ANALISIS KEPEMILIKAN ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI …

Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 94

ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

ANALISIS KEPEMILIKAN ALOKASI SPEKTRUM

FREKUENSI OPERATOR MOBILE SELULER DITINJAU

DARI PERSPEKTIF REGULASI

Bambang Setyo Panulisan

Universitas Bina Bangsa

email: [email protected]

ABSTRAK

Industri telekomunikasi di Indonesia tumbuh pesat, beberapa operator diberikan izin untuk

beroperasi menggunakan Spektrum frekuensi seluler. . Masyarakat umum beranggapan bahwa

proses akuisisi tak lebih dari jual beli perusahaan semata, bahkan mungkin untuk sebagian

kalangan nampak seperti akuisisi atau merger perusahaan pada umumnya. Namun dalam

industri telekomunikasi, setidaknya ada hal khusus yang dijadikan perhatian mendasar, yaitu

mengenai frekuensi. Indonesia pada saat ini terdapat Sembilan operator pemilik izin

penggunaan spektrum frekuensi radio (Mobile Network Operator – MNO) dan beberapa

operator yang tidak memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio. Peningkatan

perusahaan yang menjadi penyelenggara telepon selular dan telepon fixed wireless dan

meningkatnya pemakai internet yang diselenggarakan oleh Internet Service Provider (“ISP”)

melalui jaringan nirkabel dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, maka kebutuhan akan

spektrum frekuensi radio semakin meningkat pula. Mengacu kepada PP No. 53 Tahun 2000

tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yaitu ketentuan pasal 25 ayat

1 dan ayat 2. , Pengalihan frekuensi operator telekomunikasi harus sesuai hukum persaingan

usaha. Sebab, frekuensi telekomunikasi dinilai menyangkut kebutuhan dasar berkomunikasi

setiap warga Negara.

Kata kunci : Analisis Regulasi.Alokasi Frekwensi. Proses Bisnis

ABSTRACT Telecommunications industry in Indonesia is growing rapidly, some operators are given

permission to operate using a frequency spectrum seluler.Peluasaan prasar coverage to

compete in the utilization of the frequency spectrum domination. The general public assumes

that the acquisition process is nothing more than mere buying and selling companies, even

perhaps to some people looks like the acquisition or merger of the company in general. But in

the telecommunications industry, at least there are specific things that made a profound

concern, namely the frequency. Indonesia at present there are nine operators owners permit the

use of radio frequency spectrum (Mobile Network Operator - MNO) and some operators who

do not have permission to use the radio frequency spectrum. Increased company became the

organizer mobile phone and fixed wireless telephone and Internet users rising organized by

Internet Service Providers ("ISPs") through a wireless network using radio frequency spectrum,

hence the need for radio frequency spectrum is increasing as well. Referring to PP 53 of 2000

on the Use of Radio Frequency Spectrum and Satellite Orbit, namely the provisions of article 25

paragraph 1 and paragraph 2, the frequency of transfer of the telecommunications operators

should be appropriate competition law. Therefore, the frequency telecommunication assessed

regarding the basic needs of every citizen to communicate.

Keywords : Regulasi.Alokasi Frequency Analysis. Business process

PENDAHULUAN

Indonesia diharapkan mempercepat penetrasi broadband sebagai salah satu strategi dalam

mencapai visi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2025 yaitu “Terwujudnya


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

Indonesia informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan komunikasi dan

informatika berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”

Pada hakikatnya perusahaan menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh

keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Tidak dipungkiri ada

kalanya persaingan usaha antara pelaku usaha itu sehat (fair competition), dan dapat juga

tidak sehat (unfair competition).

Persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu bentuk perilaku pihak yang secara

ekonomi memangsa pihak lain yang lemah. Meskipun UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999)

secara jelas mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

namun hal tersebut tidak menjamin bahwa larangan tersebut akan ditaati oleh pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Regulatory Impact Analisis (RIA),

penelitian hukum yang bersifat normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.4 Sumber data

merujuk pada bahan hukum primer dan sekunder yang diolah secara deskriptif analisis dan

argumentatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan serta jenis pendekatan

kasus.

Penelitian ini kerangka kerja dirancang sedemikian rupa agar pendekatan penelitian ini

tertata dengan baik, adapun struktur pendekatannya menggunakan piramida penelitian [13],

dimana piramida penelitian ini terdiri dari 4 (empat) tingkatan sebagai berikut :

Paradigma Penelitian

Metodologi Penelitian

Metode Penelitian

Teknik Penelitian.

Paradigma penelitian ini merupakan pendekatan dasar terhadap sebuah permasalahan yang

dilihat sebagai satu kesatuan yang koheren antara asumsi, premis, dan fakta yang jelas.

Pendekatan dasar pada penelitian ini adalah bahwa terdapat suatu permasalahan untuk

mendapatkan strategi alternatif dalam melaksanakan pembangunan akses berbasiskan pita

lebar (broadband) di Indonesia dengan menganalisa potensi nilai ekonomi pemanfaatan pita

frekuensi UHF dengan metode Risk Impack Analisis. Adapun metodologi penelitian,

merupakan cara untuk melakukan penelitian yang disesuaikan dengan paradigma penelitian

yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, tahap

analisa data, dan kesimpulan. Pada tahapan selanjutnya yaitu metode penelitian adalah

langkah-langkah tindakan spesifik yang perlu dijalankan dalam urutan tertentu dalam

melaksanakan penelitian ini. Dan langkah yang terakhir adalah teknik penelitian yang

merupakan instrumen praktis atau alat untuk menghasilkan, mengumpulkan dan menganalisis

data. Analisis pemanfaatan spectrum frekwnsi Secara terstruktur untuk memetakan piramida

penelitian dengan pendekatan dasarnya untuk menganalisa penguasaan ,pemanfaatan

spektrum frekuensi radio pada pita UHF sebagai strategi melaksanakan pembangunan akses

berbasiskan pita lebar (broadband) di Indonesia

Adapun penjelasan rinci dari daftar pertanyaan penyusunan RIA tersebut yaitu:

a. Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

Masalah yang harus dipecahkan harus tepat dinyatakan, memberikan bukti dari

sifat dan besarnya, dan menjelaskan mengapa hal tersebut muncul

(mengidentifikasientitas insentif yang terkena).

b. Apakah tindakan pemerintah sudah tepat? Intervensi pemerintah harus didasarkan pada bukti eksplisit bahwa tindakan

pemerintah dibenarkan, mengingat sifat dari masalah, kemungkinan manfaat

dan biaya tindakan (berdasarkan penilaian yang realistis efektivitas

pemerintah), dan mekanisme alternatif untuk mengatasi masalah.

c. Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah

pemerintah? Regulator harus melakukan, di awal proses regulasi, sebuah informasi

perbandingan berbagai peraturan dan non-peraturan instrumen kebijakan,

mengingat masalah- masalah yang relevan seperti biaya, manfaat, efek distribusi

dan persyaratan administrasi.

d. Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah peraturan? Proses peraturan harus terstruktur sehingga semua keputusan peraturan ketat

menghormati "rule of law"; itu adalah, tanggung jawab harus jelas untuk

memastikan bahwa semua peraturan yang diperkenankan oleh peraturan tingkat

yang lebih tinggi dan konsisten dengan kewajiban perjanjian internasional, dan

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan seperti kepastian,

proporsionalitas dan persyaratan prosedural yang berlaku.

e. Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi

regulasi ini? Regulator harus memilih tingkat yang paling tepat dari pemerintah untuk

mengambil tindakan, atau jika ada beberapa tingkatan yang terlibat, harus

merancang sistem yang efektif koordinasi antara tingkat pemerintahan.

f. Apakah regulasi yang ada bermanfaat, dibanding biayanya ? Regulator harus memperkirakan total biaya dan manfaat yang diharapkan dari

setiap peraturan usulan dan alternatif, dan harus membuat perkiraan tersedia dalam

format yang dapat diakses para pengambil keputusan. Biaya tindakan

pemerintah harus dapat dibenarkan oleh manfaat sebelum tindakan diambil.

g. Apakah distribusi akan dampak nya transparan di masyarakat? Sejauh distributif dan nilai-nilai ekuitas dipengaruhi oleh intervensi

pemerintah, regulator harus membuat transparan peraturan distribusi biaya dan

manfaat di kelompok-kelompok sosial.

h. Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh

pengguna? Regulator harus menilai apakah peraturan akan mungkin dipahami oleh

pengguna, dan untuk itu harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan

bahwa struktur teks dan aturan sejelas mungkin.

i. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

untuk menyampaikan pandangan mereka? Peraturan harus dikembangkan secara terbuka dan transparan, dengan

prosedur yang tepat yang efektif dan tepat waktu masukan dari pihak-pihak yang

tertarik seperti bisnis yang terkena dampak dan serikat buruh, kelompok-kelompok

kepentingan lainnya, atau tingkat pemerintahan lainnya.

j. Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai? Regulator harus menilai insentif dan lembaga-lembaga melalui peraturan yang

akan berlaku, dan harus merancang strategi pelaksanaan tanggap yang membuat

penggunaan terbaik dari mereka.

MetodeAnalisisKualitatif/ Kuantitatif Setelah didapatkan data-data tersebut diatas, maka selanjutnya analisa data.

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa oleh Regulatory Impact

Analysis (RIA) dengan fokus pada faktor Pemilihan opsi teknologi penyelenggaraan

layanan BWA 2,3 GHz.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi Pita Frekuensi dan Jumlah Operator

Alokasi pita frekuensi untuk penyelenggaraan telekomunikasi ditunjukkan pada Tabel

2. Pita frekuensi 800 MHz diperuntukkan bagi penyelenggaraan telekomunikasi FWA

dengan teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) yang diselenggarakan oleh empat

operator telekomunikasi dengan lisensi nasional, yakni Telkom, Smartfren, Indosat, dan

Bakrie Telecom (Ditjen SDPPI, Kemkominfo, 2012). Untuk layanan telekomunikasi seluler,

dialokasikan pita frekuensi 900 MHz (Global System for Mobile Communications/GSM),

1800 MHz (Digital Cellular System/DCS 1800), 1900 MHz (CDMA), dan 2100 MHz (3G

Universal Mobile Telecommunications System/UMTS – Wideband CDMA/ WCDMA).

Pita frekuensi 900 MHz dialokasikan kepada tiga operator besar, sedangkan pita frekuensi

1800 dan 2100 MHz dialokasikan kepada lima operator. Pada spektrum frekuensi 2100

MHz masih terdapat dua kanal 5 MHz yang belum dialokasikan. Untuk 2300 MHz,

pita frekuensi tersebut dialokasikan kepada delapan perusahaan pemenang seleksi di 15

zona layanan di seluruh wilayah Indonesia, untuk menggelar layanan pita lebar nirkabel

(wireless broadband), meskipun beberapa izin yang diberikan telah dicabut

akibatterpenuhinya kewajiban. Sementara itu, jumlah penyelenggara telekomunikasi

secara umum mengalami kenaikan pada jumlah penyelenggara jaringan tetap, jaringan

bergerak, dan telekomunikasi khusus, seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel.1.Pita Alokasi Frekuensi

Operator Pita

Frekuensi Wilayah Layanan Masa Lisensi

Telkom 800 MHz Seluruh Indonesia 2010-2020

2010-2020

Smartfren 800 MHz Nasional (kecuali Kepulauan Riau)

2010-2020


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

Indosat 800 MHz Nasional (kecuali Kepulauan Riau)

Bakrie Telecom 800 MHz Seluruh Indonesia

(2 lisensi) 2010-2020

Indosat 900 MHz Nasional 2010-2020

Telkomsel 900 MHz Nasional 2010-2020

XL 900 MHz Nasional 2010-2020

XL 1800

MHz Nasional 2010-2020

Indosat 1800

MHz

Nasional (2

lisensi) 2010-2020

Telkomsel 1800

MHz

Nasional (3

lisensi) 2010-2020

AXIS 1800


HCPT 1800


HCPT 2100

MHz

Nasional (2

lisensi)

2006-2016,

2011-2021

AXIS 2100

MHz

Nasional (2

lisensi)

2006-2016,

2011-2021

Telkomsel 2100

MHz

Nasional (2

lisensi)

2006-2016,

2009-2019

Indosat 2100

MHz

2006-2016,

Nasional (2

lisensi) 2009-2019

XL 2100

MHz

Nasional (2

lisensi)

2006-2016,

2010-2020

PT Firstmedia, 2300

MHz Zona 1 dan 4 n.a.

Tbk.

Zona 1, 2(a), 2(b),

3(a),

PT Berca 2300

MHz

3(b), 8(a), 8(b),

11(a), n.a.

Hardayaperkasa 11(b), 13(a), 13(b)

14(a), 14(b), 15

PT Internux 2300

MHz Zona 4 n.a.

PT Comtronics 2300

MHz Zona 5, 6, 7 Ket: dicabut

Systems

PT Indosat 2300

MHz Zona 5 n.a.

Mega Media


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

PT.

Telekomunikasi

Indonesia, Tbk

2300

MHz Zona 6, 7, 9, 10,12

Ket: Zona 6, 7, 9, dan 12

dicabut

PT Wireless

Telecom

Universal

2300 Mhz Zona 9, 10, 15 Ket: dicabut

PT Jasnita

Telekomindo

2300

MHz Zona 12 n.a.

TABEL.2. Ringkasan Penggunaan Spektrum frekuensi Operator

Margin EBITDA

(%)

Bandwitdh

(MHz) 2010 2011 2012

Telkomsel 90 58% 57% 56%

XL Axiata 60 53,90% 50,60% 45,80%

Indosat 85 48,83% 47,07% 47,01%

Smartfren 28,5 -136% -123% -33%

Bakrie Tel. 10 38,70% 35,90% 32,30%

Sumber: Laporan Tahunan Operator

Pertumbuhan pelanggan layanan broadband atau data terus mengalami pertumbuhan

karena penetrasi pelanggan data yang masih rendah (mencapai 40% untuk pelanggan

Telkomsel pada kuartal ketiga tahun 2012, demikian juga pendapatan dari komunikasi

data (mencapai 38% dari total pendapatan operator di Indonesia) dan pertumbuhan lalu-

lintas data yang terus meningkat (diperkirakan mencapai lebih dari 70% per tahun). Hal ini

didukung oleh penjualan smartphone, tablet, laptop yang terus meningkat dan aplikasi

Internet yang makin beragam dan populer, di ranah video streaming, media sosial,

komunikasi, browsing, mobile commerce, location-based services, mobile banking, dan

sebagainya.

Asumsi Kebutuhan Layanan Wilayah Jakarta

Pada Penelitian ini menggunakan sample wilayah layanan Jakrta,diasumsikan memiliki

trafik padat semua operator

Tabel. 3 Estimasi jumlah pelanggan dengan pertumbuhan 33% per tahun

OPERATOR 2009 2010 2011 2012 2013

TSEL 6179829.7 8219173.5 10931501 14538896 19336732

INDOSAT 3715811 4942028.6 6572898.1 8741954.4 11626799

XL 3794897.3 5047213.5 6712793.9 8928015.9 11874261

HCPT 777689.67 1034327.3 1375655.3 1829621.5 2433396.6

Diolah Dari Tabel 9 .Source : Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

Tabel 4.7. Estimasi kebutuhan BTS Tahun 2013 Wilayah Jakarta

OPERATOR JUMLAH

PELANGGAN

JUMLAH

BTS

KEBUTUH

AN BTS

LAYAN

AN BTS

KEKURAN

GAN

LAYANAN

BTS

TSEL 19336731.59 1500 71.6175244

1 270000 19336659

INDOSAT 11626799.41 810 79.7448519

2 145800 11626719

XL 11874261.12 756 87.2594144

6 136080 11874173

HCPT 2433396.578 463 29.1984230

6 83340 2433367

Sedangkan pada operator FWA terdapat hal yang berbeda, di mana ada operator yang masih

mempunyai EBITDA minus dan ada operator dengan EBTDA positif, tetapi terus menurun

Jumalah kekurangan layanan BTS seperti table diatas dapat di atur menggunakan 3 kanal

frekuensi 900,1300,1800,2100,2300. Serta dengan Up garade technology Insfrastruktur.

Grafik .1 Perbandingan Layanan Operator

Dilihat dari perbandingan jumlah pelanggan dengan ketersediaan jumlah layanan BTS maka

dapat disimpulkan bahwa pada saat ini untuk layana BTS sangat belum mencukupi untuk

memenuhi para pelanggannya. Disamping itu ada sejumlah user yang memiliki lebih dari satu

handset yang mengakibatkan bertambah banyakannya jumlah user. Jika melihat layanan

Broadband yang tersedia di indonesia yang saat ini dilayani oleh 4 operator GSM dimana

masing masing operator menggunakan ada yang menggunakan 2 Pita frekuensi dan 3

frekuensi yaitu frekuensi 900 MHz, 1800 MHz, dan 2100 MHz tentunya belum cukup untuk

memenuhi seluruh pelanggan yang ada. Sehingga dibutuhkan beberapa strategi

pengembangan teknologi dan expansi jumlah jaringan existing agar mampu mencukupi

sejumlah layanan untuk parapelanggan. Selain itu penerapan teknologi baru seperti LTE perlu

di kedepankan untuk mengatasi berkembangnya jumlah pelanggan broadband di Indonesia

secara umum dan di Jakarta secara khusus. Hal yang dapat dilakukan dengan adanya Existing


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

network agar dapat melayani jumlah pelanggan yang semakin banyak dan tidak di imbangi

dengan pertumbuhan BTS maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan:

1. EDGE Activation.

EDGE activation adalah menambah feature EDGE yang tersedia di jaringan 2G baik

untuk 2G 900 dan 2G 1800. Dengan aktifkannya feature ini pada jaringan 2G maka

diharapakan peningkatan user Broadband pada layanan seluler yang dilayani dengan

layanan EDGE.

2. Upgrade TRX & GTRx Activation.

Upgrate TRx dimaksudkan untuk menambah kapasitas user di layanan 2G baik untuk

2G 900 dan 2G 1800. Upgrade ini di lakukan dengan menambah sejumlah TRX di

setiap sector BTS sehingga yang semula site memiliki confing normal menjadi Config

Hicap. Selain menmbah Jumlah TRX perlu dilakukan GTRx activation unutk

menambah kapasitas user broadband yang dilayani dengan GPRS di tiap TRX yang

ditambahkan, hal ini dimaksudkan agar layanan 2G baik 2G 900 maupun 2G 1800

tidak hanya melayani layanan Voice saja tetapi dapat melayani layanan Broadban

juga.

3. Upgrade HSDPA & HSUPA Capacity.

Upgrade HSDPA & HSUPA capacitiy dilakukan pada teknologi 3G, hal ini

dimaksudkan untuk meningkatkan layanan broadband pada pelanggan 3G. Dengan

dilakukannya Upgrade Capasity pada HSDPA & HSUPA diharapkan kapasitas

pelanggan meningkat selain itu juga dapat meningkatkan kecepatan data Rate para

pelanggan. Upgrade HSDPA & HSUPA ini dapat diterapkan di layanan 3G 900 MHz,

1800 MHz & 2100 MHz.

4. 2nd

& 3rd

Carier Activation

2nd

& 3rd

Carier Activation dilakukan pada teknologi 3G dengan menambah frekuensi

carier untuk 3G baik di 900 MHz,1800 MHz & 2100 MHz. Dengan menambah

frekuensi carier ini diharapkan menikatkan kapasitas pelanggan voice maupun

broadband serta meningkatkan kualitas pelanggan 3G. Selain itu untuk pengembangan

2G & 3G existing dapat di gunakan feature untuk meningkatkan kinerja jaringannya

dengan beberapa teknik berikut:

AMR

Adaptive Mutlirate (AMR) merupakan suatu fitur yang memegang peranan penting

didalam efisiensi penggunaan cell/kanal suara (voice) dan jaringan GSM secara

keseluruhan serta dapat meningkatkan kualitas suara secara dinamik berdasarkan hasil

pengukuran secara nyata (real-time) antara Mobile Station (MS) dan Base Transmitter

Station (BTS).

Common BCCH

Adalah sistem dual band GSM 900 dan 1800 yang hanya menggunakan 1 frekuensi

utamanya saja untuk menangani frekuensi BCCH nya, SDCCH nya, PDCH nya, dan

TCH nya.

OSC(Orthogonal Sub Channel) & VaMOS(Voice services over Adaptive Multi user

channel on One Slot)

OSC adalah fitur software yang memungkinkan peningkatan kapasitas suara hingga

100% dan secara signifikan meningkatkan kualitas suara ucapan untuk GSM.

Sedangkan VaMOS adalah feature terbaru sistem GSM pengembangan dari 3GPP

GERAN R9 sederhananya, pada halfrate satu time slot TCH dapat diduduki oleh 2

user pada waktu tertentu, sedangkan VAMOS dapat melipatgandakan kapasitas user


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

menjadi 4. Pada VAMOS, Orthogonal Sub chanel digunakan pada BTS dan MS untuk

proses sinkronisasi sehingga user-user yang menduduki timeslot yang sama akan tidak

menginterferensi satu sama lain.

DFCA(Dynamic Frequency and Channel Allocation)

DFCA dapat menggandakan kapasitas jaringan GSM dalam spektrum yang ada, tanpa

mengurangi kualitas layanan dan menambah biaya pengendalian. Fitur ini membantu

operator memperkecil bandwidth komunikasi suara, sehingga kelebihan bandwidth

tersebut dapat digunakan untuk data, baik melalui Enhanced Data Rates for GSM

Evolution (EDGE) atau dengan memanfaatkan kembali spektrum tersebut untuk

Wideband Code Division Multiple Access/Long Term Evolution (WCDMA/LTE).

Hal ini akan membantu operator meningkatkan potensi pendapatan per situs BTS

secara substansial.

Selain Pengembangan Jaringa 2G dan 3G diperlukan penerapan Implementasi

teknologi LTE. Dimana teknologi ini dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan layanan

Broadband karena teknologi LTE nemawarkan kapasitas yang besar dan kecepatan data yang

besar pula untuk pengguna layanan Broadband. Adapun tujuan pengembangan teknologi LTE

adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan pengembangan jaringan 3G dalam waktu yang akan datang.

2. Kebutuhan pelanggan akan kecepatan data yang tinggi dan quality of service (QOS).

3. Pengembangan teknologi packet switching.

4. Mengurangi biaya operasional karena arsitektur jaringan yang sederhana.

5. Design sistem yang sederhana.

6. Menghindari fragmentasi yang tidak perlu pada penggunaan frekuensi yang

berpasang-pasangan.

LTE menawarkan beberapa keunggulan dan keuntungan bagi pelanggan dan pihak

operator jaringan, yaitu :

1. Efisiensi spektrum dan throughput yang tinggi, LTE menggunakan OFDM pada arah

downlink, dimana teknik ini tahan terhadap interferensi akibat lintasan jamak dan

menggunakan single-carrier- FDMA (SC-FDMA) pada arah uplink yang memiliki

peak average power ratio (PAPR) rendah. Selain itu LTE juga mendukung antena

multiple input multiple output (MIMO) yang dapat meningkatkan BER dan bit rate.

2. latency yang rendah, jaringan LTE memiliki setup time dan transfer delay yang

sangat rendah, serta waktu handover yang rendah.

3. Mendukung bandwidth yang bervariasi, yaitu 1.4, 3, 5, 10, 15 and 20 MHz.

4. Memiliki arsitektur jaringan yang sederhana, hanya ada eNodeB pada evolved UMTS

terrestrial radio access (E-UTRAN).

5. Kompatibel dengan teknologi 3GPP sebelumnya dan teknologi lainnya.

6. Mendukung frequency division duplex (FDD) dan time division duplex (TDD).

Keuntungan utama dengan LTE adalah throughput yang tinggi, latency yang rendah,

FDD dan TDD pada platform yang sama, peningkatan pengalaman pelanggan dan arsitektur

sederhana yang mengakibatkan biaya operasional yang rendah. LTE juga akan mendukung sel

dengan teknologi jaringan yang lebih lama seperti GSM, CDMAOne, WCDMA (UMTS), dan


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

CDMA2000. Banyak fasilitas yang didapat sehingga perlu untuk upgrade 3G UMTS

ke teknologi komunikasi mobile 4G, yang pada dasarnya adalah sebuah sistem mobile

broadband dengan peningkatan layanan multimedia.

Efisiensi Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio

Perbandingan efisiensi ekonomi antar operator diperlihatkan dalam grafik pada

Gambar 8. Operator seluler cenderung memiliki efisiensi yang rendah bila dibandingkan

dengan operator FWA. Hal ini terkait dengan dengan pembangunan jaringan yang telah

dilakukan oleh operator- operator tersebut. Operator yang pembangunan jaringannya

terkonsentrasi pada daerah-daerah yang padat penduduk (Jawa, Bali) akan memiliki

efisiensi yang lebih baik.

Bila efisiensi diukur dengan basis margin EBITDA tahun 2012 (padaTabel6)

seperti tampak pada grafik dalam Gambar 5, terlihat bahwa meskipun efisiensi teknis

tertinggi diperoleh oleh Telkomsel, namun dalam hal efisiensi ekonomi, Telkomsel

bukanlah yang tertinggi.Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kewajiban komitmen

pembangunan memberikan sedikit kontribusi dalam ketidakefisienan penggunaan spektrum

frekuensi radio.[1]

NO PERTANYAAN JAWABAN

1 Apakahmasalahnya telah

benar didefinisi kan ?

1. Ya, permasalahannya telah didefinisikan dengan

cukup komprehensif dan meliputi sejumlah aspek yang

terkait Alokasi frekuensi Seluler.

2. Sebelum penyusunan suatu peraturan/ regulasi,

tentunya ada beberapa tahapan proses yang harus

dilakukan, salah satunya adalah studi/kajian terhadap

suatu permasalahan yang kemudian dikonsultasikan

kepada public dan stake holders terkait, sehingga

masalah tersebut dapat didefinisikan secara

menyeluruh dan solusi yang diusulkan pun merupakan

solusi yang bersumber dari berbagai kepentingan.

2 Apakah tindakan peme-

rintah sudah tepat ?

1. Ya, tindakan Pemerintah adalah tepat untuk

kondisi pada saat dan tempat dimanapermasalahan ini

terjadi. Perlu adanya pengkajian di kemudian hari ,

suatu kebijakan ataupun Pemerintah dalam dinamika

perkembangan industri telekomunikasi pada masa

kedepan kompatible dengan perkembangan TIK.

2. Pemerintah mengadakan evaluasi atas

permasalahan tersebut dengan harapan mendapat

penyelesaian atas permasalahan dan meminimalkan

resiko yang terjadi.Saat ini belum ada keputusan solusi

apa yang akan diberikan karena masih ada dalam

pembahasan internal.


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

3

Apakah regulasi yang

ada sudah merupakan

yang terbaik untuk

langkah pemerintah ?

1. Seperti yang diungkap dalam jawaban no 2, untuk

kondisi, lokasi, dan waktu saat dimana permasalahan

ini timbul, regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah

adalah tepat.

2. Teknologi berkembang sangat dinamis dan cepat

menjadi salah satu faktor perlu adanya evaluasi

terhadap regulasi yang ada saat ini. Untuk

mengakomodir perkembangan teknologi tersebut,

dirasa perlu adanya perubahan terhadap regulasi yang

dapat mendukung penerapan teknologi terkini

namun tetap harus memperhatikan dampaknya bagi

pengguna frekuensi/penyelenggara eksisting.

4

Apakah adadasar

hukumnya untuksebuah

peraturan ?

1. Ya, pastinya, karena dasar hukum dalam

pembuatan suatu peraturan oleh organ

5

Berapa tingkatan

birokrasi pemerintah

yang dilibatkan untuk

koodinasi regulasi ini?

Permasalahan ini memiliki 2 bidang pengaturan, yaitu

kebijakan di bidang spektrum pemerintahan wajib

memiliki dasar hukum. Hal ini terkait dengan

pembentukan wewenang yang sah pada organ

pemerintahan dimaksud untuk memiliki hak

mengatur. frekuensi radio dan di bidang keuangan

negara dalam bentuk PNBP, maka birokrasi yang

dilakukan adalah hingga tingkatan antarkementerian

(catatan : sering disebutjuga dengan interdep).

Disimpulkan demikian karena pengaturan bidang

spektrum frekuensi radio adalah kewenangan

KemenKominfo c.q. Ditjen Postel, sedangkan

pengaturan di bidang keuangan negara khususnya

PNBP adalah kewenangan Kementerian Keuangan c.q.

Ditjen PNBP.

6

Apakahregulasiyang ada

bermanfaat, dibanding

biayanya ?

Ya bermanfaat pada saat ini,selanjutnya jika ada

perubahan perlu di analisis dari sisi kelayakan

7

Apakah distribusi akan

dampaknya transparan di

masyarakat ?

Harus Transparan agar industri dapat terlibat dan

merasakan implementasi regulasi tersebut

8

Apakah regulasi

jelas,konsisten, dapat

dipahami, dan dapat

diakses oleh pengguna ?

Setiap regulasi akan di publish melalui website Ditjen

Postel maupun disosialisasikan kepada masyarakat.

Sehingga diharapkan melalui kegiatan-kegiatan

tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengakses

maupun memahaminya.

9

Apakah semua pihak

yang berkepentingan

memiliki kesempatan

Stake holders terkait diikutsertakan dalam

penyusunan suatu regulasi, dengan disertai data


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

yang sama untuk

mencapai pandangan

pandangan mereka ?

10

kepatuhan

akanBagaimana regulasi

itu dapat capai ?

Regulasi yang disusun tidak memihak salah satu pihak,

namun untuk kemajuan industri

Analisan Dampak Pengukuran (Benefit and Cost)

Tabel 4: Analisa Cost dan Benefit dengan RIA

No Kelompok Manfaat

(Benefit) +/- Biaya(Cost) +/-

1 Pemerintah

Fungsi

pengaturan

dan

manajemen

Positif Biaya infrastruktur untuk mendukung Negatif

2 Operator

Perkembangan

&

peningkatan

Industri

Positif

DeregulasidanDebirokratisasi

adakemungkinan,dalamperkembangannya

bukannya meringankan malah

memberatkan operator

Negatif

3 Masyarakat

Tingkat

kesejahteraan

dan daya

saing

Positif Biaya tingkat untuk pemerataan Negatif

Konsultasi Dengan RIA

Konsultasi guna memperoleh alternatif terbaik dengan melibatkan stakeholder(involving

stakeholders), beberapa konsultasi publik tersebut dapat dilakukan baik secara publik maupun

private, dan dapat dilakukan dengan cara studygroup, focus group, rapat bersama dll diantara

yang dilibatkan adalah: Masyarakat, operator dan Pemerintah Konsultasi itu dilakukan

karena berdasarkan prinsip, bahwa: Pengambilan keputusan strategis padsa dasrnya

melibatkan segenap pihak terdampak dalam proses negosiasi dan konsultasi yang setara.

Pelibatan segenap pihak yang terkena dampak yang berpotensi meningkatkan kualitas

manfaat yang diterima publik karena kebijakan.

Skenario Kondisi Regulasi

a. Skenario I

Kondisi pada skenario ini diasumsikan bahwa regulasi masih seperti saat ini,

yaitu tidak terjadinya perubahan lisensi pengunaan spektrum frekuensi, kemudian

lisensi spektrum frekuensi masih melekat pada izin penyelenggaraan jaringan.

Hasilnya ialah, karena regulasi tidak memperbolehkan, maka tidak akan terjadi

pemindahan lisensi maka akan terjadi ketidak tersediaan rasio kecukupan

spectrum frekuensi akibat dari perkembangan paket data dan divace. Akan

dimungkinkan terjadi proses mekanisme pasar yang lain, seperti MVNO dan


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

Merger/Akuisisi/Konsolidasi di mana pemodal akan dominan peguasaan alokasi

spectrum frekuensi

b. Skenario II

Kondisi pada skenario ini diasumsikan bahwa regulasi masih seperti saat ini,

yaitu tidak terjadinya perubahan lisensi pengunaan spektrum frekuensi, kemudian

lisensi spektrum frekuensi masih melekat pada izin penyelenggaraan jaringan. Perlu

adanya regulasi sela dalam penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga tidak

terjadi perbedaan pendapat antara pihak pemerintah dengan pihak penegak

hukum.Sehingga operator layanan komunikasi seluler dapat menggunaan spektrum

frekuensi radio tidak merugikan negara karena tidak mempunyai izin penggunaan

frekuensi dan tidak membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.

c. Skenario III

Kondisi regulasi dalam skenario terakhir ini sudah semakin fleksibel. Selain

memperbolehkan pemindahtanganan lisensi dan keuntungan-keuntungan lain

seperti , regulasi pada skenario ini sudah netral terhadap teknologi. Kondisi tersebut

memberikan peluang yang sama besar bagi operator pemegang lisensi pada setiap

spektrum frekuensi untuk dipergunakan fleksibilitas alokasi lisensi spektrum

frekuensi terhadap benefit, di mana semakin fleksibel pengaturan, maka akan

semakin besar pula benefit yang diperoleh .

KESIMPULAN

Saat ini, baik regulasi maupun kebijakan di Indonesia mengontrol secara ketat hak

penggunaan spektrum frekuensi radio. Segala bentuk implementasi pasar spektrum frekuensi

radio hanya diperbolehkan atas seizin Menteri. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Perubahan UU di perlukan kearah fleksibilitas dalam manajemen frekuensi, seperti hal-

hal mengenai transfer kepemilikan spektrum frekuensi, penyewaan spektrum frekuensi,

sharing spektrum frekuensi, MVNO, pembagian infrastruktur, dan penggunaan spektrum

frekuensi yang fleksibel. Saat ini Indonesia mengadosi pola manajemen frekuensi berbasis

pasar dengan sistim lelang untuk pemberian suatu lisensi. Hal ini merupakan penghambat

utama diberlakukannya fleksibilitas pemanfaatan spectrum frekuensi saat ini..

Perubahan kebijakan fleksibilitas alokasi spektrum frekuensi seluler diyakini akan dapat

meningkatkan nilai ekonomi spektrum frekuensi dan benefit yang diperoleh, serta membuka

peluang penggunaan spektrum frekuensi radio yang lebih besar. Perbaikan kebijakan tersebut

dapat ditempuh antara lain dengan menyatakan bahwa pemindahtanganan lisensi penggunaan

spektrum frekuensi radio diperbolehkan, dan mengeluarkan kebijakan yang netral terhadap

teknologi yang dapat memperbesar potensi penggunaan masing-masing spektrum 800, 900,

1800, 2100, dan 2300 MHz.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan UU

Telekomunikasi agar dalam peraturan-peraturan pelaksanaan yang ada terutama tentang

pengelolaan spektrum frekuensi radio lebih kearah untuk kesejahteraan masyarakat


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

sebagaimana yang dicantumkan dalam tujuan telekomunikasi dan untuk mencegah agar

dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio tidak terjadi penguasaan beberapa pengusaha

yang mempunyai modal besar dimana ada kemungkinan penguasaan dalam penentuan tarif

pelanggan yang tentunya amat merugikan bagi hajat hidup orang banyak, dan untuk

mendorong efesiensi dalam penggunaan spektrum frekuensi radio diperlukan perubahan

dalam konsep pengaturan sektor telekomunikasi khususnya yang berkaitan dengan

pengalokasian spektrum frekuensi radio.

DAFTAR PUSTAKA

Bauer, J. M. (2009). Regulation , public policy , and investment in communications

infrastructure ∗. Oliver & Ohlbaum Associates Ltd and DotEcon Ltd (2008), The Effects Of A Market-Based

Approach To UHF Spectrum Management And The Impact On Broadcasting.

Qiang, Christine Zhen-Wei and Rossotto, Carlo M. with Kimura, Kaoru (2009). Chapter 3

Economic Impacts of Broadband. Information and Communications for Development.

Johannes M. Bauer Department of Telecommunication, Information Studies, and Media

Quello Center for Telecommunication Management and Law Michigan State University,

East Lansing, Michigan 48824, USA email

[email protected]://www.msu.edu/~bauerjGruber, H. (2001).

Kim, J., Kim, Y., Gaston, N., Lestage, R., Kim, Y., & Flacher, D. (n.d.). Author ’ s personal

copy Access regulation and infrastructure investment in the mobile telecommunications

industry. http://doi.org/10.1016/j.telpol.2011.08.004

Lundborg, M. (2012). Wolfgang Reichl , Ernst-Olav Ruhle Keywords. No Title. (n.d.), 0–153.

Regulations, R. (2012). spectrum policyand regulatory issues results from the 2012 w orld r

adiocommunication c onference, (june), 6–7.

Spectrum Auctions: Yesterday's Heresy, Today's Orthodoxy, Tomorrow'sAnachronism.

Taking the Next Step to Open Spectrum Access.Eli NoamJournal of Law and Economics,

Setiawan, Denny (2003), Alokasi Frekuensi & Satelit Indonesia, Koperasi Pegawai Ditjen

Postel.

DR. Asril Sitompul, S.H., LL.M. Masalah Hukum Dalam Penggunaan Spektrum Frekuensi

Radiodi Indonesia,

Zainullah Manan dan Iwan Krisnadi. Layanan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk

Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Dengan Metode Regulatory Impact Analysis.

Magister Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana

Stalling, William (2009), Komunikasi dan Jaringan Nirkabel jilid 1 dan 2, Penerbit

Erlangga, Jakarta.

Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (2009), Ditjen Postel Depkominfo,

Jakarta.

Usman, Uke Kurniawan (2008), Pengantar Telekomuniksi, Penerbit Informatika, Bandung.

Wawan Ridwan dan Iwan Krisnadi.Regulatory Impact Analysis Terhadap rancangan undang-

undang konvergensi teknologi informasi dan komunikasi. Magister Teknik Elektro,

Universitas Mercu Buana

Umar Husein (2005), Strategic Management in Action, . Penerbit PT. Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta. Tesis.Yessi Arnaz Ferari. Analisis Pemanfaatan SpektrumFrekuensi Radio Pada Pita UHF

Sebagai Strategi Pelaksanakan pembangunan Pkses Derbasiskan Pita Lebar (broadband)

di Indonesia Berdasarkan Perhitungan Cost and Benefit.Fakultas Teknik Magister


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

Manajemen Telekomunikasi Jakarta

OECD (2008), Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA)–

Guidance or Policy Maker.

Departemen Komunikasi Dan Informatika, Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi

(2008), White Paper Penyelenggaraan Layanan Akses Broadband Menggunakan

Spektrum Frekuensi Broadband Wireless Access (BWA) Dan Dalam Rangka Seleksi

Penyelenggara Telekomunikasi Layanan Akses Pita Lebar Nirkabel (BWA) Pada Pita

Frekuensi Radio 2.3 Ghz Dan 3.3 Ghz, Jakarta.


(2008), Peraturan Menteri No.: 07/PER/KOMINFO/ 01/2009 tentang penataan Pita

Frekuensi Radio Untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) ;


(2009), Peraturan Menteri No.: 08/PER/KOMINFO/ 01/2009 tentang penetapan Pita

Frekuensi Radio Untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)

pada pita frekuensi 2.3 GHz ;


(2009), Keputusan Menteri No.: 04/KEP/M.KOMINFO/ 01/2008 tentang Peluang

Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang

Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar

Nirkabel (Wireless Broadband).


(2009), Keputusan Menteri No.: 22/KEP/M.KOMINFO/ 04/2009 tentang Dokumen

Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Yang

menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar

Nirkabel (Wireless Broadband), yang telah direvisi dengan Peraturan Dirjen Postel

No.158/Dirjen/2009 tentang Perubahan Atas Lampiran PM

No.:22/KEP/M.KOMINFO/04/2009.


(2009), Keputusan Menteri No. 237/KEP/M.KOMINFO/ 07/2009 tentang Penetapan

Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched

Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita

Lebar Nirkabel (Wireless Broadband).


(2009), Keputusan Menteri No. : 264/KEP/M.KOMINFO/ 08/2009 tentang Penetapan

Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembapyaran Biaya Hak Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap

Lokal Berbasis Packet Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi 2.3 GHz Untuk

Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband).


(2008), Peraturan Dirjen Postel No : 94/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat

Perangkat Telekomunikasi Subsriber Station Broadband Wireless Access (BWA)

Nomadic Pada Pita Frekuensi 2,3 GHz.


(2008), Peraturan Dirjen Postel No : 95/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat

Perangkat Telekomunikasi Base Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic

Pada Pita Frekuensi 2,3 GHz.

Aldhino Anggorosesar dan Ronaldi Wijaya. Potensi Pasar Sekunder Spektrum Frekuensi


ejournal.ymbz.or.id

Open Journal System

e-ISSN : 2621-9441

p-ISSN : 2623-1041

Khazanah

Ilmu

Berazam

Radio di Indonesia. Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Jl.

Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110

ANALISIS KEPEMILIKAN ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI …

Documents

Transcript of ANALISIS KEPEMILIKAN ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI …