang
digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya, karena begitu banyaknya aktifitas
perusahaan terutama dari sektor tambang batu bara dan pabrik sawit. Dengan
keberadaan perusahaan tersebut ada yang memberikan dampak positif dan ada
juga yang berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah rusaknya
jalan-jalan umum milik masyarakat karena digunakan untuk aktifitas perusahaan
seperti pengangkutan kelapa sawit, CPO (minyak sawit) dan lalu lintas hauling
batu bara. Kondisi jalan yang ada tidak sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya
banyak banyak jalan masyarakat yang rusak karena hampir setiap hari kendaraan
yang bermuatan sangat besar bahkan bisa melebihi kapasitas yang seharusnya
melewati jalan-jalan umum masyarkat.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengulas
lebih jauh mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kerangka Teori
Manajemen Pembangunan
Konsep manajemen pembangunan (Management Of Development)
merupakan sebuah perspektif dan istilah lain dari konsep administrasi
pemabngunan (Administration Of Development), karena melihat peran
administrasi dalam mewujudkan pembangunan dalam Bryant, White dan Esman
(2001:65). Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan bahwa masalah administrasi
pembangunan adalah juga masalah manajemen pembangunan menurut
mustopadjaja (2008:78). Manajemen pembangunan dapat diartikan sebagai suatu
bidang kajian yang membahas peranan manajemen publik dalam proses
pembangunan nasional. Menurut Kartasasmita (2007:90) mengatakan bahwa
study mengenai manajemen telah banyak mengalami perkembangan, namun teori
dasarnya tidak berubah termasuk kegiatan yang dilakukan oleh manajemen, yaitu
perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi manajemen dalam sistem
administrasi dan pembangunan, dan di negara yang sedang berkembang maupun
dinegara maju itu sama saja, yang berbeda adalah penekanannya.
eJournal Administrative Reform, Volume 6, Nomor 4, 2018: 506-517
508
Adapun tahapan-tahapan manajemen pembangunan yaitu : perencanaan
pembangunan, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi
pembangunan, pengawasan pembangunan
Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan
sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan
infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk
mendukung pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan
determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada
suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan
perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan. Pentingnya
pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan
kegunaan yang dirasakan masyarakat diberbagai hal karena cukup beralasan jika
pembangunan infrastruktur mendapat perhatian. Disisi lain dengan pembangunan
infrastruktur yang memadai dapat memperlancar tugas-tugas pemerintah, dan
pelayanan umum. Sebagaimana yang dikemukakan Togoro, (dalam Surjono, 2004
: 93) bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan terlebih dahulu perlu
dipersiapkan infrastruktur yang memadai.
Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air,
bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia secara ekonomi dan sosial (Tanimart, 2008:54). Infrastruktur pada
dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan
terhadap masyarakat. Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur
pusat dan daerah. Infrastruktur pusat adalah infrastruktur yang dibangun
pemerintah pusat untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam skala nasional,
seperti jalan raya antar propinsi, pelabuhan laut dan udara, jaringan listrik,
jaringan gas, telekomunikasi dan sebagainya. Infrastruktur daerah adalah
infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah, seperti penyediaan air bersih,
jalan khas untuk kepentingan daerah pariwisata dan sebagainya. Ditinjau dari
fungsinya, infrastruktur dibedakan pula menjadi dua, yakni infrastruktur yang
menghasilkan pendapatan dan yang tidak menghasilkan pendapatan. Jenis
infrastruktur pertama, umumnya dimanfaatkan sekelompok masyarakat tertentu,
dimana dengan fasilitas yang disediakan, masyarakat penggunanya dikenakan
biaya. Seperti air bersih, listrik, telepon, tanam wisata dan sebagainya. Jenis
infrastruktur kedua, penyediaannya untuk dinikmati masyarakat umum, seperti
jalan raya, jembatan, saluran air irigasi dan sebagainya sehingga penggunanya
tidak dikenai biaya (Marsuki, 2007:146).
Menurut Adisasmita (2011:79), mengatakan bahwa “jalan merupakan
prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau
Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Samboja….. (Muhammad Alidin)
509
air serta di atas permukaan air”. Menurut Rinaldi Mirsa (2011:54), mengatakan
bahwa “dalam suatu kota, pola jaringan jalan biasanya terbentuk melalui proses
yang sangat panjang dan merupakan bagian atau kelanjutan dari pola yang ada
sebelumnya”.
Metode Penelitian
Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, Nawawi (2009:34), bahwa
penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan
keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk
mengungkapkan fakta (fact finding). Teknik analisis data yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana
(2014). Analisis data dilakukan secara interaktif melalui komponen-komponen
kegiatan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang
berlangsung terus-menerus sampai tuntas, hingga datanya penuh.
Hasil Penelitian
Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Samboja
Pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaannya yang baik adalah berasal
dari aspirasi masyarakat sedangkan pemerintah memiliki tugas dan wewenang
menerima dan merealisasikan aspirasi masyarakat melakukan tanggungjawab
pembangunan tersebut terutama pembangunan infrastruktur jalan karena dengan
baiknya infrastruktur jalan maka akan membawa dampak positif bagi masyarakat
yang ada di sekitarnya. Dalam konteks ekonomi, infrastruktur jalan bukan hal
sosial masyarakat yang merupakan tempat bertumpuh dalam perkembangan
ekonomi. Tanpa ketersediaan infrastruktur jalan dan pembangunan saran dan
prasarana yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam meningkatkan ekonomi
yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi sangat sulit dicapai. Hal ini akan
berakibat pada proses pembangunan ekonomi yang tidak berjalan dengan baik dan
masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan berbagai proses transaksi.
Pembangunan infrastruktur jalan juga sangat penting dalam rangka menunjang
pengembangan/peningkatan pembangunan, dan serta menciptakan keseimbangan
pembangunan antar wilayah/daerah yang berbeda, seperti halnya di dalam
penyebaran sumber daya yang tidak merata, intensitas kegiatan ekonomi di
masyarakat berbeda.
Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembangunan infrastruktur jalan di
Kecamatan Samboja meliputi :
1. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan
2. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan
3. Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan
4. Pemeliharaan Pembangunan Infrastruktur Jalan
Pemerintah Kecamatan Samboja juga memiliki beberapa program dalam
bidang pembangunan infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan pembangunan
eJournal Administrative Reform, Volume 6, Nomor 4, 2018: 506-517
510
infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan meningkatkan
akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang bermutu, mudah dan murah
dalam rangka perbaikan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat kurang
mampu (RTM), antara lain :
a. Pembangunan infrastruktur antara Desa dan Kelurahan di Wilayah
Kecamatan yang bertujuan sebagai pendukung roda perekonomian
masyarakat yang meliputi pembangunan jalan, jembatan dan drainase serta
sarana prasarana lainnya terutama pada wilayah yang berpotensi
menggerakkan perekonomian Kecamatan Samboja.
b. Perbaikan jalan pada sentra-sentra pengembangan pertanian, perkebunan,
perikanan dan usaha produktif lainnya.
c. Perbaikan serta pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi
d. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan
Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan
dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, sebagaimana diatur
di dalam Dalam undang-undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa perencanaan pembangunan
di Kecamatan Samboja dilakukan dimulai dari paling bawah yakni melakukan
Musrenbang tingkat Kelurahan yang mana sebelumnya telah dilakukan
musyawarah tingkat RT untuk masing-masing RT setempat. Dari hasil
musyawarah tingkat kelurahan akan dilanjutkan pada Musrenbang pada tingkat
Kecamatan lalu hasil dari tingkat Kecamatan akan dibawa pada Musrenbang pada
tingkat Kabupaten. Hal inilah yang mendasari suatu pembangunan di Kecamatan
Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara agar pembangunan dapat terlaksana
dengan cepat dan sesuai dengan tujuan pembangunan.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di
Kecamatan Samboja dilakukan dengan tahapan yang diawali melalui konsultan
perencana, konsultan pengurus, serta kordinator lapangan dari Dinas Pekerjaan
Umum. Penulis juga melakukan wawancara lain dengan Lurah Kelurahan
Sanipah mengenai peran pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan
pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja. Peran pemerintah
desa/kelurahan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Samboja telah
melalui tahap perencanaan seperti biasanya yaitu dengan penyusunan RPJM dan
RKP yang melalui beberapa tahap sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
Pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara perencanaan
pembangunan dimulai dari paling bawah yakni melakukan Musrenbang tingkat
Kelurahan yang mana sebelumnya telah dilakukan musyawarah tingkat RT untuk
Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Samboja….. (Muhammad Alidin)
511
masing-masing RT setempat. Dari hasil musyawarah tingkat kelurahan akan
dilanjutkan pada Musrenbang pada tingkat Kecamatan lalu hasil dari tingkat
Kecamatan akan dibawa pada Musrenbang pada tingkat Kabupaten. Hal inilah
yang mendasari suatu pembangunan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai
Kartanegara agar pembangunan dapat terlaksana dengan cepat dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh
Korten (1981:55) yang menyatakan bahwa masyarakat penerima program perlu
dilibatkan dalam identifikasi masalah pembangunan dan dalam proses
perencanaan program pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan
bahwa masyarakat perlu terlibat atau dilibatkan secara aktif sejak tahap
perencanaan pembangunan sehingga pada tahapan selanjutnya diharapkan akan
tetap ada partisipasi masyarakat. Indikator dalam rangka mengukur dimensi
keterlibatan masyarakat dalam perencanaan khususnya dalam perencanaan
program pembangunan dapat dilihat melalui 5 indikator sebagai berikut, 1)
keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, 2) kesediaan dalam memberikan data
dan informasi, 3) keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana
pembangunan, 4) keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan dan 5)
keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan
Jalan merupakan sarana perhubungan di bidang transportasi darat yang
merupakan salah satu pendukung yang sangat penting untuk memperlancar akses
kegiatan masyarakat dalam perekonomian. Pembangunan prasarana jalan pada
hakekatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik secara aspek sosial,
ekonomi, budaya, maupun ketahanan dan keamanan. Pembangunan sarana jalan
juga sangat penting dalam rangka menunjang pengembangan/peningkatan
pembangunan, dan serta menciptakan keseimbangan pembangunan antar
wilayah/daerah yang berbeda, seperti halnya di dalam penyebaran sumber daya
yang tidak merata, intensitas kegiatan ekonomi di masyarakat berbeda.
Memperhatikan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan jumlah
penduduk yang tersebar secara tidak merata, maka sangat dibutuhkan adanya
sarana jalan serta jembatan yang berperan sebagai pendorong pengembangan dan
pembangunan di berbagai sektor. Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka
perlu pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan yang
berkesinambungan pada seluruh ruas jalan yang ada, baik itu jalan negara, jalan
provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, maupun jalan desa.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan
pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja sudah terlaksana
dengan baik karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi
ketika jalan sudah dibangun ada beberapa jalan yang digunakan tidak
sebagaimana semestinya seperti digunakan untuk houling batu bara, untuk
angkutan sawit, sehingga akibatnya banyak jalan yang kondisinya sudah
sangat rusak berat.
eJournal Administrative Reform, Volume 6, Nomor 4, 2018: 506-517
512
Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan
pembangunan jalan yang ada di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai
Kartanegara dari tahun ke tahun sampai tahun 2018 ini terus mengalami
peningkatan akan tetapi pembangunan jalan masih tidak merata tidak secara
keseluruhan, hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar wilayah Kecamatan.
Khususnya masyarakat yang ada di desa pelosok dimana semenisasi jalan
belum terealisasi 100 persen, walaupun sekarang semenisasi jalan sudah
dilaksanakan namun tidak selesai karena adanya keterhambatan dana
pembangunan yang ada yang diusulkan dari tahun ke tahun sampai saat ini
masih belum ada tanggapan dari pemerintah daerah untuk memberikan
bantuan untuk pembangunan. Pada Kecamatan Samboja pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan
yang ada di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke
tahun sampai tahun 2018 ini terus mengalami peningkatan akan tetapi
pembangunan jalan masih tidak merata tidak secara keseluruhan, hanya dirasakan
oleh masyarakat sekitar wilayah Kecamatan. Khususnya masyarakat yang ada di
desa pelosok dimana pengaspalan jalan belum terealisasi 100 persen, sehingga
diperlukan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Hal tersebut sesuai
dengan konsep pembangunan berkelanjutan disebabkan oleh perhatian yang besar
kepada lingkungan. Terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui,
karena di sisi lain eksploitasi terhadapnya dilakukan secara terus menerus. Semua
ini agar tidak mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan
datang. Hal tersebut sesuai dengan pembangunan yang dilakukan di masa
sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap SDA, dan juga
memperhatikan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang juga
jangan terlalu dimanjakan dengan tersedianya semua fasilitas. Tetapi mereka juga
harus diberi kesempatan untuk berekspresi menuangkan ide kreatifnya untuk
mengolah dan mengembangkan alam dan pembangunan. Hal tersebut sesuai
dengan teori Manajemen pembangunan yang baik merupakan faktor penting yang
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan melalui program atau proyek (Bryant
dan Whyte, 1997:211)
Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan
Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah
perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi
manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak
diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu
sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan
lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah
ditentukan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara, program perencanaan pembangunan merupakan
salah satu agenda penting yang menjadi pembahasan. Hal ini dapat dilihat dari
Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Samboja….. (Muhammad Alidin)
513
komitmen pemerintah kecamatan dalam pengawasan pembangunan. Di samping
itu pengawasan merupakan faktor penting dari proses pembangunan agar tujuan
pembangunan dapat memberikan manfaat kepada masayarakat.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Kecamatan Samboja
memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan pembangunan
infrastruktur jalan hal tersebut dianggap penting agar setiap kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan RAB, untuk hal itu
selalu ada petugas pemeriksa pekerjaan yang akan mengawasi proses
pembangunan dari awal proses pembangunan sampai selesai.
Hasil penelitian juga diketahui bahwa Camat Kecamatan Samboja dalam
melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur melalui datang
langsung dengan melihat dan mengawasi setiap pekerjaan yang ada sehingga
dengan adanya pengawasan, maka pembangunan bisa selesai tepat waktu sesuai
dengan rencana. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh camat terhadap
pembangunan di Kecamatan Samboja telah membawa dampak yang positif untuk
masyarakat meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Hal
tersebut dapat terjadi karena setiap adanya pembangunan di Kecamatan Samboja,
Camat setiap saat selalu melibatkan masyarakat dengan menanyakan langsung
kepada masyarakat setempat.
Pada Kecamatan Samboja peran pemerintah dan masyarakat memiliki peran
yang sangat penting dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan hal
tersebut dianggap penting agar setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
bisa berjalan sesuai dengan RAB, untuk hal itu selalu ada petugas pemeriksa
pekerjaan yang akan mengawasi proses pembangunan dari awal proses
pembangunan sampai selesai. pemerintah masyarakat juga tidak kalah penting
dalam hal melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan.
Selain dari peran pemerintah kecamatan dalam mengawasi pembangunan
infrastruktur jalan peran serta masyarakat setempat juga sangatlah penting karena
masyarakat sendiri yang dapat melihat langsung proses pembangunannya.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Kartasasmita (1997:65)
menyatakan bahwa “tanpa pengawasan dan pengendalian, apa yang direncanakan
dan dilaksanakan dapat menuju ke arah yang bertentangan dengan tujuan yang
telah digariskan”. Hal ini menunjukan bahwa pengawasan masyarakat dalam
pembangunan mutlak dilakukan sehingga selain apa yang dikerjakan sesuai
dengan rencana yang ditetapkan, juga untuk menjamin agar hasil pembangunan,
baik fisik maupun non fisik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ndraha
(1989) mengatakan bahwa agar pengawasan dapat berlangsung, diperlukan
beberapa syarat atau kondisi, yaitu, 1) adanya norma, aturan dan standar yang
jelas, 2) adanya usaha pemantauan kegiatan yang diatur dengan norma atau aturan
tersebut, 3) adanya informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan tersedia pada
waktunya, tentang kegiatan dan hasil kegiatan yang dimaksud, 4) adanya evaluasi
kegiatan, yaitu sebagai pembanding antara norma dengan informasi, 5) adanya
keputusan guna menetapkan hasil evalusasi tersebut, 6) adanya tindakan
eJournal Administrative Reform, Volume 6, Nomor 4, 2018: 506-517
514
pelaksanaan keputusan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka
mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan
ditetapkan 7 indikator yang meliputi, 1) adanya norma atau aturan standar, 2)
adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, 3) keaktifan
dalam melakukan pengawasan, 4) dampak pendapatan negara dan daerah, 5)
dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, 6)
dampak terhadap pengembangan sektor lain, 7) pemberian saran dan kritik dari
masyarakat.
Pemeliharaaan Pembangunan Infrastruktur Jalan
Sekian banyak jenis infrastruktur, pembangunan dan perawatan jalan
merupakan salah satu elemen yang paling vital. Infrastruktur jalan adalah bagian
dari sistem transportasi dimana transportasi adalah pemindahan manusia atau
barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana
yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Infrastruktur jalan perdesaan adalah
kebutuhan fisik masyarakat di wilayah perdesaan terhadap sistem struktur jalan
baik berupa prasarana jalan (jalan desa/jalan tani, jalan penghubung ke jalan
utama menuju desa/kota terdekat, jembatan, dan drainase sebagai kelengkapan
jalan) maupun sarana jalan seperti angkutan umum dan motor. Jalan perdesaan
adalah salah satu upaya membuka keterisolasian wilayah perdesaan dari sumber-
sumber informasi dan penghubung ke pusat-pusat produksi dan tempat-tempat
distribusi/pemasaran. Jalan perdesaan memudahkan jangkauan penduduk ke
pusat-pusat pelayanan sosial dan budaya seperti: sarana pendidikan (sekolah),
kesehatan (puskesmas, posyandu), dan ibadah. Jalan perdesaan dianggap menjadi
kunci pertumbuhan ekonomi yang dapat mengangkat harkat dan martabat
masyarakat perdesaan dari kemiskinan dan kebodohan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pemeliharaan jalan
adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat
pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan
dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan.
Pemeliharaan jalan tidak hanya pada perkerasannya saja, namun mencakup pula
pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana–sarana
pendukungnya. Penanganan pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara rutin
maupun berkala. Pemeliharaan jalan secara rutin dilakukan secara terus-menerus
sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi
belum meluas.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengendalian dan pengawasan
pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara rutin maupun berkala agar kerusakan
jalan beserta bangunan pelengkap dan fasilitas pendukungnya sejak dini dapat
dideteksi jenis dan volume serta cara penanganan yang harus dilakukan segera.
Selain itupun perlu diketahui lokasi kerusakannya, khususnya pada lokasi tertentu
yang selalu terjadi kerusakan berulang. Pengendalian dan pengawasan pekerjaan
Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Samboja….. (Muhammad Alidin)
515
pemeliharaan jalan menjadi penting dalam upaya meningkatkan kemampuan dan
pengembangan jaringan jalan.
Pemeliharaan infrastruktur jalan adalah bagian dari sistem transportasi
dimana transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke
tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh
manusia atau mesin. Infrastruktur jalan pedesaan adalah kebutuhan fisik
masyarakat di wilayah peedesaan terhadap sistem struktur jalan baik berupa
prasarana jalan (jalan desa/jalan tani, jalan penghubung ke jalan utama menuju
desa/kota terdekat, jembatan, dan drainase sebagai kelengkapan jalan) maupun
sarana jalan seperti angkutan umum dan motor. Pada Kecamatan Samboja
memiliki tujuan dari pemeliharaan yaitu untuk mempertahankan kondisi jalan
mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan
tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur
rencana yang telah ditentukan. Bertitik tolak dari kondisi mantap tersebut,
pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara terus menerus/rutin dan
berkesinambungan khususnya pada jenis konstruksi jalan yang menggunakan
sistem perkerasan lentur (flexible pavement). Hal tersebut sesuai dengan teori
yang disampaikan oleh Wignall (1999:55) salah satu bagian dari sistem
transportasi yang merupakan prasarana umum/infrastruktur adalah jalan, yang
didefinisikan sebagai jalur dimana masyarakat mempunyai hak untuk
melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus untuk itu. Maka dari itu, perlu
adanya pemeliharaan untuk tetap menjaga kenyamanan masyarakat. Menurut Jay
Heizer dan Barry Render (2001:124) pemeliharaan adalah “ all activities involved
in keeping a system’s equipment in working order ” yang berarti bahwa
pemeliharaan adalah segala kegiatan yang di dalamnya adalah untuk menjaga
sistem peralatan agar bekerja dengan baik. Selain itu, pendapat yang sama juga
disampaikan oleh Sofyan Assauri (2004:45) bahwa pemeliharaan adalah kegiatan
untuk memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan dan mengadakan perbaikan
atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu
keadaan yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.
Kesimpulan dan Saran
Setelah menjabarkan dan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan
sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa pembangunan infrastruktur
jalan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan sesuai
dengan aturan dan prosedur yang berlaku, hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai
berikut:
1. Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja
dilakukan melalui musrenbang tingkat RT, musrenbang tingkat Kelurahan,
musrenbang tingkat Kecamatan yang hasilnya dibawa pada Musrenbang pada
tingkat Kabupaten, hal tersebut yang mendasari perencanaan pembangunan di
Kecamatan Samboja.
2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja diawali
eJournal Administrative Reform, Volume 6, Nomor 4, 2018: 506-517
516
dengan menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka
pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya
dilakukan pemeriksaan kegiatan infrastruktur dengan cara mengkoordinasikan
pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur serta
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
3. Pengawasan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja
dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Samboja dengan melibatkan
masyarakat sekitar, hal ini dilakukan agar pembangunan terlaksana dengan
baik dan meminimalisir penyelewengan sehingga pembangunan infrastruktur
dapat selesai tepat waktu sesuai dengan rencana.
4. Pemeliharaan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja
dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan sesuai dengan tingkat
pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan selesai dibangun dan digunakan
sampai dengan masa yang telah ditentukan.
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka beberapa saran terkait dengan
Analisis pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja Kabupaten
Kutai Kartanegara yang bisa penulis berikan yaitu :
1. Masih banyak perencanaan yang diusulkan dalam setiap Musrenbang RT,
Kelurahan dan Kecamatan yang belum terealisasi sepenuhnya terutama
perencanaan pembangunan infrastruktur jalan. Sebaiknya pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih memaksimalkan pembangunan
khususnya di bidang pembangunan infrastruktur jalan, karena jalan merupakan
faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat
dengan lebih mengoptimal anggaran pemerintah daerah dibidang
pembangunan infrastruktur jalan.
2. Dalam proses pelaksanaan masih kurang transparansi terutama dalam proses
pelelangan kepada pihak ketiga. Sebaiknya Pemerintah dapat lebih
transparansi dalam setiap proses pelaksanaan terutama dalam proses lelang
kegiatan dengan mengumumkan pada media masa dan elektronik.
3. Dalam proses pengawasan masih minim SDM latar belakang pendidikan yang
sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan.
Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan mutu kualitas SDM yang
melaksanakan proses pengawasan pemeriksaan kegiatan dengan memberikan
pelatihan yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan serta masyarakat
harus ikut berperan aktif dalam pengawasan pembangunan infrastruktur Jalan.
4. Dalam pemeliharaan masih ditemukan kontraktor atau pihak ketiga yang tidak
melaksanakan pemeliharaan terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang
dilaksanakan. Sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan penyeleksian
berkas terhadap pihak ketiga dan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak
ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang
berlaku.
Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Samboja….. (Muhammad Alidin)
517
Daftar Pustaka
Adisasmita, Sakti Adji. 2011. Transportasi dan Pengembangan Wilayah. Graha
Ilmu: Yogyakarta.
Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan pembangunan Ekonomi
Daerah. Edisi Pertama. Penerbit BPFE UGM: Yogyakarta.
Bryant, Coralie. G.White, Louise. 2001. Manajemen Pembangunan Untuk
Negara Berkembang. LP3ES: Jakarta.
Ibnu, Syamsi. 1994. Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen. Rineka Cipta:
Jakarta.
Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep
Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Universitas Gadjah Mada
Press: Yogyakarta
Kuncoro, Murdrajat. 2006. Ekonomi Pembangunan. Penerbit Salemba Empat:
Jakarta.
Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. Analisis Data Kualitatif.
Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press: Jakarta.
Nawawi, Hadari. 2009. Metode Penelitian Bidang Sosial. UGM Press:
Yogyakarta.
Sofjan, Assauri. 2004. Manajemen dan Operasi. Lembaga Penerbitan FE UI:
Jakarta
Suryono, Agus. 1999. “Budaya Birokrasi Pelayanan Publik”. Jurnal Ilmiah
Administrasi Negara Jakarta, Vol. 1 No. 2 49-58.
Syamsi, Ibnu. 1994. Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara. Rineka
Cipta: Jakarta.