DRAF BULETIN 2 - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik ... · Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...

DESA PENGAWASAN&

DESA ANTI POLITIK UANGEDISI 22019

TERDEPAN MENGAWAL DEMOKRASIGARDA PEMILU

BAWASLU WONOGIRI RAIHTOP OF THE YEAR 2019

Jawa PosRADAR SOLO

BERSAMA RAKYAT WUJUDKANDESA PENGAWASAN DANDESA ANTI POLITIK UANG

DAFTARISI

Dewan Pengarah

Penanggung Jawab

Pimpinan Redaksi

Redaktur

Editor

Desain Gras & Layout

Kontributor

Ali Mahbub, S.PdI., M.Pd. Isnawanti Sholihah, ST., MH. J oko Kiswanto, S.Ag., A . Joko Wuryanto, SH.

H. Asep Awaluddin, M.Pd.

H. Asep Awaluddin, M.Pd.

Ali Mahbub, S.PdI., M.Pd.

Imam Nurcholis, SH.

Alfian Budiarso, S.Pd.

Isnawanti Sholihah, ST., MH.

Giyarno, SE Parwanto, A.Md.S umaryantoE rma Putri Nugraheni, SE.I stiarti Endrastuti, A.Md.A ri Suratno, ST.H ernawan Satrio Nugroho, SH. F arid Mustofa, SH. Ekky Elvira Yolanda, SH. Sebta Aditya Q V, SH.Febri Kurnia Hapsari, S. KomYulius Angga C, SP.Setyo Nugroho, S.Pd (Ak)Tinuk Dwi Hastutik, SE.

4

5

6

7

8

10

12

13

14

16

18

20

22

24

25

26

DEKLARASI DESA ANTI POLITIK UANG DI KECAMATAN GIRIMARTO SEBAGAI PERWUJUDAN PELAKSANAAN TUGAS BAWASLU DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN

BAWASLU MELAKUKAN PEMBINAAN DI 3 DESA KECAMATANJATISRONO KABUPATEN WONOGIRI

BAWASLU WONOGIRI BINA TIGA DESA ANTI POLITIK UANGDI KECAMATAN GIRITONTRO

BAWASLU BENTUK DESA PENGAWASAN DEMI TERCIPTANYADEMOKRASI YANG BERINTEGRITAS

BAWASLU JADIKAN DESA DAN KELURAHAN SE KECAMATANGIRIWOYO MENJADI DESA ANTI POLITIK UANG

GELAR BUDAYA BERTAJUK SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILUPARTISIPATIF

BERSINERGIUNTUKMERAIHMIMPIDANPRESTASI

BAWASLU – KEPOLISIAN – KEJAKSAAN

BAWASLU KETAT AWASI PACKING SURAT SUARA DALAM KOTAK PADA PEMILU 2019

PENGAWAS PEMILU BERINTEGRITAS BENTUK 36 DESA ANTI POLITIK UANG

BAWASLU WONOGIRI SALURKAN SANTUNANKECELAKAAN KERJA

PENDEKATAN NILAI DAN KARAKTER CEGAH PELANGGARANPILKADA 2020

PENGAWASAN KEGIATAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARAPEMILU 2019

SYURA DAN DEMOKRASI MENURUT AL QUR’AN

PERAN SERTA SATPOL PP KABUPATEN WONOGIRI DAN SATLINMASDALAM MENSUKSESKAN PEMILU BUPATI / WAKIL BUPATIWONOGIRI TAHUN 2020

Garda Pemilu Edisi 2 Tahun 20192

75 PANWASCAM RESMI DILANTIK, BAWASLU WONOGIRI LANGSUNG BERIKAN PEMBEKALAN

Kinerja Bawaslu yang komprehensif berawal dari upaya sosialisasi dan pencegahan tindakan pelanggaran, kemudian pengawasan pelaksanaan tahapan dan penindakan pelanggaran terangkum pada buletin jilid 1 episode Januari – Juni 2019 yang lalu.Pada buletin kedua ini fokus kami adalah tentang pemberdayaan masyarakat dalam kerangka UU. 7 Tahun 2017 Pasal 14 huruf (f) yaitu Bawaslu kabupaten bertugas meningkatkan pengawasan partisipatif.

Salam Redaksi inilah buletin Garda Pemilu menjadi satu catatan sejarah dan sekaligus mencatat apa yang terjadi dalam sejarah Bawaslu kabupaten Wonogiri sejak diresmikan sebagai lembaga permanen 1,5 tahun yang lalu.

Untuk proses tersebut, maka disusunlah berbagai macam kegiatan; a) Desa Pengawasan di 11 Desa, b) Desa anti politik uang di 22 desa, c) Sosialisasi Program Pengawasan partisipatif kepada kelompok sasaran nelayan di Nguntoronadi dan petani di Kismantoro dan d) Gelar budaya, menghidupkan kembali budaya Kethek Ogleng dan pentas musik hiburan rakyat di lapangan Eromoko.

Catatan kegiatan ini kami sajikan untuk meneguhkan semangat Bawaslu “Bersama rakyat awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu”. Salam Awas.

SALAM REDAKSI

H. Asep Awaluddin. S.Pd., M.Pd

Garda Pemilu Edisi 2 Tahun 2019 3

Kegiatan yang dihadiri oleh Asep

Awaluddin (Kordiv Hukum, Data dan

Informasi Bawaslu Kabupaten Wonogiri)

dan Fredy Sasono (Camat Giritontro)

tersebut, selain memberikan pemahaman

politik uang dan dampaknya, juga

mengajak peserta pembinaan untuk ikut

serta melakukan pengawasan terhadap

proses pemilu dan memberanikan diri

untuk melapor kepada Bawaslu jika

menemukan pelanggaran pemilu. Hal

tersebut sebagai salah satu strategi

pengawasan dalam mengawal setiap

proses tahapan baik pemilu maupun

pilkada.

S e b a g a i u p a y a m e l a k u k a n

pencegahan terhadap maraknya politik

uang Bawaslu Kabupaten Wonogiri

menyelenggarakan pembinaan dalam

pembentukan desa anti politik uang yang

dilaksanakan pada hari Selasa, 29 Oktober

2019 bertempat di tiga Desa yang terletak

di Kecamatan Giritontro, Kabupaten

Wonogiri. Ketiga Desa tersebut adalah

Desa Ngargoharjo, Desa Tlogoharjo dan

Desa Tlogosari. Pembinaan dilakukan

terhadap Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua

RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,

Anggota PKK dan Anggota Karang

Taruna. Pembentukan Desa Anti Politik

Uang tersebut juga dimaksudkan agar

tercipta politik yang adil dan bersih.

Sehingga di kawasan pedesaan akan

tercipta daerah yang benar-benar bebas

dari praktek politik uang. Sisi lain

pembentukan desa Anti Politik uang ini

juga mengedukasi masyarakat untuk tidak

menggunakan uang dalam berdemokrasi.

(Nugrohostyo20)

olitik uang adalah suatu bentuk

Ppemberian atau janji menyuap

seseorang baik supaya orang itu

tidak menjalankan haknya untuk memilih

maupun supaya ia menjalankan haknya

dengan cara tertentu pada saat pemilihan

umum. Pembel ian b isa d i lakukan

menggunakan uang atau barang. Politik

uang adalah sebuah bentuk pelanggaran

kampanye yang umumnya dilakukan

simpatisan, kader atau bahkan pengurus

partai politik menjelang hari H pemilihan

umum. Praktik politik uang dilakukan

dengan cara pemberian berbentuk uang

maupun sembako antara lain beras,

minyak dan gula kepada masyarakat

dengan tujuan untuk menarik simpati

masyarakat agar mereka memberikan

suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Dalam sambutanya, Fredy selaku

Camat Giritontro memberikan ucapan

terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten

Wonogiri atas kepercayaan memilih

Kecamatan Giritontro khususnya Desa

Ngargoharjo, Desa Tlogoharjo dan Desa

Tlogosari sebagai Desa Binaan. Kegiatan

ini di akhiri dengan penandatanganan

piagam penghargaan dan deklarasi

sebagai desa anti politik uang yang di

p impin o leh Kepala Desa terkai t .

M e n u r u t A s e p s e l a k u

Koordinator Divisi Hukum, Data dan

Informasi, “politik uang di daerah

Wonogiri masih menjadi sebuah hal yang

perlu terus disikapi bersama demi

perbaikan kwalitas sistem demokrasi.

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu

Kabupaten Wonogiri menggelar kegiatan

pembinaan desa anti politik uang yang

bertujuan untuk mencegah praktek-

praktek pelanggaran Pemilu, terlebih

masalah politik uang”.


Penyerahan plakat desa anti politik uang di desa Tlogosari kecamatan Giritontro oleh Bawaslu Wonogiri.

LAPORAN UTAMA

BAWASLU WONOGIRI BINA TIGA DESA ANTI POLITIK UANG

DI KECAMATAN GIRITONTRO

Sebelum melakukan launching,

Bawaslu kabupaten Wonogiri te lah

melakukan pembinaan terhadap warga

masyarakat desa dan keluarahan se-

kecamatan Giriwoyo yang terdiri dari unsur

ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama,

karangtaruna, PKK dan perangkat desa.

alah satu pendorong suksesnya

SPemilu ditandai dengan kesadaran

masyarakat untuk menolak segala

bentuk kecurangan Pemilu, termasuk

kesadaran masyarakat untuk menolak

politik uang.

“Setiap pelaksana, peserta ,

dan/atau tim Kampanye Pemilu

yang dengan sengaja melanggar

larangan pelaksanaan Kampanye

Pemilu sebagaimana dimaksud

dalam pasal 280 ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,

huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

atau huruf j dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun dan denda paling

banyak Rp.24.000.000,- (dua

puluh empat juta rupiah”).

Money politic termasuk dalam tindak

pidana Pemilu seperti yang telah dimuat

dalam Undang-undang Nomor 7 tahun

2017 pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J

Dan terdapat dalam pasal 523 ayat 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Kegiatan yang diikuti oleh 120

peserta tersebut diresmikan oleh Joko

Kiswanto dan pembacaan deklarasi desa

anti politik uang dipimpin langsung oleh

Sariman (camat Giriwoyo). Launching

tersebut juga dimeriahkan dengan organ

tunggal Nanda Music dari desa Sejati.

(Sebta AQV)

D a l a m s a m b u t a n n y a , J o k o

memaparkan “bahwa di daerah Giriwoyo

dalam Pemilu serentak 2019 masih terdapat

potensi-potensi politik uang. Dengan

a d a n y a l a u n c h i n g i n i k e d e p a n n y a

diharapkan potensi-potensi tersebut dapat

terkikis habis sehingga tercipta pemilu yang

demokratis serta berintegritas”.

Salah satu kecamatan di kabupaten

Wonogiri yaitu kecamatan Giriwoyo yang

terdiri dari 14 Desa dan 2 Kelurahan

digandeng Bawaslu dalam pembentukan

Desa Anti Politik Uang. Launching desa anti

money politic, biasa disebut dalam kegiatan

yang diselenggarakan oleh Bawaslu

Kabupaten Wonogiri ini telah menyita

banyak perhatian dari warga masyakat se-

Kecamatan Giriwoyo. Launching Desa Anti

Money Politic dilakukan pada hari Kamis

tanggal 7 November 2019 di Balai Desa

Sejati, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten

W o n o g i r i y a n g d i h a d i r i o l e h J o k o

Kiswanto,S.Ag (Komisioner Bawaslu

Kabupaten Wonogiri Kordiv Pengawasan),

Drs. Sulardi, S.Sos, M.H (Kepala Kesbangpol

Kabupaten Wonogiri), Sariman, S.Sos, M.M

(Camat Giriwoyo), Kapolsek Giriwoyo dan

Danramil Giriwoyo.

Selain pasal-pasal tersebut masih

ada beberapa pasal yang termuat di dalam

Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 itu di

antaranya pasal 278, 284, dan 515. Dalam

semua pasal yang sudah disebutkan tadi

bisa diambil kesimpulan bahwa sanksi

politik uang bisa dilakukan ke siapa saja,

tapi hanya dalam masa pemungutan dan

penghitungan suara. Hal tersebut bertolak

belakang dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 pasal 187A tentang Pilkada

yang menyatakan bahwa sanksi politik uang

bisa dilakukan kepada siapa saja (pemberi

dan penerima) dalam setiap tahapan

pemilihan.

Meskipun sudah adanya pasal-

pasal yang menjerat tindak pidana money

politic tapi masih saja banyak yang

melanggar peraturan tersebut. Hal tersebut

yang membuat Bawaslu Kabupaten

Wonogiri untuk menggandeng beberapa

desa sebagai mitra pengawasan dengan cara

membentuk desa anti politik uang. Strategi

tersebut dilakukan untuk meminimalisir

tejadinya praktik politik uang selama

pemilihan bupati dan wakil bupati

Wonogiri Tahun 2020 mendatang.

“set iap pelaksana, peserta ,

dan/atau tim kampanye pemilu

y a n g d e n g a n s e n g a j a

menjanjikan atau memberikan

uang atau materi lainnya sebagai

i m b a l a n k e p a d a p e s e r t a

k a m p a n y e p e m i l u s e c a r a

langsung atau tidak langsung

sebagai mana di maksud dalam

pasal 280 ayat 1 Huruf j di pidana

dengan pidana penjara paling

lama 2 tahun (2) tahun dan denda

paling banyak Rp. 24.000.000 ( dua

puluh empat juta Rupiah).”


Foto bersama setelah penyerahan piagam kepada seluruh perwakilan desa dan kelurahan di kecamatan Giriwoyo oleh Bawaslu Wonogiri

LAPORAN UTAMA

Bawaslu Jadikan Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Giriwoyo

menjadi Desa Anti Money Politics

Dengan diadakannya pembinaan desa

anti politik uang ini diharapkan warga desa

tersebut tidak memberikan kesempatan

bagi pasangan calon untuk melakukan

politik uang, warga mempunyai kesadaran

untuk menolak pemberian uang atau materi

lainnya yang bertujuan agar warga memilih

paslon tersebut selain itu kegiatan ini juga

bertujuan untuk memberikan kesadaran

pada warga untuk berani melapor apabila

mereka mengetahui adanya politik uang di

desanya.

Sehingga tugas lembaga bawaslu yang

antara lain adalah untuk melakukan

pencegahan dan penindakan apabila terjadi

pelanggaran, tercapai dengan adanya

pembinaan dan deklarasi desa anti politik

uang ini. (Hernawan S.N)

Kegiatan pencegahan dilakukan

dengan aktif melaksanakan sosialisasi

pengawasan partisipatif kepada kelompok-

kelompok sasaran dan pembinaan kepada

warga di daerah, kegiatan tersebut

dilakukan secara intensif oleh Bawaslu

Wonogiri serta Bawaslu Kabupaten/Kota

di seluruh provinsi Jawa Tengah pada bulan

Oktober sampai dengan awal November

2019. Bawaslu Wonogiri secara perdana

melakukan pembinaan untuk persiapan

pembentukan desa anti politik uang kepada

warga di kecamatan Girimarto di tiga desa

yaitu desa Girimarto, Jendi, dan Tambak

merang pada hari senin 28 Oktober 2019,

bertempat di balai desa Girimarto dan

dihadiri oleh warga setempat dari berbagai

unsur tokoh agama, tokoh masyarakat,

perangkat desa, ibu-ibu pkk dan Rt/Rw,

pembinaan diisi dengan penyampaian

materi oleh dua anggota Bawaslu Wonogiri

Joko Kiswanto dan Asep Awaluddin.

Bawaslu Kabupaten Kota dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum dan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang, salah satu

tugasnya adalah melakukan pencegahan di

wi layah kabupaten kota . Kegiatan

pencegahan in i da lam prakteknya

dilakukan dengan berbagai cara termasuk

dengan pembinaan-pembinaan terhadap

masyarakat di daerah.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu

cara Bawaslu Wonogiri melakukan

pencegahan politik uang, apa tujuan dari

kegiatan tersebut?

a g a i m a n a c a r a m e n g u k u r

Bkeberhasilan sebuah lembaga yang

sa l a h sa t u t u g a sn y a a da l a h

melakukan pencegahan dan penindakan

pelanggaran terkait pemilihan umum dan

pemilihan kepala daerah, Apakah lembaga

tersebut bisa dikatakan berhasil melakukan

p e n c e g a h a n a p a b i l a d i w i l a y a h

kewenangannya tidak ada pelanggaran dan

lembaganya tidak melakukan penindakan?

A t a u k a h d i k a t a k a n b e r h a s i l j i k a

lembaganya melakukan penindakan

pelanggaran? Namun apabila lembaga

tersebut melakukan penindakan apakah itu

berarti fungsi pencegahannya tidak

optimal?

Kegiatan pencegahan ini terus dilakukan

oleh Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh

Jawa Tengah termasuk Bawaslu Wonogiri

agar pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan

dengan sukses dan demokratis tanpa

adanya pelanggaran. Sebelum kegiatan

dimulai Bawaslu Wonogiri menyiapkan

beberapa tim yang dibagi untuk melakukan

persiapan dan koordinasi pelaksanaan

pada masing-masing desa.

D e s a J e n d i , G i r i m a r t o d a n

Tambakmerang resmi menjadi desa anti

politik uang pada 4 November 2019 setelah

sebelumnya Bawaslu Wonogiri melakukan

kegiatan pembinaan di desa tersebut,

dengan terbentuknya desa desa anti politik

uang di Kabupaten Wonogiri, Bawaslu

berharap warga lebih berani untuk melapor

apabila ada politik uang pada saat pilkada

2020 yang akan dilaksanakan tahun depan.

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub

menyampaikan beberapa hal saat deklarasi

dilakukan diantaranya adalah bahwa

politik uang merupakan kejahatan yang

diancam dengan pidana berat, dan politik

uang dapat mencederai demokrasi.

Dalam deklarasi tersebut hadir juga PJ

Kades Girimarto Endang Tri Jumandini,

Camat Girimarto, Danramil, dan Kapolsek

Girimarto.


Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub (urutan tiga dari kiri) memberikan pembinaan desa anti politik uang di desa Girimarto.

DEKLARASI DESA ANTI POLITIK UANG DI KECAMATAN GIRIMARTO

SEBAGAI PERWUJUDAN PELAKSANAAN TUGAS BAWASLU

DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN

LAPORAN UTAMA

H a l i n i

dilatarbelakangi oleh

situasi pada Pileg dan

Pi lpres tahun 2019

k e m a r i n w i l a y a h

Kecamatan Jatisrono

termasuk Kecamatan

yang dalam tanda kutip

“kondusif”. Kondusif

disini bukan berarti

kondisi yang “aman-

aman” saja, tapi malah

sebaliknya Kecamatan

Jatisrono ini memiliki kondisi yang harus

diperhatikan dan diawasi, karena banyak terjadi

pelanggaran namun tidak dilaporkan.

M e n g a p a

Bawaslu Kabupaten

Wonogiri memilih tiga

desa tersebut sebagai

d e s a p e n g a w a s

pemilu?

(Istiarti E)

Desa Pandeyan adalah desa pertama

pembinaan desa pengawas pemilu, pada hari itu

senin tanggal 4 November 2019, acara dimulai

pada pukul 09.00 WIB sampai 11.30 WIB dan

dihadiri oleh Camat Jatisrono, Sekretaris Desa,

Perangkat Desa, masyarakat Desa Pandeyan,

tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota PKK,

s e r t a k a r a n g t a r u n a . D i a w a l i d e n g a n

menyanyikan indonesia raya dan dilanjutkan

sambutan oleh Camat Jatisrono yaitu bapak

Indriyo Raharjo. Setelah itu pembacaan doa oleh

sdr Nur Cholis staff dari Bawaslu, kemudian

pemberian materi pembinaan desa pengawasan

oleh komisioner Bawaslu yaitu bapak Joko

Kiswanto, S.Ag. dan diakhiri dengan pembacaan

deklarasi desa pengawasan pemilu oleh semua

peserta yang hadir serta penyerahan piagam

desa pengawasan PILKADA desa Pandeyan

Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Di

desa Watangsono pada hari yang sama acara

dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai 15.00

WIB. Pada kegiatan pembinaan di desa

Watangsono tampak hadir kepala desa terpilih

di periode ini, beliau antusias mengikuti acara

dari awal hingga akhir. Dalam sesi tanya jawab

peserta juga bersemangat untuk mengajukan

pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan terkait

bagaimana caranya warga melaporkan apabila

ada pelanggaran pemilu, apakah warga harus

datang ke Bawaslu atau bagaimana?

Di m u l a i d a r i t a n g g a l 4 d a n 5

November 2019, Bawaslu Kabupaten

Wonogiri mengadakan pembinaan

desa pengawasan pemilu dalam menghadapi

pemilihan kepala daerah Kabupaten Wonogiri

tahun 2020 ditiga desa Kecamatan Jatisrono

yaitu Desa Pandeyan, Desa Watangsono, dan

Desa Tasikhargo.

Kurangnya pengetahuan masyarakat

Kecamatan Jatisrono tentang cara melaporkan

pelanggaran pemilu dan belum mengetahui

prosedur yang benar untuk melaporkan

pelangaran adalah dalang penyebab hal itu

terjadi. Tujuan diadakannya pembinaan desa

pengawas pemilu adalah untuk meningkatkan

partisipasi dan peran serta masyarakat dalam

pengawasan pemilu, mencegah adanya dugaan

p e l a n g g a r a n p e m i l u , t e r b e n t u k n y a

keharmonisan masyarakat dalam menjaga dan

mengawasi pemilu kepala daerah Kabupaten

Wonogiri 2020.

D i k e e s o k a n

harinya pada hari selasa

tanggal 5 November

2 0 1 9 , b e r t e m p a t d i

gedung pertemuan desa

Tasikhargo, rangkaian

acara yang dilakukan

sama dengan kegiatan

sebelumnya seperti di

Desa Pandeyan dan Desa

Watangsono. Tapi saat

acara berlangsung bapak

kepala desa tidak dapat

hadir dan diwakilkan

oleh Sekretariat Desa.

Walaupun demikian

acara berjalan kondusif

dan lancar , se luruh

p e s e r t a m e n y i m a k

materi dengan serius dan

diakhir acara Bawaslu Kabupaten Wonogiri

memberikan Plakat Desa Pengawasan untuk

desa Tasikhargo.

Jawaban yang diberikan oleh bapak

Joko Kiswanto cukuplah j e las , be l iau

menyampaikan agar pelaporan pelanggaran

disampaikan pada pengawas pemilu terdekat,

apabila itu tingkatan desa laporkan ke pengawas

pemilihan desa yang sering disebut dengan

istilah PPD. Begitulah gambaran kegiatan pada

acara pembinaan di desa Pandeyan dan

Watangsono, acara berjalan dengan lancar tanpa

kendala.

P e m a s a n g a n p l a k a t D e s a

Pengawasan di Desa Tasikhargo dilakukan oleh

Bapak Joko Kiswanto dan disaksikan seluruh

tamu undangan yang hadir pada acara tersebut.

Dengan terpasangnya plakat desa pengawasan,

Bawaslu Kabupaten Wonogiri sangat berharap

partisipasi masyarakat desa Tasikhargo

terhadap pengawasan pilkada 2020 kian

meningkat dan berharap pula budaya money

politic di Kecamatan Jatisrono semakin hilang.


Anggota Bawaslu Wonogiri Joko Kiswanto (kanan) memberikan piagam desa pengawasan

LAPORAN UTAMA

BAWASLU MELAKUKAN PEMBINAAN DI 3 DESA KECAMATAN JATISRONO KABUPATEN WONOGIRI

eberadaan pemilihan umum

K(Pemilu) dalam suatu negara

y a n g m e n g a n u t f a h a m

demokrasi merupakan hal fundamental.

Sekalipun bukan satu-satunya aspek

d a l a m d e m o k r a s i , n a m u n P e m i l u

merupakan bagian yang sangat penting,

k a r e n a P e m i l u b e r p e r a n s e b a g a i

mekanisme perubahan politik mengenai

pola dan arah kebijakan publik dan/atau

mengenai sirkulasi elit secara periodik.

Indonesia sebagai negara yang

menganut faham demokrasi, Pemilu

dilaksanakan sebagai sarana dalam

mengagregasi aspirasi yang berada di

m a s y a r a k a t y a n g s e b e l u m n y a

diartikulasikan oleh partai politik (parpol)

sesuai dengan fungsinya. Sebagai sarana

pengejawantahan kedaulatan rakyat,

Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945.

D a l a m k a c a m a t a s e j a r a h ,

semenjak di laksanakannya Pemilu

pertama pada tahun 1955 hingga tahun

1 9 8 7 t e r d a p a t b e r b a g a i b e n t u k

pelanggaran dan kecurangan yang

menyulut protes dari berbagai kalangan.

Pada tahun 1971 terdapat pelanggaran dan

manipulasi penghitungan suara yang

dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran dan kecurangan lebih massif

lagi pada tahun 1977, sehingga protes-

protes tersebut direspon oleh Pemerintah

dan DPR. Akhirnya muncul gagasan untuk

memperbaiki Undang-Undang (UU) yang

bertujuan untuk meningkatkan kwalitas

demokrasi. Sehingga pada pelaksanaan

Pemilu tahun 1982 dibentuklah Panitia

Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum

(Panwaslak Pemilu) yang sekarang dikenal

d e n g a n B a d a n P e n g a w a s P e m i l u


Anggota Bawaslu Wonogiri Joko Kiswanto dan Joko Wuryanto (satu dan dua dari kiri) memberikan piagam desa pengawasan

LAPORAN UTAMA

BAWASLU BENTUK DESA PENGAWASAN DEMI TERCIPTANYA

DEMOKRASI YANG BERINTEGRITAS

(Bawaslu).

Perkembangan demokrasi di

Indonesia, semenjak era reformasi 1999

tuntutan untuk mewujudkan Pemilu yang

jujur dan adil semakin tinggi, hal ini

dibuktikan dengan semakin kuatnya legal

formal pembentukan Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat,

P r o v i n s i , K a b u p a t e n / k o t a h i n g g a

pembentukan Pengawas Pemilu yang

bersifat adhoc mulai dari Pengawas

Kecamatan (Panwascam), Pengawas

Pemilu Lapangan (PPL) hingga Pengawas

TPS (PTPS).

Namun demikian , Bawaslu

sebagai lembaga formal yang bertugas

m e n g a w a s i s e l u r u h t a h a p a n

penyelenggaraan Pemilu masih mengalami

berbagai kendala. Hal ini terbukti dengan

masih maraknya pelanggaran-pelanggaran

yang terjadi pada tiap pelaksanaan

kontestasi politik. Berdasarkan data yang

dihimpun Bawaslu pada Pemilu serentak

2019 angka pelanggaran mencapai 15.052

yang tersebar di Jawa Timur 3002, Sulawesi

Selatan 806, Jawa Barat 582, Sulawesi

Tengah 475 dan Jawa Tengah 399. Salah

satu pemicu pelanggaran yang terjadi pada

setiap pelaksanaan Pemilu dikarenakan

terbatasnya jumlah pengawas jika dilihat

dari luasnya wilayah dan banyaknya

Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dari kenyataan tersebut, Bawaslu

dalan menjalankan fungsi dan tugas

pengawasan Pemilu membutuhkan

dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

Dengan melibatkan masyarakat secara

i n d e p e n d e n d a l a m m e n g a w a s i

penyelenggaraan Pemilu, diharapkan

proses Pemilu yang demokratis dapat

terwujud. Karena kehadiran pengawasan

masyarakat yang massif akan mengawal

dan mengingatkan penyelenggara maupun

peserta Pemilu untuk senantiasa menjaga

profesionalitas dan integritas dalam kontes

demokrasi.

D a l a m r a n g k a m e n c e g a h

terjadinya pelanggaran-pelanggaran

Pemilu, Bawaslu kabupaten Wonogiri telah

mengambil langkah-langkah pencegahan

yang strategis, salah satunya adalah

membentuk desa pengawasan. Desa

pengawasan merupakan bentuk desa

dengan karakter masyarakat yang

memimiliki kesadaran untuk menciptakan

Pemilu yang demokratis, sehingga mampu

menekan potensi-potensi pelanggaran

Pemilu dengan langkah pencegahan dan

penindakan serta berpartisipasi ikut

mengawasi dan melaporkan dugaan

pelanggaran di wilayah masing-masing.

T u j u a n d a r i p e m b e n t u k a n d e s a

pengawasan tersebut tidak lain untuk

mencegah praktek-praktek pelanggaran

yang terjadi dalam Pemilu.

Di antara desa pengawasan yang

dibentuk Bawaslu kabupaten Wonogiri

a d a l a h d e s a B a l e h a r j o d a n d e s a

Minggarhar jo kecamatan Eromoko

Kabupaten Wonogiri. Dua desa tersebut

telah diberikan pembinaan oleh Bawaslu

kabupaten Wonogiri pada hari kamis 31

O k t o b e r 2 0 1 9 . P e m b i n a a n d e s a

pengawasan diselenggarakan di Pendopo

desa Baleharjo dan diikuti oleh 90 warga

masyarakat dari desa Minggarharjo dan

desa Baleharjo yang terdiri dari unsur

perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh

agama, PKK, RT, RW dan Karangtaruna.

Pembinaan desa pengawasan tersebut

dihadiri oleh Joko Wuryanto (Divisi

Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten

Wonogir i ) , Joko Kiswanto (Div i s i

P e n g a w a s a n B a w a s l u K a b u p a t e n

Wonogiri) dan Camat Eromoko. Dalam

kesempatan ini masyarakat diberikan

pembinaan seputar Pemilu dengan semua

tahapan dan pengawasannya. Sehingga

masyarakat dapat memahami apa yang

menjadi hak dan kewajibannya yang pada

akhirnya Pemilu yang demokratis dapat

terwujud. Menurut Joko Wuryanto,

“pembinaan desa pengawasan in i

dipandang sangat penting, karena untuk

menciptakan Pemilu yang demokratis

dibutuhkan kesadaran dari masyarakat

untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi

jalannya kontestasi demokrasi di negeri

ini”.

Kesadaran masyarakat desa

Baleharjo dan desa Minggarharjo untuk

berpartisipasi dalam mengawasi Pemilu

akan menjadi modal utama Bawaslu

kabupaten Wonogiri dalam mengemban

tugas pengawasan pada Pemilihan Kepala

Daerah (Pi lkada) 2020 mendatang.

Sehingga Pemilu maupun Pilkada yang

berasazkan langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil dapat terwujud di

Wonogiri. Kegiatan pembinaan tersebut

ditutup dengan deklarasi yang berisi

pernyataan kesediaan dari masyarakat desa

Baleharjo dan desa Minggarharjo untuk

mewujudkan Pemilu maupun Pilkada yang

demokratis. Pada kesempatan menutup

kegiatan tersebut, Joko Kiswanto meminta

kerjasama masyarakat desa Baleharjo dan

Minggarharjo untuk ikut aktif dalam

m e n g a w a s i P e m i l u d a l a m s e m u a

t a h a p a n n y a d a n a p a b i l a t e r d a p a t

pelanggaran atau penyimpangan agar

tidak segan-segan untuk melaporkan

k e p a d a B a w a s l u . ( C a k N u r )


LAPORAN UTAMA

Pertama, berlokasi di GOR Wonogiri,

ketika Bawaslu sampai pada lokasi pada

pukul 09.00 wib, para petugas packing dari

P P K k e c a m a t a n G i r i t o n t r o d a n

Paranggupito sudah berada di dalam

Gedung. Akan tetapi mereka juga harus

menunggu distribusi kebutuhan logistik

yang masih diambil dari beberapa tempat,

hal ini sangat menghambat kerja PPK dan

PPS dari kedua kecamatan tersebut. Secara

berangsur-angsur kebutuhan logistik

mulai masuk ke gedung yang dijadikan

lokasi packing, sehingga pada prosesnya

tidak seperti yang diharapkan oleh PPK

dan jajarannya, di mana begitu sampai

dilokasi semua sudah siap dilokasi tinggal

packing. Pada pukul 13.00 wib, petugas

packing dari PPK kecamatan Pracimantoro

datang untuk melakukan packing, akan

tetapi kendalanya pun sama, proses

d i s t r i b u s i s a n g a t l a m b a t k a r e n a

keterbatasan armada yang dugunakan

KPU. Bahkan pada malam harinya para

petugas saling berebut cepat ketika kotak

suara datang. Proses packing di GOR yang

dilaksanakan oleh PPK tiga kecamatan

tersebut berakhir pada pukul 24.00 wib.

Kendati belum selesai, kegiatan tersebut

terpaksa diakhiri oleh staf KPU yang

m e n d a m p i n g i , k a r e n a k u r a n g n y a

perlengkapan yang belum tersedia, hanya 1

kecamatan yang lengkap yaitu kecamatan

Giritontro.

Kegiatan pengawasan hari pertama

terhadap kegiatan packing

logistik kebutuhan Pemilu tahun

2019 oleh KPU Wonogiri dimulai pada

tanggal 9 April 2019 bertempat di gudang

Saribumi Sidoharjo. Sesuai dengan jadwal

yang diagendakan kegiatan dimulai pada

p u k u l 0 8 . 0 0 w i b , n a m u n p a d a

kenyataannya baru bisa dimulai pada

pukul 10.00 wib, dikarenakan harus

menunggu surat suara dan kebutuhan

lainya yang dikirim dari kantor KPU

Wonogiri. Kegiatan packing tersebut

dilakukan oleh PPK dan PPS kecamatan

Bulukerto hingga pukul 24.00 wib dengan

menyisakan bebarapa kotak yang masih

terdapat kekurangan.

Pengawasan hari kedua terfokus

pada tiga lokasi :

K e t i g a , b e r l o k a s i d i B a l a i

Kelurahan Kayuloka, kegiatan di lokasi ini

dipandu langsung oleh kepala sekretariat

KPU. Di lokasi ini meskinya ada dua

kecamatan dari dapil II yang melakukan

packing, akan tetapi kenyataan hanya

mampu ditempati untuk kecamatan

Sidoharjo. Ketika Bawaslu sampai lokasi

kegiatan sudah berjalan dengan lancar

tanpa ada kendala. Pada malam harinya

Bawaslu kembali melakukan kegiatan

pengawasan, hingga pukul 21.00 wib

kegiatan packing belum selesai,

karena masih ada empat desa

yang kekurangan surat

suara DPRD Provinsi, yang

belum dikirim dari kantor

KPU, akhirnya diselesaikan

oleh staf KPU. Uniknya

disini ternyata harus ada

logistik yang naik turun truk

karena pindah kelokasi yang lain,

yaitu kebutuhan logistik untuk kecamatan

Ngadirojo yang terpaksa harus pindah ke

kantor kelurahan Sidoharjo. Ketika

Bawaslu melakukan pengawasan semua

kebutuhan sudah terbagi di masing-

Kedua, bertempat di Giri Cahaya

Wonogiri, kegiatan packing di Giri Cahaya

kasus serupa kembali terjadi, di mana

petugas dari PPK kecamatan Wuryantoro

dan Eromoko sudah di lokasi belum ada

perlengkapan Pemilu selain kotak

suara, terpaksa harus menunggu

karena pada saat yang sama

belum ada satu pun staf KPU

y a n g d i l o k a s . S e m p a t

Bawaslu melakukan kontak

telepon dengan Ketua KPU

tentang ketidaksiapan logistik di

lokasi, bahkan menjawab suruh

b e r k o o r d i n a s i d e n g a n y a n g

bertanggungjawab. Sesuai informasi dari

Panwascam yang melakukan pengawasan,

kegiatan dimulai pada pukul 09.00 wib.

Kegiatan yang berlangsung di Giri Cahaya

tersebut berbeda dengan di GOR, di mana

proses distribusi perlengakapan agak

lancar. Ketika kami tanyakan kepada para

petugas tentang kira-kira selesai pukul

berapa? Mereka menjawab kalau semua

tersedia bisa selesai semua pada pukul

10.00 wib, akan tetapi terpaksa tidak bisa

diselesaiakan karena ada beberapa

perlengkapan yang masih kurang, di

antaranya surat suara DPD dan sampul.


Pengawasan packing kotak surat suara oleh anggota Bawaslu Wonogiri Joko Kiswanto

LAPORAN UTAMA

BAWASLU KETAT AWASIPACKING SURAT SUARA DALAM KOTAK PADA PEMILU 2019

Joko Kiswanto, S.Ag. Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabuten Wonogiri

masing desa, kendala yang muncul adalah

kurangnya kotak suara yang belum

dikirim, hingga hari kamis PPK Ngadirojo

masih menyelesaiakan kegiatannya.

Pengawasan pada hari ke tiga

terfokuskan pada empat lokasi, yaitu;

GOR, Giri Cahaya, Gudang Saribumi dan

kelurahan Kayuloka. pada saat Bawaslu

sampai di GOR dan Giri Cahaya pada

pukul 09.00 wib, gedung masih dalam

keadaan tertutup dar terkunci, hanya

t e r d a p a t p e t u g a s k e a m a n a n d a r i

kepolisian. Hal ini kami sampaikan pada

komisioner KPU tentang persiapannya,

kembali jawaban yang sama dengan hari

kedua “suruh koordinasi dengan yang

b e r t a n g g u n g j a w a b p a d a k e g i a t a n

tersebut”.

Akhirnya kami meneruskan

perjalanan ke Gudang Saribumi, dilokasi

ini sudah siap PPK dan PPS dari kecamatan

Slogohimo yang dikawal oleh Panwascam.

Kemudian kami melanjutkan pengawasan

ke kelurahan Kayuloka, ketika kami

sampai di lokasi petugas dari PPK dan PPS

Jatipurno sudah dilokasi sejak pukul 08.00

wib, namun belum ada seorang pun staf

KPU maupun komisioner yang berada

dilokasi, sehingga aktivitas belum berjalan,

dikarenakan gudang masih terisi logistik

kecamatan Sidoharjo. Berdasarkan

keterangan Panwascam Jatipurno yang

mendampingi, proses packing untuk

kecamatan Jatipurno akan dilanjutkan

pada hari jumat. Sementara untuk

kecamatan Ngadirojo sudah selesai pada

hari kamis pukul 22.50 WIB. Untuk

mengantisipasi menumpuknya logistik di

gudang packing, pihak sekretariat KPU

sudah mengupayakan untuk segera

mendistribusikan logistik tersebut ke PPK

dengan menggunakan armada kantor pos

sebagai pemenang lelang. Kecamatan yang

s u d a h t e r d i s t r i b u s i : k e c a m a t a n

Wuryantoro, kecamatan Bulukerto,

k e c a m a t a n S i d o h a r j o , k e c a m a t a n

Ngadiro jo , kecamatan S logohimo,

kecamatan Batuwarno.

Untuk hari ke empat kegiatan

packing di Giri Cahaya digunakan oleh

PPK Manyaran dan Selogiri, akan tetapi

kegiatan baru bisa dimulai setelah usai jam

ist irahat , karena harus menunggu

s e l e s a i n y a p e n g a n g k u t a n u n t u k

k e c a m a t a n E r o m o k o . S e d a n g k a n

kecamatan Selogiri sudah lebih dulu

melakukan packing, namun masih

terkendala dengan kurangnya sampul dan

segel yang belum didistr ibusikan.

Sedangkan kegiatan packing di kelurahan

Kayuloka digunakan oleh kecamatan

Jatipurno dan prosesnya lancar, hanya

masih ada kotak suara yang masih kurang.

Sedang yang dikelurahan Sidoharjo

d i g u n a k a n k e c a m a t a n G i r i m a r t o ,

kendalanya sama dengan Jatipurno.

S e d a n g k a n d i G u d a n g S a r i b u m i

digunakan kecamatan Kismantoro sesuai

informasi saat kami kesana belum ada

kendala. Ada peningkatan terhadap

kinerja KPU hari ini dimana setiap Gudang

sudah mulai di damping oleh komisioner

KPU, tidak seperti hari-hari sebelumnya.

Sedangkan yang di Giri Cahaya untuk

hari kelima tidak digunakan, karena masih

banyak kotak yang sudah terpacking belum

didistribusikan yaitu kecamatan Manyaran dan

Selogiri. Sedangkan di GOR Wonogiri sesuai

jadwal ada 2 kecamatan yang meskinnya

melakukan kegiatan packing yaitu kecamatan

Jatiroto dan Jatisrono, namun saat Bawaslu

melakukan pengawasan baru kecamatan

Jatiroto yang melakukan kegiatan packing

karena belum adanya perlengkapan yang

tersedia untuk Jatisrono. Adapun perlengkapan

yang kurang adalah sampul salinan model C1

TPS,sampul C kabupaten , form C3,C6, A5

belum ada ,C1 Plano DPD dan kotak suara.

Sedangkan untuk kecamatan Wonogiri

melakukan packing di gudang BPBD. Hal ini

dilakukan oleh KPU untuk mempercepat proses

packing dengan terbatasnya tempat, sesuai

dengan pengawasan di lapangan kotak suara

yang sudah terpacking akan disimpan di balai

Kelurahan Wuryorejo dengan jaminan

keamanan dari Polsek Kota. Hingga hari ke lima

sudah 15 Kecamatan yang terdistribusikan

logistiknya. tambahannya meliputi kecamatan :

G i r i t o n t r o , G i r i w o y o , K i s m a n t o r o ,

Pracimantoro, Slogohimo, Karangtengah,

Baturetno, Paranggupito, dan Nguntoronadi.

Kegiatan pada hari kelima, Bawaslu

membagi tim untuk melakukan pengawasan;

wilayah Sidoharjo diawasi Ketua Bawaslu dan

PPK yang melakukan packing adalah

kecamatan Purwantoro dan Puhpelem. Untuk

kecamatan Purwantoro proses berjalan lancar

namun masih ada beberapa kekurangan untuk

form C hologram, sampul surat suara dan C1

PPWP. Sedangkan untuk kecamatan Puhpelem

tidak ada kendala sampai selesai proses

packing, sehingga tinggal pendistribusian.

Sedangkan untuk kecamatan Jatipurno hingga

sampai sore hari belum bisa terdistribusikan,

karena menunggu antrian armada pengiriman.

Dengan demikian, hingga hari ke enam yang

sudah terdistribusi mencapai 22 kecamtan.

Untuk kecamatan Jatisrono hingga hari ke enam

ini masih melakukan kegiatan packing,

berdasarkan pengawasan langsung masih ada

beberapa kekurangan baik formulir, sampul,

ATK, dan surat suara DPRD Provinsi, hingga

pukul 17.00 wib jumlah kekurangan surat suara

mencapai kurang lebih 19.000 surat suara.

Sedangkan untuk logistik kecamatan Jatiroto

sudah terdistribusikan dan sampai dilokasi pada

pukul 16.33 wib, sehingga menjadi kecamatan

yang ke 23 yang telah terdistribusi logistik oleh

KPU. Kegiatan packing kecamatan Jatisrono

berakhir pada pukul 23.00 wib dan

diteruskan dengan memasukan kedalam

truk armada untuk dikirim langsung ke

kecamatan, proses distribusi kami awasi

langsung dan baru pada pukul 02.30 wib

truk logistik tiba di gedung gotong royong

Jatisrono dan merupakan kecamatan yang

24 yang sudah terdistribusi. kecamatan

terakhir yang saat ini sedang melakukan

kegiatan packing dan distribusi adalah

kecamatan Wonogiri. Berdasarkan hasil

pantauan langsung dilokasi dengan PPK

dan Panwascam bahwa untuk kebutuhan

surat suara untuk seluruh TPS di

kecamatan Wonogiri sejumlah 308 semua

sudah tercukupi, yang saat ini masih kurang

tinggal C1 Plano, dengan demikian secara

keseluruhan kebutuhan logistik untuk Pemilu

2019 kabupaten wonogiri semua sudah

terpenuhi.

P a d a h a r i m i n g g u k e g i a t a n

pengawasan terfokus pada GOR Wonogiri,

dimana masih ada satu kecamatan yang masih

melakukan kegiatan packing yaitu kecamatan

Jatisrono. Sedangkan untuk kecamatan lain

seperti Jatiroto sudah mulai masuk armada PT.

Pos untuk didistribusikan ke kecamatan

J a t i r o t o . S e d a n g k a n l o g i s t i k y a n g

didistribusikan hari keenam meliputi :

Girimarto, Jatipurno, Manyaran, Tirtomoyo,

Puhpelem, Purwantoro, dan Selogir i .


LAPORAN UTAMA

Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia seluruh staf dan jajaran sekretariat mengadakan

kegiatan capacity building pada tanggal 21 dan 22 November 2019 yang bertempat di Hotel NAVA Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Kegiatan tersebut diikuti oleh ketua dan anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Wonogiri, seluruh staf dan jajaran sekretariat.

2. Belum bisa terlibat secara utuh dalam menjalankan tugas atau totalitasnya kurang.

3. Peran dan fungsi kelembagaan sebagai wadah dari organisasi belum bisa berjalan dengan optimal.

Pengembangan kapasitas kelembagaan Bawaslu Kabupaten Wonogiri dilakukan sebagai upaya dalam menyiapkan dan mengembangkan kualitas individu-individu agar kesadaran dan kemampuannya dalam menjalankan tugas serta mengatasi permasalahan bisa ditingkatkan lagi. Adapun kapasitas seluruh personil bisa meningkat apabila ada sinergi dan kerja sama yang baik dalam satu tim.

Dampak yang sangat baik dalam kegiatan ini kedepan dalam pelaksanaan tugas-tugas

disemua divisi terutama rasa kekeluargaan yang semakin erat dan menghindari perpecahan

dalam kinerja tim itu sendiri. Sehingga ada yang beranggapan bahwa Bawaslu adalah rumah kedua bagi

tiap-tiap personil. Dimana semua bisa bekerja sama dan membantu satu sama lain.

1. Masih minimnya wawasan dan pengetahuan masing-

masing individu terhadap tupoksi yang harus dikerjakan.

Peran kelembagaan dalam membangun dan meningkatkan kualitas Lembaga dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Wonogiri memegang peran yang sangat penting. Selain sebagai pengendali dalam setiap tindakan, Bawaslu juga harus bisa memberi support kepada seluruh jajarannya. Peningkatan kapasitas individu harus diikuti adanya kesadaran untuk berbuat lebih baik dan memberikan kontribusi sebaik mungkin. Selain itu seluruh ganjalan dan tumpukan permasalahan yang bisa mengganggu kinerja juga harus diuraikan satu persatu agar jelas. Adapun permasalahan yang sering terjadi antara lain :

Permasalahan diatas merupakan salah satu kendala dalam meningkatkan kualitas dan prestasi dalam lembaga. Sehingga dengan kegiatan peningkatan kapasitas SDM seluruh jajaran Bawaslu Wonogiri diharapkan bisa

meningkatkan kemampuan personil, menambah pengetahuan dan memberi semangat baru dalam

tugas-tugas yang akan datang, selain itu soliditas dalam tim bisa semakin baik untuk mengukir prestasi dalam bertugas.


Foto bersama anggota dan kesekretariatan Bawaslu Wonogiri pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM

LAPORAN UTAMA

BERSINERGI UNTUK MERAIH MIMPI DAN PRESTASIIsnawanti Sholihah, S.T,.M.H Kordiv Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Wonogiri

Kegiatan pada hari ke tujuh rabu 3

April 2019, dilanjutkan dengan sortir dan lipat

Surat suara DPRD Kabupaten untuk Dapil I,

setelah pada malam harinya KPU kembali

mendapatkan tambahan distribusi surat suara

dari konsorsium dengan rincian : surat suara

DPRD Provinsi dan ulang 241.221 lembar, surat

suara DPRD Kabupaten dapil dua 9.529 lembar,

surat suara DPRD Kabupaten dapil tiga 123.587

lembar, dan surat suara DPRD Kabupaten dapil

lima 58.390 lembar. Kegiatan tetap berjalan

normal seperti biasa dan bahkan para petugas

nampak lebih bersemangat dalam menjalankan

tugasnya. Kegiatan sortir surat suara untuk dapil

I berlangsung hinngga malam dan seluruhnya

selesai.

ada hari Jumat 29 Maret 2019, Bawaslu

Pmelakukan kegiatan pengawasan sortir

dan lipat surat suara yang dilakukan

KPU Wonogiri. Kegiatan ini ditempatkan di

gedung pertemuan PGRI Kabupaten Wonogiri.

Kegiatan sortir dan pelipatan melibatkan 130

kelompok kerja dengan masing-masing

kelompok sebanyak 4 orang, sehingga total

jumlah petugas sortir dan lipat sebanyak 520

orang. Pada hari pertama jenis surat suara yang

disortir adalah surat suara DPRD Provinsi Jawa

Tengah dengan masing-masing kelompok

mendapatkan jatah 10 kardus surat suara yang

masing-masing berisikan 500 lembar surat

suara. Pada awalnya kegiatan berjalan dengan

lancar, namun setelah jam istirahat muncul

permasalahan dari para petugas ketika ada

instruksi bahwa jatah 10 kardus harus selasai

pada hari itu juga. Menurut pengakuan dari para

pekerja, tahunya mereka bekerja sampai jam

16.00 wib selesai dan dilanjutkan esok harinya,

bahkan perlembarnya hanya dinilai Rp.100.

Mendapat pengaduan dari pekerja tersebut,

Bawaslu melakukan koordinasi dengan

komisioner KPU, apakah yang dilakukan KPU

sudah sesuai dengan SOP yang ada, akhirnya

ditemukan titik temu bahwa untuk hari pertama

petugas sor t i r d iminta menyelesaikan

pekerjaannya hingga pukul 17.00 wib dengan

alasan karena waktu startnya sudah pukul 09.00

wib, begitu juga untuk nilai per lembarnya

dinaikan menjadi Rp. 125.

Kegiatan pada hari ke delapan kamis,

4 April 2019, kegiatan sortir dilanjutkan untuk

surat suara DPRD Kabupaten untuk dapil 2,3,4

dan 5 dengan sistem dibagi menjadi 4 ruang. Hal

ini dilakukan agar surat suara tidak tertukar

dengan dapil yang lain. Berdasarkan informasi

yang kami dapat dari KPU kegiatan sortir

direncanakan akan diselesaikan malam nanti.

Adapun secara keseluruhan total hasilnya

adalah: surat suara DPRD Provinsi dan ulang

241.221 lembar, surat suara DPRD Kabupaten

dapil dua 9.529 lembar, surat suara DPRD

Kabpaten dapil tiga 123.587 lembar, dan surat

suara DPRD Kabupaten dapil lima 58.390

lembar.

Kegaiatan pada hari kedua tetap

melanjutkan sorlip dengan surat suara yang

sama dengan jumlah petugas masih sama

dengan 130 kelompok kerja. Pada hari ketiga

kegiatan sorlip untuk surat suara DPRD Provinsi

dihentikan diganti dengan surat suara DPR RI,

adapun progress untuk surat suara DPRD

Provinsi belum bisa kami dapatkan. Untuk sorlip

surat suara DPR RI berlangsung hingga hari

keempat, senin 1 April 2019 dengan progres

sebagai: jumlah surat suara yang diterima

887.500; jumlah surat suara terlipat baik

882.949; jumlah surat suara rusak 2.403; dan

kekurangan surat suara sebanyak 4.551.

Setelah setelah selesai surat suara

DPR RI, kegiatan sorlip dilanjutkan dengan

surat suara DPD RI hingga jam istirahat,

kemudian dilanjutkan pukul 13.00 wib.

Ditengah kesibukan para pelipat surat suara,

seorang staf KPU mengumumkan bahwa untuk

surat suara DPD RI nilai per kardusnya adalah

Rp.40.000; sontak pengumuman ini menjadi

gejolak para petugas sorlip, bahkan keributan

kecil antara staf KPU dan para petugas sortir

serta aksi meninggalkan tempat kerja terjadi.

Alasan para petugas sortir hanya sepele

mengapa hal-hal tersebut tidak disampaikan

diawal kerja, kembali pada hari keempat ini SOP

banyak dipertanyakan oleh petugas sortir.

Mengetahui hal tersebut Bawaslu Wonogiri

yang kebetulan berada di lokasi kegiatan

melakukan pendekatan kepada para petugas

untuk tetap tenang dan melanjutkan kembali

pekerjaaannya, biarkan ini kami selesaiakan

dengan pimpinan KPU. Akhirnya Bawaslu

meminta agar ketua KPU kelokasi untuk

menyelesaikan permasalahan in i , dan

menyampaikan kepada para petugas tentang

SOP yang sebenarnya secara transparan.

Kegiatan sortir lipat untuk DPD

berjalan normal kembali pada hari kelima,

setelah sebelumnya mendapatkan penjelasan

secara transpran oleh kabag logistik KPU

Tantowi Nurdin, kegiatan tetap diikuti oleh 130

kelompok, hingga terselesaikannya seluruh

surat suara untuk DPD RI, adapun hasilnya

adalah : jumlah surat suara yang diterima

887.221; jumlah surat suara terlipat baik

885.204; jumlah surat suara rusak 562; dan

kekurangan surat suara sebanyak 2.017.

PENGAWASAN KEGIATANSORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA PEMILU 2019

Joko Kiswanto, S.Ag. Kordiv Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabuten Wonogiri


Pelipatan surat suara di gedung PGRI kabupaten Wonogiri

LAPORAN UTAMA

T a h a p P e n e r i m a a n L a p o r a n / T e m u a n pelanggaran tindak pidana Pilkada

P a d a s a a t P e n d a m p i n g a n y a n g dilakukan dengan menggunakan metode checklist kelengkapan Laporan/Temuan laporan pelanggaran tindak pidana Pilkada dan melakukan klarikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir dalam melaporkan pelanggaran tindak pidana pilkada di Bawaslu.

Bawaslu, Penyidik Tindak Pidana Kepol i s ian dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu paling lama 1x24 jam sejak laporan/temuan diterima oleh Bawaslu, selanjutnya melakukan pembahasan pertama.

J a k s a m e l a k u k a n pendampingan dan monitoring dalam

proses penanganan pelanggaran Pilkada Bawaslu dan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik tindak pidana kepolisian.

P e m b a h a s a n p e r t a m a u n t u k menentukan pasal-pasal yang disangkakan d a l a m p e r i s t i w a y a n g

d i l a p o r k a n / d i t e m u k a n u n t u k dit indaklanjuti dalam proses

p e n a n g a n a n p e l a n g g a r a n pilkada tersebut

Terlibatnya Penyidik tindak

pidana Kepolisian Resor Wonogiri dalam

penanganan tindak pidana dalam Pilkada

di kabupaten Wonogiri dimulai sejak

laporan atau temuan pelanggaran tindak

pidana Pilkada diterima oleh Bawaslu

Kabupaten Wonogiri. Dalam penanganan

tindak pidana pilkada, sebagai wadah

koordinasi dan dan berpadunya para

penegak hukum laporan pelanggaran

tindak pidana pilkada, untuk pemahaman

dan memadukan langkah bersama antara

Bawaslu RI, Kepolisian RI dan Kajaksaan

RI, para unsur pimpinan ketiga lembaga

melakukan rapat koordinadi dan membuat

Peraturan Bersama nomor : 14 Tahun 2016

Bawaslu RI, nomor : 01 Tahun 2016

K e p o l i s i a n R I , n o m o r : P e r -

013/A/JA/11/2016 Kejaksaan Agung RI.

Kepolisian Negara Republik

Indonesia memiliki tugas pokok menjaga

ketertiban, keamanan dan penegakan

hukum, salah satu bentuk tugas penegakan

hukum yaitu melakukan penyelidikan dan

penyidikan dalam hal terjadinya suatu

tindak pidana, hal ini juga berlaku apabila

terjadi suatu tindak pidana dalam Pilkada,

maka Kepol i s ian juga mempunyai

kewaj iban untuk dapat melakukan

penyelidikan dan penyidikan. Khusus

penanganan tindak pidana dalam pilkada,

penanganan dilakukan secara khusus,

mengingat bahwa tindak pidana Pilkada

merupakan tindak pidana khusus yang

diatur pula secara lex specialis dalam

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota.Suksesnya Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di 171 (seratus

tujuh puluh satu) Daerah yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Provinsi, 39 (tiga puluh sembilan) Kota dan 115 (seratus lima belas) Kabupaten tidak terlepas dari peran penting dari adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu ( Gakumdu) yang terdiri dari Unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Pelaksanaan pilkada tersebut mendasari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor : 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang Undang dan Peraturan Bersama No: 14 Tahun 2016 Bawaslu RI, No: 01 Tahun 2016 Kepolisian RI, No Per-013/A/JA/11/2016 Kejaksaan Agung RI.

Kesempatan kali ini penulis

sampaikan mengenai tata cara dan

tahapan dalam penanganan

perkara pelanggaran tindak

pidana pilkada pada Sentra

Gakumdu sebagai berikut :

Sesuai ketentuan pasal 134 ayat (1 ) UU No. 10 tahun 2016 , Penerimaan laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan oleh Bawaslu (

Bawaslu Ri, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten), Pada saat Pengawas Pemilu menerima Laporan/Temuan dugaan tindak pidana Pemilihan sudah melibatkan pendampingan dari Penyidik Tindak Pidana Kepolisian dan Penuntut Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Tahap Pembahasan Pertama

Hasil dari Pembahasan Pertama dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh

Bawaslu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.

Berpadu Dan Berkoordinasi Menghelat Hajat Penegakan Hukum Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati &

Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Wonogiri

BAWASLU – KEPOLISIAN – KEJAKSAAN


Rapat bersama GAKKUMDU Wonogiri

LAPORAN UTAMA

Pembahasan dihadiri oleh Bawaslu, Penyidik tindak pidana Kepolisian dan Jaksa untuk membahas kajian Bawaslu dan laporan hasil penyelidikan oleh Penyidik tindak pidana Kepolisian.

Tahap Pembahasan Kedua

Bawaslu, Penyidik tindak pidana Kepol is ian dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua pa l ing lambat 5 ( l ima) har i se jak laporan/temuan diterima oleh Bawaslu untuk menentukan suatu laporan/temuan tersebut memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur tindak pidana Pilkada.

Hasil pembahasan kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Bawaslu, Penyidik Tindak Pidana Kepolisian dan Jaksa.

Penyidik Tindak Pidana Kepolisian melakukan penyidikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima dari Pengawas Pemilihan dan atau laporan polisi dibuat.

J a k s a p a d a S e n t r a G a k k u m d u m e l a k u k a n p e n d a m p i n g a n d a n monitoring terhadap hasil penyidikan.

Tahap Pembahasan Ketiga

Pembahasan ketiga dihadiri oleh Bawaslu, Penyidik Tindak Pidana Kepolisian dan J a k s a u n t u k m e m b a h a s h a s i l

penyidikan.

P e m b a h a s a n k e t i g a m e n g h a s i l k a n kesimpulan pelimpahan kasus kepada Jaksa.

Hasil pembahasan ketiga dituangkan dalam BA pembahasan

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan administrasi penyidikan lainnya diterbitkan dan ditandatangani oleh Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Polri.

Dalam hal suatu laporan/temuan memenuhi unsur tindak pidana Pilkada m a k a k e s i m p u l a n p e m b a h a s a n memutuskan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.

Pe ny i d i k T i n d a k P i d a n a Ke p o l i s i a n menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada Jaksa.

Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Tindak P i d a n a K e p o l i s i a n d a l a m S e n t r a Gakkumdu disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Penyidik Tindak Pidana Kepolisian mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas.Dalam hal suatu laporan/temuan

tidak memenuhi unsur tindak pidana Pilkada, maka kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghent ikan penanganan pelanggaran tindak pidana pilkada, maka Bawaslu memberitahukan kepada pelapor dengan surat, yang isi surat kepada pelapor berikan tentang alasan penghentian, kemudian sebagai tindak lanjutnya Bawaslu mengembalikan barang bukti tersebut kepada pihak asal dari mana barang bukti tersebut disita.

Pengembalian dari Jaksa kepada Penyidik Tindak Pidana Kepolisian dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Penyidikan oleh Kepolisian Resor Wonogiri terhadap penerusan laporan dari B a w a s l u P e n y i d i k t i n d a k p i d a n a k e p o l i s i a n d i S e n t r a G a k k u m d u m e l a k u k a n p e n y i d i k a n s e t e l a h diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik tindak pidana Pilkada.

Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan

Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.

P e r k a r a y a n g s u d a h d i p u t u s Pengadilan, Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan paling lama 1x24 jam setelah putusan Pengadilan dibacakan untuk pengambilan sikap untuk dilakukan upaya hukum atau menindaklanjuti putusan pengadilan.

Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat dalam rapat pleno pembahasan atas laporan pelanggaran tindak pidana Pilkada di Sentra Gakumdu antara unsur dari Bawaslu, Penyidik Tindak Pidana Kepolisian dan penuntut kejaksaan, apakah laporan pelanggaran tindak pidana Pilkada tersebut memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur tindak pidana pilkada, dan apakah laporan tersebut dapat dilanjutkan ke penyidikan atau atau tidak, maka langkah yang harus dilakukan adalah Bawaslu sebagai pengkaji dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran tindak pidana pilkada harus dapat memaparkan secara rinci dan jelas kepada Penyidik Tindak Pidana Kepolisian dan Jaksa tentang materi kajian atas laporan tindak pidana pilkada dengan menyajikan fakta fakta dan alat bukti yang diperoleh selama menindak lanjuti laporan, sehingga dengan memaparkan secara terperinci disertai fakta dan alat bukti serta barang b u k t i s e c a r a j e l a s , a k a n d i d a p a t pemahaman yang sama, dan berpegang pada fakta dan alat bukti tersebut, sehingga ada kesamaan pendapat antara unsur Bawaslu, Penyidik Kepolisian dan Jaksa dalam mengambil keputusan apakah perkara dilanjutkan ketahap Penyidikan atau dihentikan.

Penuntut Umum melimpahakan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik Tindak Pidana Kepolisian dan surat p e n g a n t a r p e l i m p a h a n y a n g ditandatangani oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan.

Sentra Gakumdu merupakan

tempat Penyamaan pemahaman antara

penyelenggara pemilihan yaitu Bawaslu

Republik Indonesia dengan Penyidik

pemilihan dari Kepolisian Republik

Indonesia dan Kejaksaan Republik

Indonesia dalam Pelaksanaan

Penyelesaian Perkara pelanggaran tindak

pidana pemilihan pada Sentra Gakkumdu

untuk meminimalisir pula terjadinya

bolak-balik perkara yang dikarenakan

dengan Sentra Gakumdu mengamanatkan

Penuntut Umum sudah mulai melakukan

monitoring perkara sejak adanya laporan

di Bawaslu sampai pada penyidikan di

Kepolisian.

P e n y e l e s a i a n b e r k a s p e r k a r a , penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) oleh Penyidik kepolisian kepada jaksa setelah berkas perkara diterima Jaksa dan dinyatakan lengkap Penyidik Tindak Pidana Kepolisian menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa.

Terdakwa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan,

Penuntut Umum membuat kontra memori banding.

Penuntut Umum menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan.

P e n u n t u t U m u m m e n g a j u k a n Banding terhadap putusan 3 (tiga) hari setelah Putusan dibacakan.

Dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa dan didampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Kepolisian dan Bawaslu.


LAPORAN UTAMA

Indonesia sebagai negara yang

menganut faham demokrasi, Pemilu

dilaksanakan sebagai sarana dalam

mengagregasi aspirasi yang berada di

m a s y a r a k a t y a n g s e b e l u m n y a

diartikulasikan oleh partai politik (parpol)

sesuai dengan fungsinya. Sebagai sarana

pengejawantahan kedaulatan rakyat,

Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945.

eberadaan pemilihan umum

K(Pemilu) dalam suatu negara

y a n g m e n g a n u t f a h a m

demokrasi merupakan hal fundamental.

Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam

demokrasi, namun Pemilu merupakan

bagian yang sangat penting, karena Pemilu

berperan sebagai mekanisme perubahan

politik mengenai pola dan arah kebijakan

publik dan/atau mengenai sirkulasi elit

secara periodik.

Perkembangan demokrasi di

Indonesia, semenjak era reformasi 1999

tuntutan untuk mewujudkan Pemilu yang

jujur dan adil semakin tinggi, hal ini

dibuktikan dengan semakin kuatnya legal

formal pembentukan Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat,

Provins i , Kabupaten/kota h ingga

pembentukan Pengawas Pemilu yang

bersifat adhoc mulai dari Pengawas

Kecamatan (Panwascam), Pengawas

Pemilu Lapangan (PPL) hingga Pengawas

TPS (PTPS).

Namun demikian, Bawaslu

sebagai lembaga formal yang bertugas

m e n g a w a s i s e l u r u h t a h a p a n

p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u m a s i h

mengalami berbagai kendala. Hal ini

t e r b u k t i d e n g a n m a s i h m a r a k n y a

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi

pada tiap pelaksanaan kontestasi politik.

Berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu

pada Pemilu serentak 2019 angka

D a l a m k a c a m a t a s e j a r a h ,

semenjak di laksanakannya Pemilu

pertama pada tahun 1955 hingga tahun

1987 terdapat berbagai bentuk pelanggaran

dan kecurangan yang menyulut protes dari

berbagai kalangan. Pada tahun 1971

terdapat pelanggaran dan manipulasi

penghitungan suara yang dilakukan oleh

penyelenggara Pemilu. Pelanggaran dan

kecurangan lebih massif lagi pada tahun

1977, sehingga protes-protes tersebut

direspon oleh Pemerintah dan DPR.

A k h i r n y a m u n c u l g a g a s a n u n t u k

memperbaiki Undang-Undang (UU) yang

bertujuan untuk meningkatkan kwalitas

demokrasi. Sehingga pada pelaksanaan

Pemilu tahun 1982 dibentuklah Panitia

Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum

(Panwaslak Pemilu) yang sekarang dikenal

d e n g a n B a d a n P e n g a w a s P e m i l u

(Bawaslu).


Pembacaan naskah deklarasi anti politik uang yang dipimpin oleh anggota Bawaslu Wonogiri Joko Wuryanto, dan diikuti oleh Bupati Wonogiri Joko Sutopo, anggota Bawaslu provinsi Jawa Tengah Sri Sumanta, dan masyarakat kecamatan Eromoko.

LAPORAN UTAMA

GELAR BUDAYA BERTAJUK SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Kesadaran masyarakat

d e s a B a l e h a r j o d a n d e s a

M i n g g a r h a r j o u n t u k

b e r p a r t i s i p a s i d a l a m

m e n g a w a s i P e m i l u a k a n

menjadi modal utama Bawaslu

kabupaten Wonogiri dalam

mengemban tugas pengawasan pada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020

mendatang. Sehingga Pemilu maupun

Pilkada yang berasazkan langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil dapat

terwujud di Wonogiri. Kegiatan pembinaan

tersebut ditutup dengan deklarasi yang

b e r i s i p e r n y a t a a n k e s e d i a a n d a r i

masyarakat desa Baleharjo dan desa

Minggarharjo untuk mewujudkan Pemilu

maupun Pilkada yang demokratis. Pada

kesempatan menutup kegiatan tersebut,

Joko Kiswanto meminta ker jasama

m a s y a r a k a t d e s a B a l e h a r j o d a n

Minggarharjo untuk ikut aktif dalam

m e n g a w a s i P e m i l u d a l a m s e m u a

t a h a p a n n y a d a n a p a b i l a t e r d a p a t

pelanggaran atau penyimpangan agar tidak

segan-segan untuk melaporkan kepada

Bawaslu. (Cak Nur)

D a r i

kenyataan tersebut,

B a w a s l u d a l a n

menjalankan fungsi

d a n t u g a s

p e n g a w a s a n

P e m i l u

m e m b u t u h k a n

d u k u n g a n d a n

par t i s ipas i dar i

m a s y a r a k a t .

Dengan melibatkan

masyarakat secara

i n d e p e n d e n d a l a m m e n g a w a s i

penyelenggaraan Pemilu, diharapkan

proses Pemilu yang demokratis dapat

terwujud. Karena kehadiran pengawasan

masyarakat yang massif akan mengawal

dan mengingatkan penyelenggara maupun

peserta Pemilu untuk senantiasa menjaga

profesionalitas dan integritas dalam kontes

demokrasi.

Di antara desa pengawasan yang

dibentuk Bawaslu kabupaten Wonogiri

a d a l a h d e s a B a l e h a r j o d a n d e s a

Minggarhar jo kecamatan Eromoko

Kabupaten Wonogiri. Dua desa tersebut

telah diberikan pembinaan oleh Bawaslu

kabupaten Wonogiri pada hari kamis 31

Oktober 2019. Pembinaan desa pengawasan

diselenggarakan di Pendopo desa Baleharjo

dan diikuti oleh 90 warga masyarakat dari

desa Minggarharjo dan desa Baleharjo yang

terdiri dari unsur perangkat desa, tokoh

masyarakat, tokoh agama, PKK, RT, RW

dan Karangtaruna.

pelanggaran mencapai 15.052 yang tersebar

di Jawa Timur 3002, Sulawesi Selatan 806,

Jawa Barat 582, Sulawesi Tengah 475 dan

Jawa Tengah 399. Salah satu pemicu

pelanggaran yang terjadi pada setiap

p e l a k s a n a a n P e m i l u d i k a r e n a k a n

terbatasnya jumlah pengawas jika dilihat

dari luasnya wilayah dan banyaknya

Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pembinaan desa pengawasan

tersebut dihadiri oleh Joko Wuryanto

(Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu

Kabupaten Wonogiri), Joko Kiswanto

(Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten

Wonogiri) dan Camat Eromoko. Dalam

kesempatan ini masyarakat diberikan

pembinaan seputar Pemilu dengan semua

tahapan dan pengawasannya. Sehingga

masyarakat dapat memahami apa yang

menjadi hak dan kewajibannya yang pada

akhirnya Pemilu yang demokratis dapat

terwujud. Menurut Joko Wuryanto,

“ p e m b i n a a n d e s a p e n g a w a s a n i n i

dipandang sangat penting,

karena untuk menciptakan

P e m i l u y a n g d e m o k r a t i s

dibutuhkan kesadaran dari

m a s y a r a k a t u n t u k i k u t

b e r p a r t i s i p a s i d a l a m

mengawasi jalannya kontestasi

demokrasi di negeri ini”.

D a l a m r a n g k a m e n c e g a h

terjadinya pelanggaran-pelanggaran

Pemilu, Bawaslu kabupaten Wonogiri telah

mengambil langkah-langkah pencegahan

yang strategis, salah satunya adalah

membentuk desa pengawasan. Desa

pengawasan merupakan bentuk desa

dengan karakter masyarakat yang

memimiliki kesadaran untuk menciptakan

Pemilu yang demokratis, sehingga mampu

menekan potensi-potensi pelanggaran

Pemilu dengan langkah pencegahan dan

penindakan serta berpartisipasi ikut

mengawasi dan melaporkan dugaan

pelanggaran di wilayah masing-masing.

T u j u a n d a r i p e m b e n t u k a n d e s a

pengawasan tersebut tidak lain untuk

mencegah praktek-praktek pelanggaran

yang terjadi dalam Pemilu.

Setia pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bhineka tunggal ika dan NKRI

Terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat

Siap menjadi bagian dalam memberantas berita hoaks dan isu sara dalam Pilkada

Menolak politik uang dalam Pilkada

”

“

Naskah Deklarasi Anti Politik Uang


LAPORAN UTAMA

Pesta demokrasi untuk memilih

B u p a t i d a n W a k i l B u p a t i

Wonogiri periode 2021-2025 tidak

terasa akan segera digelar oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

pada bulan September 2020. Agenda 5

(lima) tahunan masyarakat Wonogiri

merupakan momen yang “sakral” dan

s t r a t e g i s u n t u k m e n e n t u k a n

kepemimpinan daerah yang akan

membawa arah bagi kemajuan

pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat Wonogiri pada

p e r i o d e 2 0 2 1 - 2 0 2 5

mendatang. Sudah barang

tentu hajatan besar ini

membutuhkan konsentrasi

tinggi dan koordinasi serta

konsolidasi semua pihak yang

berwajib.

KPU Kabupaten Wonogiri selaku

penyelenggara Pilkada 2020 tidak bisa

bekerja sendiri untuk mensukseskan

terselenggaranya pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati tersebut. Peran serta instansi

l a in sep er t i Ba w a s lu , TNI/P ol r i ,

K e j a k s a a n , P e m k a b W o n o g i r i ,

pemerintahan Desa/Kelurahan, Insan

Pers serta seluruh elemen masyarakat

sangat dibutuhkan, baik secara langsung

maupun tidak langsung.

1. Berkoordinasi dengan KPU dan

Bawaslu serta Kesbangpol dalam

melakukan penertiban alat peraga

kampanye (APK).

2. Menyediakan data dan personil

Satlinmas yang dibutuhkan KPU

sebagai tenaga pengamanan di

dalam TPS.

3. M e l a k u k a n f a s i l i t a s i d a n

koordinasi dengan TNI/Polri terkait

pengamanan terbuka Pilkada Tahun

2020.

Berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu

serta Kesbangpol dalam melakukan

penertiban alat peraga kampanye (APK).

1. Atribut partai politik dan alat

peraga kampanye.

2. Pemasangan atribut partai

politik dan atribut peserta pemilu.

3. Lokasi pemasangan dan lokasi

larangan pemasangan atribut partai

politik dan atribut peserta pemilu.

4. Tata cara pemasangan atribut

partai politik dan atribut peserta

pemilu.

5. Pemberitahuan pemasangan

atribut partai politik dan atribut

peserta pemilu, serta

Satpol PP Kabupaten Wonogiri

sebagai salah satu organisasi perangkat

d a e r a h , b e r d a s a r k a n P e r a t u r a n

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja, yang

kemudian diatur dengan Perda Nomor 26

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Wonogiri, didalam

tugas pokok dan fungsinya

m e n e g a k k a n P e r d a d a n

Perkada, menyelenggarakan

k e t e r t i b a n u m u m d a n

k e t e n t r a m a n s e r t a

m e n y e l e n g g a r a k a n

perlindungan masyarakat

mempunyai peran strategis untuk

mensukseskan Pilkada Tahun 2020,

antara lain:

6. Kewajiban pimpinan/ketua

partai politik, tim kampanye atau

T e r k a i t t a h a p a n

penyelenggaraan pemilihan umum,

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 9

Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemasangan Atribut Partai Politik dan

Atribut Peserta Pemilu mengatur tentang :

PERAN SERTA SATPOL PP KABUPATEN WONOGIRI DAN SATLINMAS DALAM

MENSUKSESKAN PEMILU BUPATI/WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

HeryIndrastiyono,S.STP-KabidLinmasSatPolPPKab.Wonogiri


Penertiban apk oleh Sapol PP Kabupaten Wonogiri

LAPORAN UTAMA

calon yang memasang alat peraga

kampanye.

Sehubungan hal tersebut di atas,

Satpol PP Kabupaten Wonogiri, dengan

berkoordinasi dan mempertimbangkan

assessment instansi terkait dalam hal ini

KPU, Bawaslu dan Kesbangpol, karena

tugas pokok dan fungs inya waj ib

melakukan penert iban alat peraga

kampanye pemil ihan umum mil ik

kontestan yang melanggar Peraturan

Bupati tersebut, baik pada waktu Pemilu

Legislatif, Pilpres, Pilgub dan Pilbup.

M e n y e d i a k a n d a t a d a n p e r s o n i l

Satlinmas sebagai tenaga pengamanan di

dalam TPS.

Satuan Perlindungan Masyarakat

yang selanjutnya disebut Satlinmas,

sebagaimana diatur dalam Permendagri

N o m o r 8 4 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g

P e n y e l e n g g a r a a n P e r l i n d u n g a n

Masyarakat adalah organisasi yang

d i b e n t u k o l e h p e m e r i n t a h

Desa/Kelurahan dan beranggotakan

warga masyarakat yang disiapkan dan

dibekali pengetahuan serta ketrampilan

untuk melaksanakan kegiatan penanganan

b e n c a n a g u n a m e n g u r a n g i d a n

memperkecil akibat bencana, serta ikut

memelihara keamanan, ketenteraman dan

ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial

kemasyarakatan.

Pada Tahun 2016, menindaklanjuti

Permendagri Nomor 84 Tahun 2014, Satpol

PP Kabupaten Wonogiri memfasilitasi

rekrutmen dan pembentukan organisasi

Satlinmas di tingkat Desa dan Kelurahan.

Hasilnya, tercatat sejumlah 8.165 (delapan

ribu seratus enam puluh lima) warga

masyarakat telah direkrut menjadi anggota

Satlinmas Desa/Kelurahan, dan ditetapkan

dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor

36 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggota

S a t u a n P e r l i n d u n g a n M a s y a r a k a t

(Satlinmas) Kabupaten Wonogiri.

Terkait penyelenggaraan Pilkada

Tahun 2020, Satpol PP Kabupaten

Wonogiri merekomendasikan kepada KPU

Kabupaten Wonogiri untuk menggunakan

personil Satlinmas Desa/Kelurahan untuk

menjadi petugas pengamanan di dalam

TPS, selaras dengan Permendagri Nomor

10 Tahun 2009.Pe n u g a s a n S a t l i n m a s d a l a m

pengamanan penyelenggaraan pemilihan

umum didasarkan pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang

P e n u g a s a n S a t u a n P e r l i n d u n g a n

M a s y a r a k a t D a l a m P e n a n g a n a n

Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pada pemilu Legislatif dan Pilpres

2019, sebanyak 7.826 personil Satlinmas

ditugaskan melakukan pengamanan di

3.913 TPS serta 882 personil berjaga di 294

kantor Desa/Kelurahan selama 3 (tiga)

hari. Di tingkat Kecamatan, 100 orang

personil Satlinmas inti Kecamatan berjaga

di 25 kantor Kecamatan, sedangkan di

tingkat Kabupaten, Satpol PP Kabupaten

Wonogiri dibantu 30 (tiga puluh) orang

personil Sat l inmas int i Kabupaten

berkel i l ing melakukan monitoring

pengamanan terbuka pelaksanaan pemilu

tersebut.

Melakukan fasilitasi dan koordinasi

dengan TNI/Polri terkait pengamanan

terbuka Pilkada Tahun 2020.

Untuk mendukung suksesnya

penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020,

Satpol PP Kabupaten Wonogiri bersama

Polres Wonogiri dan Kodim 0728 telah

m e r u m u s k a n r e n c a n a k e g i a t a n

pengamanan terbuka sebagaimana tabel

berikut :

No

Tahapan

Waktu

(lamanya)

Petugas Pengamanan (orang)

Polres

Wonogiri

Kodim

0728

Satlinmas

Inti Kab

Satlinmas

Inti 25

Kec

Satlinmas 294

Desa/Kelurahan

(di Luar TPS)

1. Kampanye 96 hari 100 50 25 0 0

2. Hari Tenang 2-3 hari 400 50 25 100 1.470

3. Pemungutan

Suara

1 hari 600 250 25 125 1.470

4. Rekapitulasi di

PPS

5. Rekapitulasi di

PPK

3-5 hari 100 50 25 100 0

6. Rekapitulasi dan

Penetapan di KPU

5 hari 100 50 20 0 0

Dari tabel di atas dapat digarisbawahi

bahwa jumlah petugas pengamanan

terbuka (di luar TPS) pada Pilkada Tahun

2020 antara 152 sampai dengan 2.470

p e r s o n i l , d e n g a n l a m a w a k t u

pengamanan 96 hari sesuai tahapan yang

telah ditetapkan dalam Peraturan KPU

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020.


LAPORAN UTAMA

Mengenai pentingnya Pilkada

dalam hubungannya dengan pendidikan

nilai dan karakter adalah bahwasannya

budaya yang terjadi pada saat pemilihan

kepala daerah itu sangat penting

dipelajari. Sebab Pilkada merupakan

proses awal pemilihan pemimpin yang

berkuasa sekaligus penentu kebijakan di

wilayahnya. Sehingga berawal dari

proses penyelenggaraan Pilkada yang

baik kemudian akan terekam menjadi

bagian kebaikan nilai dan karakter

masyarakat dan bangsa di wilayah

tersebut. Para penyelenggara Pilkada

perlu menekankan bagaimana karakter

yang baik menjadi faktor pendukung

penyelenggaraan pilkada bertumpu pada

dirinya, peserta pemilu dan masyarakat.

Tugas penyelenggara menjaga integritas

penyelenggara dan penyelenggaraan,

adapun tugas peserta pemilu dan

masyarakat menjaga adalah mematuhi

aturan main pemilihan yang telah

ditetapkan oleh UU dan aturan teknis

penyelenggaraan oleh KPU ataupun

Bawaslu.

P a d a p r i n s i p n y a p e r l u

menggunakan pendekatan nilai dan

karakter dalam pendidikan pemilu dan

pemilihan sebagai sebuah proses yang

berkelanjutan. Hal tersebut pada

n a n t i n y a a k a n m e n e n t u k a n

pembentukan karakter bangsa hari ini

dan masa yang akan datang, apakah

suatu bangsa akan muncul sebagai

bangsa berkarakter baik atau bangsa

berkarakter buruk, sangat tergantung

pada kualitas pemilu dan pemilihannya.

Dewasa ini Pilkada dinilai

kehilangan kendali sehingga timbul

anggapan pilkada telah melenceng dari

amanat undang-undang dasar yaitu

menciptakan kedaulatan di tangan rakyat

berdasar Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945. Hal ini terbukti dengan

maraknya kasus politik uang antar

peserta pemilihan, kampanye hitam,

penyebaran berita hoaks hingga politik

identitas masih banyak dijumpai di

tengah masyarakat. Sedikitnya 23.501

kasus dugaan pelanggaran berdasarkan

laporan dan temuan pelanggaran masuk

dan diproses di Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) seluruh Indonesia pada pesta

demokrasi, pemilu 2019 yang lalu.

Pendekatan nilai dan karakter yang

roses pemilihan kepala daerah

Pmemerlukan keseriusan baik itu

dari para penyelenggara dan

juga masyarakat. Masyarakat yang

bersungguh-sungguh akan memudahkan

penyelenggara dalam kegiatan utama

pada pemilu dan pilkada sebagai

p e n d i d i k a n p o l i t i k . M a s y a r a k a t

merupakan objek aktif dari proses

transfer pengetahuan yang diberikan oleh

penyelenggara sebagai fasilitator dan

juga motivator pada proses pendidikan

politik di negara kita.

Sebagai bagian dari masyarakat

perlu bagi kita untuk memikirkan

pentingnya aktualisasi pendidikan

politik menggunakan pendekatan nilai

dan karakter sebagai isu utama untuk

membentuk insan merdeka dan berjiwa

pancasilais. Karakter yang baik, dimulai

dari mengetahui yang baik (moral

knowing), menginginkan yang baik (moral

feeling), dan melakukan hal yang baik

(moral action), yang dalam penjelasannya

disebutkan sebagai kebiasaan dalam cara

berkir, kebiasaan dalam hati, dan

kebiasaan dalam tindakan.

PENDEKATAN NILAI DAN KARAKTER CEGAH PELANGGARAN PILKADA 2020

H. Asep Awaluddin, M.Pd. Kordiv Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Wonogiri

CEGAH PELANGGARAN PILKADA


SAJIAN KHUSUS

Berorientasi Kepada Penyelenggara

Pilkada 2020

Pendekatan nilai dan karakter yang

Berorientasi kepada Peserta Pilkada

dan Masyarakat

D a r i s i n i l a h p e r l u n y a

penanaman nilai dan karakter kepada

peserta pemilu sehingga mereka mau dan

mampu berlaku jujur, adil ,

patriotik dan memiliki jiwa

nasionalisme yang tinggi,

s e h i n g g a t i d a k

menggunakan cara-cara

yang kotor untuk meraih

suara. Masyarakat sebagai

pemi l ihpun seyogyanya

mengimbangi hal tersebut di atas

dengan semangat kebangsaan, berkir

kritis, dan cinta tanah air. Sehingga tidak

mudah dibodohi dengan berita hoaks

yang memecah belah persatuan, politik

identitas, isu SARA dan terlebih lagi

upaya-upaya membeli suara dengan

money politics.

Akibat Baik yang diharapkan dari

pendekatan Nilai dan Karakter pada

Pilkada 2020

Pendekatan nilai dan karakter

kejujuran, berlaku adil dan cinta tanah air

akan memiliki akibat yang baik di

antaranya adalah :

P e r t a m a , m e n g i k i s s i f a t

individualistis pada warga masyarakat.

Hal berawal dari merebaknya sifat

individualisme yang menekankan pada

kepentingan pribadi yang melahirkan

sikap egoisme sebagai gaya hidup. Sifat

i n d i v i d u a l i s t e r s e b u t k e m u d i a n

b e r k e m b a n g m e n j a d i b a n y a k

penyelewengan nilai dan karakter, dalam

contoh, misalnya maraknya politik uang,

kekerasan sik, kampanye hitam,

kecurangan dalam penghitungan dan

rekapitulasi suara, dan ujungnya adalah

pengabaian terhadap aturan yang

berlaku.

K e d u a , p e n a n a m a n n i l a i

kejujuran. Penanaman nilai kejujuran ini

sangat penting menjelang seseorang

diangkat menjadi pejabat publik.

Penanaman kejujuran merupakan akibat

baik pendekatan asas pemilu, jujur.

P e n a n a m a n n i l a i k e j u j u r a n

membutuhkan waktu yang panjang dan

dari generasi ke generasi. Kejujuran yang

terbentuk dari proses Pilkada akan

tertanam dan menjadi norma yang

berasal dari seseorang, kelompok, atau

masyarakat dan menggabungkan mereka

ke dalam sistem nilai itu sendiri, sehingga

dapat mencegah korupsi, kolusi

dan nepotisme.

Pendekatan nilai dan karakter

y a n g b e r o r i e n t a s i k e p a d a

penyelenggara/lembaga pendidikan

merupakan pendekatan konvensional,

mengacu pada terlaksananya semua

k e g i a t a n t a h a p a n y a n g m e n j a d i

tanggungjawab penyelenggara Pilkada

secara tepat waktu, tepat jumlah, dan

tepat sasaran.

Pendekatan tahapan yang

berorientasi kepada peserta pemilihan

dan masyarakat merupakan sistem

tahapan yang menunjukkan dominasi

peserta pemilihan (Calon Gubernur,

Bupati, atau Walikota) selama kegiatan

tahapan Pi lkada 2020 dan posis i

penyelenggara hanya sebagai fasilitator.

K a r a k t e r i s t i k t a h a p a n d e n g a n

pendekatan yang berorientasi pada

peserta pemilihan dan masyarakat bahwa

kegiatan tahapan beragam dengan

menggunakan berbagai macam strategi

sosialisasi, dilanjutkan proses kampanye

yang menjadikan peserta pemilihan dan

m a s y a r a k a t m e m i l i k i p e r a n

berpartisipasi aktif baik secara individu

maupun kelompok.

P e n y e l e n g g a r a

mengkomunikasikan pengetahuannya

mengetahui aturan dan tahapan kepada

peserta pilkada dan masyarakat.

K a r a k t e r i s t i k p e n d e k a t a n y a n g

berorientasi pada penyelenggara bahwa

proses Pilkada berbasis pada PKPU

tahapan Pilkada 2020 dan Perbawaslu

pengawasan tahapan Pilkada 2020,

u n t u k i t u s a n g a t p e n t i n g b a g i

penyelenggara melakukan kegiatan

sosialisasi aturan dan tahapan pilkada

2020 kepada peserta dan masyarakat

secara utuh dan menyeluruh. Nilai dan

karakter yang baik berpokok pada

Integritas penyelenggara. Ini menjadi

taruhan atas proses penyelenggaraan

Pilkada yang mengacu pada asas Luber

dan Jurdil. Para penyelenggara yang

tidak main mata dengan salah satu

pasangan calon menjadi indikator

penting dalam menilai integritas mereka.

Disinilah peserta pemilihan

(Calon Gubernur, Bupati, Walikota) akan

d i u j i d a y a j u a l m e r e k a k e p a d a

m a s y a r a k a t b a n y a k d i w i l a y a h

pemilihannya. Apakah mereka cukup

populer dan memiliki nilai unggul untuk

mendorong pemilih memilih dirinya.

Apabila calon gubernur, bupati atau

walikota tersebut adalah seorang

petahana, maka rekam jejak selama

memimpin akan memberikan kontribusi

besar tentang apakah dirinya layak untuk

melanjutkan kepemimpinan di wilayah

tersebut atau tidak. Perlu modal sosial

besar bagi calon yang merupakan

pendatang baru dalam Pilkada 2020.

Modal sosial tersebut di antaranya

adalah pernah menjadi pengurus

organisasi masa, pejabat tinggi di

w i l a y a h p e m i l i h a n a t a u t o k o h

agama/masyarakat . Hal tersebut

d iharapkan mampu member ikan

kontribusi dalam memantapkan langkah

kampanye program kerja dan janji-janji

apabila diberikan kepercayaan kepada

dirinya.

Ketiga, cinta tanah air,

menuju pengert ian dan

pemaknaan dari cinta tanah

a i r m e m b u t u h k a n

pertimbangan moral, dari

t i n g k a t r e n d a h m e n u j u

tingkatan yang lebih tinggi. Tidak

ada satupun dari warga negara di

Indonesia ini yang tidak mencintai tanah

kelahirannya. Hal ini, rasa cinta tanah air

akan tumbuh subur dan berkembang

apabila proses Pilkada tidak diciderai

dengan hujatan-hujatan berbau SARA,

penyebaran beri ta hoaks, pol i t ik

identitas, dan juga politik uang. Sehingga

sosok pemimpin terpilih benar-benar

merupakan wujud aspirasi para warga

masyarakat di wilayah pemilihan itu.


SAJIAN KHUSUS

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima(mematuhi) seruan

Tuhan dan me laksanakan sha la t , s edang urusan mereka

(diputuskan)dengan musyawarah antara mereka, dan mereka

menginfakan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka (Q.S.

Asy-syura :38)

Imam Jalaludin dalam tafsir jalalain menjelaskan bahwa dalam

menghadapi setiap persolan yang dihadapi bersama diselesaikan

dengan cara bermusyawarah saling meminta pendapat masing-

masing dengan kepala dingin saling menghormati pendapati, hati

yang tenang dan tidak dengan tergesa-gesa, tidak boleh

memaksakan kehendak atau otoriter sehingga dapat menghasilkan

keputusan, kesepakatan bersama yang baik dan menjadi

tanggungjawab bersama.enurut Muhammad Fu'ad Abd al- Baqi, dalam Al

MQur'an ada tiga ayat yang berbicara tentang syura

atau musyawarah, yaitu Q.S. al-Baqarah ayat 233, Q.S

Ali Imran ayat 159, dan Q.S Asy- syura ayat 38. Adapun ayat yang

sering digunakan sebagai landasan normatif syura atau asy-syura

adalah Q.s Ali Imran ayat 159 dan Q.S Asy-syura ayat 38 dan Q.S Al

Baqarah walau konteksnya hanya mencakup kehidupan kerluarga,

yakni dalam hal mengambil keputusan yang berkaitan dengan

rumah tangga dan anak-anak. Ayat-ayat inilah yang sering

dijadikan justikasi-normatif bagi konsep demokrasi. Tulisan ini

akan menjelaskan tafsir 3 surat tersebut dengan dua versi tafsir;

pertama tafsir Al Misbah, kedua tafsir Jalalain.

Q.S Asy-syura ayat 38.

والذین استجابوا لربھم وأقاموا الصالة وأمرھم شورى بینھم ومما رزقناھم ینفقون

Surat Asy-syura ayat 38 ini diturunkan sebagai pujian kepada kaum

muslim Madinah (sahabat anshor) yang bersedia membela Nabi

Muhammad saw. Dan menyepakati hal tersebut melalui

musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayub Al

Anshari. Namun demikian, ayat ini juga berlaku umum, mencakup

setiap kelompok yang melakukan musyawarah.

Q.S al Baqarah ayat 233.

Dalam tafsir jalalain, khusus pada tafsir kalimat Tasyawuri

(syura) Imam Jalaludin mengungkapkan bahwa dalam kehidupan

berumah tangga seorang suami dan istri dalam mengambil

keputusan terkait menyapih anaknya sebelum masa dua tahun

harus berdasarkan dari adanya kerelaan suami-istri dan demi

kebaikan s i anak. Karena kal imat sebelumnya Al lah

memerintahkan agar anak disusui dengan sempurna yaitu selama

dua tahun penuh. Namun apabila dikarenakan sesuatu hal dan itu

termasuk demi kebaikanya maka keingingan untuk menyapih

Artinya: Dan, ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan, kewajiban

ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupanya. Janganlah seorang ibu

menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita)

karena anaknya. Ahli waris pun (berkwajiban) seperti itu pula. Apabila

keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan

antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan, jika kamu ingin

menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

“ (Q.S al-baqarah ayat 233)

Senada dengan hal tersebut, M. Quraish Shihab

menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa ayat ini berisi pujian kepada

kelompok Anshar yang membela Nabi Muhammad saw. Dan

menyepakati hal tersebut melalui musyawarah (syura) yang

dilaksnakan di rumah Abu Ayyub al Ansari. Walaupun khitab ayat

ini bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku universal.

والوالدات یرضعن أوالدھن حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة وعلى المولود لھ

رزقھن وكسوتھن بالمعروف ال تكلف نفس إال وسعھا ال تضار والدة بولدھا وال مولود لھ

بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصاال عن تراض منھما وتشاور فال جناح علیھما

وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح علیكم إذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا �

واعلموا أن � بما تعملون بصیر


Ali Mahbub, S.Pd.I.,M.Pd. Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri

SYURA DAN DEMOKRASI MENURUT AL QUR’AN

SAJIAN KHUSUS

harus didasarkan atas kerelaan kedua orang tuanya. Seorang

suami-istri hendaknya dalam mengambil kebijakan dalam

berkeluarga harus berdasarkan atas musyawarah Bersama. Dalam

musyawarah tidak boleh berangkat dari keterpaksaan dari salah

satu pihak, tetapi harus dari kerelaan kehendak keduanya. Dan

seorang suami-istri dalam hal mengambil keputusan di dalam

rumah tangga mempunyai hak yang sama.

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (muhammad) berlaku lemah

lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karenaitu,

maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka,

dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka

bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai

orang yang bertawakal (.Q.S. Ali Imran (3):159)

Menurut Bahrun Abu Bakar dalam Terjemahan

Tafsir Jalalain; (maka berkat) ma merupakan

tambahan (rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut)

hai Muhammad (kepada mereka) sehingga kamu hadapi

pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak

(dan sekiranya kamu bersikap keras) artinya akhlakmu jelek tidak

terpuji (dan berhati kasar)hingga kamu mengambil tindakan keras

terhadap mereka (tentulah mereka akan menjauhkan diri dari

sekelilingmu, maka maafkanlah mereka) atas kesalahan yang mereka

perbuat (dan mintalah ampun bagi mereka) atas kesalahan-kesalahan

itu hingga Ku ampuni (serta berundinglah dengan mereka) artinya

mintalah pendapat atau buah pikiran mereka (mengenai urusan itu)

yakni urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati

mereka,dan agar umat meniru sunnah dan jejak langkahmu, maka

Raslullah saw.banyak bermusyawarah dengan mereka. (kemudian

apabila kamu telah berketetapan hati) untuk melaksanakan apa yang

kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu, (maka bertawakallah

kepada Allah) artinya percayalah kepada-Nya (sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang bertawakal) kepada-Nya.

Dari uraian tersebut penulis dapat mengambil

kesimpulan bahwa syura atau musyawarah merupakan pilar dari

sistem demokrasi, demokrasi harus menjadi prinsip dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, betul tidak

ada teks Al Qur'an yang secara jelas mewajibkan negara harus

menganut sistem demokrasi tetapi Sistem demokrasi bagi

Indonesia adalah yang tepat mengingat kondisi bangsa Indonesia

yang majemuk dari suku, agama, bangsa, bahasa dan budaya.

Sementara menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas berisi

petunjuk bagaimana cara menjalin dan membangun hubungan

antara suami dan istri saat mengambil keputusan yang berkaitan

dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Ayat

di atas memberikan petunjuk kepada suami-istri agar dalam

menyelesaikan urusan rumah tangga ditempuh dengan jalan

musyawarah. Musyawarah atau syura inilah yang merupakan

salah satu pilar dari demokrasi. Penjelasan tentang ayat tersebut

tidak banyak terutama yang berkaitan dengan syura dan

demokrasi. Dalam ayat ini hanya menekankan pada pentingnya

musyawarah dalam memutuskan persoalan-persoalan rumah

tangga. Musyawarah dalam tingakatan terkecil pun seperti dalam

rumah tangga harus dikedepankan.

Q.S Ali Imran ayat 159.

� ضوا من حولك فاعف عنھم فبما رحمة من � لنت لھم ولو كنت فظا غلیظ القلب النف

ب المتوكلین واستغفر لھم وشاورھم في األمر فإذا عزمت فتوكل على � إن � یح

Dari terjemahan Tafsir Jalalain tersebut dapat didapahami

bahwa ayat tersebut mengandung pesan yang sangat jelas kepada

Nabi Muhammad saw agar melakukan musyawarah dalam

memutuskan masalah-masalah tertentu dengan para sahabatnya

atau masyarakat lainya. Ayat ini pada dasarnya juga berlaku bagi

umat muslim secara umum, dalam menyelesaikan masalah-

masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar

selalu menjunjung tingga prinsip bermusyawarah (syura) ,

musyawara ( syura) merupakan salah satu bagian dari pilar

demokrasi. Merujuk dari teks teks Al Qur'an memang tidak satu

ayatpun yang secara tekstual menyebut kata demokrasi karena kata

demokrasi bukan bahasa Al Qur'an melainkan dari bahasa yunani.

Namun dapat dijumpai ada tiga ayat yang secara prinsip dapat

mendasari pilar demokrasi yaitu kata asy-syura atau musyawarah.

Wacana syura dan lebih jauh sistem demokrasi tidak banyak

disinggung dalam Al Qur'an, hal ini menurut M.Qurish Shihab

dikarenakan Al Qur'an merupakan petunjuk tentang persoalan-

persoalan yang selalu mengalami perkembangan dan

perubahan dalam bentuk global. Tujuannya adalah agar

petunjuk tersebut dapat menampung segala

perubahan dan perkembangan sosial budaya

masyarakat. Syura dan demokrasi merupakan

wacana yang mengalami perkembangan. Dengan

demikian, petunjuk Al-Qur'an mengenai syura sangat

singkat dan tidak banyak.


SAJIAN KHUSUS

Pada hari Kamis 3 Oktober

2019, Badan Pengawas

P e m i l u ( B a w a s l u )

Kabupaten Wonogiri memberikan

santunan kepada petugas Pengawas

Pemilu (Panwaslu) yang mengalami

kecelakaan ker ja pada proses

p e n g a w a s a n P e m i l u 2 0 1 9 .

S a n t u n a n t e r s e b u t

diserahkan oleh Isnawanti

Sholihah, S.T,M.H (Kordiv SDM

Bawaslu Kabupaten Wonogiri),

Joko Kiswanto, S.Ag (Kordiv

P e n g a w a s a n B a w a s l u

Kabupaten Wonogir i ) dan

Giyarno, S.E (Koordinator

Sekretariat Bawaslu Kabupaten

Wonogiri) di rumah masing-

m a s i n g P e n g a w a s P e m i l u

( P a n w a s l u ) y a n g m e n g a l a m i

k e c e l a k a a n k e r j a .

“Di Kabupaten Wonogiri

ada tiga orang yang mendapatkan

santunan. Ketiga penerima santunan

tersebut adalah; Imron Fauzi (PTPS

Kecamatan Tirtomoyo), Tukini

(PTPS Kecamatan Baturetno), dan

Ucok Priyantono (PPD Baturetno)”,

ujar Isna waktu ditemui disela-sela

penyerahan santunan tersebut.

M e n u r u t I s n a , “ s a n t u n a n i n i

diberikan sebagai bentuk tanggung

jawab dan kepedulian Bawaslu bagi

rekan-rekan Pengawas Pemilu

(Panwaslu) yang mendapat musibah

p a d a s a a t p e l a k s a n a a n k e r j a

pengawasan”.

Pada kesempatan yang sama,

Giyarno menyampaikan, “bahwa

dana santunan yang diberikan

kepada ketiga Pengawas Pemilu

(Panwaslu) tersebut bersumber dari

Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN). Sedangkan untuk

besaran santunan yang diberikan

tergantung kategori kecelakaan yang

dialami oleh Pengawas Pemilu

(Panwaslu)”.

Berdasarkan surat nomor S-

317/MK/02/2019 per tanggal 25

April 2019 yang ditandatangani oleh

Menteri Keuangan Sri Mulyani,

ada beberapa kategori petugas

penyelenggara Pemilu yang

mendapat santunan dengan

besaran yang berbeda-beda.

Penyelenggara yang meninggal

dunia mendapatkan santunan

sebesar Rp 36 ju ta , caca t

permanen Rp 30,8 juta, luka

berat Rp 16,5 juta dan luka

r i n g a n R p 8 , 2 5 j u t a . “ D i

kabupaten Wonogiri sendiri, ketiga

p e t u g a s P e n g a w a s P e m i l u

(Panwaslu) yang mendapatkan

santunan tersebut satu orang dalam

kategori luka berat dan dua orang

dalam kategori luka ringan”, imbuh

G i y a r n o . ( c a k n u r ) .


Penyerahan santunan kepada panwaslu yang mengalami kecelakaan kerja

BAWASLU WONOGIRI SALURKAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

SAJIAN KHUSUS

A l i j u g a m e n e g a s k a n b a h w a k u a l i t a s penyelenggaraan Pilkada salah satunya ditentukan oleh kualitas para penyelenggaranya. Oleh karenanya, menurut Ali, peningkatan kualitas dan profesionalitas harus terus dilakukan, selain itu integritas, kredibilitas serta soliditas juga harus terus dijaga dan dikuatkan.Hadir dalam acara pelantikan ini antara lain jajaran Forkompimda, KPU Wonogiri, forkompincam se Kabupaten Wonogiri, serta media.

Ketua Bawaslu Wonogiri, Ali Mahbub dalam sambutannya menyampaikan bahwa Panwas Kecamatan yang dilantik hari ini merupakan hasil dari proses seleksi pembentukan Panwas Kecamatan yang telah dilakukan sejak 27 November 2019 yang lalu, oleh Bawaslu Wonogiri, dimulai dari tahapan seleksi administrasi, tes tertulis (socrative), dan tes wawancara.“Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Panwas Kecamatan Pilkada Wonogiri 2020 ini, selamat datang dan bergabung di keluarga besar Bawaslu, mari kita bekerjasama dengan sungguh-sungguh menghadirkan Pilkada Wonogiri 2020 yang luber dan jurdil, berintegritas dan bermartabat sesuai peraturan perundang-undangan”, tegas Ali.

Sulardi Kepala Kesbangpol Wonogiri hadir mewakili Bupati Wonogiri menyampaikan dalam sambutannya, bahwa Pengambilan Sumpah janji ini merupakan wujud komitmen dalam mensukseskan Pilkada 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.Sulardi juga

menekankan harapannya kepada jajaran Bawaslu agar menjaga profesionalitas dan integritasnya dalam Pilkada 2020.“Saya mohon panwascam dapat berkoordinasi dan berkerja sama dengan Forkopimcam diwilayahnya masing-masing, dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik maka pelaksanaan tugas akan berjalan dengan baik dan lancar” jelas Sulardi.Rangkaian pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ini dimulai dari pembacaan keputusan, p e n g a m b i l a n s u m p a h / j a n j i d a n p e l a n t i k a n , Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji Panwascam kabupaten Wonogiri.

awaslu Kabupaten Wonogiri melantik 75 orang

BPanwas Kecamatan se Kabupaten Wonogiri yang akan bertugas mengawasi pelaksanaan Pilkada

Wonogiri 2020, bertempat di Gedung SKB Wonogiri. Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Wonogiri tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

Setelah proses pengambilan sumpah/janji dan pelantikan selesai, acara dilanjutkan dengan pembekalan bagi Panwascam yang telah dilantik yang disampaikan langsung oleh ketua dan anggota serta koordinator sekretariat Bawaslu Wonogiri tentang pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Panwas Kecamatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. (Alan)


Foto bersama anggota bawaslu, koordinator sekretariat dan 75 Panwascam kabupaten Wonogiri yang telah resmi dilantik

ANGGOTA PANWASCAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2020

KABUPATEN WONOGIRI

STRATA - 1

DIPLOMA - 2

44

1

SLTA 30

JUMLAH 75

INCUMBENT

BARU

JUMLAH 75

36

39

JUMLAH 75

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

58

17

NEWS

75 PANWASCAM RESMI DILANTIK, BAWASLU WONOGIRI LANGSUNG BERIKAN PEMBEKALAN

Karena, memang tujuan utama dari

a d a n y a p e n g a w a s a n P e m i l u

dimaksudkan untuk mencegah adanya

praktik-praktik kecurangan dalam

proses Pemilihan. Dimulai dari saat

persiapan dan pendaftaran calon dari

sisi administrasi hingga pada hari H

pencoblosan yang syarat dengan money

politik.

Bawaslu tampil ekstra dalam

menghadirkan peran dan eksistensi

strategisnya mengawaal Pemilu yang

berintegritas. Sebab tak bias dipungkiri,

pelaksanaan Pemilu tanpa hadirnya

pengawasan secara structural dan

fungsional yang kokoh, berpotensi

menciptakan Pemilu tak sesuai aturan.

Bawaslu Kabupaten Wonogiri terus

menjaga kredibilitas Lembaga.

Berbagai terobosan dilakukan

demi mencapai tujuan pemilihan umum

(Pemilu) yang berintegritas.

Adapula sosialisasi pengawasan baik

secara tatap muka, sosialisasi peraturan

perundang-undangan, media social

maupun melalui whatsapp, hingga

penerbitan buku dan buletin. Bahkan,

Bawaslu kabupaten Wonogiri sudah

membentuk 36 desa mitra Bawaslu sebagai

desa anti politik uang dan desa pengawas

partisipatif.

Tentu saja keja pengawasan

harus dikolaborasi dan disosialisaikan

dengan stakeholder. Salah satunya adalah

bagaimana menumbuhkan kesadaran

masyarakat agar ikut serta dalam proses

pengawasan tersebut. (Jawa Pos/Radar

Solo).

D i k a b u p a t e n W o n o g i r i ,

Bawaslu digawangi oleh Ali Mahbub

(Ketua), Joko Wuryanto, Isnawanti

Sholihah, Joko Kiswanto, dan Asep

Awaludin. Mereka berkomitmen

menjaga kehormatan Lembaga dan tidak

hanya sekedar menjalankan tugas

pengawasan Pemilu. Tetapi juga

menjaga kehormatan sebagai Lembaga

yang netral dari kepentingan politik

praktis kubu atau kelompok manapun.

Serta bersikap kredible dalam segala

putusan-putusan (baik administrasi

Pemilu maupun sengketa Pemilu) yang

dikeluarkannya. Tentu saja, hal ini

bertujuan agar kehormatan Lembaga terus

dapat dipercaya oleh masyarakat secara

umum yang dalam bingkainya yang

disebut rakyat Indonesia.

Bawaslu adalah Lembaga

p e n g a w a s P e m i l u y a n g s e t e l a h

disahkannya Undang-Undang Nomor

07 Tahun 2017 tentang Pemilu berubah

m e n j a d i b a d a n p e n g a w a s y a n g

t e r s t r u k t u r d a r i p u s a t h i n g g a

kabupaten/kota.

Dalam perhelatan Pemilu 2019

yang telah berjalan ini, berbagai program

Bawaslu kabupaten Wonogiri telah

dijalankan. Seperti dibuatnya indeks

kerawanan Pemilu (IKP) dengan meminta

masukan dan sampling dari stakeholder.

K e m u d i a n p e m b e n t u k a n d e s a

pengawasan, website, dan media sosial.


Sertikat penghargaan yang diberikan oleh Radar Solo kepada Bawaslu Wonogiri sebagai pengawas pemilu berintegritas

NEWS

PENGAWAS PEMILU BERINTEGRITAS BENTUK 36 DESA ANTI POLITIK UANG

MAMIK - RGS WONOGIRI– --

– --

– --

– --– --

– --

Semakin sedikit ditemukan kecurangan dalam

pemilu bisa menjadi tolok ukur keberhasilan

Bawaslu dalam melakukan pencegahaan

Kalau tegas siap tempur sesuai

dengan aturan.

Penegak hukum dan

Allah akan melindungi kita (Bawaslu)

IWAN DWI WAHYU - RADAR SOLO

Aturannya lemah, banyak celah, aturan ini membuat Bawaslu mandul

NINA KARINA - RGM WONOGIRI

Kedepannya lebih banyak lagi

sosialisasi kepada

titik dusun dengan tingkat

pelanggaran yang

mengkhawatirkan

MASHRI ZAINI - JATENG POS

Selalu introspeksi, mengumpulkan pendapat / mendengarkan orang lain agar terlaksana pengawasan yang demokratis

JUMADI - DISKOMINFO KHALID YOGI - SUARA MERDEKA

Kerjasama secara profesional dengan media masih kurang

PENDAPAT TENTANG BAWASLU WONOGIRI

DARI KACAMATA AWAK MEDIA


# AWASI

PILKADA

2020

AYO

DRAF BULETIN 2 - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik ... · Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...

Documents

Transcript of DRAF BULETIN 2 - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik ... · Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...