PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOLNOMOR 4 TAHUN 2006

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL

Menimbang : a. bahwa sumber daya perikanan Kabupaten Buol sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan / petani ikan sekaligus sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa pemanfaatan usaha perikanan oleh masyarakat perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buol tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Mengingat : 1. Undang–Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

2. Undang – Undang RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900);

3. Undang – undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang–Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang–Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433) ;

6. Undang–Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;

7. Undang–Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

1

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

M E M U T U S K A N :

Mengingat : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol;2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buol.7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah.8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buol9. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buol10. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan Usaha

Perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;

11. Usaha Penangkapan ikan adalah kegiatan memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan membudidayakan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;

12. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan atau Biota perairan lainnya dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;

13. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut;

14. Kapal Perikanan adalah Kapal atau Perahu atau Alat Apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;

3

15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;

16. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun;

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan;

20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan per Undang – Undangan Retribusi Daerah Kabupaten Buol.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya di sebut SKRDKBT, adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah di tetapkan.

23. Surat Setoran Rertibusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah Surat yang oleh Wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Banyak yang selanjutnya di sebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.

27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu untuk membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB IINAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

4

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas usaha / pemanfaatan perikanan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah :a. Usaha Perikanan yang terdiri atas :

1. Usaha Penangkapan ikan;2. Usaha Pembudidayaan Ikan Air Tawar, Air Payau, Ikan dan Non Ikan

dilaut;3. Usaha pengumpulan dan pemasaran ikan;4. Usaha pengolahan ikan;

b. Penyelaman Ikan dan Hasil-hasil Laut;c. Alat-alat Perikanan; dand. Kapal – Kapal Ikan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perikanan dan usaha penangkapan ikan di Wilayah Kabupaten Buol kecuali usaha penangkapan ikan yang dilakukan secara tradisional.

5

BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi adalah usaha perikanan yang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IVP E R I Z I N A N

Pasal 6

(1). Setiap pengusahaan perikanan wajib memiliki IUP.(2). IUPdiberikan terhadap usaha :

a. Penangkapan ikan.b. Pembudidayaan ikan.c. Penyimpanan / penampungan dan / atau pengolahan / pengawetan

ikan.d. Penggunaan alat tangkap ikan.e. Penggunaan kapal perikanan.

(3). Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Perikanan dan Kelautan.

(4). IUP berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan usaha perikanan.

Pasal 7

Izin usaha perikanan dapat dicabut apabila :a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;

atau b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut – turut

atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; atauc. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP; ataud. Memindahtangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;

ataue. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak

melaksanakan kegiatan usahanya.

BAB VPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1). Pemegang tidak dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan Bupati Cq. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

(2). Perusahaan Perikanan yang melakukan perubahan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan diwajibkan memberitahu secara tertulis pemberi izin untuk diadakan penyesuaian.

6

(3). Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (Tiga) bulan mengenai kegiatan usahanya kepada pemberi izin.

(4). Setiap hasil perikanan yang keluar Wilayah Kabupaten Buol harus dilengkapi / disertai dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Banggai atau pejabat yang ditunjuk.

(5). Pemeriksaan Surat Izin oleh Bupati Cq. Dinas Perikanan dan Kelautan sewaktu – waktu dilakukan apabila dianggap perlu.

7

BAB VICARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan besarnya jenis tangkapan ikan, luas pembudidayaan ikan, produksi pembenihan ikan, jenis alat penangkap ikan dan bobot kapal yang digunakan untuk menangkap ikan.

BAB VIIPRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

BAB VIIISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1). Struktur tarif retribusi izin usaha perikanan digolongkan berdasarkan jenis pengusahaan ikan, penggunaan alat penangkar dan Penangkap, dan bobot kapal ikan.

(2). Struktur dan besarnya tarif izin retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :a. Usaha Penangkapan ikan :

1. Penangkapan ikan laut cakalang, tuna, tongkol dan sejenisnya Rp. 500.000,- pertahun.

2. Penangkapan ikan laut, kakap, sunu, kerapu, lobster, udang, cumi-cumi dan sejenisnya Rp. 400.000,- pertahun.

3. Penangkapan ikan laut, layang baronang, kembung tiri dan sejenisnya Rp. 350.000,- pertahun.

4. Penangkapan nener dan benur Rp. 200.000,- pertahun5. Pengambilan/penyelaman siput mutiara Rp. 300.000,- pertahun.6. Pengambilan/penyelaman biak lolak, teripang laut, japing-japing

mata tujuh dan sejenisnya Rp. 250.000,- pertahun.7. Penampungan/pemasaran ikan, dan sejenisnya Rp. 500.000,-

pertahun.8. Penampungan/pemasaran udang windu, lobster dan sejenisnya

Rp. 400.000,- pertahun.9. Pengolahan hasil perikanan Rp. 500.000,- pertahun.10. Penagkapan ikan di perairan umum (danau, waduk dan sungai)

Rp. 50.000,- pertahun.11. Pemasangan rumpon dan sejenis lainnya Rp. 100.000,- pertahun.

b. Usaha Pembudidayaan ikan :1. Budidaya Kolam per ha pertahun Rp.

50.000,-

8

2. Budidaya kolam air deras per 100 m2 pertahun Rp.100.000,-

3. Budidaya air payau tradisional per ha pertahun Rp.100.000,-

4. Budidaya air payau semi intensif per ha pertahun Rp.150.000,-

5. Budidaya air payau intensif per ha pertahun Rp.250.000,-

6. Budidaya rumput laut per ha pertahun Rp.100.000,-

7. Budidaya ikan kerapu, kakap, baronang, dll per unit pertahun.Rp.500.000,-

8. Budidaya siput mutiara dan sejenisnya per unit pertahun Rp.500.000,-

9

c. Usaha Pembenihan ikan :1. Pembenihan ikan air tawar produksi diatas Rp.1.000.000 ekor

pertahun Rp. 50.000,-.2. Pembenihan udang galah dan sejenisnya kapasitas produksi Rp.

2.500.000 sampai Rp. 5.000.000 ekor pertahun Rp. 150.000,- pertahun.

3. Pembenihan udang galah dan sejenisnya kapasitas produksi di atas Rp. 5.000.000 ekor pertahun Rp. 350.000,- pertahun.

4. Pembenihan udang windu dan sejenisnya kapasitas produksi Rp. 2.500.000 sampai Rp. 5.000.000 ekor pertahun Rp. 250.000,- pertahun.

5. Pembenihan udang windu dan sejenisnya kapasitas produksi di atas Rp. 5.000.000 ekor pertahun Rp. 500.000,- pertahun.

6. Pembenihan siput mutiara dan sejenisnya perunit Rp. 750.000,- pertahun.

7. Pembenihan ikan laut kapasitas Rp.1.000.000 ekor Rp. 500.000,- pertahun.

d. Usaha Penangkap Ikan :1. Alat Tangkap Tidak Tetap

a. Long line 20-50 Unit (/ Unit=500-600 M) Rp. 500.000,-b. Long line diatas 50 unit Rp. 750.000,-c. Purse seine ukuran panjang dibawah 200 m Rp. 250.000,-d. Purse seine ukuran panjang diatas 200 meter Rp. 350.000,-e. Pole ang line Rp. 350.000,-f. Pajala / Unit Rp. 350.000,-g. Bagan apung / unit Rp. 500.000,-h. Gill net ukuran 100 meter Rp. 25.000,-i. Gill net ukuran panjang diatas 100 meter Rp. 50.000,-j. Hand line Rp. 25.000,-k. Seser Rp. 15.000,-

2. Alat Tangkap Menetapa. Bagan tancap /unit Rp. 20.000,-b. Bubu / unit Rp. 10.000,-c. Sero dan sejenisnya / unit Rp. 20.000,-

e. kapal Perikanan :1. Sampai dengan 2,5 Gros ton (GT) perkapal pertahun Rp.

25.000,-2. 2,5 sampai dengan 5 GrosTon (GT) perkapal pertahun Rp.

250.000,-3. 5 sampai dengan 10 Gros Ton (GT) perkapal pertahun Rp.

350.000,-4. 10 sampai dengan 15 Gros Ton (GT) perkapal pertahun Rp.

750.000,-5. 15 sampai 20 Gros Ton (GT) perkapal pertahun Rp.1.000.000,-

BAB IXWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat usaha perikanan dan usaha penangkapan ikan dilakukan.

BAB XMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

11

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIPENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 15

(1)Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)STPRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3)Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XIIPENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16(1) Berdasarkan SPTRD, sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1)

ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka di keluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi, dan tatacara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Bupati.

BAB XIIITATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

(1)Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan STRD.

(3)Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah melalui Bendahara Khusus Penerima paling lama 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

12

BAB XIVSANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi admininstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

13

BAB XVTATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

(1)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.(2)Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas)

hari sejak Wajib Retribusi menerima SKRD, atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT, dan STRD.

(3)Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD

(4)Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVITATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

(1)Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tidakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

(2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah wajib Retribusi menerima Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.

(3)Surat teguran atau atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 21

(1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT, SKRDLB.

(2). Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

(3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.

(4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

14

(1). Bupati pada jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

15

BAB XVIIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

(1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dibatalkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

(1). Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :a. nama dan alamat wajib retribusi;b. masa retribusi;c. besarnya kelebihan pembayaran;d. alasan yang singkat dan jelas;

(2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melebihi pos tercatat.

(3). Bukti penerimaan oleh pengawas penguji atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

(1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Bayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIXPENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

16

Pasal 26

(1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi.

(2). Pembebasan, pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.

(3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

17

BAB XXKADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

(1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

BAB XXIKETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan,dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

18

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan – ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Disahkan Di Buolpada tanggal 10 Oktober

2006

BUPATI BUOL

H. A. KARIM HANGGI

Diundangkan Di Buolpada tanggal 10 Oktober 2006

19

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL

HENGKYE PARIMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOLTAHUN 2006 NOMOR 4

20

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOLNOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Pemanfaatan sumber daya ikan sebesar-besarnya diarahkan kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari dengan kata lain pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Penerapan perizinan tersebut ditujukan bagi orang pribadi / Badan yang melakukan usaha dibidang perikanan.

Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk memelihara usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, kepada pengusaha baik perorangan maupun Badan Hukum, diberikan kemudahan berupa berlakunya izin usaha perikanan. Kemudahan tersebut tidak berarti memberi kekuasaan bagi pengusaha penangkapan ikan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan tanpa terkendali.

Sumber daya ikan pada hakekatnya merupakan kekayaan daerah. Oleh karena itu bagi subjek retribusi yang telah memperoleh manfaat dari sumber daya ikan tersebut khususnya bagi usaha yang bersifat ekstraktif maupun usaha pembudidayaan dilaut dan perairan lainnya diwilayah Kabupaten Buol, dikenakan pungutan perikanan atas hasil kegiatan perikanannya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

21

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 huruf a angka 1Kegiatan usaha penangkapan ikan meliputi kegiatan penangkapan

ikan dilaut / perairan umum.

huruf a angka 2Kegiatan usaha pembudidayaan ikan meliputi :

a. Pembudidayaan ikan air tawar;b. Pembudidayaan ikan air payau;c. Pembudidayaan ikan dan non ikan.

huruf a angka 3Kegiatan usaha pengumpulan dan pemasaran ikan meliputi :

a. Pengumpulan / pemasaran ikan hidup;b. Pengumpulan / pemasaran ikan olahan;c. Pengumpulan / pemasaran non ikan.

huruf a angka 4Usaha pengolahan ikan meliputi kegiatan pengolahan ikan dan / non

ikan.

Pasal 4 : Cukup Jelas Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6Ayat (1)Cukup Jelas

Ayat (2)Pengajuan Surat Permohonan izin harus memuat keterangan tentang :

a. Izin Usaha Perikanan1. Nama, Umur, Jenis Kelamin dan Alamat.2. Kartu Tanda Penduduk (KTP).3. NPWP.4. Modal dan Jenis Usaha.5. Jenis, Jumlah dan Ukuran Kapal / Perahu Perikanan yang

dipergunakan.6. Jenis, Jumlah dan Ukuran alat penangkap yang

dipergunakan.7. Pangkalan Basis.8. Tempat dan daerah usaha yang direncanakan.9. Izin Lokasi dari Pemerintah daerah (Bagi Usaha

Pembudidayaan Ikan).10. Study Kelayakan Usaha (Proposal).11. Pernyataan sanggup mentaati ketentuan yang tercantum

dalam Surat Izin.b. Izin Kapal Perikanan :

1. Nama Kapal dan Pemilik.2. Jenis, Ukuran Kapal Perikanan yang disempurnakan.3. Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Tanggkap yang

dipergunakan.4. Surat – surat Kapal.

22

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

23

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

24