untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di ... - The World Bank · Regional Budget Consolidated...

PEDOMAN PRAKTISuntuk

Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah

Edisi Lokakarya

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

wb20439

Typewritten Text

49691

THE WORLD BANK OFFICE JAKARTAIndonesia Stock Exchange Building, Tower II/12-13th Fl.Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53Jakarta 12910Tel: (6221) 5299-3000Fax: (6221) 5299-3111

THE WORLD BANKThe World Bank1818 H Street N.W.Washington, D.C. 20433 USATel: (202) 458-1876Fax: (202) 522-1557/1560Email : [email protected] : www.worldbank.org

Dicetak bulan Mei 2010

http://www.worldbank.org

Daftar Isi

Daftar istilah iiBab 1. Memperkenalkan Analisis Belanja Publik 11.1 Apakah yang dimaksud dengan Analisis Belanja Publik (PEA)? 11.2 Mengapa PEA bermanfaat? 11.3 Siapa saja yang akan menggunakan PEA? 21.4 Apa sajakah yang termasuk dalam PEA? 3

Bab 2. Melakukan Analsis Belanja Publik 52.1 Menulis proposal penelitian 52.2 Mengumpulkan data 52.3 Memasukkan data ke dalam suatu format yang dapat digunakan untuk analisis 62.4 Menganalisis data, merumuskan kesimpulan dan rekomendasi 62.5 Menulis laporan 6

Bab 3. Proposal Penelitian 7

Bab 4. Pengumpulan dan Persiapan Data untuk analisis 94.1 Mengumpulkan data 94.2 Menyiapkan data untuk analisis 11

Bab 5. Menganalisis Data, Merumuskan Kesimpulan dan Rekomendasi 155.1 Bab pendahuluan 165.2 Bab perencanaan dan anggaran 235.3 Bab penerimaan 235.4 Bab belanja 385.5 Sektor-sektor strategis 46

Bab 6. Menulis Laporan PEA 516.1 Kenali pembaca Anda 516.2 Kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan laporan 516.3 Format yang konsisten, struktur yang jelas 526.4 Penulisan laporan PEA sebagai suatu tim 536.5 Referensi lebih lanjut 536.6 Petunjuk-petunjuk tambahan: beberapa hal yang bisa dipelajari 53LampiranLampiran 1: Garis Besar Standar PEA 55Lampiran 2: Persyaratan data 75

ii Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah

Daftar IstilahAPBD Regional Government Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)APBN State Budget (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) Bappeda Regional Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)Bappenas National Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)Bawasda Regional Monitoring Agency (Badan Pengawasan Daerah)BKD Regional Civil Service Agency (Badan Kepegawaian Daerah)BKN State Civil Service Agency (Badan Kepegawaian Negara) BMT Budget Master Tabel BPHTB Land and building transfer fee (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)BPS Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik) BPS-SK Financial statistics from Central Bureau of Statistics (Statistik Keuangan Badan Pusat Statistik)Bupati District Head CPI Consumer Price IndexCSO Civil Society Organization DAK Special Allocation Fund (Dana Alokasi Khusus)D&L Damage and LossDAU General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum)Desa VillageDinas Local Technical Agency OfficeDPRD Provincial House of Representatives (regional parliament) (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)GDP Gross Domestic ProductGER Gross Enrollment RateGoI Government of IndonesiaGRDP Gross Regional Domestic ProductHDI Human Development IndexKabupaten District (regency)Kecamatan SubdistrictKelurahan Urban villageKepmen Ministerial Decree (Keputusan Menteri)Keppres Presidential Decision (Keputusan Presiden)Km KilometerKota City (urban district)LG Local GovernmentMDG Millennium Development GoalMoF Ministry of FinanceMoHA Ministry of Home AffairsMoNE Ministry of National EducationMSS Minimum Service StandardNGO Non-Governmental OrganizationNR Natural Resources O&M Operations and MaintenancePAD Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah)PBB Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan)PDAM Local Water Supply Utility (Perusahaan Daerah Air Minum)Perpu Regulation in Lieu of Law (Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang)Perda Regional Regulation (Peraturan Daerah)PFM Public Financial Management

iiiPedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah

Podes BPS Village Potential Survey (Potensi Desa)Polindes Village Maternity Center (Pos Persalinan Desa)Puskesmas Community Health Center at Sub-district Level (Pusat Kesehatan Masyarakat)Posyandu Integrated Health Service Unit (Pusat Pelayanan Terpadu)Pustu Sub-community Health Center (Puskesmas Pembantu)Regional Budget Consolidated Budget consisting of Central Government Budget (Deconcentrated), Provincial Budget and District Budget.Renstra Ministry/Agency Medium-Term Strategic Plan (Rencana Strategis) RGDP Regional GDPRKPD Regional Government Work Plan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)RPJMD Regional Medium-Term Development Plan (rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sakernas Labor Force Survey (Survei Tenaga Kerja Nasional) SDO Subsidy for Autonomous Region (Subsidi untuk Daerah Otonom)SIKD Regional Finance Information System (Sistem Informasi Keuangan Daerah)SKPD Regional Government’s Working Unit (Satuan Kerja Pemerintah Daerah)SME Small/Medium EnterpriseSTR Student Teacher RatioSub-National Budget Consolidated Budget consisting of Provincial and District Budgets, but excluding Central Government.Susenas BPS National Socio-Economic Survey (Survei Sosial Ekonomi Nasional)TKD Regional Performance Bonus (Tunjangan Kinerja Daerah)WB World Bank

1Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah

Bab 1Memperkenalkan Analisis Belanja Publik


1.1 Apakah yang dimaksud dengan Analisis Belanja Publik (PEA)?Analisis belanja publik (Public Expenditure Analysis atau PEA) merupakan suatu cara menganalisis bagaimana pemerintah mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan mereka. Tujuan melakukan analisis adalah memberikan rekomendasi tentang bagaimana pemerintah dapat mengelola keuangan publik secara lebih efisien dan efektif di masa yang akan datang.

1.2 Mengapa PEA bermanfaat?Semua pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas. Hal ini berarti bahwa terdapat kebutuhan untuk memutuskan secara bijaksana bagaimana sumber daya-sumber daya finansial tersebut akan dialokasikan untuk mendatangkan manfaat-manfaat bagi masyarakat secara maksimal. Akan tetapi, untuk dapat membuat keputusan-keputusan tersebut, pemerintah membutuhkan informasi dan analisis yang akurat dan tepat waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting, seperti:

1. Berapa jumlah uang yang harus dibelanjakan oleh pemerintah? Dari mana asal Penerimaan tersebut? Apakah yang berpotensi, apabila ada, untuk mempertebal potensi pembiayaan pemerintah?

2. Untuk apa sajakah sumber daya yang telah dibelanjakan oleh pemerintah sebelumnya?3. Layanan-layanan publik seperti apa yang disediakan oleh anggaran yang tersedia pada saat ini? Sektor-

sektor apa sajakah yang menyediakan layanan yang baik dan sektor-sektor apa yang membutuhkan perbaikan?

4. Siapa penerima manfaat utama dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemerintah? Sebagai contoh, apakah orang kaya atau orang miskin? Perempuan atau laki-laki? Wilayah-wilayah terpencil atau kota? Apakah manfaat-manfaat tersebut disalurkan secara merata? Apakah para penerima manfaat mempunyai akses layanan yang sama? Apakah ada lapisan-lapisan masyarakat yang kurang beruntung yang membutuhkan perhatian khusus?

5. Sudahkan layanan-layanan yang diberikan menghasilkan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik bagi masyarakat? Sebagai contoh, apakah tingkat kecakapan menulis dan membaca, mutu pendidikan, tingkat morbiditas, harapan hidup, dsb, telah ditingkatkan?

6. Seberapa efektifkah kerangka kerja dan proses perencanaan dan penyusunan anggaran yang ada pada saat ini? Apakah anggaran disetujui secara tepat waktu? Apakah dana-dana disediakan pada waktu yang tepat? Apakah prioritas-prioritas perencanaan tercermin dalam anggaran?

7. Seberapa besar kapasitas kepegawaian negeri sipil dalam manajemen keuangan publik? Apakah terdapat bidang-bidang yang dapat ditingkatkan? Apabila ada, melalui cara apakah peningkatan-peningkatan tersebut dilakukan?

Jawaban-jawaban atas pertanyaaan-pertanyaan semacam ini akan membantu pemerintah untuk mengenali prioritas-prioritas yang harus ditangani melalui pembelanjaan pemerintah dan membantu mereka dalam membuat keputusan-keputusan yang bijaksana tentang cara terbaik untuk mengalokasikan dana.

2 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah


1.3 Siapa sajakah yang akan menggunakan PEA?Banyak kelompok orang yang sangat berbeda akan menggunakan PEA:

Pemerintah daerah (Badan pelaksana)Cabang eksekutif dari pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pertama-tama menentukan prioritas-prioritas pembangunan dan mengalokasikan anggaran untuk memenuhi sasaran-sasaran pembangunan, dapat menggunakan analisis untuk membantunya dalam proses pengalokasian. Apabila PEA dilakukan secara teratur (misalnya sekali dalam setahun atau setiap dua tahun), PEA dapat juga digunakan sebagai suatu perangkat pemantauan untuk mengevaluasi apakah target-target pembangunan telah dipenuhi. Laporan PEA juga mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan pengembangan kapasitas, menyediakan suatu rencana kerja untuk bermacam-macam program untuk mendukung pemerintah daerah.

DPRD (Badan legislatif )Badan legislatif bertanggung jawab untuk menyetujui baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, badan legislatif daerah ini memerlukan analisis untuk membantu di dalam evaluasi anggaran yang diajukan, khususnya untuk menentukan apakah analisis ini sesuai dengan sasaran-sasaran dan prioritas-prioritas pembangunan yang diidentifikasi dalam RPJMD. PEA juga dapat berfungsi sebagai perangkat pemantauan untuk badan legislatif dalam mengevaluasi kinerja eksekutif.

Pemerintah pusatLaporan PEA memberikan suatu dasar bagi Pemerintah Pusat (Pemerintah Indonesia) untuk mengamati bagaimana pemerintah daerah membelanjakan uang mereka dan sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan peraturan dan mengikuti petunjuk yang ditentukan dalam sektor-sektor keuangan dan otonomi daerah.

Individu/lembaga advokasiIndividu-individu dan organisasi-organisasi (Sebagai contoh, Kelompok Swadaya Masyarakat (Non-Governmental Organization – NGOs) dan Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organizations-CSOs)) dengan kepentingan-kepentingan tertentu dan tujuan-tujuan advokasi dapat menggunakan PEA untuk membantu mereka dalam pekerjaan advokasi dan melobi. Kebijakan-kebijakan advokasi dikembangkan berdasarkan pekerjaan analitis yang tepat dan PEA berfungsi sebagai satu sumber untuk pekerjaan analitis ini.

Para Peneliti dan akademisiPara peneliti juga dapat menggunakan metode PEA sebagai suatu kerangka kerja untuk penelitian mereka sendiri. Metode PEA ini merupakan suatu metode untuk menganalisis bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya-sumber daya mereka dan dapat melengkapi penelitian mereka yang ada. Laporan-laporan PEA dapat juga digunakan sebagai sumber informasi untuk para peneliti dan mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu keuangan publik daerah.

Donor-donor dan program-program pemerintah daerah yang lainDonor-donor dan program-program pemerintah daerah yang lain dapat menggunakan kebutuhan-kebutuhan pengembangan pembangunan kapasitas yang diidentifikasikan dalam laporan PEA sebagai suatu dasar untuk membantu mereka dalam mengembangkan program-program mereka sendiri.

Sektor swastaEntitas-entitas dari sektor swasta yang telah menanamkan modal, atau yang tertarik untuk berinvestasi dalam suatu provinsi atau kabupaten/kota tertentu, dapat menggunakan PEA untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang daerah tersebut. PEA merupakan sumber informasi umum tentang struktur ekonomi, sumber-sumber penerimaan, prioritas-prioritas pembelanjaan pemerintah daerah, dan keberhasilan-keberhasilan dan tantangan-tantangan pemberian layanan publik. PEA juga mencerminkan kapasitas pemerintah daerah, serta tingkat keterbukaan dalam kegiatan-kegiatannya.



MasyarakatMenerbitkan PEA merupakan suatu cara penting agar Pemerintah menjadi terbuka tentang sumber daya-sumber daya masyarakat yang digunakannya. PEA menampilkan informasi keuangan yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen anggaran yang panjang dan biasanya rumit dalam suatu format yang jauh lebih mudah dipahami. Selanjutnya, PEA berisi analisis belanja yang jelas yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk meminta pertanggung-jawaban para politikus dan pemerintah atas janji-janji dan tanggung jawab-tanggung jawab mereka.

1.4 Apa sajakah yang termasuk dalam PEA?PEA merupakan suatu metode dinamis yang harus direvisi secara teratur untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pengguna (bagian 1.3). Setiap PEA paling tidak harus mencakup semua hal berikut:

Bab 1: PendahuluanBab ini harus memperkenalkan kepada pembaca tentang wilayah geografis yang diteliti. Bab ini harus mencakup informasi tentang sejarah, geografi, kependudukan, struktur pemerintahan, struktur ekonomi, dan kecenderungan indikator-indikator makroekonomi yang penting dari wilayah tersebut, seperti tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan, angka kesempatan kerja, indeks pembangunan manusia (HDI), dan standar layanan minimum (MSS).

Bab 2: Perencanaan dan penyusunan anggaranBab ini harus menyampaikan kepada pembaca suatu ikhtisar tentang proses perencanaan dan penyusunan anggaran pada tingkat nasional dan bagaimana tingkat daerah memberikan kontribusi kepada kerangka kerja nasional. Analisis harus mencakup analisis tentang apakah pemerintah daerah mematuhi kerangka kerja nasional. Selanjutnya, bab ini harus menetapkan tingkat konsistensi di antara dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, dll.) dan apakah prioritas-prioritas yang ditentukan dalam dokumen-dokumen perencanaan tercermin dalam anggaran.

Bab 3: Penerimaan Tujuan bab ini adalah memberikan suatu gambaran yang komprehensif tentang Penerimaan di tingkat daerah. Hal ini termasuk memperhitungkan amplop total Penerimaan, termasuk suatu analisis tentang kecenderungan sumber Penerimaan. Sebagai contoh, apakah pemerintah daerah pada dasarnya memperoleh Penerimaannya dari Penerimaan Asli Daerah (PAD) atau transfer-transfer dari Pemerintah Pusat? Bab ini juga mencakup perhitungan-perhitungan defisit dan surplus pemerintah daerah, dan kebijakan pembiayaannya. Akhirnya, bab ini mencakup analisis tentang bagaimana pemerintah daerah mencatat Penerimaan dan pembiayaannya, dan apakah terdapat ketidaksesuaian-ketidaksesuaian.

Bab 4: Belanja Tujuan bab ini adalah memberikan suatu gambaran yang komprehensif tentang belanja pada tingkat daerah. Hal ini termasuk menghitung total belanja dan menganalisis belanja yang berlaku menurut waktu, sektor, klasifikasi ekonomi, dan dilakukan oleh tingkat pemerintah yang mana (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah pusat). Bab ini juga melihat kemampuan pemerintah daerah untuk menyerap anggarannya dengan menganalisis tingkat realisasi. Tujuan bab ini adalah memberikan rekomendasi tentang bagaimana pemerintah dapat memperbaiki efektivitas dan efisiensi pembelanjaan publik.

Bab 5: Sektor-sektor strategis: pendidikan, kesehatan, dan infrastrukturTujuan bab ini adalah memberikan analisis yang lebih tajam tentang sektor-sektor yang paling penting bagi pemberian layanan publik: kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Untuk masing-masing dari ketiga sektor ini, bab ini melakukan analisis terhadap pembelanjaan dan membandingkannya dengan apa yang sudah dicapai dengan pembelanjaan tersebut, baik dalam hal keluaran seperti pegawai, gedung-gedung dan layanan-layanan, dan juga apakah pembelanjaan telah mencapai tingkat yang lebih baik dalam hasil-hasilnya. Sebagai contoh, sudahkah pembelanjaan untuk kesehatan meningkat? Apabila sudah, apakah hal ini telah menghasilkan layanan-layanan yang lebih baik (akses, kualitas, dll.) dan, apabila layanan-layanan yang lebih baik telah diberikan, apakah hal ini telah menurunkan tingkat penyakit atau angka kematian. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan analisis ini dapat termasuk mengidentifikasikan area-area



kesehatan atau pendidikan yang menjadi prioritas yang harus ditargetkan pemerintah, atau bagaimana pemerintah dapat meningkatkan pembelanjaannya dalam suatu sektor tertentu (misalnya dana-dana yang lebih banyak harus dialokasikan untuk memelihara infrastruktur yang ada alih-alih untuk membangun infrastruktur yang baru).

Terlampir dalam Lampiran 1 adalah Garis Besar Standar PEA Minimum yang menyediakan bab-bab, bagian-bagian, dan pertanyaan-pertanyaan pokok yang harus dimasukkan seluruhnya dalam PEA.


Bab 2Melakukan Analisis Belanja Publik


Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang langkah-langkah utama dalam melakukan PEA:

2.1 Menulis proposal penelitianSebelum memulai setiap kegiatan penelitian, memiliki suatu proposal penelitian yang komprehensif adalah penting. Tujuan proposal penelitian ini adalah menentukan tentang apakah penelitian ini nantinya, mengapa penelitian ini penting, siapa saja yang akan melakukan penelitian ini, siapa saja yang akan menjadi pembaca sasaran, serta penentuan waktu dan ruang lingkup penelitian. Langkah persiapan ini penting untuk menghindari melakukan pekerjaan yang tidak berkaitan dan, apabila bekerja dalam sebuah tim, memastikan bahwa terdapat suatu pengertian yang sama di antara para anggota tim. Langkah ini penting karena menetapkan ruang lingkup penelitian juga berarti menetapkan ruang lingkup data yang perlu dikumpulkan. Bab 3 memberikan petunjuk lebih lanjut tentang menulis suatu proposal penelitian.

2.2 Mengumpulkan dataPada saat proposal telah selesai, peneliti (atau tim peneliti) dapat memulai pengumpulan data. Hal ini merupakan salah satu tahap penelitian yang paling penting, karena kualitas penelitian secara langsung berkaitan dengan kualitas data. Terdapat empat karakteristik kualitas data yang penting: data harus terperinci, dapat diperbandingkan, akurat dan tepat waktu.

Semakin terperinci data yang diberikan, semakin baik analisis yang dilakukan. Apabila data bersifat sangat luas dan umum, peneliti akan mengalami kesulitan dalam mencari penjelasan tentang kecenderungan dan menarik kesimpulan. Untuk membuat perbandingan menurut waktu, atau menurut kabupaten/kota yang berbeda, data yang digunakan harus dapat diperbandingkan. Sebagai contoh, apabila belanja di sektor pertanian untuk kabupaten 1 mencakup perikanan tetapi tidak mencakup perikanan di kabupaten 2, hal ini berarti informasi tentang pertanian tidak dapat diperbandingkan kecuali informasi tentang perikanan dari kabupaten 1 dihapuskan. Penting bagi peneliti menguji data dengan teliti untuk memastikan bahwa data-data tersebut dapat diperbandingkan. Keakuratan data juga penting, meskipun terkadang hal ini tidak selalu dapat dikendalikan oleh peneliti dan dapat bergantung pada metode yang digunakan oleh mereka yang bertanggung jawab atas pengumpulan data primer (misalnya BPS). Sebagai contoh, sering terdapat beberapa versi APBD yang berbeda (pra-audit, pasca-audit, dll.) dan penting bahwa data yang digunakan adalah data yang tersedia yang paling akurat. Terdapat dua aspek tentang apakah data tepat waktu: pertama, kesimpulan-kesimpulan tentang keuangan publik hanya dapat didasarkan pada data yang diperoleh selama bertahun-tahun. Berdasarkan perhitungan kasar dari pengalaman secara umum adalah bahwa data harus dikumpulkan dalam jangka waktu minimum lima tahun. Semakin lama jangka waktu yang digunakan untuk mempersiapkan data, semakin baik analisis dan kesimpulan-kesimpulannya. Selanjutnya, data yang terbaru dibutuhkan untuk melakukan penelitian yang relevan.

Memperoleh akses untuk mendapatkan informasi keuangan tidak selalu merupakan proses yang mudah dan peneliti harus kreatif dalam menemukan cara-cara yang berbeda untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap. Selanjutnya, peneliti dapat saja memperoleh data yang tidak konsisten dari sumber-sumber yang



berbeda dan harus membuat penilaian tentang sumber mana yang lebih tepat (berdasarkan prinsip-prinsip tentang data yaitu harus terperinci, dapat diperbandingkan, akurat, dan tepat waktu). Bab 4, Bagian 4.1 akan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang proses pengumpulan data.

2.3 Memasukkan data ke dalam suatu format yang dapat digunakan untuk analisisData mentah (sebagai contoh, yang ditemukan di dalam APBD atau RPJMD) seringkali ditemukan dalam suatu format yang tidak sesuai untuk analisis. Beberapa permasalahan penting termasuk: a) data hanya tersedia dalam bentuk hardcopy; b) data tidak dapat diperbandingkan karena format anggaran telah berubah; dan c) klasifikasi sektoral dan ekonomi antar pemerintah yang bermacam-macam. Oleh karena itu, untuk menjamin konsistensi dalam penggunaan data sepanjang analisis, penting sekali bahwa data dimasukkan ke dalam suatu format yang membuat informasi dapat dibandingkan dan dianalisis. Hal ini termasuk memasukkan informasi ke dalam sebuah tabel umum. Petunjuk ini mencakup sebuah tabel induk yang diusulkan supaya semua informasi tentang anggaran dimasukkan ke dalamnya sebelum analisis dilakukan. Bab 4, Bagian 4.2 memberikan petunjuk lebih lanjut tentang memasukkan data ke dalam suatu format yang bermanfaat untuk analisis.

2.4 Menganalisis data, merumuskan kesimpulan dan rekomendasi Setelah pengumpulan data selesai dan data dimasukkan ke dalam suatu tempat dan format, (para) peneliti siap melakukan analisis. Sementara Bab 5 menetapkan bermacam-macam metode yang diperlukan untuk menganalisis data untuk menulis suatu laporan PEA, di bawah ini terdapat beberapa langkah umum yang dianjurkan untuk melakukan analisis data:

((a) Berdasarkan data yang tersedia, kecenderungan-kecenderungan apakah yang terlihat? Apakah indikator tetap tidak berubah, meningkat atau menurun?

(b) Mengapa kecenderungan terjadi? Adakah sebuah alasan untuk terjadinya kecenderungan tersebut? Komponen (a) dan (b) membentuk kesimpulan analisis.

(c) Berdasarkan alasan yang menjelaskan kecenderungan, apakah ada hal yang dapat dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki situasi? Hal ini merupakan rekomendasi.

Secara keseluruhan, tanda dari analisis yang baik adalah bahwa kecenderungan, kesimpulan, dan rekomendasi terkait satu sama lain, dan bahwa semua ini merupakan hasil yang berasal dari data yang tersedia. Petunjuk lebih lanjut tentang menganalisis data ditemukan di dalam Bab 5.

2.5 Menulis laporanBerdasarkan analisis dan kesimpulan yang diambil dalam Langkah 4, (para) peneliti akan menggabungkan penelitian dan pesan-pesan yang penting ke dalam suatu laporan final tertulis. Sementara analisis yang kuat didasarkan pada kualitas data itu penting untuk integritas dan validitas kesimpulan dan rekomendasi, suatu laporan singkat yang ditulis dengan baik merupakan media di mana pesan-pesan penting disampaikan kepada pembacanya. Terdapat beberapa karakteristik tentang suatu laporan yang ditulis dengan baik: a) Memiliki struktur yang jelas dan konsisten. Buku petunjuk ini memberikan suatu struktur umum (lihat Bagian 1.4) yang sampai sekarang banyak diikuti oleh sebagian besar laporan PEA. Meskipun para peneliti bebas untuk menambahkan bahan terkait tambahan untuk membuat perbandingan dengan penelitian PEA yang lain, buku petunjuk ini menyarankan agar para peneliti tetap mengikuti struktur keseluruhan; b) semua isi yang dimasukkan ke dalam laporan PEA relevan dengan pesannya secara keseluruhan; dan c) menggunakan kalimat-kalimat yang singkat dan tidak menggunakan jargon. Bab 6 memberikan petunjuk lebih lanjut tentang menulis suatu laporan PEA.


Bab 3Proposal Penelitian


Sebelum memulai pengumpulan data atau melakukan analisis apa pun, memiliki suatu proposal penelitian yang komprehensif adalah penting. Tujuan proposal penelitian adalah tentang apakah penelitian ini nantinya, mengapa penelitian ini penting, siapa saja yang akan melakukan penelitian ini, siapa saja yang akan menjadi pembaca sasaran, serta waktu yang tepat dan ruang lingkup penelitian. Langkah persiapan ini penting untuk menghindari melakukan pekerjaan yang tidak berkaitan dan, apabila bekerja dalam sebuah tim, memastikan bahwa terdapat suatu pengertian yang sama di antara para anggota tim. Setidaknya, suatu proposal penelitian PEA perlu mencakup beberapa hal berikut:

Latar belakang: Keadaaan-keadaan seperti apa yang telah membawa kepada kebutuhan akan sebuah PEA? Apakah seseorang telah meminta PEA? Apabila demikian, siapakah orang tersebut?

Tujuan Penelitian: Uraikan apa yang sedang ingin dicapai oleh PEA. Sebagaimana disebutkan dalam bagian 1, tujuan utama PEA adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang bagaimana anggaran-anggaran dapat dialokasikan secara lebih efektif. Adakah tujuan-tujuan tambahan yang sedang ingin dicapai oleh PEA? Sebagai contoh, apakah PEA sedang mencoba mengembangkan kapasitas anggota tim untuk bekerja dalam suatu tim? Apakah PEA sedang mencoba mengumpulkan dokumen-dokumen anggaran dan perencanaan untuk perpustakaan-perpustakaan universitas atau suatu pangkalan data?

Pembaca utama: Kenalilah untuk siapakah penelitian ini pertama-tama ditujukan dan bagaimana (para) pembaca diharapkan untuk menggunakan penelitian ini.

Ruang lingkup penelitian: Hal ini termasuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan pokok tentang penelitian yang harus dijawab; suatu jangka waktu yang disetujui yang akan dicakup oleh penelitian ini (misalnya tahun dan data yang dibutuhkan); ruang lingkup penelitian secara geografis (misalnya berapa banyak kabupaten/kota yang akan dicakup dalam PEA?); cakupan isi penelitian (misalnya jenis data yang dibutuhkan); suatu ikhtisar tentang struktur laporan, walaupun hal ini dapat berubah seiring waktu tergantung pada data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan sehingga struktur harus tetap fleksibel; dan secara umum membahas jenis kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan.

Penentuan waktu: Menyediakan diagram Gantt tentang penentuan waktu penelitian, termasuk milestones (pengumpulan data selesai, rancangan awal selesai, dll.).



Tim penelitian – peranan dan tanggung jawab: Bagian ini akan menggambarkan susunan tim peneliti dan peranan yang diharapkan dari anggota-anggota tim. Bagian ini tidak relevan apabila hanya ada seorang peneliti. Beberapa peranan yang disarankan mencakup:

Pemimpin tim: Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anggota tim memahami peranan-peranan dan tanggung jawab-tanggung jawab mereka dan bekerja sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan bersama. Beberapa tugas yang diembannya mencakup:

-Memastikan bahwa proposal penelitian ini selesai dan disetujui oleh tim dan para pihak terkait;- Mengawasi penyelesaian tugas-tugas dari setiap anggota tim peneliti pada waktu yang tepat. - Meminta (kenyataannya, memaksa) anggota-anggota tim untuk menyerahkan analisis dan bahan tertulis mereka. - Mengumpulkan dan menyusun setiap bab yang ditulis oleh anggota-anggota tim yang berbeda. - Menyunting semua bahan-bahan tertulis. Tugas ini termasuk menyunting untuk konsistensi, gaya bahasa, susunan/

aliran dan urutan yang logis antara bab-bab, bagian-bagian dan sub-bagia-sub-bagian, dan antara kalimat-kalimat dalam seluruh laporan.

Peneliti: Orang ini akan bertanggung jawab untuk melakukan bagian penelitian yang ditugaskan kepadanya oleh pemimpin tim. Hal ini termasuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menulis bagian-bagian atau bab-bab yang terkait dari laporan. Peneliti juga harus memastikan bahwa pekerjaannya konsisten dengan anggota tim yang lain, sehingga pada saat tim mengumpulkan rancangan akhir bersama-sama, analisis memiliki struktur, isi, dan kualitas yang serupa. Proposal harus memberikan tanggung jawab-tanggung jawab tertentu kepada setiap peneliti.

Asisten penelitiPeneliti dapat memilih untuk mempekerjakan seorang asisten peneliti untuk menolongnya dalam setiap aspek penelitian.

Jumlah peneliti senior dan asisten peneliti yang dibutuhkan untuk suatu tim PEA bergantung kepada ruang lingkup penelitian (jangka waktu, geografi, dll.).


Bab 4Pengumpulan dan Persiapan Data untuk Analisis


4.1 Mengumpulkan data Tujuan bagian ini adalah menjelaskan kepada peneliti tentang langkah-langkah pengumpulan data (apa yang perlu dikumpulkan dan dari sumber yang mana), isu-isu apakah yang mungkin ditemui oleh peneliti dan bagaimana isu-isu tersebut dapat diatasi

4.1.1 Persyaratan-persyaratan dataData kuantitatif dan kualitatif dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu PEA. Sebagaimana dibahas dalam Bab 2, semakin terperinci dan lengkap data yang tersedia, semakin baik pula analisis yang akan dilakukan. Untuk suatu daftar lengkap tentang persyaratan data minimum, silahkan merujuk pada Lampiran 2. Bagian ini akan memberikan suatu ikhtisar tentang data yang dibutuhkan dan sumber-sumber data tersebut.

Data kuantitatif:• Data fiskal: Data mencakup APBN, APBD, DAU, DAK, pinjaman, pajak-pajak daerah, pembagian Penerimaan, dan

PAD. • Data non-fiskal: Data mencakup data kependudukan; angka kemiskinan; angka kesempatan kerja; indikator-

indikator pendidikan seperti jumlah sekolah, guru, murid; tingkat partisipasi; indikator-indikator kesehatan seperti jumlah pegawai dan pusat-pusat kesehatan; indikator-indikator infrastruktur seperti panjang jalan, sarana-sarana air dan sanitasi yang tersedia; susunan DPRD; dan susunan pegawai negeri sipil.

Data kualitatif:• Proses perencanaan: Apakah terdapat rencana-rencana prasyarat? Apakah perencanaan bersifat partisipatif?

Bagaimana rencana-rencana dipantau?• Proses penyusunan anggaran: Seberapa tingkat partisipasi publik dalam proses penyusunan anggaran? Apakah

informasi yang bersifat kuantitatif digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan tentang anggaran? Bagaimana keputusan-keputusan tentang anggaran dibuat dalam sektor-sektor tertentu? Apakah anggaran tersedia bagi publik? Unit mana yang bertanggung jawab untuk pembayaran? Sudahkan dibentuk suatu bendahara daerah? Apakah yang dimaksud dengan mekanisme-mekanisme pembayaran? Sudahkah penyusunan anggaran kinerja dilakukan? Bagaimana kinerja anggaran dipantau?

• Transfers: Berapa banyak transfer-transfer cicilan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat dan seberapa tepat waktu transfer-transfer tersebut?



Sumber-sumber data:Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber (dan sumber-sumber ini dapat saja tidak konsisten), namun di bawah ini terdapat suatu daftar sumber-sumber yang disarankan:

• Departemen Keuangan• Biro Pusat Statistik (BPS)• Departemen Pekerjaan Umum, Departeen Kesehatan, dan Departemen Pendidikan• Badan Kepegawaian Negara (BKN)• Pemerintah provinsi (Dinas Keuangan, Dinas Perencanaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan

Umum)• Instansi-instansi terkait dari pemerintah-pemerintah kabupaten/kota• Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Untuk suatu daftar lengkap tentang persyaratan-persyaratan data minimum dan sumber-sumber data, silahkan mengacu pada Lampiran 2.

4.1.2 Isu-isu pengumpulan dataSelama proses pengumpulan data dari instansi-instansi pemerintah dan sumber-sumber lain, peneliti dapat menemui banyak hambatan. Bagian ini menguraikan beberapa isu-isu umum yang dihadapi oleh para peneliti dan menyarankan beberapa solusi untuk mengatasi isu-isu tersebut. Hal ini bukanlah suatu daftar menyeluruh tentang isu-isu potensial dan hal ini pada akhirnya terserah para peneliti untuk mencari solusi-solusi mereka sendiri.

1. Tidak ada akses untuk mendapatkan dataPara peneliti akan sering menemui hambatan-hambatan dalam memperoleh akses untuk mendapatkan data. Bahkan pada saat pemerintah provinsi memberikan berkas-berkas pengesahan yang diwajibkan, para peneliti pada akhirnya akan bertemu dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi yang keberatan untuk memberikan dokumen-dokumen tersebut.

Solusi 1 yang dianjurkan: Membahas isu dengan kenalan-kenalan para peneliti yang berada di instansi-instansi pemerintah atau donor (apabila mereka membiayai penelitian Anda). Sebagai contoh, apabila penelitian merupakan bagian dari suatu program yang lebih besar yang didanai oleh donor, program dapat membentuk suatu komite manajemen program atau serupa dengan perwakilan-perwakilan pemerintah yang duduk pada komite ini. Komite ini atau instansi-instansi donor terkait (seperti Bank Dunia) dapat memberikan berkas-berkas tambahan yang ditujukan kepada pemerintah/instansi tertentu yang enggan memberikan akses data.

Solusi 2 yang dianjurkan: Apabila solusi 1 tidak berhasil, mintalah kenalan-kenalan para peneliti yang berada di pemerintah atau donor untuk melakukan intervensi secara langsung. Sebagai contoh, komite manajemen program atau donor terkait dapat menghubungi instansi pemerintah secara langsung. Mereka dapat memperoleh akses untuk menemui otoritas-otoritas yang lebih tinggi pada wilayah tertentu tersebut atau, apabila memungkinkan, seorang perwakilan komite dapat menemani peneliti menghadap instansi pemerintah.

Solusi 3 yang dianjurkan: Mencari sumber-sumber lain untuk data tertentu tersebut. Pilihan-pilihan termasuk menggunakan substitusi-substitusi yang mendekati sebagai angka-angka yang mewakili atau menggunakan data yang serupa dari sumber-sumber pusat (Jakarta).



2. Data dari sumber-sumber yang berbedaData dapat dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbeda (misalnya menunjukkan angka-angka yang berbeda) dan mungkin saja data berbeda secara signifikan. Sebagai contoh, data kependudukan dari BPS daerah dan Bappeda seringkali memuat perbedaan-perbedaan yang besar.

Solusi yang dianjurkan: Mengumpulkan informasi yang lebih banyak tentang data-data yang berbeda, khususnya tentang definisi-definisi, tujuan-tujuan, bagaimana data dikumpulkan dan ketersediaan data. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, peneliti kemudian dapat memutuskan data mana yang lebih akurat dan relevan.

4.2 Menyiapkan data untuk analisisBagian ini akan membahas aspek-aspek penting dalam mempersiapkan data untuk analisis. Pertama-tama, hal ini termasuk memutuskan ciri-ciri data sebelum memulai analisis. Secara khusus, bagian ini akan membahas mengapa pencapaian kesepakatan tentang data dan analisis merupakan hal yang penting. Yang kedua, bab ini akan menjelaskan tabel data, apa tujuan tabel data tersebut dan bagaimana cara mengisinya.

4.2.1 Menyepakati sumber, ruang lingkup dan analisis dataTujuan dari menyepakati sumber data adalah menggunakan rangkaian data yang konsisten selama analisis tersebut. Hal ini khususnya penting dalam kasus-kasus di mana analisis pada bagian-bagian yang berbeda dilaksanakan oleh peneliti yang berbeda-beda. Hal-hal berikut ini perlu disepakati:

Sumber data : pemerintah pusat atau pemerintah daerahData dapat diperoleh dari dua sumber: pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sebagai contoh, Departemen Keuangan menyimpan data fiskal pemerintah daerah dalam sebuah pangkalan data yang disebut sebagai Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan yang lebih mudah diakses melalui website SIKD. Apabila para peneliti berasal dari daerah, mereka memiliki akses langsung terhadap data fiskal dari pemerintah daerah. Ada kelebihan dan kekurangan dari kedua sumber tersebut.

Kelebihan data yang bersumber dari pemerintah pusat adalah bahwa data tersebut tersedia bagi semua daerah dan oleh karena itu dapat diperbandingkan antar-provinsi (dan antar-kabupaten/kota). Namun, karena data tersebut dimasukkan secara manual ke dalam SIKD, maka data tersebut mungkin mengalami kesalahan manusia dalam pemasukannya. Sebaliknya, data yang dikumpulkan secara langsung dari pemerintah-pemerintah daerah mungkin lebih akurat. Akan tetapi, apabila peneliti memiliki akses terhadap laporan-laporan yang telah diaudit, data-data tersebut dapat mencakup informasi yang lebih terperinci. Apabila tersedia, maka informasi tersebut dapat digunakan untuk perbandingan dalam suatu daerah (misalnya antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi yang sama), namun tidak dapat dipergunakan untuk analisis antar daerah (misalnya antar provinsi atau antar kabupaten/kota di provinsi yang berbeda). Perbedaan antara sumber pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlaku terhadap data fiskal serta sebagian indikator keluaran dan hasil kuantitatif lainnya. Tim peneliti perlu menyepakati rangkaian data mana yang akan digunakan dalam seluruh analisis PEA.

Sumber data kependudukan:Data kependudukan tersedia dari banyak sumber yang tersedia dari BPS pusat, BPS daerah (ibukota provinsi) dan berbagai instansi pemerintah-pemerintah daerah. Kesepakatan tentang data yang digunakan merupakan hal yang penting karena data-data ini akan menghasilkan angka-angka per kapita. Sebagaimana dibahas di bagian 3.1.3, apabila terdapat ketidaksesuaian antara sumber-sumber data yang berbeda, peneliti harus memutuskan rangkaian data mana yang akan digunakan berdasarkan informasi yang berkaitan dengan metodologi, ketersediaan data, definisi rangkaian data, dan lain-lain.



Rentang waktu:Sebagaimana dibahas dalam tahap proposal, rentang waktu untuk analisis perlu disepakati sejak awal. Sebagaimana dibahas dalam Bab 1, semakin lama rentang waktunya, semakin baik analisisnya. Namun, ada keterbatasan-keterbatasan besar dalam ketersediaan data. Sebagai contoh, provinsi-provinsi yang dibentuk setelah desentralisasi tidak memiliki data sebelum tahun 2000. Idealnya, rentang waktu minimum adalah lima tahun. Apabila memungkinkan, tahun-tahun yang sama juga harus digunakan untuk semua data. Satu-satunya keterbatasan adalah bahwa tahun-tahun terakhir untuk indikator-indikator hasil (indikator SUSENAS, SAKERNAS, kesehatan dan pendidikan) seringkali tidak tersedia, sehingga mungkin terdapat rentang-rentang waktu berbeda dalam data fiskal (ketika data terbaru sudah tersedia). Ini merupakan suatu keterbatasan, tetapi tetap merupakan hal yang penting bahwa analisis PEA setidak-tidaknya menggunakan data selama lima tahun.

Indeks Harga Konsumen (IHK):Tim peneliti perlu menyepakati IHK karena semua data fiskal nominal harus diubah menjadi angka-angka riil (yakni, angka-angka harga tetap) untuk memperhitungkan inflasi. Apabila IHK daerah tidak tersedia, kesepakatan harus tercapai berkaitan dengan angka-angka IHK mana yang akan digunakan sebagai angka-angka yang mewakili. Selanjutnya, para peneliti harus menyepakati tahun dasar untuk angka-angka riil. Pada umumnya, tahun dasar adalah tahun paling awal (atau terdahulu) dalam rangkaian data. Namun, agar analisis berwawasan ke depan, para penyusun menyarankan para peneliti untuk menggunakan tahun terakhir (yakni yang baru saja lewat) sebagai tahun dasar. Kelebihan yang diperoleh dengan melakukan hal ini adalah bahwa ketika membandingkan angka-angka kecenderungan dan angka-angka dalam bentuk penampang lintang (yang terakhir), angka-angkanya akan konsisten dan dapat diperbandingkan. Hal ini telah terbukti sebagai cara yang paling efektif apabila laporan ditulis oleh suatu tim peneliti yang hampir setiap saat bekerja secara independen.

4.2.2 Tabel Induk AnggaranSetelah dicapainya kesepakatan tentang sumber data, IHK dan rentang waktu, dan pengumpulan data telah diselesaikan, langkah berikutnya adalah memasukkan data ke dalam sebuah format yang membuatnya dapat diakses untuk analisis. Sebagaimana dibahas dalam bagian proposal penelitian, data harus dapat diperbandingkan. Oleh karena itu, data mentah harus diformat kembali sehingga angka-angka dapat diperbandingkan menurut tahun, wilayah geografis, sektor dan klasifikasi ekonomi. Terdapat dua hambatan besar dalam perbandingan. Pertama, format-format anggaran telah diubah beberapa kali selama dekade yang lalu. Kedua, pemerintahan yang berbeda mungkin menyusun departemen pemerintahannya dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ruang lingkup tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum mungkin berbeda-beda antar-kabupaten.

Untuk membantu para peneliti dalam menyusun kembali data fiskal ke dalam format yang dapat diperbandingkan, panduan ini disertai dengan sebuah CD yang berisi sebuah dokumen Excel yang disebut “Tabel Induk Anggaran” (selanjutnya disebut sebagai BMT/Budget Master Table). BMT menggunakan format di mana semua data fiskal harus dimasukkan sebelum analisis apa pun. Tujuan BMT adalah untuk menggabungkan semua informasi anggaran pemerintah daerah ke dalam satu lokasi dengan format yang jelas dan konsisten tanpa mempedulikan klasifikasi ekonomi atau sektoral yang berbeda. Penting untuk memuat semua data fiskal dalam satu sumber, khususnya apabila penelitian dilakukan oleh sebuah tim, karena akan memastikan bahwa para peneliti yang berbeda akan menggunakan angka-angka yang konsisten dalam analisis mereka masing-masing.

Lembar sebar (spreadsheet) Excel BMT terdiri dari empat bagian:1. Read me: Bagian ini menyediakan semua informasi tentang data-data yang digunakan dalam BMT. Bagian ini

juga menyediakan data kependudukan dan IHK daerah yang digunakan untuk menghasilkan angka-angka riil dan angka-angka per kapita.

2. Anggaran daerah: Bagian ini mencakup anggaran-anggaran dari pemerintah provinsi dan semua kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Bagian ini mencakup angka-angka rencana dan realisasi untuk rentang waktu yang disepakati.



3. Anggaran pusat/pembelanjaan dekonsentrasi: Bagian ini mencakup pembelanjaan pusat (dana-dana dekonsentrasi) yang dialokasikan ke provinsi. Karena keterbatasan data, data yang tersedia biasanya merupakan angka-angka realisasi dan dirinci per sektor.

4. Angka-angka konsolidasi: Bagian ini menyediakan angka-angka anggaran konsolidasi dalam bentuk nominal, riil, dan per kapita.

BMT dibuat secara manual dengan memasukkan data dari kumpulan laporan-laporan anggaran pemerintah daerah. Setiap kotak tabel terdiri dari poin-poin terkait dari laporan-laporan anggaran tersebut. Pada suatu titik, asumsi/estimasi dapat dibuat untuk informasi yang tidak berhubungan langsung dengan laporan anggaran. Sebagai contoh, apabila kita mengubah harga-harga menjadi harga-harga riil, maka harus ada rujukan nyata kepada faktor inflasi mana yang telah digunakan dan tahun yang menjadi tahun dasar. Poin pentingnya adalah mendokumentasikan setiap asumsi atau estimasi sehingga informasi ini dimuat untuk rujukan di masa depan.

Dokumen-dokumen dalam CD:Contoh tabel Induk (lihat master_gpea_final.xls)

Latihan (lihat master_gpea_exercise.xls)


Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab 5Analisis Data, Penyusunan Kesimpulan, dan Rekomendasi

Bab ini membahas jenis-jenis analisis yang diperlukan untuk menulis laporan PEA. Ini termasuk mengidentifi-kasi bagan-bagan mana yang bermanfaat untuk setiap bab dan menjelaskan data mana yang diperlukan untuk melakukan analisis dan membuat grafik. Bab ini juga mempertimbangkan berbagai kesimpulan yang dapat di-ambil dari analisis tersebut. Bab ini dibagi berdasarkan bab-bab minimum yang diharapkan dari sebuah laporan PEA, antara lain:

1. Pendahuluan• Analisis ekonomi daerah• Analisis demografi daerah • Analisis kemiskinan

2. Perencanaan dan penyusunan anggaran• Analisis prioritas pembangunan• Hubungan perencanaan dan penganggaran• Praktik yang baik untuk perencanaan dan penganggaran• Perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif• Analisis kerangka kerja peraturan•

3. Penerimaan• Gambaran penerimaan keseluruhan• Analisis penerimaan terperinci • Analisis pembiayaan

4. Belanja• Gambaran pengeluaran keseluruhan• Analisis pengeluaran sektoral• Analisis Klasifikasi Ekonomi • Analisis perubahan belanja daerah• Analisis belanja pemerintah pusat

5. Sektor-sektor Strategis (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur)• Analisis belanja berdasarkan sektor-sektor strategis • Analisis kinerja untuk setiap sektor strategis


Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 BAB PENDAHULUAN5.1.1 TujuanTujuan bab ini dalam PEA adalah memberikan latar belakang umum tentang demografi dari provinsi ini, dengan fokus pada analisis sosial dan ekonomi. Apabila para peneliti dan/atau pemerintah daerah mengemukakan isu-isu khusus terkait dengan provinsi tersebut (dianggap sebagai ”isu-isu lokal”), maka isu-isu tersebut harus dikemukakan dalam bab ini.

5.1.2 Jenis analisisTopik-topik berikut ini biasanya dibahas dalam bagian ini:

1. Analisis ekonomi daeraha. Pertumbuhan ekonomib. Struktur perekonomian c. Inflasi

2. Analisis demografi daeraha. Struktur kependudukan dan ketenagakerjaanb. Pengangguran

3. Analisis kemiskinana. Angka kemiskinanb. Indeks Pembangunan Manusia

1. Analisis ekonomi daerahAnalisis ekonomi daerah melihat kondisi ekonomi makro secara umum dari provinsi yang bersangkutan, khususnya dengan membandingkan dengan provinsi-provinsi lain dan posisi Indonesia secara keseluruhan. Terdapat tiga unsur utama dalam analisis ekonomi: pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian dan inflasi.

a. Pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB), PDRB per kapita).Tujuannya adalah untuk memahami ukuran dari perekonomian provinsi/kabupaten serta tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten lain di Indonesiadan dengan pertumbuhan rata-rata nasional. Sumber data: Kantor Statistik Daerah dan Badan Perencanaan Daerah.

Contoh 1: membuat perbandingan antar provinsi Grafik batang berikutnya merupakan sebuah contoh tentang bagaimana ukuran perekonomian daerah dapat disajikan. Grafik tersebut menunjukkan PDRB per kapita di Provinsi Gorontalo, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sulawesi, di Indonesia Timur dan di seluruh Indonesia. Grafik tersebut menunjukkan dua kecenderungan: 1) Gorontalo memiliki perekonomian yang sangat kecil, sebagaimana yang diukur berdasarkan PDRB per kapita, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia; dan 2) Meskipun perekonomian Gorontalo telah mengalami pertumbuhan antara tahun 2000-2006, pertumbuhan tersebut mengikuti suatu kecenderungan umum di seluruh Indonesia. PDRB riil per kapita merupakan indikator yang lebih disukai karena ketika menggunakan PDRB total, populasi tidak diperhitungkan, namun populasi memberi kontribusi dalam pembuatan PDRB.



Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi di Gorontalo, perbandingan dengan tingkat provinsi dan nasional, 2000-2005

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nasional Indonesia Timur Sulawesi Gorontalo

PDRB

riil

per k

apita

(Rp

juta

)

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nasional Indonesia Timur Sulawesi Gorontalo

Pert

umbu

han

PDRB

riil

(%)

Sumber: PDRB

Grafik garis di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi riil, sebagaimana yang diukur dengan perubahan dalam PDRB Gorontalo antara tahun 1994 dan 2005, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Terlihat pada grafik tersebut bahwa sampai dengan tahun 2005, Gorontalo mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata provinsi-provinsi lain di Sulawesi, Indonesia Timur dan di tingkat nasional. Akan tetapi, pada tahun 2005, tingkat pertumbuhan di Indonesia Timur tiba-tiba meningkat sampai lebih dari sembilan persen (meningkat dari kurang dari satu persen pada tahun 2004), dan melampaui tingkat pertumbuhan di provinsi Gorontalo.



Isu-isu lainnya yang harus diselidiki:Langkah penting berikutnya setelah mengidentifikasikan kecenderungan-kecenderungan adalah menyelidiki mengapa kecenderungan-kecenderungan tersebut mungkin telah terjadi. Beberapa pertanyaan lanjutan yang umumnya diajukan antara lain adalah sebagai berikut:

• Apa yang telah mengakibatkan peningkatan PDRB per kapita di Gorontalo dan secara umum di semua provinsi di Indonesia?

• Apa saja faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo?• Mengapa provinsi-provinsi di Indonesia Timur tiba-tiba mengalami pertumbuhan yang signifikan pada

tahun 2005?

b. Struktur perekonomian (PDRB sektoral, PDRB sektoral per kapita)Tujuannya adalah untuk menganalisis sektor-sektor mana yang mendorong perekonomian daerah (provinsi atau kabupaten/kota). Analisis ini dapat membandingkan satu provinsi/ kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu atau membandingkan dengan berbagai pemerintahan daerah. Sumber data: Badan Statistik Daerah dan Badan Perencanaan Daerah.

Contoh 2: kontribusi sektoral Contoh pada Gambar 2 menunjukkan sektor-sektor mana yang memberikan kontribusi kepada perekonomian daerah. Grafik lingkaran (pie graph) di bawah ini menunjukkan bahwa pertanian merupakan sektor terbesar untuk Kepulauan Nias (yang terdiri dari dua kabupaten), disusul oleh perdagangan, restoran dan hotel. Kepulauan Nias memiliki sangat sedikit kegiatan dalam sektor manufaktur, pertambangan dan listrik, gas dan air (yang digabungkan sebesar 4,5 persen).

Gambar 2. Komposisi sektoral untuk PDRB di Kepulauan Nias, 2005

Perdagangan,Restoran, & Hotel

22.1%

Transportasi & komunikasi

6.9%

Jasa keuangan5.5%

Pertambangan &Penggalian

2.3%

Listrik,Gas, & Air

0.4%

Bangunan7.9%

IndustriPengolahan

1.8%

Pertanian43.0%

Jasa10.1%

Gambar 3 menunjukkan PDRB per kapita Gorontalo antara tahun 2000 dan 2005, dibandingkan dengan upah riil. Grafik tersebut menunjukkan beberapa kecenderungan:

(i) Pertanian merupakan suatu bagian yang signifikan dari PDRB per kapita Gorontalo di sepanjang semua tahun.

(ii) Komposisi sektoral secara keseluruhan dari PDRB masih tetap cukup konsisten walaupun persentase PDRB dari listrik, air dan gas telah meningkat.

(iii)Walaupun PDRB per kapita telah meningkat, upah riil telah mengalami penurunan pada tahun 2005 dan 2006.



Gambar 3. Komposisi sektoral untuk PDRB per kapita di Gorontalo, 2000 -2006

639689

879855

754783

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PRD

B pe

r kap

ita,

Rp m

ilyar

(pad

a ha

rga

kons

tan

2000

)

-

250

500

750

1,000

Pertanian Pertambangan & pengolahanPengolahan Listrik, Gas & AirBangunan Perdagangan, Restoran & HotelTransportasi & Komunikasi Jasa keuanganJasa Penghasilan riil

Pend

apat

an ri

il (R

p ‘0

00)

(pad

a ha

rga

kons

tan

2000

)

Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:

• Mengapa upah riil mengalami penurunan?• Mengapa sektor listrik, gas dan air mengalami peningkatan?

c. Inflasi Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang inflasi di tingkat daerah. Tingkat inflasi dapat dibandingkan di antara tahun-tahun yang berbeda, antar kabupaten/kota, antar provinsi atau dengan angka-angka di tingkat nasional/daerah.

Gambar 4. Tingkat Inflasi untuk Gorontalo, perbandingan dengan tingkat provinsi dan nasional, 2004-2007

0

5

10

15

20

25

Jan-04

Mar-04

May-04

Jul-0

4

Sep-04

Nov-04

Jan-05

Mar-05

May-05

Jul-0

5

Sep-05

Nov-05

Jan-06

Mar-06

May-06

Jul-0

6

Sep-06

Nov-06

Jan-07

Mar-07

May-07

Jul-0

7

Nasional

Manado

Makassar

Gorontalo



Gambar 4 memberikan satu contoh tentang bagaimana analisis inflasi dapat disajikan. Grafik tersebut menunjukkan beberapa kecenderungan:

(i) Secara keseluruhan, inflasi di Gorontalo telah mengikuti kecenderungan-kecenderungan yang berlaku untuk di daerah-daerah lain di Indonesia

(ii) Walaupun sesuai dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Gorontalo nampaknya mengalami peningkatan dan penurunan yang lebih ekstrim, sebagaimana ditunjukkan oleh sudut-sudut yang tajam pada grafik garis tersebut.

(iii) Sejak pertengahan tahun 2007, inflasi di Gorontalo lebih rendah dari daerah-daerah lain di Indonesia.


• Mengapa Gorontalo mengalami peningkatan dan penurunan yang lebih ekstrim dalam tingkat inflasi?• Apakah terdapat alasan mengapa perubahan-perubahan inflasi di Indonesia memiliki dampak yang lebih

kuat bagi Gorontalo?• Apa yang mendorong pergerakan harga di Gorontalo (makanan, sektor jasa, bahan bangunan, dll)?

2. Analisis demografi daerahTujuan analisis demografi daerah adalah untuk menyelidiki kondisi-kondisi kependudukan dan ketenagakerjaan, dengan fokus pada isu-isu berikut ini:

a. Struktur populasi dan ketenagakerjaanTujuan analisis ini adalah untuk menentukan sektor-sektor kunci yang mana yang menyerap tenaga kerja dan menganalisis tingkat pendidikan dari orang-orang yang telah memiliki pekerjaan. Analisis ini dapat membandingkan angka-angka di tingkat kabupaten/kota, serta dengan angka-angka di tingkat provinsi dan nasional. Sumber data: Kantor Statistik Daerah dan Badan Perencanaan Daerah.

Contoh 3: Analisis ketenagakerjaanGambar 5 menunjukkan sektor-sektor mana saja yang memberikan lapangan kerja yang paling besar di Gorontalo antara tahun 2001 dan 2006. Grafik tersebut menunjukkan dua kecenderungan yang menonjol: 1) sebagian besar lapangan kerja di Gorontalo ada di sektor pertanian; dan 2) walaupun sejauh ini masih faktor pendorong ketenagakerjaan yang paling besar, proporsi lapangan kerja dalam sektor pertanian telah turun dari 63 persen pada tahun 2001 sampai dengan 55 persen pada tahun 2006.

Gambar 5. Ketenagakerjaan pada tingkat sektoral di Gorontalo, 2001-2006

555148625663

0

100

200

300

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ang

kata

n ke

rja d

i sek

tor p

erta

nian

(%)

0

25

50

75

100

Lainnya (kiri)

Pengolahan (kiri)

Jasa Umum/Sosial/Pribadi (kiri)

Perdagangan (kiri)

Pertanian (kiri)Angkatan kerja di sektor pertanian (%) (kanan)

Ang

kata

n ke

rja (’

000)




• Apakah terdapat penurunan yang signifikan pada proporsi tenaga kerja di bidang pertanian?• Apabila demikian, apa yang menyebabkan penurunan tersebut?• Sektor-sektor apa yang telah tumbuh dalam hal ukuran tenaga kerja?• Mengapa sektor-sektor tersebut telah mengalami peningkatan?

b. Angka pengangguranTujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi angka pengangguran di daerah dengan perbandingan-perbandingan lain seperti tingkat rata-rata nasional, angka-angka di provinsi-provinsi serupa lainnya dan/atau kabupaten/kota lainnya. Sumber data antara lain Kantor Statistik Daerah dan Badan Perencanaan Daerah.

Contoh 4: angka pengangguran di GorontaloGambar 6 membandingkan angka pengangguran di Gorontalo dengan angka pengangguran di tingkat nasional and angka rata-rata untuk provinsi-provinsi di Indonesia Timur. Grafik tersebut menunjukkan dua kecenderungan:

(i) Antara tahun 2001 dan 2006, pengangguran di Gorontalo menurun meskipun pengangguran di kawasan Indonesia Timur dan di Indonesia secara keseluruhan meningkat.

(ii) Pengangguran di Gorontalo mengalami fluktuasi yang jauh lebih besar dari tahun ke tahun dibandingkan dengan Indonesia Timur dan Indonesia.

Gambar 6. Tingkat pengangguran di Gorontalo, perbandingan dengan tingkat nasional, 2001-2006

Nasional Gorontalo IndonesiaTimur

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ting

kat p

enga

nggu

ran

(%)


• Mengapa pengangguran mengalami penurunan di Gorontalo sementara kecenderungan secara keseluru-han di Indonesia Timur maupun Indonesia mengalami peningkatan?

• Mengapa angka pengangguran di Gorontalo berfluktuasi sangat besar antara tahun-tahun tersebut?



3. Analisis kemiskinan

a. Angka kemiskinanAnalisis ini harus menyelidiki kecenderungan-kecenderungan kemiskinan sepanjang waktu, dan dibandingkan dengan angka kemiskinan di provinsi/kabupaten/kota lain dan angka di tingkat nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk melihat apakah angka kemiskinan di tingkat provinsi/kabupaten/kota telah mengalami peningkatan atau penurunan selama tahun-tahun yang dianalisis. Selain itu, penting untuk menentukan apakah kecenderungan-kecenderungan yang diidentifikasi di tingkat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan di provinsi-provinsi lainnya atau dibandingkan dengan angka kemiskinan di Indonesia. Sumber data: Kantor Statistik Daerah.

b. Indeks Pembangunan ManusiaAnalisis ini menyelidiki kecenderungan-kecenderungan kemiskinan dalam kurun waktu tertentu dan dibandingkan dengan angka kemiskinan di provinsi/kabupaten/kota lainnya dan di tingkat nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan apakah Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di provinsi/kabupaten/kota telah mengalami peningkatan atau penurunan selama kurun waktu yang dianalisis. Selain itu, penting untuk mengetahui apakah kecenderungan di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai dengan kecenderungan di provinsi-provinsi lainnya atau dibandingkan dengan kecenderungan HDI di Indonesia. Analisis HDI juga dapat menggabungkan faktor-faktor pendukung HDI (angka harapan hidup, tingkat melek huruf, tingkat partisipasi pendidikan rata-rata, atau penghasilan per kapita) di masing-masing provinsi; oleh karena itu, perincian data dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam analisis ini. Sumber data: UNDP Human Development Report.

Contoh 5: angka kemiskinan dan indeks pembangunan manusiaTabel 1 menunjukkan cara penyajian angka kemiskinan dan angka HDI. Angka kemiskinan dalam tabel tersebut menunjukkan adanya beberapa kecenderungan: 1) Angka kemiskinan di provinsi Gorontalo adalah 28,9 persen, yang jauh lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional sebesar 16,7 persen; 2) angka HDI di Gorontalo serupa dengan angka HDI di tingkat nasional.

Tabel 1. Angka kemiskinan dan HDI di Gorontalo, perbandingan dengan tingkat nasionalIndikator Gorontalo Nasional

Tertinggi Terendah Rata-rata Tertinggi Terendah Rata-rata

PDRB per kapita (Rp juta, 2005) 5.2 2.8 3.7 407.3 0.9 12.6

Angka Kemiskinan (2004,%) 32.5 10.8 28.9 51.0 2.9 16.7

Angka melek huruf (2006,%) 83.1 60.0 70.8 99.3 7.3 71.5

Angka partisipasi bersih (2006,%) 67.9 39.3 46.2 90.4 8.2 57.8

HDI (2005) 70.4 65.9 67.5 77.4 46.9 69.6


• Apakah angka kemiskinan dan HDI di Gorontalo telah berubah sepanjang tahun-tahun tersebut?• Apakah mengalami peningkatan datau penurunan?• Apabila berubah, faktor-faktor apakah yang menyebabkan perubahan tersebut?• Apakah perubahan pada angka kemiskinan dan HDI telah mengalami perubahan sepnajang tahun?• Apakah kecenderungannya sesuai dengan kecenderungan di tingkat nasional atau Indonesia timur?

Apabila terdapat perbedaan, harus dijelaskan mengapa terdapat perbedaan.



5.2 BAB PERENCANAAN DAN ANGGARAN5.2.1 TujuanTujuan bab ini dalam PEA adalah untuk memahami secara lebih baik perencanaan pembangunan daerah dan hubungannya dengan proses penyusunan anggaran. Sebagian besar dokumen dasar yang wajib dianalisis adalah dokumen-dokumen anggaran (APBD) yang diperoleh dari kantor-kantor anggaran dan dokumen-dokumen perencanaan dari kantor Bappeda yang bersangkutan.

5.2.2 Jenis analisis yang diperlukanTopik-topik berikut ini biasanya dibahas dalam bagian ini:

1. Analisis prioritas pembangunan2. Hubungan perencanaan dan penganggaran3. Praktik yang baik untuk perencanaan dan penganggaran4. Perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipasif5. Analisis kerangka kerja peraturan

1. Analisis prioritas pembangunanUntuk menjelaskan prioritas-prioritas pembangunan provinsi, bagian ini memerlukan diskusi tentang sektor-sektor prioritas yang disebutkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) provinsi, penjelasan singkat tentang fungsi utama (urusan wajib) dan fungsi pilihan (urusan pilihan) dari pemerintah daerah, serta penilaian tingkat hubungan dan sinkronisasi antara berbagai dokumen perencanaan.

2. Hubungan perencanaan dan penganggaranBagian ini meninjau fungsi anggaran sebagai sebuah alat perencanaan pembangunan dan bagaimana anggaran digunakan dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan. Bagian ini menilai apakah anggaran yang ada (APBD) benar-benar berhubungan dengan dokumen-dokumen perencanaan dan apakah anggaran tersebut mencakup sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana dikemukakan dalam dokumen-dokumen perencanaan.

3. Praktik yang baik untuk perencanaan dan penganggaranBagian ini meninjau apakah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada telah mempertimbangkan prinsip-prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Bagian ini bertujuan menentukan seberapa baik konsep RPJM dan ABK telah diterapkan dalam sistem anggaran saat ini.

4. Perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatifPada bagian ini, kita meninjau seberapa baik daerah telah menerapkan proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan, dan manfaat serta kekurangan dari penggunaan proses tersebut.

5. Analisis kerangka kerja peraturanBagian ini memeriksa apakah proses perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturanperaturan yang ada dan terjadi dalam jangka waktu yang diminta.

5.3 BAB PENERIMAAN5.3.1 Tujuan Tujuan bab ini adalah untuk memahami total cakupan pembiayaan yang tersedia untuk daerah dan sumber-sumber penerimaan tersebut, termasuk cakupan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat atau daerah. Dengan demikian, angka-angka yang dibutuhkan dikonsolidasikan dari semua kabupaten / kota yang bersangkutan, pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat (dana dekonsentrasi dan tugas pembantua). Sebagian besar dokumen dasar yang perlu dianalisis adalah dokumen-dokumen anggaran (APBD) yang diperoleh dari kantor-kantor anggaran atau Bappeda.



5.3.2 Jenis Analisis yang diperlukanTopik-topik berikut ini biasanya dibahas dalam bagian ini untuk memberikan suatu analisis yang menyeluruh atas penerimaan daerah:

(i) Gambaran penerimaan keseluruhan:Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan suatu gambaran gabungan tentang kecenderungan-kecender-ungan penerimaan umum di provinsi ini. Analisis ini harus mencakup data penerimaan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

(ii) Analisis penerimaan terperinci Bagian kedua memberikan suatu analisis yang lebih terperinci atas sumber-sumber penerimaan utama (DAU, DAK, Pendapatan Bagi Hasil dam Pendapatan Asli Daerah (PAD)). Analisis ini mencakup setiap jenis peneri-maan: kecenderungan-kecenderungan seiring berjalannya waktu, apakah berasal dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten / kota; dan faktor-faktor apa yang menyebabkan peningkatan atau penurunan setiap jenis penerimaan.

(iii) Analisis pembiayaanBagian ini bertujuan untuk memahami tingkat surplus/defisit yang dialami oleh pemerintah daerah; dan bagaimana pemerintah provinsi/kabupaten/kota membiayai defisit atau mengalokasikan surplus tersebut; serta bagaimana akun-akun tersebut dicatat dalam APBD.

5.3.3 Gambaran Menyeluruh tentang PenerimaanTujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan suatu gambaran menyeluruh tentang seberapa besar penerimaan gabungan yang diterima oleh daerah. Bagian dari analisis umum ini adalah membandingkan penerimaan gabungan provinsi tersebut dengan provinsi-provinsi lain yang setara di Indonesia, dan dengan rata-rata Indonesia. Aspek-aspek kunci dari analisis ini antara lain sebagai berikut:

• Kecenderungan-kecenderungan seiring waktu: apakah penerimaan total telah mengalami peningkatan atau penurunan seiring waktu? Mengapa? Bagaimana kecenderungan tersebut apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia atau angka rata-rata Indonesia? Untuk membandingkan den-gan provinsi-provinsi lain, analisis tersebut harus menggunakan angka-angka per kapita.

• Tingkat pemerintahan: tingkat pemerintahan yang mana yang menerima penerimaan daerah? Pemerin-tah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota? Apakah hal tersebut telah mengalami perubahan seiring waktu?

• Distribusi antar kabupaten/kota: kota atau kabupaten yang mana yang menerima tingkat penerimaan yang paling tinggi? Yang mana yang menerima tingkat penerimaan paling rendah? Mengapa? Untuk membandingkan antara kabupaten/kota, analisis tersebut harus menggunakan angka-angka per kapita.

• Komposisi penerimaan: apa saja yang merupakan sumber penerimaan utama – DAU, DAK, Bagi Hasil, PAD? Apakah komposisi penerimaan tersebut telah mengalami perubahan seiring waktu?

Contoh 6: Kecenderungan-kecenderungan sepanjang waktuGambar 7 merupakan sebuah contoh dari sebuah grafik time series yang menunjukkan kecenderungan-kecenderungan penerimaan dalam kurun waktu tertentu di Gorontalo.



Gambar 7. Sumberdaya keuangan per kapita di Gorontalo, 1998-2006

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1998

Pendapatan Asli DaerahDana Bagi Hasil Sumber Daya AlamHibah Presiden (untuk pembangunan)/INPRESDAKDana lainnya

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Dana Bagi Hasil PajakSubsidi Daerah Otonom/SDODAUDana Penyeimbang lainnya

Rp ’0

00

Grafik tersebut menunjukkan beberapa kecenderungan yang dapat ditelaah:(i) Sejak 2001, penerimaan per kapita di Gorontalo telah meningkat secara stabil. (ii) Sejak 2001, sumber-sumber penerimaan telah berubah secara signifikan. Sebagian besar penerimaan

berasal dari dana perimbangan, yang terdiri dari DAU, DAK dan Bagi Hasil.(iii) Sebagian besar dari peningkatan pada penerimaan berasal dari dana perimbangan, yang merupakan

mekanisme utama yang digunakan Permerintah Pusat untuk mengalihkan manajemen keuangan ke pemerintah daerah, sebagai bagian dari reformasi desentralisasi di Indonesia.


• Mengapa penerimaan per kapita mengalami peningkatan?• Apakah pertumbuhan dalah penerimaan di Gorontalo lebih tinggi atau lebih rendah dari pertumbuhan

penerimaan di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia? Mengapa hal tersebut terjadi?• Rekomendasi-rekomendasi apa yang mungkin berguna bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan

penerimaan?



Contoh 7: Komposisi penerimaan

Tabel 2. Komposisi penerimaan fiskal di Gorontalo dan gabungan kabupaten/kota, 2002-20062002 2003 2004 2005 2006*

Province Rp mlyr % Rp mlyr % Rp mlyr % Rp mlyr % Rp mlyr %

DAU 157.05 81 210.55 79 231.71 82 211.01 78 340.80 89

Pendapatan Asli Daerah 31.08 16 41.94 16 41.59 15 46.11 17 40.70 11

Bagi Hasil Pajak 6.04 3 7.23 3 7.58 3 12.99 5 3.57 1

DAK 0.00 0 5.61 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Bagi Hasil Penerimaan SDA 0.46 0 0.32 0 0.72 0 0.08 0 0.00 0

Penerimaan Lain-lain 0.00 0 0.25 0 0.00 0 0.04 0 0.00 0

Total 194.63 100 265.90 100 281.60 100 270.24 100 385.07 100

2002 2003 2004 2005 2006*

Districts/Cities Rp mlyr % Rp mlyr % Rp mlyr % Rp mlyr % Rp mlyr %

DAU 478.46 82 558.80 78 559.96 74 569.46 72 825.53 77

DAK 13.66 2 26.94 4 48.60 6 56.74 7 103.00 10

Pendapatan Asli Daerah 31.13 5 48.70 7 49.32 6 45.91 6 52.80 5

Bagi Hasil Pajak 37.53 6 29.76 4 53.55 7 57.29 7 57.92 5

Bagi Hasil Pajak Dari Bantuan Provinsi 0.00 0 10.40 1 11.88 2 12.17 2 11.01 1

Penerimaan Lain-lain 11.37 2 24.05 3 23.14 3 34.48 4 14.58 1

Bagi Hasil Penerimaan SDA 3.57 1 1.85 0 3.26 0 3.59 0 3.19 0

Dana Penyesuaian 4.26 1 20.31 3 12.08 2 10.90 1 0.00 0

Total 579.98 100 720.80 100 761.80 100 790.53 100 1,068.04 100

Tabel 2 menunjukkan penerimaan di Gorontalo per tahun dan berdasarkan komposisinya, dan dipisahkan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kotanya. Tabel tersebut menunjukkan beberapa kecenderungan yang tampak:

(i) Antara tahun 2002 dan 2006, penerimaan tingkat provinsi dan penerimaan tingkat kabupaten / kota meningkat hampir dua kali lipat.

(ii) Sebagian besar dari penerimaan tersebut baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten / kota berasal dari DAU.

(iii)Di tingkat kabupaten / kota, DAK telah meningkat hampir sebesar 600 persen dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.

(iv)Sebagian yang sangat kecil dari penerimaan tersebut berasal dari PAD, yang berarti provinsi tersebut sangat bergantung pada aliran dana dari Pemerintah Pusat.




• Mengapa kecenderungan-kecenderungan tersebut terjadi?• Bagaimana pertumbuhan penerimaan di Gorontalo apabila dibandingkan dengan pemerintah provinsi /

kabupaten / kota lainnya di Indonesia?• Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peningkatan pada DAK dan DAU?• Apakah faktor-faktor tersebut berbeda di Gorontalo apabila dibandingkan dengan pemerintah daerah

lainnya di Indonesia?

Contoh 8: Komposisi Penerimaan berdasarkan Kabupaten/Kota

Gambar 8. Komposisi penerimaan fiskal di kabupaten dan kota di Gorontalo, 2005

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Gorontalo Bone Bolango Boalemo Pohuwato Kota Gorontalo

Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil PajakDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam DAUDAK Dana Bagi Hasil Pajak & bantuan dari provinsiDana Penyesuaian Pendapatan lainnya

Rp’0

00

Grafik tersebut membandingkan komposisi penerimaan di pemerintah kabupaten / kota di Gorontalo. Grafik tersebut mengindikasikan beberapa kecenderungan:

(i) Semua pemerintah kabupaten / kota di Gorontalo mendapatkan sebagian besar penerimaannya dari DAU.

(ii) Beberapa kabupaten, termasuk Bone Bolango, Baolemo dan Pohuwato, menerima aliran DAK yang signifikan dibandingkan dengan dua kabupaten/kota lainnya.

(iii) Kota Gorontalo memiliki tingkat PAD paling tinggi.


• Mengapa tiga kabupaten menerima jumlah DAK yang lebih besar dibandingkan dengan Kota Gorontalo atau kabupaten Gorontalo?

• Mengapa Kota Gorontalo memiliki tingkat PAD yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Gorontalo?



Contoh 9: Perbandingan dengan pemerintah daerah lainnya Gambar 9 membandingkan penerimaan daerah gabungan per kapita di Gorontalo dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Provinsi-provinsi lainnya yang dipilih adalah semua provinsi yang dibentuk pada tahun 1999, sebagai bagian dari reformasi desentralisasi di Indonesia. Grafik tersebut menunjukkan bahwa kapasitas keuangan Gorontalo merupakan salah satu dari yang paling lemah, di antara provinsi-provinsi yang baru dibentuk.

Gambar 9. Perbandingan sumberdaya penerimaan fiskal pemerintah daerah di Gorontalo dengan daerah-daerah lainnya, 2005

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Banten

Gorontalo

Kep. Bangka Belitung

Maluku Utara

Kep. Riau

Sulawesi Barat

Papua Barat-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Transfer per kapita (kiri)

Pendapatan lain per kapita (kiri)

PAD per kapita (kiri)Jml pendapatan daerah (kanan)

Pend

apat

an p

er k

apita

dae

rah

(Rp

‘000

)

Jml t

otal

pen

dapa

tan

(Rp

. bn)


• Mengapa penerimaan per kapita Gorontalo lebih rendah dari provinsi-provinsi yang baru dibentuk lain-nya?

5.3.4 Analisis penerimaan terperinci Tujuan bagian ini adalah untuk menganalisa secara lebih terperinci setiap sumber penerimaan dan bagaimana setiap jenis penerimaan tersebut berdampak pada tingkat penerimaan secara keseluruhan di provinsi ini. Regional governments derive revenue from three main sources:



a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Penerimaan ini dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan mungkin mencakup pajak daerah, retribusi dan peng-hasilan investasi.

b. Dana PerimbanganDana ini digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah:(i) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana hibah berdasarkan diskresi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat

kepada semua pemerintah daerah untuk mencapai kesetaraan keuangan. DAU dialokasikan dengan menggunakan suatu rumus yang berlaku secara nasional berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas daerah, produk domestic regional bruto (PDRB) per kapita, indeks pembangunan manusia, anggaran dan belanja gaji PNS, tingkat pendapatan asli daerah (PAD) dan bagi hasil.

(ii) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah hibah tunai yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan khusus daerah.

(iii) Bagi Hasil (dari pajak dan sumberdaya alam) adalah penerimaan yang berasal dari pajak (di tingkat nasional) dan sumberdaya malam yang dibagi di antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berdasarkan suatu perbandingan yang telah disepakati yang tertuang dalam perundang-undangan.

c. Penerimaan LainnyaPenerimaan ini terdiri dari antara lain penerimaan hibah, dana kontijensi, dana otonomi khusus (misalnya di Aceh dan Papua), dan dana bagi hasil/bantuan keuangan lainnya dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota lainnya.

Bagian ini juga akan mengkaji isu-isu berikut ini untuk setiap jenis penerimaan:• Kecenderungan seiring waktu: apakah pendapaan total telah meningkat atau menurun seiring wak-

tu? Mengapa hal tersebut terjadi? Bagaimana kecenderungan tersebut apabila dibandingkan dengan probinsi-provinsi lainnya di Indonesia atau angka rata-rata Indonesia? Untuk membandingkannya den-gan provinsi-proviinsi lainnya, analisis ini harus menggunakan angka-angka per kapita.

• Tingkat pemerintah: tingkat pemerintahan yang mana yang menerima penerimaan daerah? Pemerin-tah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota? Apakah hal tersebut telah mengalami perubahan seiring waktu?

• Distribusi ke seluruh kabupaten/kota: kota atau kabupaten mana yang menerima tingkat penerimaan yang paling tinggi? Yang mana yang menerima penerimaan yang paling rendah? Mengapa terdapat per-bedaan tersebut? Untuk membandingkan antara kabupaten/kota, analisis tersebut harus menggunakan angka-angka per kapita.

• Rencana vs realisasi penerimaan: apakah pemerintah daerah merealisasikan penerimaan yang telah direncanakannya?

• Komposisi penerimaan: untuk setiap jenis penerimaan, faktor-faktor utama apa yang menyebabkan pen-ingkatan atau penurunan penerimaan tersebut? Bagaimana kecenderungan tersebut apabila dibanding-kan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia?



Contoh 10: Kecenderungan penerimaan seiring waktu

Gambar 10. Kecenderungan DAU per kapita di Gorontalo, 2006

367

626

888

232258239184

561633 624

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2002 2003 2004 2005 2006

Provinsi Kabupaten/Kota

DAU

per

kap

ita (R

p ‘0

00)

Gambar di atas merupakan suatu cara sederhana untuk menunjukkan pertumbuhan DAU di Gorontalo antara tahun 2002 dan 2006. Grafik tersebut menunjukkan bahwa meskipun DAU mengalami pertumbuhan yang tidak besar antara tahun 2002 dan 2005, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2006.


• Faktor-faktor apa yang menyebabkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2006?• Bagaimana peningkatan tersebut apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indo-

nesia?

Contoh 11: Kecenderungan-kecenderungan penerimaan di seluruh kabupaten / kotaGambar 11 menunjukkan bagaimana DAU didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di Gorontalo terkait dengan kesenjangan keuangan per kapita dan anggaran gaji PNS mereka.



Gambar 11. Distribusi DAU per kapita ke pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo, terkait dengan kesenjangan keuangan dan anggaran gaji

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Gorontalo Boalemo Bone Bolango Kota Gorontalo Pohuwato

Rp ju

ta

0

0.20.4

0.6

0.8

1.01.2

1.4

1.61.8

2.0

Rp ju

ta

DAU 2005 per kapita DAU 2006 per kapita

Gaji per kapita

Gambar ini menunjukkan bahwa alokasi DAU tampaknya memiliki korelasi dengan besarnya anggaran gaji pegawai suatu kabupaten/kota. Akan tetapi, dalam beberapa kasus (misalnya, Kabupaten Pohuwato) komponen kesenjangan keuangan menggantikan rendahnya anggaran gaji pegawai. Kesenjangan keuangan adalah perbedaan antara kebutuhan belanja suatu kabupaten/kota dan kemampuan keuangan kabupaten/kota tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:

• Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya kesenjangan keuangan?Misalnya, di Gorontalo, kesenjangan keuangan di Kabupten Pohuwato tinggi karena pemerintah ka-bupaten/kota memberikan layanan untuk wilayah yang luas; dan karena tingginya biaya konstruksi.

Contoh 12: Alokasi DAK berdasarkan sektorGambar 12 menunjukkan fokus sektoral pada alokasi-alokasi DAK. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2006, sebagian besar DAK dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan dan jalan.



Gambar 12. Alokasi-alokasi DAK berdasarkan sektor di Gorontalo, 2006

Pendidikan23%

Kesehatan23%

Pemerintah4%

Pertanian10%

Perikanan5%

Jalan24%

Pasokan air & sanitasi5%

Irigasi5%

Lingkungan1%


• DAK dipergunakan untuk membiayai apa (misalnya ruang kelas, fasilitas kesehatan, pelatihan, in-frastruktur jalan)?

Berikan satu atau dua contoh kegiatan DAK dari pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi.

Contoh 13: Rencana vs realisasi penerimaan

Tabel 3. Tingkat realisasi dana bagi hasil, Gorontalo, 2002-2005 2002 2003 2004 2005

Province

Bagi Hasil Pajak 132.24 111.76 109.88 249.36

Bagi Hasil Penerimaan SDA (Bukan Pajak) 33.34 23.94 82.69 n.a.

Districts/Cities

Bagi Hasil Pajak 121.94 116.03 103.98 89.61

Bagi Hasil Penerimaan SDA (Bukan Pajak) 84.75 60.96 151.06 247.78

Tabel di atas menunjukkan bahwa Gorontalo melampaui ekspektasinya dan mendapatkan dana bagi hasil yang lebih besar dari yang diharapkannya, namun secara umum tidak mencapai harapan untuk penerimaan bagi hasil non-pajak (sumberdaya alam). Namun demikian, pada tahun 2004 dan 2005, pemerintah kabupaten/kota mendapatkan dana bagi hasil non-pajak yang secara signifikan lebih besar dari yang direncanakan.


• Mengapa beberapa estimasi rencana penerimaan terlalu kecil dan yang lainnya terlalu besar?



Contoh 14: Komposisi penerimaan asli daerah

Tabel 4. Komposisi pendappatan asli daerah, Gorontalo, 2002-20062002 2003 2004 2005 2006*

Province Rp mlyr % Rp

mlyr % Rp mlyr % Rp

mlyr % Rp mlyr %

Pajak 23.84 77 29.29 70 33.45 80 37.41 81 37.48 92Retribusi 1.04 3 5.46 13 1.50 4 2.80 6 0.00 0Laba Perusahaan Milik Daerah 0.00 0 0.18 0 0.28 1 0.29 1 1.00 2

Penerimaan Asli Daerah Lainnya 6.20 20 7.01 17 6.37 15 5.61 12 2.22 5

Total Penerimaan Asli Daerah 31.08 100 41.94 100 41.59 100 46.11 100 40.70 100

2002 2003 2004 2005 2006*

Districts/Cities Rp mlyr % Rp

mlyr % Rp mlyr % Rp

mlyr % Rp mlyr %

Pajak 4.82 15 6.36 13 7.88 16 7.31 16 7.34 15Retribusi 15.24 49 17.67 36 29.75 60 26.44 58 26.86 55Laba Perusahaan Milik Daerah 0.35 1 1.14 2 2.12 4 3.48 8 3.02 6

Penerimaan Asli Daerah Lainnya 10.71 34 23.53 48 9.57 19 8.67 19 11.23 23

Total Penerimaan Asli Daerah 31.13 100 48.70 100 49.32 100 45.91 100 48.45 100

Tabel di atas, yang memperlihatkan komposisi pendapatan asli daerah, menunjukkan beberapa kecenderungan:

1) Antara tahun 2002 dan 2006, pendapatan asli daerah sedikit meningkat, namun masih merupakan persentase yang sangat kecil dari penerimaan daerah secara keseluruhan.

2) Pemerintah provinsi mendapatkan jumlah pendapatan asli daerah yang sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

3) Di tingkat provinsi, sebagian besar pendapatan asli daerah berasal dari pajak. Sebaliknya, di tingkat kabupaten/kota, separuh dari pendapatan asli daerah berasal dari retribusi.


• Apa yang menyebabkan adanya sedikit peningkatan pada PAD? Bagaimana pertumbuhan PAD di provinsi ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia?

• Mengapa sebagian besar pajak yang dipungut oleh provinsi, bukan pemerintah kabupaten/kota? Apa dasar hukum untuk pemungutan pajak tersebut? Dapatkan pemungutan pajak ditingkatkan dengan menjadi lebih efisien atau efektif?

• Pajak/retribusi apa yang paling umum ditemukan di provinisi ini?• Jenis layanan apa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten / kota di mana mereka memungut

pendapatan? Bagaimana pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pendapatan asli dae-rahnya?



Contoh 15: Perbandingan PAD di seluruh kabupaten dan kota

Gambar 13. Pendapatan asli daerah per kapita, perbandingan antara kabupaten/kota, Gorontalo, 2005

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Bone Bolango Gorontalo Boalemo Pohuwato Provinsi Kota Gorontalo

Pendapatan Asli Daerah per kapita

Rp ‘0

00

Grafik tersebut di atas menunjukkan tingkat pendapatan asli daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah di Gorontalo dan menunjukkan bahwa Kota Gorontalo memiliki tingkat PAD yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan pemerintah kabupaten lainnya dan pemerintah provinsi.


• Mengapa PAD tertinggi ada di Kota Gorontalo?

Suatu penjelasan harus diberikan, seperti: Mungkin hal tersebut terjadi karena Kota Gorontalo adalah sebuah kota yang memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dan kegiatan ekonomi yang lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di daerah pedesaan, atas pihak mana pemerintah dapat mengenakan retribusi untuk berbagai layanan, seperti layanan kesehatan, pendahtaran kendaraan bermotor, sewa kios di pasar, dll.



Contoh 16: Perbandingan pajak dan retribusi di antara kabupaten/kota

Tabel 5. Pajak dan retribusi, tingkat kabupaten/kota, Gorontalo, 2005Kota Gorontalo Boalemo Pajak Rp juta % Pajak Rp juta %Pajak Penerangan Jalan 2,526.77 69.31 Pajak Penerangan Jalan 291.30 50.62

Pajak Hotel dan Restauran 500.67 13.73 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gailan Golongan C

175.33 30.47

Pajak Reklame 341.17 9.36 Pajak Reklame 51.60 8.97Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gailan Golongan C

216.23 5.93 Pajak Hotel dan Restauran 37.99 6.60

Total Pajak 3,645.79 Total Pajak 575.43 Retribusi Rp juta % Retribusi Rp juta %Pelayangan Kesehatan 12,085.41 73.17 Pelayanan Administrasi 257.93 29.9Izin Mendirikan Bangunan 1,154.23 6.99 Pemakaian Kekayaan Daerah 257.07 29.8Pemakaian Kekayaan Daerah 572.24 3.46 Pelayanan Kesehatan 149.59 17.3Jasa Pemberi Pekerjaan 401.77 2.43 Pelayanan Pasar 102.61 11.9Pelayanan Pasar 354.03 2.14 Izin Mendirikan Bangunan 95.76 11.1Total Retribusi 16,516.43 Total Retribusi 1,670.73

Tabel 5 memberikan contoh berbagai komponen pajak dan retribusi di Kota Gorontalo dan Kabupaten Baolemo. Tabel tersebut menunjukkan beberapa kesimpulan:

(i) Pajak dan retribusi di Kota Gorontalo dan Kabupaten Baolemo sesuai dengan pajak dan retribusi yang tercantum dalam UU No. 34/2000.

(ii) Pajak hiburan dan retribusi parker umumnya merupakan bagian dari pajak dan retribusi yang tertinggi, khususnya di wilayah perkotaan. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi di Kota Gorontalo.


• Mengapa pajak hiburan dan retribusi parkir bukan bentuk pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota?

Salah satu penjelasan yang mungkin diberikan: pajak dan retribusi tersebut kurang layak mengingat kegiatan usaha dan pariwisata masih relatif tertinggal di Gorontalo dan jumlah mobil masih terbatas. Hanya setelah perekonomian tumbuh peluang akan meningkat untuk Kota Gorontalo untuk memobilisasi penadapatn asli daerah yang lebih signifikan.



Contoh 17: Pendapatan yang direncanakan vs yang direalisasikan

Tabel 6. Perbandingan pendapatan asli daerah, perbandingan di tingkat provinsi dan gabungan kabupaten/kota, Gorontalo, 2002-2005Provinsi 2002 2003 2004 2005Pajak 116.30 86.42 96.79 99.40

Retribusi 115.46 69.45 87.35 103.58

Laba perusahaan milik daerah 0.00 131.99 85.21 98.53Penerimaan asli daerah lainnya 89.19 148.05 67.47 128.53Total penerimaan asli daerah 109.63 89.95 90.35 102.47

Kabupaten/Kota 2002 2003 2004 2005Tax 105.14 100.55 105.58 105.00Retribusi 99.16 92.80 95.38 102.78Laba perusahaan milik daerah 56.38 165.53 58.25 35.19Penerimaan asli daerah lainnya 102.33 126.21 73.99 58.63Total penerimaan asli daerah 100.25 108.95 89.30 81.97

Tabel 6 menunjukkan apakah pendapatan asli daerah yang direncanakan sama dengan jumlah pendapatan yang direalisasikan oleh pemerintah daerah. Tabel tersebut menunjukkan dua kecenderungan:

(i) Tidak ada pola yang jelas dalam realisasi PAD selama periode antara tahun 2002 dan 2005. Kelebihan realisasi dalam satu tahun sering diikuti oleh kekurangan realisasi pada tahun berikutnya. Misalnya, laba dari badan usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah “lainnya” pada tahun 2003 dan 2004, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota turun secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

(ii) Akan tetapi, pemungutan pajak pada umumnya dilaksanakan sesuai rencana. Kecuali pemungutan pajak provinsi pada tahun 2003, pemungutan pajak oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak sesuai dengan jumlah yang direncanakan sebesar kurang dari 10 persen. Kabupaten mencatat tingkat realisasi yang lebih baik dibandingkan provinsi untuk retribusi.


• Metode apa yang digunakan untuk membuat estimasi PAD? Dapatkah metodologi tersebut diting-katkan untuk memastikan perencanaan yang lebih akurat?

5.3.5 Analisis PembiayaanBagian ini bertujuan untuk memahami tingkat surplus/defisit yang dimiliki oleh pemerintah daerah; dan bagaimana pemerintah provinsi/kabupaten/kota membiayai deficit tersebut atau mengalokasikan surplus tersebut; serta bagaimana akun-akun tersebut dicatat dalam APBD.

Contoh 18: Kinerja keuangan provinsi Gambar 14 menunjukkan apakah pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Gorontalo mencatat defisit atau surplus, dan kita dapat lihat bahwa pemerintah tersebut secara konsisten mencatat surplus antara tahun 2002 dan 2005.



Gambar 14. Surplus dan defisit, perbandingan di antara pemerintah-pemerintah daerah Gorontalo, 2002 to 2005

-10

-5

0

5

10

15

2002 2003 2004 2005

Provinsi Kota Gorontalo

Bone Bolango

Kab. Gorontalo

PohuwatoBoalemo

Pers

enta

se to

tal p

enge

luar

an


• Apa yang pada umumnya dilakukan oleh Kabupaten/Kota terkait dengan surplus? Misalnya, apak-ah mereka menginvestasikan surplus tersebut atau mengakumulasikannya dalam dana cadangan?

Contoh 19: pelaporan dana luncuran Tabel 7 menunjukkan data yang dilaporkan dalam bagian pembiayaan dari APBD sebagaimana ditetapkan dalam Kepmendagri No. 29/2002.

Tabel 7. Dana luncuran, perbandingan di antara pemerintah daerah, Gorontalo, 2006

Province Kota Gorontalo Bone Bolango Kab.

Gorontalo Pohuwato

Dana luncuran ke 2006 10.16 12.25 0.49 4.30 14.17

Anggaran dana luncuran di 2006 6.49 12.25 - 4.30 14.17

Selisih 3.67 - 0.49 - -

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum, laporan pembiayaan didokumentasikan dengan cara yang buruk dan dana luncuran dilaporkan dengan cara yang tidak konsisten. Misalnya, dana luncuran dilaporkan dalam satu tahun anggaran sering tidak konsisten dengan dana luncuran yang dianggarkan pada tahun berikutnya. Pelaporan yang buruk tersebut bukan hanya menciptakan kesalahan dalam rencana anggaran untuk tahun berikutnya, namun juga meningkatkan risiko kesalahan anggaran.



5.4 BAB BELANJA

5.4.1 TujuanTujuan bab ini adalah untuk memahami bagaimana pemerintah daerah membelanjakan anggaran mereka, bagaimana kecederungan belanja sepanjang waktu, seberapa banyak uang yang dibelanjakan oleh setiap tingkatan pemerintah (nasional, provinsi, kabupaten/kota) di provinsi, serta bagaimana uang tersebut dibelanjakan di semua klasifikasi dan sektor ekonomi. Angka-angka yang dibutuhkan digabungkan dari semua kabupaten/kota yang bersangkutan, serta angka-angka provinsi.

Dokumen-dokumen dasar yang diperlukan untuk melaksanakan analisis ini terutama adalah dokumen-dokumen anggaran (APBD) yang diperoleh dari Bappeda.

5.4.2 Jenis analisis yang diperlukan Topik-topik berikut ini biasanya dibahas dalam bagian ini:

1. Gambaran belanja secara keseluruhan 2. Analisis belanja sektoral 3. Analisis belanja berdasarkan klasifikasi Ekonomi 4. Analisis variasi belanja daerah 5. Analisis belanja pemerintah pusat

1. Gambaran belanja secara keseluruhanBagian in bertujuan untuk mengilustrasikan kecenderungan-kecenderungan pada belanja daerah total dalam kurun waktu tertentu dan bagaimana belanja daerah per kapita berbeda di antara seluruh kabupaten / kota, serta membandingkannya dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Pemahaman tentang tingkat pemerintahan yang mana yang membelanjakan sebagian besar uang (pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten / kota) juga penting.

Contoh 20: kecenderungan-kecederungan sepnjang waktu dan di antara tingkatan pemerintahan.Gambar 15 menunjukkan pertumbuhan belanja di Gorontalo dan kepada tingkatan pemerintahan yang mana dana tersebut dialokasikan.

Gambar 15. Total belanja, tingkat provinsi dan gabungan kabupaten Gorontalo, 2002 s.d. 2006

Kabupaten/Kota (kiri) Provinsi (kiri)Dekonsentrasi (kiri) Total Nasional (kanan)

Bela

nja

nasi

onal

(Rp

mily

ar)

Bela

nja

daer

ah (R

p m

ilyar

)

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2002 2003 2004 2005 2006*0

100

200

300

400

500

600

700



Gambar ini menunjukkan dua kecenderungan:(i) Sejak 2002, belanja di Gorontalo telah meningkat secara signifikan. Belanja daerah Gorontalo, yang

mencakup belanja tingkat provinsi dan kabupaten, telah meningkat sebesar lebih dari 100 persen sejak tahun 2002.

(ii) Peningkatan tersebut menjadi lebih signifikan apabila belanja dekonsentrasi Pemerintah Pusat digabungkan dengan belanja daerah gabungan. Dalam periode antara tahun 2002 dan 2006, belanja dekonsentrasi meningkat hampir sepuluh kali lipat dan kontribusinya kepada belanja daerah gabungan Gorontalo meningkat dari 24 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 60 persen pada tahun 2006.


• Apa yang menyebabkan pertumbuhan pada belanja dekonsentrasi? Mengapa bentuk belanja ini lebih disukai dibandingkan dengan bentuk-bentuk pengalihan dana antar pemerintah lainnya?

• Apakah pertumbuhan dan dominasi belanja dekonsentrasi di Gorontalo sesuai dengan kecenderungan di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia?

Contoh 21: perbandingan per kapita tingkat provinsi Gambar 16 menunjukkan belanja per kapita di Gorontalo dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Gambar ini menunjukkan bahwa belanja di Gorontalo berada di bawah tingkat rata-rata nasional, namun sama dengan provinsi-provinsi lainnya di Sulawesi.

Gambar 16. Jumlah total belanja gabungan per kapita berdasarkan provinsi, 2005

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

5

Ja

wa

Bara

t

Jaw

a Te

ngah

Bant

en

Jaw

a Ti

mur

Lam

pung

NTB

Sum

ater

a Ba

rat

DI Y

ogya

kart

aSu

mat

era

Sela

tan

Kalim

anta

n Ba

rat

NTT

Sula

wes

i Sel

atan

Sum

ater

a Ba

rat

Beng

kulu

Kalim

anta

n Se

lata

nSu

law

esi T

engg

ara

Sula

wes

i Ten

ggar

aG

oron

talo

Bali

Bang

ka B

elitu

ngJa

mbi

DKI

Jaka

rta

Mal

uku

Uta

raM

aluk

uSu

law

esi T

enga

hN

AD

(Ace

h)Ri

auKa

liman

tan

Teng

ahPa

pua

Kalim

anta

n tim

ur

Total Belanja per kapita Rata-rata nasional

Tota

l bel

anja

dae

rah

per k

apita

(Rp

juta

)



Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:• Faktor-faktor apa yang menyebabkan beberapa provinsi tertentu memiliki belanja per kapita yang

lebih tinggi dan provinsi-provinsi lainnya memiliki belanja per kapita yang lebih rendah, dibanding-kan dengan Gorontalo?

2. Analisis belanja sektoral Bagian ini meninjau belanja daerah gabungan yang dikategorikan berdasarkan klasifikasi sektoral. Bagian ini akan menjelaskan format anggaran yang berlaku, perubahan-perubahan dalam format anggaran dan bagaimana belanja diklasifikasikan selama rentang waktu 5 sampai dengan 6 tahun. Secara keseluruhan, bagian ini harus menganalisis jenis-jenis belanja yang mendominasi belanja daerah dalam kurun waktu tertentu di tingkat provinsi dan kabupaten. Fokus dari analisis ini biasanya ditujukan pada empat sektor utama:

1. Aparat pemerintah2. pendidikan3. kesehatan4. infrastruktur

Nilai harga kontan lebih baik digunakan untuk analisis kecenderungan sepanjang waktu.

Gambar 17. Belanja sektoral gabungan, Gorontalo, 2002-2006

82%

24% 29% 32% 36%37%

6%4% 5% 5%

5%

5%6%

7%

6%

27%

28%27% 26%

21%

18%

16%19% 17%

22%

20%

17%10% 8%

8%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2002 2003 2004 2005 2006*

lainnyaInfrastrukturPendidikan

KesehatanPertanianAdmin & aparat pemerintah

Bela

nja

daer

ah (R

p m

ilyar

)



Gambar17 menunjukkan belanja sektoral gabungan (provinsi, kabupaten dan kota) menurut sektor. Gam-bar ini menunjukkan beberapa kecenderungan:

(i) Proporsi yang dibelanjakan untuk administrasi dan aparat pemerintah meningkat secara sigfnifikan dari 24 persen pada tahun 2002 menjadi 37 persen pada tahun 2006.

(ii) Proporsi belanja total yang dikeluarkan untuk pendidikan menurun sejak tahun 2002.(iii) Proporsi belanja total yang dikeluarkan untuk infrastruktur meningkat, sementara proporsi yang

dikeluarkan untuk kesehatan masih relatif sama.


• Faktor-faktor apa yang mengakibatkan peningkatan dan penurunan belanja di setiap sektor? Mis-alnya, mengapa pemerintah Gorontalo mebelanjakan jumlah yang jauh lebih besar untuk admin-istrasi dan aparat pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2002?

• Mengapa proporsi belanja untuk pendidikan menurun?• Bagaimana komposisi nelanja sektoral Gorontalo dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya

di Indonesia? Misalnya, apakah provinsi lainnya juga membelanjakan lebih dari sepertiga dari be-lanja mereka untuk administrasi dan aparat?

• Bagaimana gabungan belanja sektoral dapat ditingkatkan?

3. Analisis Klasifikasi Ekonomi Bagian ini memeriksa belanja daerah gabungan yang dikategorikan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Bagian ini akan menjelaskan format anggaran yang ada, perubahan pada format anggaran dan bagaimana belanja diklasifikasikan dalam rentang waktu 5 sampai dengan 6 tahun. Bagian ini juga harus menjelaskan cara-cara untuk mengatasi berbagai macam format anggaran dan apa yang harus dikompromikan untuk memungkinkan dilakukannya perbandingan rangkaian waktu. Secara keseluruhan, bagian ini harus menganalisis jenis belanja yang mendominasi belanja daerah sepanajang waktu di tingkat provinsi dan kabupaten. Untuk analisis kecenderungan, lebih baik pergunakan nilai-nilai harga kontan.



Contoh 22: perincian belanja gabungan Tabel 8 menunjukkan gabungan belanja menurut klasifikasi ekonomi.

Tabel 8. Belanja gabungan tingkat provinsi dan kabupaten berdasarkan klasifikasi ekonomi, Gorontalo, 2002-2006

2002 2003 2004 2005 2006*

Provinsi Rp mlyr % Rp

mlyr % Rp mlyr % Rp

mlyr % Rp mlyr %

Pegawai 15 8 51 20 81 30 66 26 91 23

Barang dan jasa 14 7 36 14 43 16 51 20 130 33

Perjalanan dinas 4 2 17 7 22 8 27 11 0 0

Perawatan 2 1 4 2 6 2 8 3 0 0

Modal 121 64 111 44 74 28 70 28 115 29

Lain-lain 34 18 32 13 41 15 31 12 55 14

Total 190 100 251 100 267 100 252 100 391 100

2002 2003 2004 2005 2006*

Districts/Cities Rp mlyr % Rp

mlyr % Rp mlyr % Rp

mlyr % Rp mlyr %

Pegawai 282 51 356 49 409 54 405 52 510 46

Barang dan jasa 19 3 78 11 81 11 135 17 186 17

Perjalanan dinas 6 1 15 2 18 2 18 2 12 1

Perawatan 4 1 22 3 30 4 12 1 6 1

Modal 206 37 230 32 197 26 175 22 314 28

Lain-lain 36 7 22 3 25 3 40 5 88 8

Total 553 100 722 100 760 100 784 100 100

Tabel tersebut menunjukkan beberapa kecenderungan yang tampak:(i) Di tingkat provinsi, kurang lebih sepertiga dari belanja total digunakan untuk barang dan jasa, dan

29 persen lainnya digunakan untuk belanja modal. Belanja pegawai menghabiskan 23 persen dari total belanja provinsi. Jumlah yang dihabiskan untuk belanja modal sangat bervariasi dari tahun ke tahun, dari hampir dua pertiga pada tahun 2002, sampai di bawah sepertiga pada tahun 2006, sementara belanja pegawai naik tiga kali lipat sepanjang jangka waktu yang sama.

(ii) Di tingkat kabupaten / kota, hampir separuh dari belanja total dihabiskan untuk pegawai, dua kali lipat dari jumlah yang dihabiskan oleh pemerintah prvinsi. Pemerintah kabupaten / kota menghabiskan proporsi yang sama untuk pekerjaan modal, namun hanya 17 persen dari total belanja untuk barang dan jasa: separuh dari jumlah proporsional yang dihabiskan di tingkat Provinsi.




• Mengapa belanja pegawai serta barang dan jasa meningkat dengan sangat signifikan di tingkat provinsi? Apakah kecenderungan ini terjadi karena adanya peningkatan dalam jumlah PNS, gaji, atau biaya terkait lainnya?

• Mengapa proporsi yang begitu besar dari belanja kabupaten / kota dihabiskan untuk belanja pega-wai? Bagaimana jumlah tersebut dibandingkan dengan keadaan di provinsi-provinsi lainnya di In-donesia?

• Infrastruktur apa yang telah dikembangkan dari belanja modal? Misalnya, apakah dana tersebut digunakan untuk gedung pemerntah, rumah sakit, sekolah, jalan atau jembatan?

4. Analisis variasi belanja daerah Dalam bagian ini, perbandingan antar kabupaten dianalisis. Perbandingan tingkat kabupaten memberikan informasi yang berguna tentang tingkat belanja secara keseluruhan dan gabungan belanja. Sebagai contoh, hal ini mungkin mencakup tingkat belanja per kapita, tingkat belanja modal, dan tingkat belanja sektoral atau klasifikasi ekonomi. Beberapa pertanyaan kunci untuk penyelidikan lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

• Kabupaten mana yang memiliki tingkat belanja per kapita paling tinggi? • Kabupaten mana yang memiliki tingkat belanja pendidikan/kesehatan/ infrastruktur/pegawai per

kapita paling tinggi?

Apabila mungkin, gunakan grafik untuk mengilustrasikan apabila terdapat perbedaan, seperti Gambar 18 di bawah ini.

Contoh 23: perbandingan belanja tingkat kabupaten Gambar 18 membandingkan belanja per kapita dari beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. Gambar ini menunjukkan bahwa belanja per kapita di Kabupaten Maluku Tenggara Barat besarnya dua kali lipat dari belanja per kapita di Kota Ambon.



Gambar 18. Perbandingan belanja per kapita antara beberapa kabupaten/kota di Maluku tahun 2008.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Rp ‘0

00

Pengeluaran Per Kapita Pendapatan Per Kapita

Kab. M. Ten Bar

Kab. Kep. Aru

Kab. SBT Kab. SBB Kota Ambon

Kab. M. Tengah

Kab. BuruKab. M. Tenggara

Sumber: SIKD, Depkeu (2009)Catatan: Angka-angka merupakan estimasi Bank Dunia


• Mengapa kabupaten tertetu memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan den-gan kabupaten lainnya dan Kota Ambon?

Penjelasan yang mungkin diberikan: kabupaten yang baru dibentuk pada umumnya memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini mungkin karena adanya biaya-biaya yang diperlukan untuk pembentukan struktur pemerintahan (pegawai dan infrastruktur). Perbandingan dengan kabupaten yang baru dibentuk lainnya mungkin akan berguna.

5. Analisis belanja Pemerintah Pusat Dalam bagian ini, analisis atas belanja oleh pemerintah pusat di tingkat provinsi / kabupaten / kota dilakukan dengan fokus pada tiga sektor kunci, yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Belanja tersebut mencakup dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (TP). Sampai tingkat tertentu, belanja pemerintah pusat juga mengharuskan adanya beberapa pembagian biaya atau pembiayaan tambahan dari APBD, yang harus dijelaskan.

Contoh 24: perbandingan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia Gambar 19 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, Gorontalo telah menerima belanja dekonsentrasi yang relatif besar dari pemerintah pusat.



Gambar 19. Belanja dekonsentrasi pemerintah pusat per kapita berdasarkan provinsi, 2005Be

lanj

a de

kons

netr

asi p

er k

apita

(R

p ‘0

00)

-

50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Bante

n

Ja

wa Bar

at

Jawa T

engah

Jawa T

imur

Riau La

mpung

Rat

a2 N

asional

NTB

Sum

atera

Selat

an

Sum

atera

Uta

ra

Sulaw

esi Se

latan

Kalim

anta

n Barat Bali

Kalim

anta

n Selat

an

West

Sum

atera

DI Yogya

karta

Jam

bi

Bangka

Belitung

Nusa Trn

ggara T

imur

Sulaw

esi Tenggar

a

Bengkulu

Sulaw

esi Tengah

Kalim

anta

n Timur

Sulaw

esi Uta

ra

Goronta

lo

NAD

Kalim

anta

n Tengah

Malu

ku M

aluku

Maluku

Papua


• Mengapa Gorontalo menerima jumlah belanja dekonsentrasi yang begitu besar?

Contoh 25: belanja pemerintah pusat

Gambar 20. belanja pemerintah pusat untuk sektor-sektor yang didesentralisasi, provinsi dan kabupaten, 2005

0

100

200

300

400

500

600

700

Pertanian Kesehatan Admin & aparat Infrastruktur Lain-lain Pendidikan

Rp

mily

ar

Provinsi Kabupaten/Kota Belanja dekonsentrasikan



Gambar 20. menunjukkan fokus sektoral pada dana dekonsentrasi, yang menunjukkan beberapa kecenderungan:

(i) Dana dekonsentrasi jarang digunakan untuk administrasi pemerintahan dan aparat.(ii) Terpisah dari administrasi dan aparat, dana dekonsentrasi merupakan sumber dana yang dominan

untuk semua sektor lainnya, khususnya kesehatan dan pertanian.


• Bagaimana dana dekonsentrasi digunakan? Apakah dana dari pemerintah pusat telah digunakan untuk membangun infrastruktur tambahan, atau menjalankan program-program baru? Perubaan-perubahan apa yang telah terjadi sebagai akibat dari belanja pemerintah pusat?

• Bagaimana pemerintah pusat memutuskan cara untuk mengalokasikan dana dekonsentrasi?• Kapan Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan, dan bukan Dana Alokasi Khusus (DAK)?• Apakah pemerintah pusat mengidentifikasikan prakarsa-prakarsa yang sesuai untuk dana dekon-

sentrasi?

5.5 SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS5.5.1 TujuanTujuan bab ini adalah untuk menganalisis belanja dalam sektor-sektor strategis. Secara umum, tiga sektor yang paling penting dalam kaitannya dengan penyediaan layanan umum adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selanjutnya, baik pendidikan maupun infrastruktur merupakan sektor-sektor di mana bagian-bagian belanja yang signifikan terjadi. Karena setiap provinsi memiliki karakteristik yang unik, mungkin ada pula sektor-sektor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan selain ketiga sektor tersebut.

Bab ini juga mencakup pembahasan tentang indikator kinerja tingkat daerah (baik yang berupa output maupun outcome) dan mengkaitkan indikator-indkator tersebut dengan kecenderungan-kecenderungan dalam hal belanja. Perbandingan antar kabupaten dan di seluruh provinsi juga harus dianalisis untuk memahami secara lebih baik kinerja penyediaan layanan provinsi ini. Perbandingan lanjutan juga harus dilakukan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Data yang dibutuhkan biasanya digabungkan dari semua kabupaten/kota yang terkait, serta dari sumber-sumber provinsi.

Dokumen-dokumen dasar yang diperlukan untuk meakukan analisis tersebut pada umumnya adalah dokumen-dokumen anggaran dan perencanaan di tingkat dinas.

5.5.2 Jenis-jenis analisis yang diperlukan Topik-topik berikut ini biasanya dibahas dalam bagian ini:

1. Analisis belanja berdasarkan sektor-sektor strategis 2. Analisis kinerja untuk setiap sektor strategis

1. Analisis belanja berdasarkan sektor-sektor strategis Bagian ini berisi analisis terperinci atas belanja pada setiap sektor strategis yang diidentifikasi. Hal ini dicapai dengan menganalisis seberapa banyak yang dibelanjakan dalam setiap klasifikasi ekonomi dan program yang besar di setiap sektor/dinas. Contoh-contoh berikut ini menunjukkan bagaimana analisis tersebut dilakukan untuk belanja untuk pendidikan. Disarankan agar sektor-sektor lainnya, seperti kesehatan, infrastruktur, dll, mengikuti pola yang sama.



Contoh 26: kecenderungan-kecenderungan belanja sepanjang waktu

Gambar 21. Kecenderungan-kecenderungan dalam belanja pendidikan daerah, Gorontalo, 2002-05

Belanja daerah (kiri) Persentase dari jumlah totak (kanan)

Rp m

ilyar

(har

ga k

onst

an 2

005

266382 368

654

2926

2525

0

100

200

300

400

500

600

700

2002 2003 2004 2005

0

5

10

15

20

25

30

35

%

Gambar 21 menunjukkan bahwa walaupun total belanja pendidikan telah meningkat secara signifikan, proporsi dari total belanja yang dikeluaran untuk pendidikan sebenarnya menurun dari 29 persen pada tahun 2002 menjadi 25 persen pada tahun 2005.


• Jenis-jenis program apa yang menjadi fokus dari peningkatan anggaran tersebut? Misalnya, apakah peningkatan pendanaan diarahakan untuk peningkatan kualitas pengajaran, atau pen-ingkatan akses kepada pendidikan, atau peningkatan angka melek huruf?

• Bagaimana tingkat belanja pendidikan di Gorontalo apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia?

Contoh 27: perbandingan dengan provinsi-provinsi lainnya Gambar 22 menunjukkan belanja pendidikan daerah di Gorontalo (di tingkat kabupaten/kota dan provinsi) dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Secara keseluruhan, belanja pendidikan di Gorontalo lebih tinggi dari tingkat rata-rata. Hal ini berlaku baik ketika membandingkan belanja pendidikan sebagai bagian dari belanja total maupun belanja per kapita.



Gambar 22. Belanja endidikan daerah per pelajar yang bersekolah di SD dan SMP berdasarkan provinsi, 2005

Belanja pendidikan daerah per siswa yang masuk ke sekolah dasar & menengah (kiri)Persentase dari belanja pendidikan daerah

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Rp ‘0

00

Jaw

a Ba

rat

Jaw

a Te

ngah

Bant

en

Jaw

a Ti

mur

Lam

pung

NTB

Sum

ater

aUta

ra

DI Y

ogya

kart

a

Sum

ater

a Se

lata

n

Kalim

anta

n Ba

rat

NTT

Sula

wes

i Sel

atan

Sum

ater

a Ba

rat

Beng

kulu

Kalim

anta

n Se

lata

n

Sula

wes

i Ten

ggar

a

Sula

wes

i Ten

ggar

a

Gor

onta

lo

Bali

Bang

ka B

elitu

ng

Jam

bi

DKI

Jaka

rta

Mal

uku

Uta

ra

Mal

uku

Papu

a Ba

rat

NA

D (A

ceh)

Riau

Kalim

anta

n Te

ngah

Papu

a

Kalim

anta

n tim

ur

Sula

wes

i Bar

at

Sula

wes

i Uta

raKe

p. R

iau

Nat

iona

l

Pada tahun 2005, belanja daerah Gorontalo per pelajar usia sekolah yang bersekolah di SD dan SMP adalah Rp 1,3 juta per kapita, lebih tinggi Rp 311.000 dibandingkan jumlah rata-rata nasional sebesar Rp 990.000. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di Gorontalo’ membelanjakan 27 persen dari total belanja mereka untuk pendidikan, 2 poin persen lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional.

Contoh 28: ketersediaan sumberdaya untuk pendidikan Tabel 9 menunjukkan sumberdaya keuangan total yang disediakan untuk sektor pendidikan oleh berbagai tingkatan pemerintahan (pemerintah kabupaten /kota, provinsi dan pusat).

Tabel 9. Sumberdaya keuangan yang tersedia untuk pendidikan, provinsi+kabupaten/kota+dekonsentrasi, 2002-2005

2002 2003 2004 2005

Rp bn % Rp bn % Rp bn % Rp bn %

Province expenditure 6.3 2 14.1 4 11.7 3 13.9 2

District expenditure 191.2 72 257.1 67 264.9 72 252.9 39

Deconcentrated expenditure 68.9 26 110.8 29 91.0 25 387.3 59

Total regional education expenditure (2005 prices) 266.4 100 382.1 100 367.6 100 654.1 100

Nominal total regional education expenditures 218.9 326.8 334.3 654.1

Growth real total regional education expenditures 30.3 -3.9 43.8

Education expenditure (% of total regional) 28.80 26.43 25.22 24.64



Tabel ini menunjukkan adanya beberapa kecenderungan:(i) Antara tahun 2002 dan 2004, sebagian besar dari anggaran pendidikan dibelanjakan oleh

pemerintah kabupaten/kota.(ii) Kan tetapi, pada tahun 2005, belanja dekonsentrasi menjadi proprorsi yang terbesar dari belanja

pendidikan secara keseluruhan.(iii)Walaupun belanja pendidikan meningkat pada tahuna 2003 (secara riil), jumahnya sebenarnya

sedikit menurun pada tahun 2004 (3,9 persen) namun kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2005 (43,8 persen).


• Mengapa belanja dekonsentrasi meningkat begitu signifikan pada tahun 2005? Perubahan apa yang terjadi pada kebijakan pemerintah yang menyebabkan pertumbuhan tersebut?

• Mengapa belanja pendidikan riil menurun pada tahun 2004 namun meningkat pada tahun 2003 dan 2005? Faktor-faktor apa yang menyebabkan fluktuasi dalam alokasi belanja tersebut? Program-prgram baru apa yang ditambahkan pada tahun 2003 dan 2005 untuk mendapatkan peningkatan belanja?

Contoh 29: klasifikasi ejonomi

Gambar 23. Klasifikasi ekonomi dari belanja pendidikan, Gorontalo, 20051 % 11 %

2 %

86 %

Perjalanan, pemeliharaan& lainnyaModalBarang & jasa

Pegawai

Perjalanan, pemeliharaan& lainnyaModalBarang & jasa

Pegawai

7 %

25 %

31 %

37 %

Gambar 23 menunjukkan bahwa gabungan belanja di tingkat kabupaten/kota berbeda dengan gabungan belanja pendidikan di tingkat provinsi:

(i) Di tingkat kabupaten/kota, hanya 3 persen dari total belanja penddikan yang tidak dikeluarkan untuk pegawai atau modal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana dibelanjakan untuk guru atau infrastruktur (seperti sekolah). Gambar itu juga menegaskan bahwa dana yang dibelanjakan untuk pemeiharaan seklah dan ruang kelas sangat sedikit.

(ii) Sebaliknya, pemerintah provinsi membelanjakan proporsi yang signifikan dari anggaran penddikannya untuk barang dan jasa serta sebagian kecil untuk perjalanan dinas dan pemeliharaan.



Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Setelah menganalisis dokumen-dokumen APBD lebih jah, beberapa pertanyaan yang biasanya diajukan antara lain adalah sebagai berikut:

• Jenis pegawai apa yang dipekerjakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan untuk keperluan apa?• Bagaimana belanja pekerjaan modal dipergunakan, dan seberapa besar dari dana tersebut yang

digunakan untuk pemeliharaan?• Prioritas-prioritas apa yang diidentifikasikan dari sektor pendidikan di provinsi dan apakah alokasi

anggaran mencerminkan suatu fokus pada prioritas-prioritas tersebut?

2. Analisis kinerja untuk setiap sektor strategis Bagian ini berisi perbandingan antara belanja untuk sektor-sektor strategis dalam kurun waktu tertentu (5 sampai 6 tahun idealnya) dengan perubahan-perubahan pada indikator-indikator kinerja yang secara khusus diidentifkasi untuk masing-masing sektor. Ha tersebut dapat didasarkan pada input, output atau outcome. Indikator-indikator berikut ini merupakan contoh dari indikator-indikator yang digunakan dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur:

Indikator-indikator yang disarankan untuk pendidikan:• Pencapaian pendidikan berdasarkan tahun kelahiran • Akses kepada pendidikan dasar umum berdasarkan kelompok penghasilan • Kecenderungan-kecenderungan dalam angka partisipasi bersih dan kotor untuk pendidikan dasar

dan menengah • Rasio guru/murid, rasio murid/ruang kelas, jangka waktu pendidikan rata-rata

Indikator-indikator yang disarankan untuk kesehatan:• Penggunaan layanan kesehatan • Penggunaan fasilitas kesehatan umum berdasarkan kelompok penghasilan • Akses kepada layanan perawatan kesehatan berdasarkan kelompok penghasilan • Belanja kesehatan kantung sendiri bulanan per kapita • Angka kematian • Rasio dokter/penduduk

Indikator-indikator yang disarankan untuk infrastruktur:• Daerah cakupan irigasi dan akses kepada infrastruktur jalan • Akses kepada air bersih dan listrik • Kualitas sanitasi, air bersih dan sanitasi • Kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan

Setiap indikator kinerja dapat dianalisis sesuai dengan peningkatan (atau penurunan) sepanjang waktu, perbadingan antara kabupaten/kota/provinsi, dan perbandingan dengan nilai rata-rata nasional.


Bab 6Menulis Laporan PEA

Bab 6 Menulis Laporan PEA

Berdasarkan pengalaman, ada beberapa kesalahan umum yang dibuat oleh banyak penulis. Bab ini bertujuan memberikan beberapa petunjuk tentang bagaimana para penulis dapat menghindari kesalahan-kesalahan umum tersebut.

6.1 Kenali pembaca AndaDalam menulis sebuah laporan PEA, tidak hanya penting untuk diingat bahwa laporan tersebut dimaksudkan untuk dibaca oleh pembaca yang berbeda, tetapi juga bahwa pembaca inti terdiri atas para pembuat kebijakan penting di tingkat pusat maupun daerah. Para pembuat kebijakan secara khusus menerima banyak laporan, yang beberapa di antaranya mungkin sangat tebal dan berisi penjelasan-penjelasan yang panjang. Penting untuk diingat bahwa pembaca a) mungkin tidak mempunyai waktu untuk membaca karena keterbatasan waktu; b) mungkin mempunyai banyak tugas lain yang harus diselesaikan; dan c) mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang dalam tentang topik dari laporan tersebut ataupun tentang jargon teknis. Kami mengamati bahwa banyak laporan yang tidak terbaca karena terlampau tebal, berisi penjelasan-penjelasan yang terlampau rumit, atau materinya disajikan dalam format yang tidak menarik. Sebuah laporan PEA harus menghindari kekurangan-kekurangan tersebut.

6.2 Kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan laporanSebagaimana disebutkan di atas, laporan PEA harus menghindari kekurangan-kekurangan umum dalam laporan-laporan pemerintah. Untuk itu, di bawah ini terdapat beberapa cara untuk menghindari kesalahan-kesalaham umum tersebut:

Buatlah secara singkat! Laporan PEA harus singkat dan langsung kepada pokok permasalahan. Hindari pengulangan dan bahasa yang rumit serta bertele-tele. Gunakan istilah-istilah yang tepat dan tidak bermakna ganda.

Membuat daftar istilah: Hal ini perlu guna membantu mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis untuk memahami berbagai akronim dan singkatan yang dijumpai dalam teks tersebut.

Hindari jargon dan kalimat-kalimat yang panjang: Gunakan kalimat-kalimat yang sederhana, spesifik, dan tepat. Secara khusus hindari kalimat-kalimat yang panjang. Apabila kalimat lebih panjang dari tiga baris, maka kalimat tersebut terlampau panjang. Gunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang tidak berlatar belakang ekonomi atau keuangan.

Hanya materi yang relevan yang dimasukkan: Analisis harus obyektif, relevan dan spesifik.

Hubungan antar alinea: Alinea harus disusun secara logis, dan pertahankan suatu aliran yang jelas



Kemukakan satu ide dalam satu alinea: Kalimat-kalimat dalam setiap alinea juga harus ditata secara logis dan saling berhubungan secara jelas. Suatu gagasan utama untuk setiap alinea akan membantu menuntun penggunaan kata-kata yang efektif dan mempertahankan suatu aliran yang jelas di antara kalimat-kalimat.

Gunakan grafik dan tabel-tabel: Sebuah gambar mengandung ribuan kata. Apabila mungkin, jelaskan analisis Anda dengan grafik atau tabel.

Referensi harus jelas: Apabila materi-materi dari sumber-sumber lain digunakan berikan referensi secara jelas. Selain data-data dari departemen-departemen pemerintah, termasuk akademisi lain, laporan-laporan dll. Jangan menjiplak.

Sebuah daftar periksa akhir: Apabila PEA telah selesai, setiap bagian harus dibaca kembali dan pertanyaan-pertanyaan berikut harus ditanyakan:

- Apakah semua temuan yang penting sudah tercakup?- Apakah isinya disajikan secara logis berdasarkan temuan tim? Apakah terdapat temuan-temuan yang

berlawanan yang perlu dijelaskan secara khusus? - Apakah terdapat penjelasan-penjelasan yang tumpang tindih yang perlu dirapikan?- Apakah terdapat berbagai substansi yang belum diartikulasikan secara jelas?

6.3 Format yang konsisten, struktur yang jelasSalah satu kesalahan yang paling sederhana yang dilakukan para peneliti adalah menggunakan format laporan yang tidak konsisten. Garis besar PEA minimum yang terdapat dalam Bagian 1.4 dan Lampiran 1 mengacu pada isi dari bagian utama laporan. Akan tetapi, bagian ini, mengacu pada cara membuat format laporan tersebut. Misalnya, apakah judul-judulnya konsisten? Apakah grafik-grafik dan tabel-tabel dibuat dalam bentuk yang mudah dibaca? Apakah terdapat halaman untuk daftar isi? Apakah terdapat daftar tabel dan grafik? Apakah terdapat daftar referensi? Di bawah ini terdapat beberapa petunjuk sederhana tentang pembuatan format laporan Anda.

• Setiap bab memerlukan sebuah judul yang menggunakan jenis dan ukuran huruf yang sama. • Untuk membantu pembaca, bagilah setiap bab ke dalam bagian-bagian dan subbagian sebagaimana

diperlukan. Setiap bagian dan subbagian harus menggunakan judul dengan jenis huruf yang konsisten. Susunannya harus dibuat dengan jelas, misalnya dengan menggunakan huruf besar, huruf miring, garis bawah atau atau huruf tebal untuk bagian dan subbagian. Susunan ini harus dibuat kembali dalam daftar isi.

• Tabel-tabel, grafik-grafik dan gambar-gambar harus disebutkan satu per satu secara jelas dan konsisten. Setiap tabel, grafik dan gambar juga harus memiliki sebuah judul yang diketik dalam sebuah jenis huruf yang berbeda dengan bagian utama teks.

• Tabel-tabel, grafik-grafik dan gambar-gambar harus mengutip sumber data yang relevan.• Karena setiap bab memusatkan perhatian pada bidang tema yang spesifik, berbagai rekomendasi laporan

sebaiknya ditulis per bab sebagai bagian akhir dari setiap bab.

ChecklistDi bawah ini adalah checklist yang harus dimasukkan dalam semua laporan PEA: 1. Sampul 2. Halaman judul

Termasuk judul laporan; nama-nama anggota tim peneliti; organisasi-organisasi yang yang terkait dengan laporan tersebut; status rancangan (misalnya draf pertama, draf kedua, draf final), dan tanggal penyelesaian/penyerahan.

3. Daftar Isi 4. Daftar tabel 5. Daftar grafik 6. Daftar gambar 7. Daftar lampiran

[Daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, dafar gambar dan daftar lampiran harus akurat dengan tata letak yang jelas (termasuk indentasi) dan masukkan nomor halaman]



8. Daftar istilah 9. Isi laporan (body) Sebagaimana disarankan dalam Buku Pedoman ini, sebuah laporan dapat berisi bab-bab berikut ini: i. Gambaran Umum 1. Bagian 1 a. Sub-bagian 1 b. Sub-bagian 2 2. Bagian 2 ii. Perencanaan dan Penganggaran iii. Penerimaan iv. Pembelanjaan v. Bab Sektoral 10. Referensi 11. Lampiran

6.4 Penulisan laporan PEA sebagai suatu timLaporan PEA sering ditulis oleh sebuah tim dengan berbagai anggota tim yang bertanggung jawab untuk menulis bagian-bagian berbeda dari laporan tersebut. Meskipun kerja sama dalam pekerjaan ini berarti lebih banyak data dapat dikumpulkan dan dianalisis, hal ini juga menimbulkan risiko bahwa setiap peneliti akan menulis dengan gaya penulisan yang berbeda dan menggunakan format yang berbeda. Dari awal, tim harus sepakat tentang jenis huruf, ukuran huruf, spasi, spasi antara bagian dan subbagian, serta berbagai hal lainnya terkait format laporan. Sementara setiap anggota tim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan setiap anggota konsisten dalam keseluruhan laporan, pemimpin tim bertanggung jawab atas penyuntingan laporan tersebut untuk memastikan konsistensi semua pekerjaan dari para peneliti yang berbeda tersebut.

6.5 Referensi lebih lanjutSitus-situs internet (Website) berikut ini menyediakan bimbingan lebih lanjut tentang penulisan laporan:• University of South Australia, Report Writing (dikutip pada tanggal 17 Juni, 2008), http://www.roma.unisa.

edu.au/07118/language/reports.htm• The International Development Research Centre, Writing A Research Report (dikutip pada tanggal 17 Juni,

2008), http://www.idrc.ca/en/ev-56466-201-1-DO_TOPIC.html

6.6 Petunjuk-petunjuk tambahan: beberapa hal yang dapat dipelajariBerdasarkan pengalaman para peneliti yang melakukan PEA, kami sedang menyusun beberapa petunjuk dan cara yang akan membantu peneliti untuk menulis sebuah laporan PEA yang lebih baik. Hal-hal berikut ini menggambarkan beberapa masalah umum yang timbul dalam berbagai laporan PEA:

Selalu bertanya “Mengapa”?Jebakan yang paling umum di mana para peneliti terperangkap ketika menulis sebuah laporan PEA adalah bahwa ketika mereka menerangkan suatu kecenderungan dengan sangat baik, mereka lupa melanjutkan keterangan tersebut dengan suatu penjelasan tentang mengapa kecenderungan tersebut terjadi. Misalnya, apabila kecenderungan menunjukkan bahwa Penerimaan per kapita meningkat antara tahun 1999 dan tahun 2005, maka pertanyaannya adalah mengapa hal ini terjadi? Apakah hal ini disebabkan oleh suatu peningkatan dalam DAU, DAK or PAD? Apabila disebabkan oleh DAU, mengapa terjadi peningkatan dalam DAU? Apakah kapasitas fiskal meningkat? Atau apakah telah terjadi peningkatan dalam PAD? Apabila demikian, lalu mengapa? Apakah penarikan pajak sudah semakin efisien? Atau apakah lebih banyak usaha yang didaftar dan oleh karena itu terdapat peningkatan pajak pendaftaran?

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa memberi penjelasan sederhana tentang terjadinya peningkatan dalam PAD sudah cukup. Apabila menulis, berusahalah untuk berpikir dari perspektif pembaca. Dalam contoh di atas, pembaca akan secara otomatis bertanya: mengapa telah terjadi peningkatan dalam PAD? Pembaca akan



mengharapkan untuk memperoleh suatu alasan terkait kebijakan atau perilaku yang menjelaskan kecenderungan tersebut. Misalnya, apakah terdapat sebuah jenis PAD yang baru yang diperbolehkan oleh peraturan? Atau apakah pemerintah daerah telah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penarikan pajak daerah? Apabila terjadi suatu kecenderungan, pada umumnya ada suatu alasan yang menerangkan mengapa kecenderungan tersebut terjadi dan seorang peneliti yang baik akan bertanya “mengapa”.

Melampaui persyaratan-persyaratan minimum:This Buku pedoman ini telah banyak membicarakan bagaimana memenuhi berbagai persyaratan minimum bagi sebuah PEA. Selain memenuhi standar minimum, para peneliti didorong untuk memasukkan gagasan-gagasan penelitian mereka sendiri yang akan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan kualitas penelitian dan berbagai rekomendasi. Struktur PEA bersifat dinamis dan para peneliti tidak harus merasa dibatasi oleh berbagai metodologi dan indikator yang ditetapkan dalam buku panduan ini. Beberapa cara untuk keluar melampaui persyaratan-persyaratan minimum termasuk:

• Mengumpulkan lebih banyak data: Peneliti harus merasa bebas untuk mengumpulkan lebih banyak data daripada yang ditetapkan dalam Lampiran 2. Ini mungkin termasuk menambah indikator-indikator hasil yang baru dalam sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, menambah rentang waktu data (yakni 10 tahun lebih baik dari lima tahun), atau memperoleh lebih banyak informasi yang lebih rinci tentang APBD dengan mengambil sumber dari berbagai laporan belanja yang lebih rinci dari Dinas terkait. Kesemuanya ini akan sangat membantu meningkatkan kedalaman analisis PEA.

• Menggunakan metodologi-metodologi lain: Bab 4 menguraikan beberapa metodologi yang disarankan untuk menganalisis data. Para peneliti tidak harus dibatasi untuk hanya menggunakan berbagai metodologi yang dikemukakan dalam Bab 4.

• Menganalisis sector-sektor lain: PEA memusatkan perhatian pada pemberian layanan publik sehingga tidak dapat dihindari bahwa sektor-sektor yang menjadi pusat perhatian adalah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Akan tetapi, para peneliti harus merasa bebas untuk mengidentifikasi sektor-sektor lainnya yang memiliki kepentingan khusus bagi pemerintah atau peneliti sendiri. Misalnya, pertanian dan perikanan sering merupakan sektor-sektor penting bagi beberapa provinsi, dan mungkin juga sektor lain yang menarik dalam PEA.

Dalam segala hal, para peneliti mungkin mengalami keterbatasan data dan harus menyadari bahwa melakukan analisis yang memadai dan menarik berbagai kesimpulan yang bijaksana data-data masih perlu dirinci, akurat, dapat diperbandingkan dan tepat waktu.

Pembulatan:Satu petunjuk akhir yang sederhana tetapi penting adalah bahwa ketika menyajikan analisis, usahakan untuk membulatkan angka-angka sedemikian rupa sehingga mudah dibaca oleh pembaca sementara hal-hal yang dirinci akan tetap bermakna. Misalnya, Penerimaan per kapita untuk suatu provinsi adalah Rp.95.698 di kabupaten 1, tetapi Rp.98,374 untuk kabupaten 2. Dalam contoh ini, pembulatan angka tidak diperlukan karena semua angka diperlukan untuk menunjukkan perbedaan antara kabupaten 1 dan 2. Akan tetapi, apabila perbandingannya adalah keseluruhan Penerimaan kabupaten 1 yakni sebesar Rp.128.476.890.346,00 sedangkan keseluruhan Penerimaan kabupaten 2 adalah Rp.130.900.087.756,00 maka angka-angka tersebut harus dibulatkan ke angka miyar rupiah terdekat sehingga menjadi Rp 128 milyar dan Rp 131 milyar, untuk masing-masingnya. Metode pembulatan lainnya adalah dengan menggunakan bilangan desimal. Dalam contoh yang kedua, masing-masing angka dibulatkan menjadi Rp.128,48 milyar dan Rp.130,9 milyar. Dengan kedua metode tersebut, angka-angka jauh lebih mudah dibaca dan dimengerti. Terserah kepada peneliti yang mana yang dipilih, namun peneliti harus berhati-hati dengan konsistensi dalam pembulatan angka.


Lampiran

Lam

pira

nLa

mpi

ran

1: G

aris

Bes

ar S

tand

ar P

EA

Bab

Bagi

an U

tam

aTu

juan

Pert

anya

an-p

erta

nyaa

n ut

ama

Indi

kato

r uta

ma

Pros

es u

tam

aKe

bija

kan

utam

a

Ring

kasa

n ek

seku

tif

Pend

ahul

uan

Kont

eks

adm

inis

tras

i

Unt

uk m

enye

diak

an

urai

an s

ingk

at te

ntan

g ko

ntek

s da

erah

ad

min

istr

asi

Kont

eks

adm

inis

tras

iJu

mla

h ka

bupa

ten,

kot

a, d

an

ukur

an m

asin

g-m

asin

g da

erah

ad

min

istr

atif

Geo

grafi

&

Kepe

ndud

ukan

Unt

uk

men

ggam

bark

an

loka

si d

an

kepe

ndud

ukan

pr

ovin

si

Loka

siPe

ta p

rovi

nsi

Gra

fik p

ie m

enun

jukk

an lu

as ta

nah

da

n ko

ntrib

usi l

uas

kabu

pate

n/ko

ta

ke d

aera

h pr

obvi

nsi k

esel

uruh

an.

Kepe

ndud

ukan

Gra

fik p

ie m

enun

jukk

an ju

mla

h to

tal

pend

uduk

per

kab

upat

en/k

ota

Gra

fik m

enun

jukk

an tr

end

pert

umbu

han

pend

uduk

Penj

elas

an s

ingk

at te

ntan

g ko

nfigu

rasi

etn

is, s

ejar

ah ta

ta

kem

erin

taha

n dl

l (ka

lau

mun

gkin

)

Ekon

omi

Unt

uk m

engg

amba

rkan

pe

mba

ngun

an e

kono

mi

daer

ah: s

truk

tur

ekon

omi,

pert

umbu

han,

ke

tena

gake

rjaan

, isu

loka

l

Apa

yan

g di

mak

sud

deng

an

stru

ktur

eko

nom

i pro

vins

i?G

rafik

men

unju

kkan

str

uktu

r ek

onom

i

Apa

kah

ting

kat p

ertu

mbu

han

te

lah

men

ingk

at a

tau

men

urun

se

lam

a ku

run

wak

tu in

i?

Men

gapa

?

Gra

fik m

enun

jukk

anp

pert

umbu

han

PRD

B be

rdas

arka

n se

ktor

Apa

kah

tingk

at p

ertu

mbu

han

prov

insi

lebi

h tin

ggi a

tau

lebi

h re

ndah

dar

ipad

a tin

gkat

pe

rtum

buha

n na

sion

al?

Gra

fik g

aris

men

unju

kkan

ting

kat

pert

umbu

han

PRD

B pr

ovin

si d

an

nasi

onal


Lampiran

Sekt

or a

pa y

ang

mem

berik

an

kont

ribus

i ter

hada

pa p

elua

ng

kerja

?

Gra

fik m

enun

jukk

an st

rukt

ur te

naga

ke

rja

Sekt

or k

erja

man

a ya

ng tu

mbu

h pa

ling

cepa

t? M

enga

pa?

Gra

fik m

enun

jukk

an p

ertu

mbu

han

kete

naga

kerja

an b

erda

sark

an se

ktor

Apa

kah

tingk

at p

ertu

mbu

han

pelu

ang

kerja

di p

rovi

nsi

lebi

h tin

ggi a

tau

lebi

h re

ndah

di

band

ingk

an d

enga

n tin

gkat

na

sion

al?

Men

gapa

?

Gra

fik g

aris

men

unju

kkan

ting

kat

pert

umbu

han

kete

naga

kerja

an d

i pr

ovin

si d

an n

asio

nal

Apa

yan

g m

erup

akan

mas

alah

ek

onom

i dae

rah

khus

us?

cont

oh:

mal

nutr

isi?

kon

flik?

Apa

yan

g m

enye

babk

an m

asal

ah-m

asal

ah

ini?

Isu

khus

us te

ntan

g m

asal

ah ek

onom

i da

n ta

ntan

gann

ya

Kem

iski

nan

Men

ggam

bark

an k

ondi

si

kem

iski

nan

diba

ndin

gkan

de

ngan

kon

disi

kem

iski

nan

nasi

onal

Apa

kah

angk

a ke

mis

kina

n di

po

vins

i leb

ih ti

nggi

dar

ipad

a an

gka

kem

iski

nan

di ti

ngka

t na

sion

al?

atau

lebi

h re

ndah

?

Gra

fik m

enun

jukk

an a

ngka

ke

mis

kian

an d

i pro

vins

i dan

pro

vins

i na

sion

al

Apa

kah

angk

a ke

mis

kina

n te

lah

men

ingk

at a

tau

men

urun

?G

rafik

men

unju

kkan

tred

kem

iski

nan

HD

I dan

SPM

Gam

bark

an tin

gkat

terk

ini d

ari In

deks

pe

mba

ngun

an M

anus

ia d

an S

tand

ar

Pela

yana

n M

inim

um

Pere

ncan

aan

dan

peng

angg

aran

(S

iklu

s Pe

ngan

ggar

an)

1. M

engg

amba

rkan

ke

rang

ka p

eren

cana

an d

an

peng

angg

aran

nas

iona

l2.

Men

ilai a

paka

h pr

oses

pe

ngan

ggar

an d

an

pere

ncan

aan

men

giku

ti ke

rang

ka n

asio

nal

3. M

enila

i kon

sist

ensi

do

kum

en p

eren

cana

an

deng

an re

ncan

a na

sion

al4.

Men

ilai a

paka

h an

ggar

an

men

cerm

inka

n p

riorit

as

pem

bang

unan

yan

g te

rdap

at d

i dal

am d

okum

en

pere

ncan

aan


Pros

es

Pere

ncan

aan

Men

ilai a

paka

h pe

renc

anaa

n da

erah

da

n pr

ovin

si m

engi

kuti

pedo

man

nas

iona

l

doku

men

per

enca

naan

apa

yan

g di

min

ta o

leh

pedo

man

a nas

iona

l?

Apa

kah

pem

erin

tah

daer

ah te

lah

men

gelu

arka

n dok

umen

ters

ebut

?

Jum

lah

doku

men

per

enca

naan

Kala

u tid

ak

men

giku

ti pe

dom

an,

baga

iman

a ca

ra u

ntuk

m

empe

rbai

ki?

mel

alui

pe

mba

ngun

-an

kap

asita

s?

bant

uan

tehn

is?

Apa

kah

doku

men

per

enca

naan

di

sera

hkan

ses

uai d

enga

n ba

tas

wak

tu n

asio

nal?

Tang

gal m

enye

rahk

an d

okum

en

pere

ncan

aan

Apa

kah

pros

es p

eren

cana

an te

lah

men

giku

ti p

rose

s yan

g di

tent

ukan

ol

eh p

edom

ana

nasi

onal

?Ba

ndin

gkan

pro

ses p

eren

cana

an

Pros

es

Peng

angg

aran

Men

ilai a

paka

h pe

ngan

ggar

an d

aera

h da

n pr

ovin

si m

engi

kuti

pedo

man

a na

sion

al

Apa

kah

doku

men

ang

gara

n tia

p ta

hun

men

giku

ti fo

rmat

ya

ng d

imin

ta o

leh

pedo

man

na

sion

al?

Kala

u tid

ak

men

giku

ti pe

dom

an,

baga

iman

a ca

ra u

ntuk

m

empe

rbai

ki?

mel

alui

pe

mba

ngun

-an

kap

asita

s?

bant

uan

tehn

is?

Apa

kah

doku

men

ang

gara

n di

sera

hkan

ses

uai d

enga

n ba

tas

wak

tu n

asio

nal?

Tang

gal m

enye

rahk

an d

okum

en

pere

ncan

aan

Apa

kah p

rose

s pen

gang

gara

n m

engi

kuti

pros

es y

ang

dite

ntuk

an o

leh

pedo

man

a na

sion

al?

Band

ingk

an p

rose

s per

enca

naan

Prio

ritas

Pe

mba

ngun

an

dan

Peng

angg

aran

Men

ggam

bark

an

prio

ritas

pem

bang

unan

pr

ovin

si

Sekt

or a

pa y

ang

dipr

iorit

as

dan

dise

butk

an d

alam

RPJ

M

prov

insi

?

RJPM

D

Ura

ian

sing

kat t

enta

ng ur

usan

w

ajib

dan

uru

san

pilih

an.

Men

ilai h

ubun

gan

anta

ra d

okum

en

pere

ncan

aan

Apa

kah

prio

ritas

pe

mba

ngun

an d

i dok

umen

pe

renc

enaa

n tin

gkat

pro

vins

i ju

ga te

rcer

min

di R

eins

tra d

an

doku

men

per

enca

naan

di

tingk

at k

abup

aten

?

RJPM

D, R

enst

ra d

ll


Lampiran

Apa

kah

prio

ritas

pe

mba

ngun

an ti

ngka

t pr

ovin

si k

onsi

sten

den

gan

renc

ana

nasi

onal

?

Mem

aham

i hub

unga

n an

tara

per

enca

naan

dan

peng

angg

aran

Apa

kah

angg

aran

pub

lik

mem

perli

hatk

an tu

juan

pe

mba

ngun

an y

ang

dise

butk

an d

i dok

umen

pe

renc

anaa

n?

RJPM

D, R

enst

ra e

tc

Apa

kah

angg

aran

m

ence

rmin

kan

prio

ritas

pe

mba

ngun

an d

alam

do

kum

en p

eren

cana

an?

Kala

u tid

ak,

apa

cara

unt

uk

men

ghub

ung-

kan

pere

n-ca

naan

dan

pe

ngan

g-ga

ran?

Ring

kasa

n da

n re

kom

nend

asi

Pene

rimaa

n da

n Pe

mbi

ayaa

n1.

Men

ghitu

ng p

oten

si

pend

apat

an to

tal

2. M

emah

ami s

umbe

r pe

ndap

atan

dan

ha

mba

tann

ya3.

Men

ghitu

ng

defis

it da

n su

rplu

s (m

engi

dent

ifika

si

kebi

jaka

n)4.

Mem

aham

i ba

gaim

ana p

emer

inta

h da

erah

men

cata

t pe

ndap

atan

mer

eka

dan

pem

biay

aann

ya

Gam

bara

n U

mum

tent

ang

Pene

rimaa

n

Ber

apa

besa

r pen

erim

aan

yang

dip

erol

eh d

aera

h se

lam

a in

i?

Pene

rimaa

n fis

kal p

er k

apita

(u

ntuk

mas

ing-

mas

ing

pene

rimaa

n)

Ana

lisis

Be

nchm

ark

Baga

iman

a pr

ovin

si

men

galo

kasi

-ka

n da

na

mer

eka

untu

k m

enya

mak

an

kapa

sita

s fisk

al?

2. B

agai

man

a pe

nerim

aan

didi

strib

usik

an ke

kabu

pate

n/ko

ta?

Tabe

l 1


Lampiran

3. B

agai

man

a ko

mpo

sisi

pe

nerim

aan

(DAU

, DA

K, d

ll)?

Tabe

l 2

DAU

(Dan

a A

loka

si U

mum

)

1. B

agai

man

a ga

mba

ran

dan

ham

bata

nnya

?D

AU P

er k

apita

(Pro

vins

i & K

ab/

Kota

)A

nalis

is

Benc

hmar

kSe

bera

pa ef

ektif

fo

rmul

a D

AU?

dari

pers

pekt

if ya

ng ti

dak

seta

ra?

2. B

agai

man

a tr

end

sela

ma

ini?

Men

gapa

?A

nalis

is k

orel

asi

3. B

agai

man

a di

strib

usi d

i da

lam

pro

vins

i? b

erhu

bung

an

deng

an A

ngka

kem

iski

nan?

Be

rkai

tan

deng

an p

egaw

ai

nege

ri? b

erhu

bung

an de

ngan

ke

butu

han

bela

nja?

Ang

ka k

emis

kina

n, p

egaw

ai

nege

ri da

n ke

butu

han

bela

nja

(dar

i for

mul

a D

AU)

DA

K (D

ana

Alo

kasi

Khu

sus)

1.

Bag

aim

ana

gam

bara

n da

n ha

mba

tann

ya?

Baga

iman

a ca

ra ke

rja d

alam

pra

ktek

? DA

K di

guna

kan

untu

k m

embi

ayai

ap

a?

DA

K se

ktor

dan

pro

vins

i/kab

/ko

ta (a

loka

si v

s re

alis

asi)

Ana

lisis

Be

nchm

ark

2. B

erap

a be

sar D

AK

sela

ma

kuru

n w

aktu

ini?

DA

K pe

r kap

ita (P

rovi

nsi &

Kab

/Ko

ta)

3. B

agai

man

a ko

mpo

sisi

se

ktor

al D

AK?

4. B

agai

man

a pen

dist

ribus

ian

DA

K ke

ber

baga

i tin

gkat

pe

mer

inta

h (p

rov

& k

ab/k

ota)

da

n an

tar k

ab/k

ota

Pene

rimaa

n ha

sil b

agi p

ajak

/ Pe

nerim

aan

hasi

l bag

i SD

A

1.

Apa

per

atur

an d

an

form

ulan

yaPe

nerim

aan

hasi

l bag

i paj

ak/

Pene

rimaa

n ha

sil b

agi S

DA

per

ka

pita

(Pro

vins

i & K

ab/K

ota)

Ana

lisis

Be

nchm

ark

2. B

erap

a be

sar s

elam

a ku

run

wak

tu in

i? A

paka

h ko

nsis

ten?

(P

rovi

nsi d

an K

ab/K

ota)

3. B

agai

man

a ko

mpo

sisi

nya?

4. B

agai

man

a m

erek

a m

endi

strib

usik

an d

i dal

am

prov

insi

? A

paka

h ad

a ke

tidak

adila

n yan

g men

colo

k?

Men

gapa

?


Lampiran

PAD

(Sum

ber

Asl

i Dae

rah)

1.

Ber

apa

besa

r sel

ama

kuru

n w

aktu

ini?

Apa

kah

kons

iste

n se

lam

a ku

run

wak

tu in

i?

(Pro

vins

i dan

Kab

/Kot

a)

PAD

per

kap

ita (P

rovi

nsi &

Kab

/Ko

ta)

Ana

lisis

Be

nchm

ark

Apa

kah

daer

ah p

erlu

m

enin

gkat

-ka

n? K

alau

ya,

ya

ng m

ana?

2. B

agai

man

a ko

mpi

sisn

ya?

3. B

agai

man

a pa

jak

utam

a da

n re

trib

usi (

prov

insi

/kab

/ko

ta)?

Men

gana

lisis

Pe

rda

perp

ajak

an

utam

a da

n re

trib

usi.

Baga

iam

ana

angk

a re

latif

te

rhad

ap ka

b/ko

ta

lain

ata

u pr

ovin

si

lain

?

4. S

eber

apa

efisi

enny

a m

ekan

ism

e pe

ngum

pula

nnya

? A

paka

h pr

ovin

si d

an k

ab/k

ota

mem

puny

ai s

atu

sist

em

pela

yana

n?

Pene

rimaa

n ya

ng d

ikum

pulk

an

vs b

iaya

yan

g te

rkum

pul

Pem

biay

aan

1.

Ber

apa

bany

ak s

urpl

us /

defis

it??

Mem

biay

ai a

liran

mas

uk, k

elua

r da

n ca

rry

over

Ana

lisis

Be

nchm

ark

Apa

kah

daer

ah

mem

puny

ai

ruan

g fis

kal?

Ba

gaim

ana

men

cip-

taka

nnya

?

2. B

agai

aman

Pro

vins

i/kab

/ko

ta m

embi

ayai

defi

sit?

3. B

agai

aman

Pro

vins

i/kab

/ko

ta m

enga

loka

sika

n sur

plus

?

4. B

agai

aman

Pro

vins

i/kab

/ko

ta m

enca

tat s

urpl

us/

defis

it? A

paka

h ko

nsis

ten

deng

an s

urpl

us/d

efisi

t riil

ya

ng d

ihitu

ng b

erda

sark

an

pene

rimaa

nn to

tal d

ikur

angi

be

lanj

a to

tal?

Ring

kasa

n da

n Re

kom

enda

si


Lampiran

Bela

nja

Men

ghitu

ng

peng

elua

ran

daer

ah

kese

luru

han

Mem

aham

i tre

nd

peng

elua

ran b

ersa

maa

n de

ngan

ber

jala

nnya

w

aktu

Mem

aham

i sia

pa

(pem

erin

tah

pusa

t, pe

mer

inta

h pr

ovin

si

atau

kab

upat

en) y

ang

mem

bela

njak

an d

ana

Mem

aham

i bag

aim

ana

dana

dib

elan

jaka

n -

klas

ifika

si e

kono

mi,

sekt

or

Mem

aham

i var

iasi

anta

r ka

bupa

ten

Pend

ahul

uan

Be

rapa

tota

l pen

gelu

aran

da

erah

ber

sam

aan

deng

an

berja

lann

ya w

aktu

?

Liha

t tab

el 1

Gra

fik g

aris

m

empe

rliha

tkan

pe

ngel

uara

n da

erah

bers

amaa

n de

ngan

be

rjala

nnya

w

aktu

?

Baga

iman

a pe

ngel

uara

n da

erah

per

kap

ita

diba

ndin

gkan

den

gan

prov

insi

lain

di I

ndon

esia

?

Peng

elua

ran

tota

l; po

pula

siG

rafik

bat

ang

mem

perli

hatk

an

bela

nja

per k

apita

di

band

ingk

an

deng

an p

rovi

nsi

lain

nya

Siap

a ya

ng m

embe

lanj

akan

da

na?

Pem

erin

tah

pusa

t?

Pem

erin

tah

prov

insi

? at

au

pem

erin

tah

daer

ah?

Liha

t tab

el 1

Gra

fik b

atan

g m

empe

rliha

tkan

si

apa

yang

m

elak

ukan

pe

mbe

lanj

aan

bers

amaa

n de

ngan

be

rjala

nnya

wak

tu

Apa

kah

pem

erin

tah

pusa

t m

endo

min

asi

bela

nja?

Im

plik

asi

kebi

jaka

n?


Lampiran

Klas

ifika

si

Ekon

omi

dan

Sekt

oral

Ru

tin v

s Pe

mba

ngun

an;

Mod

al v

Non

-M

odal

)

Jela

skan

form

at a

ngga

ran,

pe

ruba

han

dala

m fo

rmat

an

ggar

an d

an b

agai

man

a pe

ngel

uara

n di

klas

ifika

sika

n

Pert

imba

ng-

kan

impl

ikas

i fo

rmat

an

ggar

an y

ang

terla

lu s

erin

g di

ubah

Seca

ra k

esel

uruh

an,

jeni

s pe

ngel

uara

n ap

a ya

ng

men

dom

inas

i bel

anja

da

erah

ber

sam

aan

deng

an

berja

lann

ya w

aktu

? Men

gapa

?

Liha

t tab

el 2

Gra

fik g

aris

/ba

tang

m

empe

rliha

tkan

ga

bung

an je

nis

peng

elua

ran

bers

amaa

n de

ngan

be

rjala

nnya

wak

tu

Den

gan

bera

sum

si

bahw

a sa

lah

satu

jeni

s pe

ngel

uara

n le

bih

efek

tif

darip

ada

peng

elua

ran

lain

( m

isal

nya,

pe

mba

ngun

-an

), a

paka

h ad

a ba

uran

pe

ngel

uara

n ya

ng e

fekt

if?

Jeni

s pe

ngel

uara

n ap

a ya

ng m

endo

min

asi b

elan

ja

prov

insi

ber

sam

aan

deng

an

berja

lann

ya w

aktu

? Men

gapa

?

Liha

t tab

el 3

Gra

fik g

aris

/ba

tang

men

jukk

an

gabu

ngan

ant

ara

jeni

s be

lanj

a be

rsam

aan

deng

an

berja

lann

ya w

aktu

di

ting

kat p

rovi

nsi.

Jeni

s pe

ngel

uara

n ap

a ya

ng m

endo

min

asi b

elan

ja

kabu

pate

n be

rsam

aan

deng

an b

erja

lann

ya w

aktu

? M

enga

pa?

Liha

t tab

el 4

Gra

fik g

aris

/ba

tang

men

jukk

an

gabu

ngan

ant

ara

jeni

s be

lanj

a be

rsam

aan

deng

an

berja

lann

ya

wak

tu d

i tin

gkat

ka

bupa

ten.


Lampiran

Sekt

oral

Sekt

or m

ana

yang

tela

h m

endo

min

asi b

elan

ja

bers

amaa

n de

ngan

be

rjala

nnya

wak

tu? M

enga

pa?

Liha

t tab

el 5

Gra

fik

men

unju

kkan

di

strib

usi s

ekto

ral

untu

k be

bera

pa

tahu

n.

Apa

kah

pors

i an

ggar

an y

ang

men

cuku

pi

tela

h di

alok

asik

an

ke s

ekto

r-se

ktor

laya

nan

pent

ing

sepe

rti

pend

idik

an,

kese

hata

n da

n in

fras

truk

tur?

[d

enga

n as

umsi

bah

wa

pem

beria

n la

yana

n m

empu

nyai

ko

rela

si k

uat

deng

an ju

mla

h an

ggar

an y

ang

dial

okas

ikan

ke

sekt

or-s

ekto

r te

rseb

ut)

Di t

ingk

at p

rovi

nsi,

sekt

or

apa

yang

pal

ing

pent

ing?

M

enga

pa?

Liha

t tab

el 6

Gra

fik

men

unju

kkan

di

strib

usi s

ekto

ral

untu

k be

bera

pa

tahu

n.

Di t

ingk

at k

abup

aten

, sek

tor

apa

yang

pal

ing

pent

ing?

M

enga

pa?

Liha

t tab

el 7

Gra

fik

men

unju

kkan

di

strib

usi s

ekto

ral

untu

k be

bera

pa

tahu

n.

Pada

sek

tor a

pa y

ang

palin

g pe

ntin

g - k

eseh

atan

, pe

ndid

ikan

dan

infr

astr

uktu

r - s

iapa

yan

g m

endo

min

asi

bela

nja

(pem

erin

tah

pusa

t, pr

ovin

si a

tau

kabu

pate

n)?

Men

gapa

?

Liha

t tab

el 8

Tabe

l 8

Apa

kah

pem

erin

tah

pusa

t m

endo

min

asi

bela

nja?

Im

plik

asi

kebi

jaka

n?


Lampiran

Bela

nja

oleh

Ka

bupa

ten

Kabu

pate

n m

ana

yang

m

empu

nyai

ting

kat

bela

nja

per k

apita

terb

esar

? M

enga

pa?

Liha

t tab

el 9

Gra

fik b

atan

g m

emba

ndin

gkan

be

lanj

a ol

eh

kabu

pate

n ya

ng

berb

eda

Apa

kah

ada

ketid

akse

tara

-an

yan

g sa

ngat

be

sar a

ntar

ka

bupa

ten?

Ka

lau

ya,

bisa

kah

dipe

rbai

ki?

Baga

iman

a ca

rany

a?

Kabu

pate

n m

ana

yang

m

empu

nyai

ting

kat b

elan

ja

pend

idik

an te

rbes

ar p

er

kapi

ta?

Men

gapa

?

Liha

t tab

el 9

Gra

fik b

atan

g m

emba

ndin

gkan

be

lanj

a di

sek

tor

pend

idik

an d

ari

kabu

pate

n ya

ng

berb

eda

Kabu

pate

n m

ana

yang

m

empu

nyai

ting

kat b

elan

ja

kese

hata

n te

rbes

ar p

er

kapi

ta?

Men

gapa

?

Liha

t tab

el 9

Gra

fik b

atan

g m

emba

ndin

gkan

be

lanj

a di

sek

tor

kese

hata

n da

ri ka

bupa

ten

yang

be

rbed

a

Kabu

pate

n m

ana

yang

m

empu

nyai

ting

kat b

elan

ja

infr

astr

uktu

r ter

besa

r per

ka

pita

? M

enga

pa?

Liha

t tab

el 9

Gra

fik b

atan

g m

emba

ndin

gkan

be

lanj

a di

sek

tor

infr

astr

uktu

r dar

i ka

bupa

ten

yang

be

rbed

a

Renc

ana

vers

us

Real

isas

i

Bera

pa a

ngka

real

isas

i ke

selu

ruha

n? A

paka

h pe

mer

inta

h m

ampu

m

embe

lanj

akan

ang

gara

n m

erek

a? K

alau

tida

k,

men

gapa

?

Ang

ka re

alis

asi t

otal

Apa

kah

pem

erin

tah

mam

pu

mem

bela

nja-

kan

dana

ya

ng m

erek

a al

okas

ikan

? Ka

lau

tidak

, m

enga

pa?

Baga

iman

a tr

end

real

isas

i un

tuk

klas

ifika

si e

kono

mi?

Je

lask

an a

lasa

n un

tuk

angk

a di

baw

ah re

alis

asi d

an

kele

biha

n be

lanj

a.

Liha

t tab

el 1

0Ta

bel

men

unju

kkan

pe

rsen

real

isas

i

Baga

iman

a tr

end

real

isas

i un

tuk

sekt

or? J

elas

kan

alas

an

untu

k ang

ka d

ibaw

ah re

alis

asi

dan

kele

biha

n be

lanj

a.

Liha

t tab

el 1

1Ta

bel

men

unju

kkan

pe

rsen

real

isas

i


Lampiran

Tem

uan-

tem

uan

Siap

a yan

g mel

akuk

an b

elan

ja

palin

g be

sar?

Impl

ikas

i ke

bija

kan?

Jeni

s be

lanj

a ap

a ya

ng

men

dom

inas

i pen

gelu

aran

? Im

plik

asi k

ebija

kan?

Sekt

or ap

a yan

g men

dom

inas

i be

lanj

a? Im

plik

asi k

ebija

kan?

Apa

kah

ada

ketid

akse

tara

an

anta

ra k

abup

aten

? Im

plik

asi

kebi

jaka

n?

Apa

kah

pem

erin

tah

pada

um

umny

a m

emen

uhi t

arge

t an

ggar

an (a

ngka

real

isas

i)?

Impl

ikas

i keb

ijaka

n?

Ring

kasa

n da

n Re

kom

enda

si

Sekt

oral

1. G

aris

bes

ar a

loka

si

sekt

oral

dan

kin

erja

se

ktor

al te

rkin

i (h

ubun

gan

anta

ra

peng

elua

ran

seba

gai

mas

ukan

dan

ki

nerja

sek

tora

l ata

u in

dika

tor s

ebag

ai

hasi

l). S

emog

a ha

sil

kelu

aran

dan

mas

ukan

bi

sa m

embe

nark

an

kepa

da s

ebua

h da

erah

da

lam

men

ghab

iska

n an

ggar

anny

a.

2. U

ntuk

mel

ihat

ba

gaim

ana

hasi

l ke

luar

an m

ence

rmin

kan

bela

nja

dan

bela

nja

men

cerm

inka

n prio

ritas

.

- Men

yetu

jui

defin

isi s

ekto

ral

- Men

yetu

jui

sum

ber d

ata

- Men

gana

lisis

da

ta d

ari B

PS d

an/

atau

Din

as- M

emba

ndin

g-ka

n ha

sil b

elan

ja

outp

ut-o

utco

me

deng

an d

aera

h la

in- B

enefi

t inc

iden

ce

(san

gat d

asar

)

Kese

hata

n

Pere

ncan

aan

Men

gana

lisis

keb

ijaka

n di

sek

tor k

eseh

atan

un

tuk

prov

insi

-Apa

kah

sekt

or k

eseh

atan

m

erup

akan

prio

ritas

dal

am

pere

ncan

aan

prov

insi

?-K

alau

ben

ar, a

pa y

ang

mer

upak

an p

riorit

as d

i sek

tor

kese

hata

n ya

ng s

pesi

fik?

Dok

umen

per

enca

naan

Setu

ju d

enga

n do

kum

en

pere

ncan

aan y

ang

akan

dia

nalis

is


Lampiran

Apa

kah

terd

apat

per

beda

an

prio

ritas

sek

tor k

eseh

atan

an

tar k

abup

aten

?-A

paka

h pr

iorit

as s

ekto

r ke

seha

tan

kons

iste

n de

ngan

pr

iorit

as k

eseh

atan

nas

iona

l?

Bela

nja

(Inpu

t)M

enga

nalis

is p

ola

bela

nja

untu

k se

ktor

ke

seha

tan

- Ber

apa

pers

en b

elan

ja

tota

l dae

rah

untu

k se

ktor

ke

seha

tan?

- Apa

kah

bagi

an d

ari b

elan

ja

tota

l unt

uk k

eseh

atan

tela

h m

enin

gkat

ata

u m

enur

un

sela

ma

ini?

Men

gapa

?- A

paka

h be

lanj

a un

tuk s

ekto

r ke

seha

tan

tela

h m

enin

gkat

at

au m

enur

un s

elam

a in

i?

Men

gapa

?

APB

D, D

ekon

. HH

- Ber

apa

bela

nja

kese

hata

n pe

r kap

ita?

‘- A

paka

h le

bih

besa

r at

au le

bih

keci

l dar

ipad

a be

lanj

a na

sion

al p

er k

apita

? Ba

ndin

gkan

den

gan

prov

insi

la

in y

ang

seru

pa?

- Ber

apa

bela

nja

kese

hata

n pe

r kap

ita d

i mas

ing-

mas

ing

kabu

pate

n? A

paka

h ad

a va

riasi

bes

ar an

tar k

abup

aten

?

- Bag

aim

ana

prop

orsi

be

lanj

a ke

seha

tan

men

urut

pe

mer

inta

h da

erah

, pe

mer

inta

h pr

ovin

si d

an

pem

erin

tah

pusa

t?- B

agai

man

a tr

endn

ya se

lam

a in

i? M

enga

pa?

- Bag

aim

ana

peng

elua

ran

rum

ah ta

ngga

unt

uk s

ekto

r ke

seha

tan

?- A

paka

h le

bih

besa

r ata

u le

bih

keci

l dar

ipad

a ra

ta-r

ata

nasi

onal

? Pr

ovin

si la

in y

ang

seru

pa?


- Ang

gara

n ke

seha

tan

suda

h di

alok

asi k

e ap

a? S

esua

i de

ngan

kla

sifik

asi p

rogr

am?

Sesu

ai d

enga

n kl

asifi

kasi

ek

onom

i?

Bela

nja

(Out

put)

Men

gana

lisis

out

put

apa

yang

tela

h di

capa

i m

elal

ui b

elan

ja

kese

hata

n (m

isal

nya,

in

fras

truk

tur,

fasi

litas

, SD

M, p

rogr

am d

ll).

- Ber

apa

bany

ak P

uske

smas

ya

ng te

rdap

at d

i pro

vins

i?- B

agai

man

per

band

inga

nnya

de

ngan

rata

-rat

a na

sion

al?

- Be

rapa

ban

yak

Pusk

esm

as

di d

alam

mas

ing-

mas

ing

kabu

pate

n? V

aria

si a

ntar

ka

bupa

ten?

Jum

lah

Pusk

esm

as

- Ber

apa

bany

ak d

okte

r dan

pe

raw

at y

ang

terd

apat

per

10

,000

ora

ng?

Per k

m2?

- Bag

aim

ana

perb

andi

ngan

nya

deng

an

kabu

pate

n di

pro

vins

i?- B

andi

ngka

n de

ngan

ka

bupa

ten-

kabu

pate

n di

pr

ovin

si?

Apa

kah

terd

apat

va

riasi

bes

ar an

tar k

abup

aten

? A

ntar

kot

a da

n ka

bupa

ten?

Jum

lah

petu

gas

kese

hata

n

- Ras

io ke

lahi

ran

yang

dib

antu

pe

rtug

as k

eseh

atan

?

Has

il ke

luar

anM

enga

nalis

is k

ondi

si

kese

hata

n te

rkin

i

Bebe

rapa

indi

kato

r um

um:

tingk

at k

emat

ian/

nutr

isi

anak

/kem

atia

n ba

yi u

ntuk

pr

ovin

si?

anta

r kab

upat

en?

diba

ndin

gkan

den

gan t

ingk

at

nasi

onal

Ting

kat k

emat

ian,

nut

risi a

nak,

ke

mat

ian

bayi

.

- Tin

gkat

imun

isas

i bag

i pr

ovin

si?

Unt

uk m

asin

g-m

asin

g ka

bupa

ten?

Ba

ndin

gkan

den

gan

tingk

at

nasi

onal

?

Ting

kat I

mun

isas

i

Peng

guna

an la

yana

n ke

seha

tan

: per

awat

an

send

iri, d

iban

ding

kan d

enga

n pe

raw

atan

klin

ik d

ll

Ting

kat p

engg

unaa

n la

yana

n ke

seha

tan


Lampiran

Baga

iman

a tin

gkat

pe

nggu

naan

fasi

litas

ke

seha

tan

umum

? Ba

ndin

gkan

den

gan

rata

-rat

a na

sion

al?

Prov

insi

lain

yan

g se

rupa

? Ba

ndin

gkan

ting

kat

peng

guna

an a

ntar

dae

rah?

Ad

a va

riasi

?

Ting

kat p

engg

unaa

n la

yana

n ke

seha

tan

Ana

lisis

Ben

efit-

inci

denc

e

Ting

kat p

engg

unaa

n fa

silit

as

kese

hata

n um

um m

enur

ut

tingk

at p

engh

asila

n?

Ting

kat p

engg

unaa

n la

yana

n ke

seha

tan

umum

Ana

lisis

Ben

efit-

inci

denc

e

Ting

kat p

engg

unaa

n la

yana

n ke

seha

tan

umum

men

urut

je

nis

kela

min

(gen

der)

?

Apa

kah

ada

kelu

aran

lain

se

pert

i Tin

gkat

HIV

, dll

Tem

uan-

tem

uan

Men

gana

lisis

hubu

ngan

an

tara

bel

anja

, out

put

dan

outc

ome

(has

il ke

luar

an)

- Apa

kah

ada

hubu

ngan

nya?

Kala

u ad

a hu

bung

an, a

rea

man

a ya

ng

mun

gkin

unt

uk

difo

kusk

an

di s

ekto

r ke

seha

tan?

Apa

kah

ada

ketid

akse

tara

an

di s

ekto

r kes

ehat

an a

ntar

ka

bupa

ten?

Ant

ara

laki

-laki

da

n pe

rem

puan

? A

paka

h ha

l ini

terc

erm

in d

i tin

gkat

be

lanj

a?

Ring

kasa

n da

n Re

kom

enda

si

Pend

idik

an

Pere

ncan

aan

Men

gana

lisis

keb

ijaka

n di

bid

ang

pend

idik

an

untu

k pr

ovin

si

-Apa

kah

pend

idik

an

mer

upak

an p

riorit

as d

alam

pe

renc

anaa

n pr

ovin

si?

-Kal

au b

enar

, apa

yan

g m

erup

akan

prio

ritas

pe

ndid

ikan

yan

g sp

esifi

k?

Dok

umen

per

enca

naan

Men

yetu

jui

deng

an d

okum

en

pere

ncan

aan y

ang

akan

dia

nalis

is


Lampiran

- Apa

kah

ada

perb

edaa

n pr

iorit

as p

endi

dika

n an

tar

kabu

pate

n?-A

paka

h pr

iorit

as p

endi

dika

n ko

nsis

ten

deng

an p

riorit

as

pend

idik

an n

asio

nal?

Bela

nja

(Inpu

t)M

enga

nalis

is p

ola

bela

nja

di s

ekto

r pe

ndid

ikan

- Ber

apa

pers

enta

se to

tal

bela

nja

daer

ah u

ntuk

pe

ndid

ikan

?- A

paka

h ba

gian

dar

i tot

al

bela

nja

pend

idik

an te

lah

men

ingk

at a

tau

men

urun

se

lam

a in

i ? M

enga

pa?

- Apa

kah

bela

nja

pend

idik

an

tela

h m

enin

gkat

ata

u m

enur

un s

elam

a in

i?

Men

gapa

?

- Ber

apa

pors

i bel

anja

sek

tor

pend

idik

an d

ilaku

kan

oleh

pe

mer

inta

h ka

bupa

ten,

pe

mer

inta

h pr

ovin

si,

dan

pem

erin

tah

pusa

t?-

-Bag

aim

ana

tren

dnya

sel

ama

ini?

Men

gapa

?

- Ber

apa

bela

nja

pend

idik

an

per k

apita

?‘-

Apa

kah

lebi

h tin

ggi

darip

ada

rata

-rat

a na

sion

al

per k

apita

? Ba

ndin

gkan

de

ngan

pro

vins

i lai

n ya

ng

seru

pa?

- Ber

apa

bela

nja

pend

idik

an

per k

apita

tiap

kab

upat

en?

Apa

kah

ada

bany

ak v

aria

si

anta

r kab

upat

en?

- Ber

apa

bela

nja

rum

ah

tang

ga u

ntuk

pen

didi

kan?

- Apa

kah

lebi

h tin

ggi a

tau

lebi

h re

ndah

a di

band

ingk

an

deng

an ra

ta-r

ata

nasi

onal

? Ad

a pro

vins

i lain

yang

seru

pa?

- Ber

apa

besa

r bel

anja

pe

ndid

ikan

yan

g te

rbes

ar

men

urut

kla

sifik

asi e

kono

mi?


Lampiran

- Pro

gram

dan

kla

sifik

asi

ekon

omi

Bela

nja

(Out

put)

Men

gana

lisis

has

il ke

luar

an a

pa ya

ng te

lah

dica

pai m

elal

ui b

elan

ja

di b

idan

g pe

ndid

ikan

(m

isal

nya

infr

astr

uktu

r, fa

silit

as, S

DA

, pro

gram

, dl

l).

- Ber

apa

bany

ak se

kola

h ya

ng

terd

apat

di p

rovi

nsi?

- Ber

apa

jum

lah

rata

-rat

a si

swa

per s

ekol

ah d

i pro

vins

i?- B

agai

man

a ka

lau

diba

ndin

gkan

den

gan

rata

-ra

ta n

asio

nal?

- Ang

ka ra

ta-r

ata

sisw

a pe

r se

kola

h di

mas

ing-

mas

ing

daer

ah?

Adak

ah v

aria

si a

ntar

ka

bupa

ten?

Jum

lah

seko

lah

- Ana

lisis

GD

S

- Ber

apa

rasi

o gu

ru d

an

sisw

a (S

TR) u

ntuk

pro

vins

i?

Dib

andi

ngka

n ST

R na

sion

al- B

erap

a ST

R un

tuk

mas

ing-

mas

ing

daer

ah?

Adak

ah

varia

si a

ntar

kab

upat

en?

Men

gapa

?

Jum

lah

guru

- Bag

aim

ana t

ingk

at ku

alifi

kasi

gu

ru?

Kual

ifika

si g

uru

- Bag

aim

ana

tingk

at a

bsen

gu

ru?

Keha

dira

n gu

ru

- Bag

aim

ana

kond

isi k

elas

di

prov

insi

? - B

andi

ngka

n de

ngan

rata

-ra

ta n

asio

nal?

ban

ding

kan

anta

ra d

aera

h da

n pr

ovin

si?

Kond

isi k

elas

Mun

gkin

g te

rdap

at o

utpu

t la

inny

a, s

eper

ti bu

ku te

ks,

jara

k ke

sek

olah

, dll.

Buku

teks

, jar

ak k

e se

kola

h, d

ll


Lampiran

- Ber

apa

angk

a pe

ndaf

tara

n br

uto

di ti

ngka

t SD

? tin

gkat

SM

P? T

ingk

at S

LTA

?- B

agai

man

a pe

rban

ding

anny

a de

ngan

ra

ta-r

ata

nasi

onal

?- B

andi

ngka

n de

ngan

GER

un

tuk m

asin

g-m

asin

g dae

rah.

- Ban

ding

kan

deng

an a

ngka

pe

ndaf

tara

n ber

dasa

rkan

jeni

s ke

lam

in (g

ende

r)

Apa

kah

ada h

ubun

gan

anta

ra

jara

k kes

ekol

ah d

enga

n ang

ka

pend

afta

ran?

- Pen

ggun

aan

fasi

litas

seko

lah

nege

ri be

rdas

arka

n tin

gkat

pe

ngha

sila

n?

Ana

lisis

Ben

efit-

inci

denc

e

- Pen

ggun

aan

fasi

litas

seko

lah

nege

ri be

rdas

arka

n je

nis

kela

min

(gen

der)

?

Ana

lisis

Ben

efit-

inci

denc

e

Has

il ke

luar

an la

inny

a

Tem

uan-

Tem

uan

Men

gana

lisis

hubu

ngan

an

tara

bel

anja

, out

put

dan

hasi

l kel

uara

n

- Apa

kah

ada

hubu

ngan

nya

di s

ini?

Kala

u ad

a hu

bung

anny

a,

bida

ng m

ana

saja

yan

g bi

sa

difo

kusk

an

dala

m s

ekto

r pe

ndid

ikan

?

Apa

kah

ada

ketid

akse

tara

an

di s

ekto

r pen

didi

kan

anta

ra

laki

-laki

dan

per

empu

an?

Apa

kah

ini t

erce

rmin

di

tingk

at b

elan

ja?

Ring

kasa

n da

n Re

kom

enda

si

Infr

astr

uktu

r

Pere

ncan

aan

Unt

uk m

enga

nalis

is

kebi

jaka

n in

fras

truk

tur

di ti

ngka

t pro

vins

i

-Apa

kah i

nfra

stru

ktur

men

jadi

pr

iorit

as d

alam

per

enca

naan

pr

ovin

si?

- kal

au y

a, a

pa p

riorit

as

infr

astr

uktu

r yan

g sp

esifi

k?

Dok

umen

per

enca

naan

Men

yetu

jui

doku

men

pe

renc

anaa

n yan

g ak

an d

iana

lisis


Lampiran

- Apa

kah

ada

prio

ritas

in

fras

truk

tur y

ang

berb

eda

anta

r kab

upat

en?

- Apa

kah p

riorit

as in

fras

truk

tur

kons

iste

n de

ngan

ting

kat

nasi

onaI

?

Bela

nja

(Inpu

t)M

enga

nalis

is p

ola

bela

nja

infr

astr

uktu

r

- Ber

apa

pers

enta

se d

ari

tota

l bel

anja

dae

rah

untu

k

infr

astr

uktu

r?- A

paka

h ba

gian

dar

i tot

al

bela

nja

infr

astr

uktu

r tel

ah

men

ingk

at a

tau

men

urun

se

lam

a in

i? M

enga

pa?

- Apa

kah

bela

nja i

nfra

stru

ktur

te

lah

men

ingk

at a

tau

men

urun

sel

ama

ini?

M

enga

pa?

APB

D, D

ekon

.HH

- Ber

apa

bela

nja

infr

astr

uktu

r pe

r kap

ita?

- Apa

kah

lebi

h tin

ggi d

arip

ada

rata

-rat

a na

sion

al p

er k

apita

? di

band

ingk

an d

enga

n pr

ovin

si la

in y

ang

seru

pa?

- Ber

apa

besa

r bel

anja

in

fars

truk

tur p

er k

apita

tia

p ka

bupa

ten?

Apa

kah

ada

bany

ak v

aria

si a

ntar

ka

bupa

ten?

- Ber

apa

pors

i bel

anja

in

frast

rukt

ur ya

ng di

alok

asik

an

oleh

pem

erin

tah

daer

ah,

prov

insi

dan

pus

at?

- Bag

aim

ana

tren

d se

lam

a in

i?

Men

gapa

?

- Ber

apa

bela

nja

rum

ah

tang

ga in

fras

truk

tur?

- Apa

kah

lebi

h tin

ggi a

tau

lebi

h re

ndah

dar

ipad

a ra

ta-

rata

nas

iona

l? A

da p

rovi

nsi

lain

yan

g se

rupa

?


Lampiran

- Apa

yan

g te

lah

men

jadi

be

lanj

a ya

ng p

alin

g be

sar

dala

m s

ekto

r inf

rast

rukt

ur

meu

rut s

ub-s

ekto

r? m

isal

nya,

tr

ansp

orta

si, t

elek

omun

ikas

i,.

bang

unan

pem

erin

tah,

dll

Apa

yan

g te

lah

men

dom

inir

bela

nja

sekt

or in

fras

truk

tur

men

urut

kla

sifik

asi e

kono

mi?

Bela

nja

(out

put)

Men

gana

lisis

out

put

apa

yang

tela

h te

rcap

ai

mel

alui

infr

astr

uktu

r, sa

rana

, SD

M, p

rogr

am,

dll).

- Pan

jang

jala

n- K

ualit

as ja

lan

- Per

band

inga

n be

rsam

aan

deng

an b

erja

lann

ya w

aktu

. Ba

ndin

gkan

den

gan

prov

insi

la

in, d

enga

n tin

gkat

nas

iona

l, ba

ndin

gkan

anta

ra ka

bupa

ten

dan

prov

insi

Panj

ang

jala

n; k

ualit

as ja

lan

Has

il ke

luar

anM

enga

nalis

is k

ondi

si

infr

astr

uktu

r ter

akhi

r

Ana

lisis

indi

kato

r infr

astr

uktu

r (S

anita

si u

mum

, tid

ak a

da

sani

tasi

, sal

uran

air,

kua

litas

ai

r, sa

nita

si, j

angk

auan

irig

asi,

jang

kaua

n ja

lan,

aks

es k

e lis

trik

dan

indi

kato

r lai

n ya

ng

rele

van)

unt

uk m

enila

i sbb

:

- Apa

kah

ada

peni

ngka

tan

bers

amaa

n de

ngan

be

rjala

nnya

wak

tu?

- Leb

ih ti

nggi

ata

u le

bih

rend

ah d

arip

ada

angk

a na

sion

al? B

andi

ngka

n den

gan

kabu

pate

n di

dal

am p

rovi

nsi

(apa

kah

ada

ketid

akse

tara

an

anta

r kab

upat

en)?

- Bed

akan

aks

es s

esua

i de

ngan

kel

ompo

knya

, m

isal

nya

tingk

at p

engh

asila

n (a

tau

gend

er, k

alau

mun

gkin

)

Ana

lisis

Ben

efit-

inci

denc

e, a

nalis

is

urut

an w

aktu

Tem

uan-

Tem

uan

Men

gana

lisis

hubu

ngan

an

tara

bel

anja

, out

put

dan

hasi

l kel

uara

n.- A

paka

h ad

a hu

bung

anny

a?

Kala

u ad

a hu

bung

anny

a,

apa

saja

yan

g m

ungk

in

difo

kusk

an

di b

idan

g in

fras

truk

tur?


Lampiran

Apa

kah

ada

ketid

akse

tara

an

di b

idan

g in

fras

truk

tur

anta

ra k

abup

aten

? A

ntar

a tin

gkat

pen

erim

aan?

Apa

kah

ini t

erce

rmin

di t

ingk

at

peng

elua

ran?

Ring

kasa

n da

n Re

kom

enda

si

Isu

loka

lM

asih

har

us

dipu

tusk

an

Ring

kasa

n da

n Re

kom

enda

si


Lampiran

Lampiran 2: Persyaratan-Persyaratan data

Tujuan dari bagian ini adalah untuk menyediakan peneliti persyaratan data (baik yang kuantitatif maupun kualitatif ) dan beberapa saran untuk bisa mendapatkan data tersebut. Tabel dibawah memberikan saran tentang rentang waktu dari data, tetapi hal ini tergantung pada ruang lingkup penelitian. Sebagaimana yang dibahas di dalam pedoman ini, kami menyarankan untuk mengumpulkan data paling sedikitnya lima tahun, dan aturan penting adalah lebih banyak data yang didapat akan bisa menghasilkan kualitas analisis yang lebih baik.

Data dikumpulkan pada tingkat nasional maupun daerah. Kalau ada dua sumber untuk data yang sama (contohnya APBD), maka para peneliti perlu memutuskan, untuk data tersebut, sumber mana yang akan dipergunakan untuk analisis. Setiap sumber data mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lihat bagian 4.2.1 untuk petunjuk kebenaran setiap sumber.

1. Sumber Nasional: Departemen Keuangan (MoF); Badan Penelitian Statistik (BPS); No Jenis Nama Uraian Sumber Indikator

1 Fiskal APBN

Belanja Nasional (Dengan alokasi pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota). Data dikelompokan berdasarkan jenis pendanaan, satuan pembayaran, sektor, program, tingkat proyek

DepkeuBelanja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

APBD

Anggaran Daerah (Kab/Kota & Tingkat Provinsi) terdiri atas Penerimaan (berdasarkan pokok anggaran), belanja rutin (berdasarkan bagian dan golongan ekonomi), belanja pembangunan (berdasarkan sektor)(Format Makuda), Pembelanjaan publik dan aparat (format Kepmendagri 29); atau Pembelanjaan langsung dan tidak langsung (format Permendagri 13).

BPS ; MoF Penerimaan, Rutin, Pembangunan

DAU Alokasi DAU dan Data Dasar yang digunakan untuk perhitungan DAU (Kab/Kota & Tingkat Provinsi) Depkeu

Alokasi DAU, kependudukan, pengaruh kemiskinan, wilayah, IHBG, dll.

DAK DAK Dana Reboisasi dan DAK Non Dana Reboisasi (Kab/Kota & Tingkat Provinsi) Depkeu

Alokasi DAK (Sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan)

Pinjaman Data tentang Pinjaman dan tunggakan Pemerintah Daerah Depkeu

Pinjaman yang direalisasi, Jumlah Tunggakan Pinjaman, Total tunggakan

Pajak daerah Data tentang Pajak dan Pungutan Daerah Depkeu Pajak, Pungutan

Pembagian pendapatan

Pembagian penerimaan Pajak dan Penerimaan Bukan Pajak untuk pemerintah daerah Depkeu

Alokasi PBB, BPTHB, PPh, SDA berdasarkan jenis dan wilayah

2 Non Fiskal

Indikator Sosial

Sensus Penduduk atau data kependudukan dari BPS

Sensus penduduk nasional, diselenggarakan sekali dalam sepuluh tahun atau data kependudukan tahunan dari BPS

BPS Kependudukan


Lampiran

Susenas

Susenas terdiri atas INTI (annual) MODUL (satu kali dalam tiga tahun). Ini mencakup karakteristik keluarga dan anggota keluarga dalam keluarga yang dijadikan contoh.

BPS

Pencapaian pendidikan, angka melek huruf, % dari penduduk kota, pendapatan dan belanja rumah tangga.

SakernasSurvei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) mencakup karakteristik pasar tenaga kerja nasional dari semua usia kerja dalam rumah tangga yang dijadikan contoh.

BPS

Angkatan kerja (berdasarkan sektor), angka kesempatan kerja, angka pengangguran, dll.

Podes Penelitan Potensi Desa (PODES) memberikan informasi tentang karakteristik dan infrastruktur desa. BPS

Jumlah sarana (sekolah, Puskesmas, dll.), % keluarga yang mempunyai telepon, jenis jalan yang tersedia, berapa hektar bidang sawah, dll.

Indikator ekonomi PDRB Produk-produk Daerah (kab/kota & tingkat provinsi)

berdasarkan harga yang berlaku dan tetap BPS Produk-produk sektoral

Jalan Jenis jalan di tingkat kabupaten Dep PUPanjang Jalan, bagian dari setiap jenis jalan

Karakte-ristik Peme-rintah Daerah

Survei Tata Kelola Pemerin-tahan dan Desen-tralisai (GDS)

GDS 1 1, GDS 1+, GDS 2WBOJ & PSKK-UGM

Indikator Tata kelola pemerintahan dan desentralisasi (transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan)

Sensus Pegawai Negeri

Jumlah pegawai negeri berdasarkan tempat BKN

Jumlah pegawai negeri berdasarkan pengelompokan struktural, fungsional, karakteristik, golongan, dll.

2. Data dari sumber Daerah : Kuantitatif

Jenis Nama Tahun Sumber Indikator

Indikator Wajib Kependudukan Terakhir BPS Daerah Untuk memperoleh nilai per kapita

IHK Daerah Terakhir BPS Daerah Untuk memperoleh nilai riil

Fiskal APBD Terakhir

Laporan keuangan provinsi dan daerah (lebih diutamakan laporan keuangan yang telah diaudit)

Uraian yang paling terperinci tentang • Penerimaan• Belanja

- Rutin & Pembangunan (format Makuda)- Publik & Aparat (Format Kepmendagri 29 )- Langsung & Tidak langsung (Format Permendagri 13)- Rincian belanja untuk sarana kesehatan dan sekolah, berdasarkan jenis

• Pendanaan (format anggaran baru)


Lampiran

Fiskal Pinjaman Terakhir Pemerintah provinsi dan kabupaten

• Tingkat utang• Pinjaman berdasarkan sumber (pemerintah pusat, bank dll.).

Fiskal Bagi Hasil SDA Terakhir Pemerintah provinsi

• Kriteria yang digunakan untuk alokasi bagi hasil minyak, gas dan kehutanan kepada kabupaten/kota• Jumlah yang dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota

Sosial Kependudukan Terakhir Pemerintah Daerah

• Perkiraan jumlah penduduk dari pemerintah daerah • Perkiraan penduduk dari kantor BPS daerah

Sosial Kemiskinan Terakhir Pemerintah Daerah

• Perkiraan kemiskinan dari pemerintah daerah• Perkiraan kemiskinan dari kantor BPS daerah

Sosial Pendidikan Terakhir Pemerintah Daerah

• Jumlah sekolah, berdasarkan jenis• Jumlah siswa• Jumlah guru (termasuk reguler dan non-reguler)• Jumlah retribusi yang dipungut• Indikator pendidikan yang digunakan oleh pemerintah daerah (angka melek huruf, tingkat pendaftaran di sekolah, pencapaian pendidikan, dll.).

Sosial Kesehatan Terakhir Pemerintah Daerah

• Jumlah puskesmas• Jumlah dokter dan petugas kesehatan lainnya (termasuk reguler and non-reguler)• Jumlah retribusi yang dipungut• Indikator kesehatan yang digunakan pemerintah daerah (kelahiran yang ditangani oleh petugas-petugas yang trampil, angka kematian bayi)

Infrastruktur Air dan Sanitasi Terakhir Pemerintah Daerah dan Provinsi

• Status dan kondisi infrastruktur air yang ada• Akses ke air bersih

Jalan Terakhir Pemerintah Daerah dan Provinsi

• Panjang jalan, berdasarkan jenis• Kondisi jalan

Politik Daerah DPRD Terakhir Kantor KPU Provinsi

• Komposisi anggota DPRD (partai politik yang diwakili)• Karakteristik anggota DPRD (latar belakang pendidikan, jenis kelamin)

Tata kelola pemerintahan Pegawai Negeri Terakhir Pemerintah Daerah dan

Provinsi

• Jumlah pegawai negeri, berdasarkan kategori struktural dan fungsional serta tingkat profesionalisme


Lampiran

KualitatifJenis Nama Tahun Sumber Indikator

Perencanaan Proses Perencanaan Terakhir Bappeda

• Rencana-rencana apa yang sekarang tersedia?• Apakah masyarakat berperan serta dalam proses perencanaan tersebut? Apabila ya, bagaimana?• Apakah ada suatu rencana/strategi peningkatan ekonomi rakyat? Apabila ya, sektor (sektor-sektor) mana yang akan difokuskan?• Bagaimana pencapaian dari berbagai rencana yang dipantau?

Anggaran Penyusunan Anggaran Terakhir Biro Keuangan,

Bappeda, Kepala dinas

• Apakah ada mekanisme formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran? Apabila ya, seberapa efektif?• Bagaimana informasi kuantitatif yang digunakan untuk mengambil berbagai keputusan tentang anggaran?• Bagaimana keputusan-keputusan dibuat tentang intervensi pemerintah dalam suatu sektor khusus?• Lembaga/badan mana yang membuat keputusan tentang alokasi anggaran akhir?

Publikasi Anggaran Terakhir Bappeda, Sekda

• Apakah anggaran dipublikasikan kepada masyarakat? Apabila ya, bagaimana caranya (surat kabar, berita negara dll.)?

Pelaksanaan Anggaran Terakhir Biro Keuangan,

Bappeda

• Unit mana yang bertanggung jawab atas pembayaran?• Apakah Bendahara Umum Daerah (BUD) sudah dibentuk?• Bagaimana mekanisme pembayarannya (SPP)?• Apakah terdapat masalah-masalah dalam manajemen perbendaharaan? Apabila ya, apa saja masalahnya?• Apakah anggaran tersebut telah direvisi selama tahun anggaran?

Pelaksanaan Penganggaran Terakhir Bappeda

• Apakah pelaksanaan penganggaran telah diperkenalkan?• Apabila ya, bagaimana pelaksanaan tersebut dipantau?

Transfer Pembayaran transfer Terakhir Biro Keuangan

• Kapan dan berapa kali transfer cicilan telah diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat dan provinsi?

- DAU- DAK- Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam- Bagi Hasil dari Pajak

Format -- electronic wherever possible


Referensi

References

Aran, Meltem (2007). Note on “Pro-Poor Targeting and the Effectiveness of Indonesia’s Fuel Subsidy Reallocation Programs”. Jakarta. Indonesia

Ghozali, Abbas. “Analisis Sejarah Kebijakan, Penyelenggaraan, dan Kondisi Pendidikan Dasar serta Implikasinya pada Pendidikan Dasar Gratis”. Makalah individual untuk studi Pendidikan Gratis yang diselenggarakan oleh BAPPENAS. Jakarta. Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belu (2004). Rencana Strategis Kabupaten Belu 2004-2008

Pemerintah Daerah Kabupaten Belu (2004). Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Belu Periode 2004-2008

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa (2003). Rencana Stratejik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tahun 2003-2007

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (2004). Rencana Strategis Kabupaten Timor Tengah Selatan 2004-2008

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (2005). Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2005-2009

Pemerintah Daerah Kota Binjai. Peraturan Walikota Binjai nomor 050-6525 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai 2006-2010.

Pemerintah Daerah Kota Magelang (2005). Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2005-2010.

Pemerintah Daerah Kota Manado (2005). Peraturan Daerah nomor 04 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Manado 2005-2010.

Pemerintah Daerah Kota Manado (2005). Matriks Program Lima Tahunan (RPJMD dan Renstra SKPD). Dinas Pendidikan Kota Manado

Pemerintah Indonesia (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Pemerintah Indonesia (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pemerintah Indonesia (2005). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pemerintah Indonesia (2003). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah Indonesia (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Referensi

Pemerintah Indonesia (2004). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Indonesia (2004). Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tandon, Ajay (2005), Measuring Eficiency of Macro Systems: An Application to Millennium Development Goal Attainment, Asian Development Review, Vol 22, no. 2, pp. 108-125

WHO (2005), “ Sub National Health System Performance Assessment in Indonesia”. processed World Health Organization, Geneva

World Bank (2005). “Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization”, volume 1 – volume 3. Jakarta, Indonesia.

World Bank (2007a). “Investing in Indonesia’s Education: Allocation, Equity, and Efficiency of Public Expenditures”. Jakarta, Indonesia.

World Bank (2007b). Indonesia Public Expenditure Review. “Spending on Development: Making the Most of Indonesia’s New Opportunities”. Jakarta. Indonesia

World Bank. “Teacher Employment and Deployment in Indonesia: Opportunities for Equity, Efficiency, and Quality Improvement.” Jakarta. Indonesia.

untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di ... - The World Bank · Regional Budget Consolidated...

Documents

Transcript of untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di ... - The World Bank · Regional Budget Consolidated...