Ignatius Praptoraharjo, Laksono Trisnantoro, Dwi Handono

PMPK – FK - UGM

HOTEL HORISON MAKASSAR, 28-29 September 2011

FORUM NASIONAL II : Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Cakupan layanan kesehatan yang rendah di wilayah-wilayah terpencil◦ Keterbatasan anggaran,

◦ keterbatasan sumber daya manusia,

◦ Keterbatasan infrastruktur pelayanan kesehatan

◦ Tidak maksimalnya pengelolaan program

Peningkatan cakupan layanan kesehatan:◦ memperkuat aspek ketenagaan kesehatan yang

bertumpu pada pegawai negeri

◦ kemitraan antara sektor pemerintah dan non-pemerintah masih belum dilakukan secara meluas

Sensitisasi isu kemitraan antara sektorpemerintah dan non-pemerintah dalampelayanan kesehatan

Memetakan potensi sektor non-pemerintah di dalam pelayanan kesehatan dasar

Mengembangkan disain kemitraan dalambentuk contracting out pelayanan kesehatandasar

Mengestimasi unit cost untuk layanankesehatan dasar yang dikontrakkan

Lokasi Assessment: ◦ Kabupaten Pegunungan Bintang, Propinsi Papua

◦ Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat

Metode Assessment: ◦ Private Health Sector Assessment (Harding et.al, 2011)

Pengumpulan Data◦ Kajian dokumen kegiatan: Laporan Monev, BPS, SDKI

◦ Wawancara:

Kepala Dinas (Prop + Kab), Kepala Bidang, Kepala Seksi, StafSeksi, Pimpinan LSM, Forum LSM, UNICEF, FHI

◦ Kelompok Diskusi Terarah: Bidan, staf Dinkes Kab.

◦ Observasi yankes di kota kabupaten

Sumber: Harding & Montagu, Public Policy toward the Private Health Sector: Introduction and Course Analytical Framework, Bangkok 2011

Cakupan yang rendah untuk program KIA danImunisasi:◦ Kurangnya nakes di tingkat desa/distrik

◦ Keterbatasan dana operasional untuk kunjungan ke desa

◦ Monitoring dan evaluasi kurang berjalan (kabupaten kepuskesmas dan dari puskesmas ke desa/pustu/polindes)

◦ Mobilisasi masyarakat kurang maksimal

◦ Perlengkapan kurang memadai

◦ Bidan menjadi penentu berjalannya layanan KIA dan Imunisasi

Tidak ada alternatif lain kecuali menambah tenagakesehatan sebagai pegawai negeri atau kontrak nakessecara individual

Komitmen pemerintah daerah masih lemah untukpembangunan kesehatan

Kemitraan dengan Sektor non-pemerintah: ◦ Sebagai terobosan untuk mengurangi beban pemerintah daerah:

Meningkatkan cakupan layanan

Mengatasi sementara kebutuhan nakes (menunggu putra daerahyang dikirim sekolah)

Sumber daya tambahan untuk kegiatan rutin

◦ Perlu ditempatkan dalam konteks kebijakan dan sistem di dinas kesehatan(propinsi/kab)

Menentukan standar layanan

Pelatihan nakes yang digunakan di dalam CO

Koordinasi dengan Puskesmas/Nakes di lokasi proyek

Pelaporan kegiatan ke Puskesmas atau Dinkes setempat

◦ Jangan sampai ada kesan ‘merebut’ lahan pekerjaan nakes yang ada

Pembeli

Penyedia Layanan

Pemanfaat Layanan

Monitoring &

Evaluasi

Pembayaran

Layanan

Kontrak

Sumber: Berman, Peter, Contracting: Overview in Strategies for Private Sector Engagement and PPPs in Health, Bangkok, 2011

Meningkatkan cakupan layanan KIA dan Imunisasi

Mobilisasi dan pendidikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.

Memperkuat sistem manajemen pelayanan kesehatan di distrik

Memperbesar peran organisasi masyarakat sipildalam upaya kesehatan dasar

1. Pelayanan Antenatal

2. Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terampil

3. Pelayanan Nifas

4. Kunjungan Bayi

5. Pelayanan Kesehatan Bayi

6. Pelayanan Kesehatan Balita

7. Imunisasi Bayi Lengkap

8. Imunisasi Ibu Hamil dan Wanita Usia Subur

9. Penguatan dan Mobilisasi Masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan

No Distrik Kampung # Populasi # Nakes

1 Teluk Mayalibit

Warsambin, Mumes Waifoi, Warimak, Lopintol, Go, Beo Kabilol, Kalitoko, Arawai

2021 9 (7 perawat, 2 bidan)

2 Meos Mansar

Yanbekwan, Yenbuba Sawinggrai, Yapisawar, Kurkapa, Saundarek, Yenwaupor, Arborek Kabui,

2203 10 (7 perawat, 3 bidan)

No Distrik Kampung # Populasi # Nakes

1 Bime Bob, Bordamban Bime

21,601 5 (1 bidan 4 perawat)

2 Okbibab Abmisibil, Manunggal Inding, Okbisifil, Sabin Tupoplom, Borban Maksum, Pedam Kirimu, Yapil, Dumpasik, Atolodol

8,986 17 (perawat)

Kab. PegununganBintang

Kab. Raja Ampat

Kemenkes akan bekerja sama dengan DinasKesehatan Kabupaten menyusun sebuah dokumentender untuk kegiatan ini termasuk kompetensi darilembaga non-pemerintah yang diharapkan.

Dibentuk tim seleksi yang terdiri dari stafkemenkes/GAVI, staf dinas kesehatan propinsi dankebupaten dan perwakilan dari organisasi masyarakatsipil

Tender diumumkan melalui dua cara:◦ Pengumuman melalui jaringan LSM di Papua dan Papua

Barat (Foker LSM)◦ Undangan kepada organisasi masyarakat sipil yang dinilai

memiliki potensi besar dalam melaksanakan proyek ini

Pemenang Tender diumumkan oleh Dinas KesehatanKabupaten

Kemitraan antara sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam pelayanan kesehatan di duapropinsi memiliki potensi untuk dikembangkan

Contracting out bisa dianggap sebagai terobosanuntuk menutup kesenjangan dalam kebutuhannakes dalam jangka pendek dan cakupan layanan

Kemitraan perlu ditempatkan dalam sistem yang dibangun oleh dinas kesehatan agar mampumemperkuat sistem kesehatan daerah

Pada tingkat operasional diharapkan mampumemberdayakan nakes dan pelayanan di puskesmas

Acknowledgement:

Studi ini didanai oleh GAVI – HSS, Kementerian Kesehatan RI