MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALIN AN

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NO MOR 523 / KMK. 01/ 2014

TENT ANG

PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi, kinerja pelaksanaan tugas, pelayanan kepada sta keho lders, dan mewujudkan good go vernance, Kementerian Keuangan telah melaksanakan Program Reformasi Birokrasi dan menetapkan Transformasi Kelembagaan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186 / KMK. 01/ 2013 tentang Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan dan melanjutkan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kernen terian Keuangan · se bagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mencapai organisasi Kementerian Keuangan yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring atas perkembangan kondisi kesehatan organisasi Kementerian Keuangan dari waktu ke waktu;

c. bahwa dalam rangka memberikan arah dan panduan pelaksanaan penilaian kesehatan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, diperlukan suatu pedoman penilaian kesehatan organ1sas1 di lingkungan Kementerian Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan;

1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Unit Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014);

2. Keputusan Presiden Nomor 60/ P Tahun 2013;

3 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK. 01/ 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

Menetapkan

PERT AMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELI MA

KEENAM

MFNTEnl l

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

MENTER! KEUANGAN REPUBLJK INDONESIA

-3-

Survei Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan se bagaimana dimaksud dalam Diktum KELI MA menghasilkan indeks kesehatan organisasi Kementerian Keuangan (Ministry Of · Finance Organizational Fitness Index), yang selanjutnya disebut dengan MOFIN menjadi tolok ukur tingkat kesehatan organisasi Kementerian Keuangan.

Hasil penilaian kesehatan organisasi Kementerian Keuangan yang telah dilaksanakan, disusun ke dalam laporan penilaian kesehatan organisasi Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2. Sekretaris Jenderal/Para Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/Para Kepala Bada:n di lingkungan Kernen terian Keuangan;

3. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;

4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;

5. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;

6. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;dan

7. Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2014

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 523 /KMK.01/2014 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN

Pedoman Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

.I ·,

I. Definisi Umum

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA - 2 -

BAB I PENDAHULUAN

1 . Kinerja organisasi adalah hasil atau output yang diberikan oleh suatu organisasi kepada para pemangku kepentingan (s ta keho lders) dan diukur berdasarkan indikator kinerja organisasi yang ditetapkan untuk periode tertentu.

2 . Kesehatan organ1sas1 adalah kemampuan organisasi untuk menyelaraskan, mengeksekusi, dan memperbaharui dirinya lebih cepat dari organisasi lain di bidangnya sehingga dapat mempertahankan kinerja yang tinggi dalam jangka panjang.

3 . Survei adalah survei kesehatan organisasi Kementerian Keuangan, yang menghasilkan Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan (Ministry of Finance Organiza tiona l Fi tness Index atau disingkat MOFIN) .

4. Populasi adalah seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi unit analisis survei.

5. Sampel adalah sebagian pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki karakteristik yang dapat merepresentasikan kondisi populasi secara keseluruhan.

6. Responden adalah pegawai Kementerian Keuangan yang ikut serta di dalam proses pelaksanaan survei.

7. Koordinator survei kesehatan organisasi adalah unit organisasi yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan survei kesehatan organisasi di Kementerian Keuangan, dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal c . . q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

8 . Unit pelaksana survei kesehatan organisasi adalah unit organisasl. yang ·l bertanggung jawab mengoordinasikan · pelaksanaan survei di masingmasing unit eselon I yang bersangkutan, dan dalam hal ini dilaksanakan oleh unit organisasi di masing-masing unit eselon I yang memiliki tugas dan fungsi di bidang organisasi.

II. Latar Belakang

MENTEHI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kementerian Keuangan merupakan Kementerian yang memiliki pos1s1 dan peran strategis serta mempunyai tugas mengelola keuangan dan kekayaan Negara. Secara garis besar tugas Kementerian Keuangan dalam mel).gelola keuangan dan kekayaan Negara meliputi kegiatan menghimpun, mengalokasikan, mendistribusikan, mengarahkan, dan memanfaatkari potensi keuangan serta menyusun Anggaran Pendapatan dan Belaµja Negara dalam rahgka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tugas dan kegiatan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran strategis utama Kementerian Keuangan yang antara lain meliputi: (i) pendapatan negara yang optimal; (ii) pelaksanaan belanja negara yang optimal; (iii) pembiayaan dalam jumlah yang cukup, aman, dan efisien bagi kesinambungan fiskal; (iv) utilisasi kekayaan negara yang optimal; (v) hubungan keuangan pusat-daerah yang optimal; dan (vi) pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, serta mencapai sasaran strategis tersebut di atas, Kementerian Keuangan perlu didukung oleh organisasi sehat yang berkinerja tinggi, ketatalaksanaan yang menjaga tata kelola pemerintahan, serta sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi.

Selanjutnya, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat, dan untuk mewuj udkan good go vernance, sejak tahun 2007 Kementerian Keuangan secara formal telah menggulirkan Program Reformasi Birokrasi, meskipun persiapan ke arah Reformasi Birokrasi terse but sudah be.rjalan jauh sebelumnya dengan ditandai dibentuknya Large Taxpayer Office (LTO) sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan pada tahun 2002.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Kernen terian Keuangan sampai dengan saat ini telah memberikan dampak positif dan signifikan baik untuk lingkup internal Kementerian Keuangan maupun pada masyarakat dan stakeholders. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan bahkan telah mendorong menginspirasi Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Dalam rangka melanjutkan Program Reformasi Birokrasi dan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, kinerja pelaksanaan tugas, dan pelayanan kepada sta keho lders, serta sebagai upaya perwujudan good go vernance, Kementerian Keuangan telah menetapkan Program Transformasi Kelembagaan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1 86/KMK. 0 1 /20 1 3

··.�

MENTERIKEUANGAN

REPUBLll< INDONESIA - 4 -

tentang Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Program Transformasi Kelembagaan tidak hanya terbatas pada aspek struktur, tugas, dan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan namun juga pada aspek-aspek lainnya baik internal maupun eksternal sehingga output yang dihasilkan juga mencakup inisatif-inisiatif strategis yang perlu dilakukan baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Program Transformasi Kelembagaan tersebut di atas bertujuan untuk:

1 . memperkuat sistem manajemen maupun koordinasi antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;

2. menyederhanakan proses bisnis;

3 . mengonsolidasikan fungsi pelayanan bersama dan sistem manajemen informasi,

4. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia lebih tepat sasaran; dan 5. memperkuat sistem tata kelola.

Program Transformasi Kelembagaan pada dasarnya akan mencakup seluruh Kementerian Keuangan, namun dalam implementasinya lebih memfokuskan pada 5 (lima) tema utama sebagai berikut.

a. Terna Sentral, yang meliputi SDM, Organisasi, Manaj emen Kinerja, dan Teknologi Informasi.

b. Terna Perpajakan. c. Terna Kepabeanan dan Cukai. d. Terna Perbendaharaan. e. Terna Penganggaran.

Kementerian Keuangan melalui Program Transformasi diharapkan dapat mencapai Destina tion S ta tement pada an tara lain:

Kelembagaan tahun . 2025,

1 . peningkatan ras10 pajak berdasarkan model Organisa tion for Economic Co-operation and Developmen t (OECD) dari kisaran 1 5% (lima belas per seratus) menjadi 1 9% (sembilan belas per seratus) terhadap Prociuk Domestik Bruto;

2. peningkatan rasio penyerapan anggaran menjadi sekitar 95% (sembilan puluh lima per seratus) ;

3 . Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan

4. peningkatan kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan dari 3 , 9 1 (skala 5) menjadi 4,2 (skala 5) .

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -III. Tujuan Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

Dalam rangka mencapa1 organisasi Kementerian Keuangan yang sehat dan berkinerja tinggi; perlu dilakukan evaluasi sekaligus moni toring atas perkembangan kondis� kesehatan organisasi Kementerian Keuangan dari waktu ke waktu.

Survei kesehatan organisasi Kementerian Keuangan merupakan salah satu alat · ukur yang objektif untuk mengetahui praktik-praktik kesehatan organisasi yang telah diterapkan di Kementerian Keuangan. Hasil dari survei tersebut akan menjadi bahan masukan bagi kebijakan-kebijakan Kementerian Keuangan di bidang organisasi.

·.�

MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II LANDASAN TEORI PENILAIAN KESEHATAN ORGANISASI

I. Teori Kesehatan Organisasi

Dalam rangka menJaga kualitas kinerja yang baik secara berkesinambungan, Kementerian Keuangan senantiasa melakukan usaha-usa'ha perbaikan baik dalam aspek penataan organisasi, pengembangan proses bisnis, pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat terpenuhi dan kinerja organisasi dapat ditingkatkan, diperlukan suatu pengukuran yang objektif sehingga aspek-aspek orgamsas1 yang perlu diperbaiki dapat terdeteksi secara akurat.

Pengukuran tingkat kesehatan organisasi di Kementerian Keuangan didasarkan pada teori kesehatan organ1sas1 Keller dan Price (20 1 1 ) . Penelitian kesehatan organisasi oleh Keller dan Price (20 1 1 ) menunjukkan bahwa untuk mencapai kinerja yang tinggi secara berkesinambungan, sebuah organisasi harus secara aktif mengelola kinerja dan kesehatannya.

Gambar 1.Tiga Kelompok Utama dan Sembilan Elemen Kesehatan Organisasi

Sumber: Survei OH! Kemenlceu (2013)

Terbagl dalam 3 Kelompok: Keselarasan Internal: organlsasl memillki tujuan yang didukung oleh budaya dan lklim, dan berarti bagi masing2 lndlvldu karyawan.

Kualltas eksekusl: organlsasl memlliki kemampuan, proses :llC\: · manajemen, dan motlvasl

· · . untuk mengeksekusi dengan keunggulan.

Kapasltas untuk pembaruan: organisasi efektif pada pernaharnan. berinteraksi, membentuk. dan beradaptasi dengan sil1Jasi dan lingkungan ekst.ernal'.

Keller dan Price (20 1 1 ) juga menyatakan bahwa kesehatan organisasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kluster, 9 (sembilan) dimensi, dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator praktik kesehatan organisasi.

Adapun indikator praktik kesehatan organisasi adalah sebagai berikut. A. Keselarasan Interna l.

Organisasi yang sehat memiliki tujuan bersama yang didukung oleh budaya dan iklim kerjanya serta memiliki arti yang mendalam bagi para pegawainya.

·.�

1. Arahan

MENTERIKEUANGAN REPUBLll< INDONESIA

- 7 -

Arahan adalah kejelasan arah organisasi, bagaimana organisasi tersebut mencapainya dan bagaimana arah organisasi memiliki makna bagi para pegawainya. Indikator-indikator dalam dimensi ini adalah: a) Visi bersama, yaitu penentuan arah atau visi yang jelas_ melalui

penyusunan dan pengkomunikasian tentang gambaran masa depan organisasi yang menantang dan jelas;

b) · Kejelasan strategi; yaitu artikulasi arahan dan strategi yang jelas untuk tercapainya visi atau tujuan organisasi, dan diterjemahkan menjadi tuj uan atau target tertentu; dan

c) Keterlibatan pegawai, yaitu terlibatnya pegawai di dalam dialog mengenai arah organisasi dan diskusi mengenai peran pegawai dalam mencapainya.

2. Kepemimpinan Kepemimpinan adalah sejauh mana pimpinan organisasi menginspirasi aktivitas pegawai. Indikator-indikator dalam dimensi ini adalah: a) Kepemimpinan yang otoriter, yaitu kepemimpinan yang

menekankan pada hierarki dan tekanan manajerial untuk memastikan terselesaikannya pekerjaan;

b) Kepemimpinan yang konsultatif, yaitu melibatkan dan memberdayakan pegawai konsultansi, serta pendelegasian pekerjaan;

kepemimpinan yang melalui komunikasi,

c) Kepemimpinan yang mendukung, yaitu kepemimpinan yang dapat membangun lingkungan yang positif dengan ciri-ciri tim yang harmonis, saling mendukung, serta memberikan perhatian pada kesejahteraan pegawai; dan

d) Kepemimpinan yang menantang, yaitu kepemimpinan yang dapat mendorong pegawai untuk berani meneritna tugas atau target yang menantang, atau berani melakukan sesuatu "yang lebih".

3 . Budaya dan iklim kerja Budaya dan iklim kerja adalah keyakinan bersama dan kualitas interaksi di dalam dan lintas unit organisasi. Indikator-indikator dalam dimensi ini adalah: a) Keterbukaan dan kepercayaan, yaitu budaya dan iklim kerja yang

mendorong kejujuran, transparansi, dan dialog terbuka; b) Kompetisi internal, yaitu budaya dan iklim kerja yang menekankan

pada hasil dan capaian, diwarnai dengan iklim kompetisi internal yang sehat;

c) Disiplin operasional, yaitu budaya dan iklim kerja yang mengutamakan standar perilaku dan kinerja yang jelas, didukurtg dengan pengawasan yang melekat; dan

d) Kreativitas dan kewirausahaan, yaitu budaya dan iklim kerja yang mendukung inovasi, kreativitas, dan pengambilan inisiatif.

B. Kua li tas Pela ksanaan.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Organisasi yang sehat memiliki kemampuan, manajemen proses, dan motivasi yang baik untuk kesempurnaan pelaksanaan programnya.

1. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah sejauh mana individu memahami apa yang diharapkan darinya, memiliki cukup kewenangan untuk melaksanakannya, dan mengambil tanggung jawab u;ntuk memberikan hasil terbaik. Indikator-indikator di dalam dimensi ini adalah: a) Kejelasan peran, yaitu akuntabilitas yang dilandasi dengan

struktur, peran, dan tanggung jawab yang jelas; b) Kontrak kinerja, yaitu akuntabilitas yang dilandasi dengan tujuan

yang jelas serta target kinerja yang diformalkan dan eksplisit; c) Manajemen konsekuensi, yaitu akuntabilitas yang dilandasi

dengan menghubungkan imbalan dan konsekuensi dengan kinerja individu; dan

d) Kepemilikan personal, yaitu akuntabilitas yang dilandasi dengan kuatnya rasa kepemilikan perorangan dan tanggung jawab pribadi.

2. Koordinasi dan pengendalian Koordinasi dan pengendalian adalah kemampuan untuk mengevaluasi kinerja dan risiko organisasi, dan untuk mengatasi isu dan peluang saat keduanyamuncul. Indikator-indikator di dalam dimensi ini adalah: a) Kajian kinerja pegawai, yaitu pemanfaatan penilaian, umpan-balik,

dan pengawasan kinerja pegawai yang telah diformalkan untuk mengoordinasikan dan mengendalikan perpindahan talenta;

b) Manajemen operasional, yaitu koordinasi dan pengendalian yang memfokuskan pada indikator kinerja utama dan target operasional untuk memonitor dan mengelola kinerja organisasi;

c) Manajemen keuangan, yaitu koordinasi dan pengendalian yang memfokuskan pada efektivitas alokasi dan pengendalian sumber ·� daya keuangan dalam rangka pengawasan dan pengelolaan kinerja;

d) Standar profesional, yaitu penggunaan standar, kebijakan, dan aturan yang jelas untuk memastikan kepatuhan (compliance); dan

e) Manajemen risiko, yaitu identifikasi dan mitigasi resiko, serta tindakan cepat terhadap permasalahan yang muncul.

3 . Kapabilitas Kapabilitas adalah adanya keahlian dan talenta institusi yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi serta menciptakan keunggulan kompetitif.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 9 -Indikator-indikator di dalam dimensi ini adalah: a) Perolehan talenta, yaitu penempatan talenta pada posisi yang tepat; b) Pengembangan talenta, yaitu pengembangan pengetahuan dan

keahlian pegawai; c) Keahlian berbasis proses bisnis, yaitu penyatuan kapasitas dan

pengetahuan melalui kodifikasi metode dan prosedur (seperti manual pelatihan dan standar prosedur kegiatan) ; dan

d) Penggunaan keahlian dari pihak luar, yaitu penggunaan sumber daya dari pihak luar (seperti vendor, mitra kerja, dan konsultan) untuk mengisi kekosongan kemampuan yang dimiliki organisasi.

4 . Motivasi Motivasi adalah adanya antusiasme yang mendorong pegawai untuk memberikan usaha lebih untuk memberikan hasil terbaik. Indikator-indikator dalam dimensi ini adalah: a) Nilai-nilai yang bermakna, yaitu nilai-nilai yang menarik dan

memiliki makna serta dapat memotivasi pegawai; b) Pimpinan yang inspiratif, yaitu jajarari pimpinan yang dapat

menginspirasi pegawai melalui dorongan, bimbingan, dan pengakuan;

c) Kesempatan karir, yaitu pengembangan karir yang memberikan motivasi kepada pegawai;

d) Insentif keuangan, yaitu penggunaan insentif keuangan berdasarkan capaian kinerja untuk memotivasi pegawai; dan

e) Penghargaan dan pengakuan, yaitu pemberian pengakuan dan penghargaan non-finansial untuk mendorong kinerja yang tinggi.

C. Kapasi tas pembaruan.

Organisasi yang sehat secara efektif memahami, berinteraksi dengan, membentuk, dan beradaptasi dengan situasi dan lingkungan eksternalnya.

1 . Orientasi eksternal Orientasi eksternal adalah kualitas kedekatan denganpengguna layanan, pemasok, mitra kerja, dan s ta keho lder eksternal lainnya. ·.� Indikator-indikator di dalam dimensi ini adalah:

a) Fokus pada pengguna layanan, yaitu usaha untuk memahami dan merespon kebutuhan pengguna layanan;

b) Wawasan kompetitif, yaitu usaha untuk memperoleh dan menggunakan informasi mengenai institusi atau lembaga lain yang berpotensi menghambat kinerja organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan;

c) Kemitraan kerja, yaitu usaha untuk membangun dan menjaga jejaringkemitraandengan institusi atau lembaga lain; dan

d) Hubungan kelembagaan dan masyarakat, yaituusaha untuk membangun hubungan yang kuat dengan publik, masyarakat setempat, serta lembaga pemerintah lain.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 1 0 -2. Inovasi dan pembelajaran

Inovasi dan pembelajaran adalah kualitas dan arus ide-ide baru dan kemampuan o:rganisasi untuk beradaptasi dan membetuk dirinya sendiri saat dibutuhkan. Indikator-indikator di dalam dimensi ini adalah:

a)

b)

c)

d)

Inovasi top-down, yaitu dorongan inovasi dan pembelajaran melalu:i inisiatif pimpinan tingkat tinggi; Inovasi bottom-up, yaitu dorongan dan penghargaan atas partisipasi 'pegawai di dalam memberikan pengembangan ide dan inisiatif perbaikan yang baru; Berbagi pengetahuan, yaitu adanya kerjasama antarunit untuk saling berbagai pengetahuan; dan Menangkap ide-ide dari luar organisasi, yaitu usaha untuk mengambil ide-ide dan praktek terbaik dari luar organisasi.

Selanjutnya, Keller dan Price (20 1 1 ) menyatakan bahwa 3 7 (tiga puluh tujuh) indikator tersebut harus berada di atas batas nilai tertentu untuk menunjang kesembilan dimensi di atas. Namun demikian, untuk dapat berkinerja tinggi dalam jangka panJang, beberapa indikator perlu diprioritaskan. Penelitian m1 menemukan bahwa beberapa indikator berkorelasi secara positif, dengan memprioritaskan capaian yang tinggi pada indikator-indikator yang berkorelasi tersebut dapat secara signifikan menunjang kinerja organisasi dalam jangka panjang.

Indikator-indikator yang saling terkait tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe utama. Organisasi yang bercirikan salah satu tipe tersebut harus memiliki nilai yang baik paling sedikit 6 (enam) indikator tertentu agar dapat mempertahankan kinerja tinggi dalam jangka panjang. Tipe-tipe utama organisasi tersebut adalah: 1 . Organisasi yang didorong oleh kepemimpinan yang kuat di tiap lini.

Indikator-indikator yang harus diprioritaskan bagi organisasi yang bercirikan tipe ini adalah peluang karir, keterbukaan dan kepercayaan, kontrak kinerja, pimpinan yang inspiratif, kejelasan strategi, kajian kinerja pegawai, manaj emen operasional, disiplin operasional, kepemimpinan yang konsultatif, dan manajemen konsekuensi.

2. Organisasi yang unggul di dalam eksekusi atau pelaksanaan. Indikator-indikator yang harus diprioritaskan bagi organisasi yang bercirikan tipe m1 adalah berbagi pengetahuan, kreativitas dan kewirausahaan, keterlibatan pegawai, pengembangan talenta, kompetisi internal, kepemilikan pribadi, inovasi bottom-up, inovasi top-down, nilainilai yang bermakna, dan manajemen konsekuensi.

. {

MENTER! KEUANGAN REPUBLll< INDONESIA

- 11 -3 . Organisasi yang fokus pada kebutuhan pasar atau pengguna layanan.

±ndikator-indikator yang harus diprioritaskan bagi organisasi yang bercirikan tipe ini · ::;i.dalah kemitraan kerja, fokus pada pengguna layanan, wawasan kompetitif, hubungan kelembagaan dan masyarakat, manajemen keuangan, menangkap ide-ide dari luar organisasi, keahlian berbasis proses bisnis, visi bersama, penggunaan keahlian dari pihak luar, dan kejelasan strategi.

4. Organisasi yang berbasis pada pengetahuan ( know ledge). · Indikator-indikator yang harus diprioritaskan bagi organisasi yang bercirikan tipe ini adalah perolehan talenta, kejelasan peran, manajemen konsekuensi, imbalan dan konsekuensi, kepemilikan pribadi, kajian kinerja pegawai, peluang karir, kontrak kinerja, standar profesional, dan manajemen keuangan.

II. Alat Ukur Kesehatan Organisasi

Salah satu alat ukur untuk menilai tingkat kesehatan suatu organisasi adalah survei kesehatan organisasi. Survei ini digunakan sebagai diagnosis awal tingkat kesehatan organisasi dan bertujuan untuk:

a. mengetahui kemampuan organisasi untuk menyelaraskan, mengeksekusi/melaksanakan, dan mzemperbarui diri lebih cepat sehingga dapat mempertahankan kinerja tinggi dari waktu ke waktu;

b. memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja organisasi; dan

c. memberikan pemahaman mengenai kondisi elemen-elemen penting yang mempengaruhi kesehatan organisasi.

Alat ukur yang digunakan di dalam survei kesehatan organisasi adalah kuesioner mengena1 persepsi dan pra kti k kesehatan organ1sas1. Kuesioner persepsi berisi pertanyaan mengenai persepsi atas tingkat kesehatan organisasi serta sejauh mana karyawan menganggap organisasi tersebut "unggul" pada kesembilan dimensi (atau ou tcome) kesehatan l organisasi. Kuesioner praktik berisi pertanyaan mengenai praktik manajemen apa saja yang telah dilaksanakan serta frekuensi dilakukannya praktik-praktik manajemen tersebut.

Survei kesehatan organisasi perlu dilaksanakan secara rutin untuk memonitor elemen-elemen kesehatan organisasi dari waktu ke waktu, sehingga dapat diketahui strategi-strategi aktual yang harus dilaksanakan untuk mendorong perbaikan-perbaikan pada elemen yang nilainya perlu ditingkatkan. Kesehatan organisasi menjadi sangat penting karena organisasi yang sehat akan mendukung kinerja yang baik, yang pada akhirnya akan mendorong suatu organisasi sukses mencapai tujuannya.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INOONESIA

- 1 2 -Pada tahun 20 1 3, Kementerian Keuangan bersama McKinsey, konsultan

bertaraf internasional, telah melaksanakan survei untuk mengukur indeks kesehatan organisasi (organiza tiona l hea lth index, a tau disingkat OHi) . Survei ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara on line kepada lebih dari 24. 000 pegawai Kementerian Keuangan untuk mengukur skor persepsi dan praktik kesehatan organisasi Kementerian Keuangan pada saat itu. Hasil dari survei ini telah digunakan untuk menyusun b lueprint Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan hingga tahun 2025.

' .

Pada survei MOFIN, kuesioner praktik kesehatan organisasi diutamakan agar survei tersebut dapat menangkap perubahan praktik-praktik kesehatan organisasi di Kementerian Keuangan, mengingat praktik tersebut dapat berubah dalam waktu yang relatif singkat apabila kebijakan Kementerian Keuangan mengalami perubahan. Di sisi lain, persepsi pegawai secara umum terhadap dimensi (atau outcome) kesehatan organisasi dianggap tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam jangka pendek mengingat dampak perubahan kebijakan dirasakan dalam jangka panjang.

·.I . �

I. Peridahuluan

MENTEHIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 1 3 -

BAB III METODE PENILAIAN KESEHATAN ORGANISASI

KEMENTERIAN KEUANGAN

Metode penilaian kes.ehatan orgamsas1 Kementerian Keuangan, yang menghasilkan indeks kesehatan organisasi Kementerian Keuangan (Minis try of Finance Organiza tiona l H ea lth Index atau MOFIN) , adalah pengembangan dari metode penilaian kesehatan organisasi yang dilaksanakan pada tahun 20 1 3 . Metode ini didasarkan pada teori kesehatan organisasi dari Keller dan Price (20 1 3) dan disesuaikan dengan kondisi Kementerian Keuangan sebagai sebuah institusi sektor publik.

Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dari metode pengukuran MOFIN tersebut akan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk disahkan metode pengukurannya.

II. Koordinasi Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan surve1 kesehatan organisasi. Kementerian Keuangan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c. q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Unit pelaksana survei kesehatan organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan survei kesehatan organisasi di masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun tugas dari unit pelaksana survei kesehatan organisasi adalah:

a. mensosialisasikan pedoman penilaian kesehatan organisasi Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai di unit eselon I yang bersangkutan;

b. mengoordinasikan seluruh tahapan pelaksanaan survei, yaitu sosialisasi, pengisian kuesioner, focus group discussion,dan penyusunan laporan, di unit eselon I yang bersangkutan; · �

c. membantu koordinator surve1 kesehatan organisasi dalam rangka pencapaian target minimum sampel yang dibutuhkan dari unit eselon I yang bersangkutan;

d. menyediakan data pendukung untuk penilaian kesehatan organisasi di unit eselon I yang bersangkutan jika diperlukan;

e. memberikan analisis terhadap hasil survei kesehatan organ1sas1 di unit eselon I yang bersangkutan jika diperlukan; dan

f. melakukan koordinasi secara terus menerus selama proses pelaksanaan survei dengan koordinator survei kesehatan organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan survei.

MENTER! l

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 1 5 -Tabel l.Contoh Penghitungan Jumlah Sampel untuk Sekretariat Jenderal

UNIT ESELON II

Sekretaris Jenderal

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Biro Sumber Daya Manusia

Biro Hukum

Biro Bantuan Hukum

Biro Kornunikasi dan Layanan lnformasi

Biro Perlengkapan

Biro Umum

Pusat Sistem lnformasi dan Teknologi Keuangan

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Pusat lnvestasi Pemerintah

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sekretariat Pengadilan Pajak

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur

Total Sampel Sekretariat Jenderal

Sumber: Diolah dari data Biro SDM Kemenkeu (2013)

V. Instrumen Survei

Jumlah Sampel

1

109

61

305

85

73

99

74

164

180

83

63

46

83

185

34

1

1

1,647

Instrumen survei MOFIN terdiri dari kuesioner yang berisi 1 1 1 (seratus sebelas) butir pernyataan praktik kesehatan organisasi dengan 5 (lima) skala pilihan, serta 3 (tiga) pertanyaan terbuka. Selanjutnya, untuk melakukan pendalaman atas hasil survei, focus group discussion akan dilakukan pada beberapa unit eselon I di Kementerian Keuangan yang diprioritaskan untuk dijadikan fokus analisis lanjutan.

Kuesioner dapat dijawab dalam waktu 40 hingga 45 menit. Pada bagian pertama, responden diminta untuk memberikan pilihan terhadap pernyataan-pernyataan dengan 5 (lima) pilihan jawaban, yaitu: -� a. tidak pernah; b. Jarang; c. senng; d. selalu; dan e. tidak Tahu.

Pada bagian kedua, responden diminta memberikan pendapat untuk beberapa pertanyaan terbuka terkait kekuatan dan kelemahan organisasi Kementerian Keuangan serta saran atas metode penilaian kesehatan organisasi.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 1 6 -Penyusunan kuesioner telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: i .

1 . Uji validitas, dilakukan untuk yang telah disusu:h dalam kesehatan organisasi.

menilai kesesuaian butir-butir pernyataan rangka mengukur kesembilan dimensi

2 . Uji reliabilitas, dilakukan untuk mengetahui konsistensihasil dari butir-butir pernyataan di dalam kuesioner apabila survei kesehata11. organisasi diulang pada kelompok responden dan waktu yang berbeda.

3 . Uji readability, dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai atas isi kuesioner dan kejelasan bahasa yang digunakan pada tiap butir pernyataan.

4 . Analisis validitas konten, dilakukan untuk meminta pendapat beberapa pakar (profesor) atas kejelasan bahasa yang digunakan pada tiap butir pernyataan yang telah disusun serta kesesuaiannya untuk mengukur kesembilan dimensi kesehatan organisasi.

Data kuesioner dikumpulkan secaraonlinemenggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) . Setiap responden perlu memiliki NIP dan kata kunci (password) yang sesuai dengan data pada aplikasi e-performance Kementerian Keuangan untuk dapat masuk ke dalam aplikasi survei MOFIN.

VI. Analisis dan Pelaporan

A. Penilaian Konsistensi Jawaban Responden

Untuk menjaga kualitas hasil penelitian, konsistensi para respondenresponden dalam memberikan jawaban dinilai. Penilaian konsistensi responden dilakukan dengan menggunakan metode statistik berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden terhadap 1 1 1 (seratus sebelas) butir pernyataan di bagian pertama kuesioner. Responden yang tidak konsisten dalam memberikan jawaban akan dikeluarkan dari daftar responden akhir dan tidak disertakan pada penghitungan skor MOFIN.

B. Penghitungan Skor MOFIN

Skor MOFIN untuk level Kementerian Keuangan dihitung untuk:

1 ) keseluruhan dimensi kesehatan organisasi; 2 ) masing-masing dimensi kesehatan organisasi; dan 3) masing-masing praktik kesehatan organisasi, se bagaimana yang dij elaskan pada Bab II.

Skor MOFIN yang diperoleh untuk ketiga kategori skor di at9-S dilakukan untuk setiap kelompok responden-seperti unit asal, lokasi, umur, masa jabatan, tingkat pendidikan, dan level jabatan.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 1 7 -C. Focus Group Discussion (FGD)

Focus group discussion dilakukan setelah skor MOFIN diperoleh untuk mendalami hasil survei. Kegiatan ini dilakukan pada beberapa unit eselon I yang memiliki hasil survei yang dapat dijadikan fokus analisis lanjutan, khususnya apabila terdapat unit-unit yang memiliki skor praktik kesehatan organisasi yang rendah. Adapun pelaksanaan FGD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c. q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan didukung oleh unit pelaksana survei kesehatan organisasi pada unit eselon I yang berpartisipasi di dalamnya. Kegiatan ini dihadiri paling sedikit oleh tenaga ahli, perwakilan dari Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, serta perwakilan dari unit eselon I yang bersangkutan.

D. La po ran Survei

Hasil survei dan FGD penilaian kesehatan organisasi yang telah dilaksanakan dirangkum ke dalam laporan penilaian kesehatan organisasi Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c. q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Adapun isi dari laporan survei paling kurang mencakup:

1 ) hasil analisis yang berupa Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan;dan

2) skor rincian dari indikator-indikator kesehatan organisasi untuk masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

I. Pendahuluan

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA

- 1 8 -

BAB IV TATA CARA PENGISIAN KUESIONER

Bab ini menjelaskan mengenai tata cara peng1s1an kuesioner pada survei MOFIN, yang membutuhkan waktu pengisian 40 hingga AS menit. Dalam mengisi kuesioner, seluruh responden diminta untuk serius dalam mengisi kuesioner yang berdampak pada hasil akhir survei. Dengan demikian, konsistensi jawaban responden akan dievaluasi saat proses penghitungan skor MOFIN dengan tujuan menjaga kualitas hasil survei.

Gambar 2 berikut menunjukkan alur proses peng1sian survei secara umum. Penjelasan mengenai masing-masing tahapan pengisian survei akan dijelaskan lebih lanjut di beberapa subbab berikutnya. Pada akhir bab ini akan dijelaskan pula beberapa pertanyaan yang sering muncul berikut solusinya.

���t

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1 9 -Gambar 3. Tampilan Halaman Login

· .Se lamat data ng d i

S u rvey Keseh atan O rg a n isas i

K e m e nteri a n Keua n g a n .

Dlsclalrnef' 1nfonr:l!:i ap��)un vang Bap��/11.Ju/S.::uaMJ/i s:impe.ikan t1 i d.3l'1m k\Je!:ioner ini T !OAK MF.MN;Nl;/,RUHI pt>nil,1i,m kiniUJiJ Pl'\PWili. Ai1alrsi�, at.t� hM1l SlifVt?)' r;k;,;n bm1pa d.\ta st.am.tik. ser.ir a ,:;gregdt. :;eh:nqga rnfcrmas1 mdr'i'idu t1�1::ik ._1J:2n mun(wl dt .Jal�ni ha�il ;meli�is d;rn li;p:.)f rm. fr:fcrni:;�i pril'Mdi re�ponw.=n ti.ti)y,, dimm�ikJtl w1wi< nwnihantu

Log i n

�·roses anatl!iis d:3n dij.amin f..er;,h-��.e!::!e �

l(��.!!ft':!.;-.;;'n�>'i ciifT"i#.-1! \l:rt-..�.t�l.> l-:!:!��h!!�"rs e-!°'::ii!p� U>':t'.:% pt!�1f>'l'1 't!l:'>�•"t!!t'..>jMttt�1t:��-t! -��lli!t /�i�

l f'�!�i.:.r.an �rf1$·iHo::'. d�lt �11je :ttVi; h•·i..::: �:l:-1l"-;•..:.1 Q,!i-; f�!)"i't:l"t:.�ii8:; l'{.� •. m·.��n �i o�t!!::e. :i��:n1

�. K�".�.�J.!!t-:::!l:?h f-.i=m:r��:-:!J:'! �¢v.US;!!" di tn!!!:lf d��:·i1

;). Mr;r.\'!r.: �tl>;nr. lv.._��.Y.!I� ;,·u-i; t:-1!�,.-: .et.�s P"!'•!��t!r:.,�;-i tl.:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 20 -C. r-1engisi Kuesioner dengan 5 (lima) Skala Pilihan

Gambar 5 adalah tampilan halaman kuesioner dengan 5 (lima) skala pilihan. Kuesioner · dengan pernyataan-pernyataan mengenai praktik kesehatan organisasi terdiri dari 1 1 1 (seratus sebelas) butir pernyataan.

Urutan dari keseluruhan pernyataan ini telah diacak sehingga tidak mengikuti dimensi-dimensi maupun indikator-indikator kesehatan organisasi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Pastikan bahwa responden telah meneka:n tombol Lanjut agar seluruh jawaban tersimpan di dalam aplikasi survei.

Pada kuesioner ini, responden diminta untuk memilih 1 (satu) dari kelima pilihan jawaban: a) Tidak Pernah; b) Jarang; c) Sering; d) Selalu; atau

e) Tidak Tahu.

Responden harus memberikan pilihan untuk seluruh pernyataan untuk dapat menyelesaikan survei. Setelah selesai memberikan j awaban, tekan tombol Selanjutnya untuk ke halaman berikutnya. Responden akan diarahkan ke halaman pertanyaan terbuka setelah selesai mengisi seluruh pertanyaan pada bagian ini.

Gambar 5 . Tampilan Halaman Kuesioner dengan 5 (Lima) Skala Pilihan

Motion berikan peni laian Anda atas sebera pa sering Ke menteria n Keuangan melakukan kegiatan- kegiatan berikut in i .

0 • 0 0 • • • • • • • • • .................................................................................................................................................................................

�:m;;i\t•1 K1.,1r.,··il',;1·;•11= :fal: �! :tl!\!."!�;·U,;i.t:1' H t-� i;�·g1t- !�t�i � t'':'!Cl'\it;.i

'-· :-:.:.11�:"\i..:;.;i:�t.l41e:.1 ttP'•.1 �h-':t;�

�; ,(i0ll!!��li«i�¥'-!��;1n��;:.t1i�; ' . . ' 1,.' lli1�1ll.ef,i.>1t_0llidi.1•fii�·1�J:' dhi�M· ; � J'ti1\•1J;.l��M,1ij�ili� 1:�ltNt:J�\ �:�1:; >' -� ' ' · ' .,� � {

%.'� 1•�'" /., , .,':>''< , • � ":jft::jf�1n0'it«imtof��fi�mm�mi1,y1• 1j)�J1;, : ';"lt

MENTER! KEUANGAN REPUBLll< INDONESIA

- 2 1 -D. Mengisi Pertanyaan Terbuka

l

Setelah selesai mengisi kuesioner dengan 5 (lima) skala pilihan, responden akan diarahkan ke halaman yang berisi 3 (tiga) pertanyaan terbuka. Pada halaman ini, responden diminta untuk memberikan kritik, saran, dan masukan mengenai:

1 . Kekuatan apa saj a yang harus dibangun oleh Kementerian Keuangan di masa depan?

2 . Ke'lemahan apa saja yang harus diperbaiki oleh Kementerian Keuangan di masa depan?

3. Mahon berikan komentar atau saran atas pelaksanaan survei ini.

Setelah selesai mengisi seluruh pertanyaan , pastikan bahwa tombol Simpan dan Selesai telah ditekan agar seluruh jawaban dapat terkirim.

Responden tidak diwaj ibkan untuk meng1s1 ketiga pertanyaan tersebut, namun partisipasi seluruh responden di dalam mengisi sangat diharapkan sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan di bidang organisasi.

Gambar 6 . Tampilan Halaman Pertanyaan Terbuka

Mahon berikan pendapat Anda mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

lr:!f;i;��,,. :i;;.' tej.1 rz'"IS r.n:• dit� -l�'.lr. .,Ji"i K!11e·:rttrit=' �:ei.:l'l;·n (! : m:a dt,::.11P:? r"'"'· ·� · ........... ,,,,.,.� .. , ,..,, . ,,,,, ... -. . .,...,...,,_,,,,,,,,�..,. ..... ,, . . '·"�" .-. -.�, .. ,_ ,..,.,_,_,""'-· �'···"'""' '=' """''''l j tcrt

�·=.:�.��'.:�.� :!'f' �'i.�X�.:� �mu.� tiptk·�;Vi e ieh �l!

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA

- 22 -Setelah selesai mengisi ketiga pertanyaan ini, tindak lanjut atas ;

jawaban yang diberikan, responden dapat melakukan:

a. menyimpan jawaban sementara, dengan menekan tombol Simpan Sementara; atau

b. menyelesaikan survey, dengan menekan tombol Simpan dan Selesai.

Perlu diingat bahwa responden tidak dapat kembali . ke dalam survei untuk . melihat jawaban-jawaban sebelumnya setelah · menekan tombol Simpan dan Selesai, sehingga pastikan bahwa seluruh jawaban yang telah diberikan adalah jawaban yang sesungguhnya sebelum menekan tombol tersebut. Apabila masih akan mengganti jawaban, responden disarankan untuk memilih Simpan Sementara.

III. Pertanyaan Umum (Frequently As ked Questions)

Dalam penggunaan aplikasi survei MOFIN, berikut beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh responden.

Q : Setelah saya selesai mengisi kuesioner dan menekan tombol S}mpan dan Selesai, apakah Saya masih dapat kembali ke dalam survei dan mengganti jawaban?

A : Anda tidak dapat kembali ke isi survei dan mengganti seluruh jawaban apabila telah menekan tombol Simpan dan Selesai.

Q : Saya tidak dapat masuk ke dalam aplikasi Survei MOFIN. A : Periksa kembali koneksi internet Anda dan periksa kembali apakah NIP

dan password yang Anda masukkan sudah benar.

Q : Saya lupa NIP dan/ atau pass word aplikasi e-performance . Apa yang harus saya lakukan?

A: Silakan hubungi manajer kinerja atau unit yang menangani aplikasi e-performance di unit kerja Anda agar data Anda dapat diperbarui.

Q : Koneksi internet saya terputus di tengah-tengah pengisian survei. Apakah informasi yang sudah saya masukkan tersimpan?

A : Seluruh informasi yang telah Anda berikan . tetap tersimpan apabila Anda telah menekan tombol Selanjutnya atau Simpan Sementara. Sangat disarankan agar Anda menekan tombol Simpan Sementara sebelum mengerjakan aktivitas lain agar informasi yang Anda berikan tidak hilang apabila koneksi internet Anda terputus.

Q : Saya tidak dapat melanjutkan ke halaman berikutnya. A : Periksa kembali apakah Anda telah mengisi jawaban untuk seluruh

pertanyaan di halaman tersebut. Pada kuesioner dengan 5 (lima) pilihan jawaban, Anda diwajibkan untuk mengisi keseluruhan pertanyaan untuk dapat melanjutkan ke halaman berikutnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Q : Siapa contact person yang dapat saya hubungi apabila saya memiliki pertanyaan terkait pengisian kuesioner MOFIN?

A: Anda dapat menyampaikan pertanyaan dengan: 1 . mengirimkan e-mai l ke sur veimofi,n@}cemenkeu. go . id ; a tau 2 . berbicara langsung dengan kami pada jam kantor melalui telepon

(02 1 ) 3846995 Extension 6429; atau 3 . datang ke Bagian Organisasi II, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan,

Gedung Djuanda I Lantai 1 6, JI. Dr. Wahidin Raya No. 1 , Jakarta Pusat 1 07 1 0.

M ENTE R I KEUAN GAN

REPUBLI K !NDON ESIA

- 24 -

BAB V PENUTUP

Kementerian Keuangan senantiasa menj aga kinerj a tinggi yang berkesinambungan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta senantiasa melakukan usaha-usaha perbaikan dalam aspek penataan organisasi, pengembangan proses bisnis, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur informasi dan teknologi. Untuk melaksanakan hal-hal tersebut, diperlukan suatu pengukuran tingkat kesehatan organisasi yang objektif, sehingga aspek-aspek organisasi yang perlu diperbaiki dapat terdeteksi secara cepat dan akurat . Survei MOFIN dapat menjadi alat diagnostik awal mengenai tingkat kesehatan organisasi Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Survei ini akan

· menjadi bahan masukan di dalam pengambilan keputusan di bidang organisasi untuk Kementerian Keuangan.

Dalam rangka mengevaluasi kesehatan organisasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja, Survei MOFIN perlu dilaksanakan secara rutin. Oleh karena itu, seluruh pegawai Kementerian Keuangan diharapkan secara aktif berpartisipasi dalam mengisi survei dimaksud. Selanjutnya, seluruh unit eselon I diharapkan untuk senantiasa mendorong upaya-upaya peningkatan kesehatan organisasi dan meningkatkan skor praktik kesehatan organisasi yang dirasakan masih kurang optimal dengan menyusun program-program baru sehingga target nilai survei kesehatan organisasi dapat terpenuhi .

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O NESIA , ttd .

BAMBAN G P . S . BRODJONEGORO