Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antar Negara dengan ...

Pemberantasan Kejahatan Ekonomiantar Negara dengan Perjanjian Ekstradisi

(Perspektif Indonesia)

Mohd. Burhan Tsani

Abstract

The recent caseofEdy Tansil and Hendra Rahardja isone ofsmaUexarnples ofhow thedevelopment ofwhite colour crime hasbecome trans-national. Thus, Indonesia should beactively Involving itself among other countries to provide a settlement of the criminals.Several othercountries have an extradition agreement with Indonesia, while others donot The extradition itselfboasts a different view from one country using common lawsystems to one employing civil law systems whether ornot the extradition would be allowed, ifthe treaty were not yetproved. This article endeavours the forms ofwhite colourcriminals, and what contribution ofthe extradition agreement in precluding thecriminalsamong countries.

Pendahuluan

Dewasa ini bangsa Indonesia masihternsdituntut untuk mampu mengatasi krisisekonomi. Permasalahan kejahatan ekonomimasih marak dan cukup serius. Di Indonesiatercatat ada 1.400orang termuatdalamdaftarorang terceia bagi dunia perbankan.^ Banyakmodal hasil kejahatan perbankan di Indonesiadiiarikan dan diendapkan di iuarnegeri seperti

Singapura dan Hongkong. Karena kejahatanekonomi'memiliki modus operand! yangmemanfaatkan jaringan transaksi dunia, parapeiaku kejahatan dapat dengan leluasamenimbun hasil kejahatan mereka denganaman di negara-negara yang sulit dijangkauoleh hukum Indonesia.^

'Harian Suara Pembaharuan. Tanggal 19April 1999.^Marian Suara Pembaharuan. Tanggal eo April 1999.

48 JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL. 7. DESEMBER 2000:48 - 64

Mohd. Burhan Tsani. Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antar Negara...

Pada akhir tahun 1998 mencuat masalahkeberadaan EdyTansil di Gina.EdyTansil, yangtelah merugikan Indonesia seniiai 1,3-pun,memang ramai diberitakan telah melarikan dirike luar negeri. Sampai saatin! keberadaan EdyTansil yang benar belum.,te,rungkap.Perwakilan Republik Indonesia untuk Cina,sudah bekerja sama dengan Cina, dalamusaha mengusut kebenaran berita mengenaikeberadaan Edy Tansil di Cina.^ Kemungkinanekstradisi Edy Tansil ke Indonesia cukup sulituntuk menjadi kenyataan.

Pada tanggal 16 Juni -1999 prosespengadilan terhadap Hendra Rahardja di Central Local Court Sydney, Australia sudahdimulai. Hendra Rahardja (mantan KomisarisBank Harapan Santosa) sudah rnelakukanberbagai kejahatan ekonomi, antara lain denganmemberikan pinjaman melampaui.batas.sebesar Rp.700 miliar,^ kepada enam perusahaankeluarganya. Pemerintah Indonesia sudahmelakukan langkah-langkah konkrit, bekerjasama dengan INTERPOL maupun KejaksaanAgung Australia, untuk • berusahamengekstradisikan Hendra Rahardja keIndonesia/ Sampai saat ini harapan ekstradisiHendra Rahardja masih belum.menentu.

Kasus-kasus tersebut ,merupakansebagian kecil contoh perkembangankejahatan ekonomi yang sudah menjaditransnasiona! (antar negara), dan melibatkanlebih dari seorang pelaku kejahatan. Antara

Indonesia dan negara-negara yang perludilibatkan dalam penyelesaiah.kejahatanekonomi tersebut, ada yang sudah,.memiiikiperjanjian ekstradisi dan ada ypg belummemilikinya. Bertolak pada fenornena ini dapatdipertanyakan peran apa yang dapatdisumbangkan oleh perjanjian ekstradisidalam memberantas kejahatan ekonomi antarnegara

Kejahatan Ekonomi antar Negara

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengankejahatan ekonomi antar negara adalahkejahatan ekonomi yang' Unsur-.unsurkejahatannyatidak hanya berada di satu'negara.Kejahatan ekonomi melip'uti antara iain/1. penyelundupan (smtjgg//ng)r2. kejahatan di bidang perbankan "(bank/ng

crime): ' . ..3. kejahatan di bidang pemiagaan (commer-

cialcrime):4. kejahatan komputer (computer crime);5.' kejahatan yang berkenaan dengan hukum

lingkungan; ', . , -kejahatan di bidarig HaKI (hak ataskekayaan intelektual);kecurangan di bidang kepabeahan (customfraude).

Kecurangan di bidang kepabeanan, dapatterdiri dari pelanggaran-pelanggaran dalamhal;® .

.6.

7.

^Marian Republika. tanggal SI Desember 1998. Marian Suara Pembaruan. Tanggal 2Januari-1999.IHarian Suara Pembaruan. Tanggal 9Maret 1999. Tanggal'A Juni 1999. Marian Repub//ka.-Tanggal

11,12Juni1999. ^ ^ ^ .®Hamzah. Course - Materials Penataran NasionalHukum Pidana.dan Krimlnologl. di Universitas

Diponegoro; Semafang, 23-31 Nopernber 1998 Him. 2,3.Hbld.- . - -

.49

1. ^ pengangkut tidak memenuhi ketentuan:"barang' impor hams di bawa ke kahtorPabeah tujuan pertamamelalui jalur yang

. ditetapkan dan kedatangan tersebiitwajibdibeiitahukan oleh pengangkutnya";

2.^ .pengangkut yang telah memenuhi• ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-

Undang Kepabeanan, 1995, tetapi jumlah. barang yang dlbongkar kurang dari yangdiberitahukan dalam pemberitahuanpab'ean dan tidak dapat membuktikanbahwa kesalahan tersebut terjadi di luar

. kem'ampuannya;3. pengangkut telah memenuhi ketentuan

Pasa!7ayat (1), .barang importelah dibawake kantor pabean dan ayat (2} dalam

. keadaah darurat membongkar barangimpor terlebih dahulu kemudian melaporke kantor pabean terdekat, tetapi jumlahbarang yang dlbongkar lebih bahyak daripada yang diberitahukan dalampemberitahuan pabean; ^

4. mengeluarkan barang -dari KawasanPabean sebelum diberikan persetujuanoleh Pejabat Bea Cukai;

5. "eksportir yang tidak melaporkan pembatalanekspomya; ' . ' ,

6. pengangkut tidak memberitahukanbarang yang diangkut menin'ggalkanKantor Pabean dengan tujuan k'eluar

' daerah Pabean atau pengangkutanbarang dari satu tempat ke tempat laindalam daerah Pabean;

7. pengangkut yang telah memenuhiketentuan tentang pengangkutan barangdari satu tempat ke tempat lain dengan

. pemberitahuan Pabean, tetapi barangyang diangkut tidak sampai ke tempattujuan atau jumlah barangsetelah sampaidi tempat tujuan tidak sesuai dengan

Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat' membuktikan bahwa kesalahan tersebut

terjadi di luar kemampuannnya;8. mengeluarkan barang dari tempat

penimbunan berikat sebelum diberikanpersetujuan oleh pejabat Bea dan Cukai;

9. pengangkut atau pengusaha tidakrnemberikan bahtuan yang layak jika tidaktersediaakomodasi disarana pengangkutatau tempat-lain;

10. orang tidak memenuhi permintaan pejabatBea dan Cukai agar importir, eksportir,pengangkut, pengusaha tempatpeitlmbunan sementara, pengusaha ditertipat penimbunan berikat atau yangmewakilinya menyerahkan barang untukdiperiksa,membuka saranapengangkutan,

' atau bagiannya, dan membuka setiapbungkusan ataupengemas untuk diperiksa;

11. orang salah memberitahukan jenis danatau jumlah barang dalam pemberitahuanpabean atas ekspor;

12. importir, eksportir, pengusaha tempatpenimbunan sementara, pengusahatempk penimbunan berikat, pengusahapenguru'san jasa -kepabeanan atau'pengusaha- pehgangkutah, tidakmemenuhi permintaan pejabat Bea danCukai untuk menyerahkan buku, catatan,

'surat menyurat yang bertalian denganimpor atau ekspor, atau tidak bersedia

' untuk diperiksa kesedlaah barangnya;13. orang yang menyebabkan PejabatBeadan

Cukai tidak dapat melaksanakanwewenangnya untuk memeriksa bangunandan tempat lain atau tidak dapatmemasukidan memeriksa bangunan dantempat yang bukan rumah tinggal;

14. orang yang tidak melaksanakan perintahpenghentian pembongkaran dari sarana

50 JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL 7. DESEMBER 2000:48 - 64

Mohd. Burhan Tsani. Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antar Negara.

pengangkutapabila temyata barang yangdibongkar tersebut bertentangan denganketentuan yang berlaku;

15. pengangkut menolak untuk memenuhipermintaan Pejabat Beadan Cukai untukmenghentikan sarana pengangkutnya,sarana pengangkut di bawa ke kantorPabean atau tempat lain yang sesuaiuntuk keperluan pemeriksaan atas biayayang bersalah dan / atau menunjukkansemua dokumen pengangkutan sertapemberitahuan Pabean yang diwajibkanmenurut Undang-Undang Kepabeanan.

Berikut adalah contoh skenarioterjadinyakecurangan antar negara- di bidangkepabeanan, yang mungkin ada kaitannyadengan masalah ekstradisi. Kecurangandilakukan oleh seorang atau lebih warganegara Indonesia. Sebelum dilakukan proseshukum atau ketika sedang dilakukan proseshukum si pelaku kejahatan berhasil melarikandiri atau bersembunyi di negara asing,misalnya ke negara tetangga.

Kecurangan dilakukan oleh warga negara.asing. Kemudian dia berhasil meloloskan diripulang ke negaranya (negara tempat diamempunyai kewarganegaraan), atau diamelarikan diri kenegara ketiga (negara manapun,selain negaratempat dia berkewarganegaraan),

Penyelundupan fisik yaitu memasukkanatau mengheluarkan barang ke I dari suatunegara tanpa dokumen. Penyelundupanadmlnlstratif, yaitu ada dokumen, tetapi tidaksesuai dengan jumlah atau jenis atau harga

barang yang tersebut di dalamnya. Kejahatanyang er'at dengan penyelundupah yaitupenadahan hasil penyelundupan.^

Penyelundupan antar negara dapat terjadiapabila pelaku penyelundupan adalah warganegara asing. Kemudian dia berhasilmeloloskan diri pulang ke negaranya ataumenyelamatkan diri di negara ketiga.Penyelundupan dilakukan oleh warga negaraIndonesia. Kemudian dia berhasil melarikandiri dan bersembunyi di luar negeri: Kejahatandi bidang perbankan meliputi semuakejahatan yang berkaitan dengan duniaperbankan, bahkan termasuk pemalsuan uangdan pemalsuan sertifikat tanah untukmempejoleh agunan, credit card dan Iain-Iain.,Sudah pasti dafam kejahatan ini termasukkejahatan yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan. Ada tiga kelompokkejahatan di bidang perbankan, yaitu:®

1. kejahatan di bidang perjanjian, legalitasbank atau melakukan aktivitas bank tanpaijin;

2. kejahatan pemalsuan dokumen untukmemperoleh kredit;

3.- pemalsuan yang menyangkut lalulintasgiral.

• Dalam kaitannya dengan masalahekstradisi, kejahatan ini dapat dilakukan olehwarga negara Indonesia, atau warga negaraasing. Selanjutriya pelaku kejahatan dapatlolos melarikan diri ke luar negeri. Dapat jugaterjadi pelaku kejahatan yang warga negaraasing itu masih tetap di negaranya sendiri.

51

Kejahatan komersial dapat berupapenipuan, terutama dalam ekspor dan impor.Misalnya barang yang dipesan sudah dibayarmelalui L/C, namun barang yang dikirim,diangkut kenegara lain. Kejahatan dapat jugateijadi dengan mengirim barang yang sudahrusak (busuk), atau ada penipuan mengenaimutu barang. Kadang-kadang kejahatandilakukan dengan menenggelamkan kapalyang membawa barang untuk memperolehassuransi.®

Berkenaan dengan ekstradlsi, kejahatankomersial antar negara dapat terjadi apabiladilakukan oleh warga negara asing. Sebeiumdiiaksanakan proses pengadilan atau selamaberlangsung proses peradilan, orang tersebutmelarikan diri, bersembunyi di negara tempatdia punya kewarganegaraan, atau ke negara-ketiga. Apabila pelakunya warga negara sendiri,dapat juga terjadi yaitu ketika dla berhasilmelarikan diri kenegara asing. Kejahatan yangberkaitan dengan komputer nerupakah bentukkejahatanyang relatif baru.Untuk memberikanbatasannya, ada tiga pendekatan (approach)yang dilakukan oleh negara-negara Eropa,yaitu:

a. forgery approach;b. information approach:c. property approach.

Menurut forgery approach, kejahatankomputer merupakan pemalsuan. Berdasarkanproperty approach, kejahatan komputermerupakan kejahatan yang berkaitan dengankekayaan. Menurut information approach

Vbld.

mid.

mid.

kejahatan komputer merupakan kejahatan dibidang informasi.^® Kejahatan komputer sangatberpeluang menjadi kejahatan antar negara.Dalam kaitannya dengan ekstradlsi, pelakunyaadalah warga negara sendiri atau warga negaraasing. Sangat dimungkinkan pelaku asing itumasih tetap berada di negaranya sendiri.

Dalam kejahatan terhadap hukumlingkungan ada dua jenis pengaturan hukumlingkungan. Pertama adalah penciptaan kaidahuntuk mengatur tingkah laku masyarakat.Kedua menciptakan peraturan bagi aparatpemerintah untuk mengatur lingkungan.^'Kejahatan lingkungan dapat dilakukan olehmasyarakat dan aparat pemerintah. Terjadikejahatan antar negara apabila pelaku ini lariatau mencari perlindungan di negara asing.Dalam hal ini masyarakat dapat juga bempaindividu asing. Ada kemungkinan individu inidapat lolos dan melarikan diri ke negaranyaatau negara ketiga. Kejahatan hak ataskekayaan inteiektua! dapat dilakukan olehwarganegarasendiri atau warganegara asing.Kemungkinan lebih banyak dilakukan olehwarga negaraasing. Periu diingat bahwa dapatterjadi warga negara asing itu masih tetapberada di negaranya sendiri. Kejahatan hakatas kekayaan intelektual misalnya dilakukandengan pembajakan hak cipta, pemalsuanmerek, penggunaan secara illegal penemuan-penemuan yang sudah dipatenkan.

Mengingat cukup banyak kejahatanekonomi dilakukan oleh koporasi, maka perlujuga disinggung apa yang dimaksud dengankejahatan korporasi. Kejahatan korporasi


Mohd. Burhan TsanL Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antarNegara...

adalah kegiatan ekonomi atau yang berkaitandengan dunia bisnis, yang menimbulkankeresahan luas dalam masyarakat, yangmenimbulkan kerugian material dan immaterial yang besaratau membahayakan masyarakat.Kejahatan korporasi biasanya dilakukansecara rahasia, sukafdiketahui danseringkalipara korban pun tidak mengetahul kerugianyang dialaminya.^^ Perilaku korporasi yangbersifat illegal seperti:

1. produk yang membahayakan kesehatandan keselamatan jiwa manusia;

2. manipulasi pajak;3. persaingan curang;4. pencemaran;5. penyuapan.

Ujud kerugian akibat kejahatan korporasiantara lain:^^

1. ekonomi:2. kesehatan dan jiwa;3. kerugian di bidang sosial dan moral.

Sudah pasti kejahatan korporasi dapatdilakukan oleh korporasi nasional ataukorporasi asing.

Perjanjian Ekstradlsl

Perjanjian ekstradisi adalah perjanjianintemasional mengenai ekstradisi. Perjanjianinternasional merupakan suatu persetujuanintemasional yang ditandatangani antar

^^Reksodiputro, Mardjono. Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya." Pidato Dies NatalisKe.47.PTIKMabesPolri.Jakarta1993.Hlm.8.9. • . . . ....

'̂ Susanto. Course • MaterialsPehataran NasionalHukum Pidana dan KrimihologidiUniversitasDiponegoro. Semarang, 23-31 Nopember 1998. Him. 18,19,22.

"Pasal2ayat(1)hurufaKonvensiWina1969. . -'®Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969.^®Pasal 1 UUNo. 1Tahun1979tentang Ekstradisi"Rudolf LBindschedler. et.al. 1985. Encyclopedia ofPublic InternationalLaw. Vol. 8.. Him. 222.

negara dalam bentuk tertulis dan diatur olehhuku'm internasional, apakah dibuat dalamwujud satu instrumen tunggal atau dalam duainstmmen atau lebih, yang saling berhubungandan apapun yang menjadi penandaankhususnya.^"* Dalam kaitannya dengandiakulnya organisasi internasional sebagalsubjek hukum internasional, perjanjianinternasional diartikan sebagal persetujuaninternasional, yang diatur dengan hukumInternasional, dan ditandatangani dalambentuk tertulis: a) antarsatu negaraatau lebihdan satu organisasi internasional atau lebihatau; b) antarorganisasi internasional.

Apakah persetujuan tersebut dituangkandalam satu instrumen tunggal atau dalamduainstrumen ataulebih, yang saling berhubungan,dan apapun yang menjadi penandaankhususnya.^® Ekstradisi dapat didefinisikanmenurut hukum nasional dan hukumintemasional. Definisi menurut hukum nasional,

diambil sebagal contoh hukum nasional Indonesia, yang memberi definisi ekstradisisebagai penyerahan oleh suatu negara kepadanegara yang memlnta penyerahan seseorangyang disangka atau dipidana karena melakukansesuatu kejahatan di iuar wilayah negara yangmenyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayahnegara yang meminta penyerahan tersebut,karena berwenang untuk mengadill danmemidananya.^® Dalam hukum intemasionalekstradisi dapatdiberi definisi sebagai berikut:"

53

"Extradition designates the official surren-. derofa fugitive from justice, regardless of

his consent, bytheauthorities ofthestateof residence to the authorities of anotherstate for the purpose of criminal prosecution or the execution of a sentence."

Versi lain definisi ekstradisiadalah sebagaiberikut:^®

"Theterm axtradition denotes the processwhereby under treaty or upon a basis ofreciprocity onestatesurrenders to anotherstate at its request a persori accused orconvicted of a criminal offence committed

against the laws of the requesting state,such requesting state, being competent totrythe alleged offender

Perjanjian ekstradisi dapat dituangkandalam suatu perjanjian intemasional bilateralataupun multilateral. Bagi negara-negarayangsudah berhasil mencapai kesepakatanmembuat suatu perjanjian ekstradisi, merekaberkewajiban untuk mentaati, menghormatidan melaksanakan perjanjian ekstradisi yangbersangkutan. Kadang-kadang pengaturanmengenai ekstradisi dituangkan dalam suatuperjanjian yang lebiti komprehensif mengenaibantuan hukum antarnegara di bidang kejahatanpada umumnya atau bahkan dl bidang bantuanhukum dalam arti luas.

Pengaturan tentang ekstradisi terdiri dariperjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral dan undang-undang nasjonal.Substansi pengaturan ekstradisi dalamperjanjian interhasional atau undang-undang

nasional adalah uniform. Kesatuan dan palingtidak kesamaan ini dikarenakan secara timbalbalik antar mereka saling mempengaruhi.Perjanjian yang leblh tua atau perjanjian-perjanjian multilateral dlpakai sebagai modelperjanjian yang berikutnya. Sedang perjanjian-perjanjian intemasional dirancang denganmemperhatikan undang-undang nasionalyang sudah ada mengenai ekstradisi.

Perjanjian intemasional multilateral hanyauntuk kawasan atau sub kawasan misalnyaEropa, Afrika, dan Amerika. Perjanjian multilateral inl hanya mencerminkan standar minimum hukuman bersama, tidak mengaturrincian yang diperlukan. Sedang perjanjianbilateral leblh fleksibel."

Ekstradisi merupakan aspek yang palingpenting dalam hal bantuan hukum antarnegara di bidang kejahatan. Berbeda denganpengusiran atau deportasi, motivasipengembalian tersangka atau terpldana bukanuntuk memelihara ketertlban umum atau

keamanan domestik, tetapi untuk pelaksanaanpengadilan pidana di negara asing. Ekstradisidimaksudkan untuk menjamin agar pelakukejahatan berat tidak dapat menghindarkandiri dari tuntutan atau pemidanaan.^"

Hukum intemasional tidak membebanikewajiban kepada negara untukmengekstradisikan kejahatan biasa dan jugatidak ada kewajiban untuk mengadili ataumenghukum tersangka apabila ekstradisigagal. Kewajiban untuk mengekstradisikandapat terjadi bila didasarkan pada suatuperjanjian intemasional. Hukum intemasionaljuga tidak memuat pembatasan-pembatasan

'®Starke.1989. Introduction toInternational Law. London: Butterworths.Hlm. 352.^®Rudolf LBindschedler. et.al. Op. C/t. Him. 229-231.mid.



terhadap kebebasan suatu negara untukmengekstradisikan. Di luar pembatasantersebut, apakali ekstradisi dipekenankan atautidak apabila. tidak ada satu perjanjianinternasional, semata-mata ditentukan olehhukum nasional. Menurut negara-negaracommon law, ekstradisi tidak diperkenankanapabila tidak ada perjanjian internasional,sedangkan kebanyakan negara-negara civillaw memperkenankan ekstradisi dengantanpa adanya perjanjian internasional,- atasdasar resiprositas dan undang-undangnasional mereka.^^ Pada prinsipnya ekstradisidilaksanakan terutama atas dasar perjanjianinternasional bilateral atau regional tentangekstradisi. Kalau tidak ada perjanjianinternasional dapat dilakukan atas dasarresiprositas atau komitas.^ Mengenai Kejahatanyang dapat diekstradisikan, perjanjian-penanjian internasional yanglamaatau undang-undang nasional yang lama, menentukanbahwa kejahatan-kejahatan yang dapatdiekstradisikan adalah kejahatan yang tercantumpada suatu daftar dalam. perjanjianinternasional. Cara demikian dikenal sebagaimetode penyebutan. Metode ini kurang balkuntuk menghadapi perbedaan-perbedaanterminologi dalam berbagai kitab undang-undang hukum pidana dan perkembangantipe-tipe baru kejahatan. Kalau kejahatan baruingin dimasukkan dalam daftar, periu dibuatsuatu perjanjian internasional pelengkap.

Perjanjian internasional dan undang-undang ekstradisi yang lebih barumendefinisikan kejahatan-kejahatan yangdapat diekstradisikan hanya sederhanadengan. referensi pada hukumannya. Cara

demikian menganut metode eliminasi.Beberapa perjanjian mengkombinasikankedua metode tersebut, yang menghasilkandaftar yang selalu terbuka. Beberapa peijanjiandan undang-undang yang tidak menggunakandaftar, menetapkan bahwa apabila satu daribeberapa kejahatan, merupakan suatukejahatan yang dapatdiekstradisikan, ekstradisi.dapatdiberikan untuk semua kejafratan. Caraini dikenal sebagai ekstradisi assesor.

Ada sejumlah perjanjian internasional'yang memerangi jenis kejahatan internasionaltertentu. Kejahatan-kejahatan yang termuatdalam perjanjian-perjanjian internasionaltersebut dianggap dimasukkan ke dalamperjanjian ekstradisi yang ada. Ada beberapasyaratagarsuatukejahatandapatdiekstradisikan.Menurutaturan kriminalitas rangkap, kejahatanyang dapat diekstradisikan adalah perbuatanyangolehkedua hukum negara yang memintaekstradisi dan negarayangdiminta merupakankejahatan. Tidak satupun negara wajib,mengekstradisikan seseorang, karenamelakukan perbuatan yangtidak diakui sebagaikejahatan oleh standar negara itu sendiri.

Agarsuatu kejahatan dapat diekstradisikanada yang mempersyaratkan bukti kesalahan.Pengadilan di negara common lawmempersyaratkan bahwa negara pemintaekstradisi membuat bukti kesalahan buronan

yang dimintakan ekstradisi. Bukti kesalahanini tidak dipersyaratkan bagi buronanterpidana. Kebanyakan negara civil lawmenolak persyaratan tersebut. Verifikasipermintaanekstradisikurang lebihmerupakansyarat formal. Dokumen penunjang harusmelampirkan:

2Vb/d. Him. 223.

^^Mohd. Burhan Tsani. 1990.Hukum dan Hubungan Internasional. Yogyakarta: Liberty. Him. 57.

55

1. salinan perintah penahanan ataukeputusan;

2. karakterisasi hukum mengenai kejahatan;3. informasi mengenai identitas pelaku

kejahatan4. ringkasan mengenai fakta-fakta yang

relevan.

Negara-negara civil iaw meminta buktitambahan, termasuk bukti kesalahan, apabilaada keraguan yang beralasan apakah orangyang dimintakan ekstradisi benar-benarmelakukan kejahatan, atau apabila adakecurigaan yang beralasan bahwa kejahatanyang dapat dikembalikan yang ditundukkankepada buronan tidak mumi (asli).

Secara tradisional resiprositas mendasarikeseluruhan strukturekstradisi. Kalau tidak ada

perjanjian internaslonal resiprositas dapatdipakai sebagai dasar. Penyerahan dapatdilakukan hanya sesudah negara pemlnta

*secara tegas-tegas meyakinkan resiprositastadi. Sekarang ini dalarri praktik resiprositaslebih merupakan pepatah politikdibandingkansebagai prasyarathukum. Beberapaperjanjiandan undang-undang baru tidak mencantumkanresiprositas,

Menurutaturanspesialitas, yangmerupakanaturan hukum internasiona! umum, seorangburonan tidak boleh ditahan, diadili ataudihukum di negara peminta ekstradisi atasdasar kejahatan apapun yang dilakukansebelum penyerahannya. Dia hanya dapatditahan, diadili atau dihukum atas kejahatanyang sebagai dasar pengabulan ekstradisi.Untuk kejahatan yang lain dapat diadili ataudihukum apabila dia tidak meninggalkanwilayah negara peminta dalam batas waktutertentu, yaitu 30 atau 45 hari, sesudah bebasatau secara suka rela kembali atau secara sah

diekstradisikan kembali ke negara pemintatadi bleh negara ketiga atau negara yangmenyerahkan dia menyetujuinya.

Sejumlah pengecualian terhadapkewajiban untuk mengekstradisikan dijumpaidalam hampir semua perjanjian ekstradisiatau undang-undang ekstradisi nasional.Pengecualian tersebut terutama berkenaandengan keadaan pribadi buronan, kekhususanperadilan pidana di negara peminta danmacam kejahatan tertentu.

Negara-negara common law karenamendasarkan juris'diksi kriminal merekabenar-benar pada prinsip teritorialitas, dankarena mereka tidak menghukum warganegara mereka sendirl, atas kejahatan yangdilakukan di luar negeri, biasanya merekabersedia untuk mengekstradisikan warganegara mereka, sedangkan negara-negaracivil law biasanyadicegah mengekstradisikanwarga negaranya oleh undang-undangmereka. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi,apabila tidak dikecualikan secara keseluruhanekstradisi warga negaranya, biasanyamemberikan hak kepada negara yangdimintauntuk tidak mengekstradisikan warganegaranya, apabila hukum nastonalnyamenentukan demikian. Dengan alasan inibeberapa perjanjian ekstradisi membatasikebebasan negara yang diminta ekstradisiuntuk menetralkan buronan, setelah dilakukanpermintaan untuk itu. Perjanjian-perjanjianekstradisi yang lain mewajibkan negara yangdiminta ekstradisi untuk melaksanakan

pengadilan kriminalitas sendiri.Hampir semua perjanjian ekstradisi dan

undang-undang nasional menentukan bahwapenyerahan tidak dapat dikabulkan, apabilakejahatan yang diminta diekstradisikan dapatdikenakan hukuman mati berdasarkan hukum


Mohd. Burhan Tsani. Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antarNegara...

negara peminta, kecuali penguasa negarapeminta sebelumnya sudah meyakinkanbahwa hukuman mati tidak akan dikenakan

atau tidak dilaksanakan. Beberapa normamemberikan • kemungkinan ditolaknyaekstradisi dalam kasus-kasus yangmelibatkan: hukuman yang merusak Integritasfisik tersangka, hukuman yang tidakmanusiawi atau yang menghinakan ataubahkan hukuman seumur hidup.

Hukum nasional dan perjanjian-perjanjianekstradisi yang sekarang,-tidak meng'abulkanekstradisi kalau ada alasan untuk meyakinibahwa pengadilan pidana di negara pemintasudah tidak sesuai atau akan tidak sesuaidengan standar minimum yang diakui secarainternasional untuk jaminan prosedurai.Permintaan ekstradisi dapat ditolak, apabiiaburonan akan diadili oleh pengadilan ad hoc,atau pengadilan luar biasa atau apabiia diatelah dikenakan hukuman secara in absentia.

dengan tanpamemiliki hak untuk memperolehpengadilan ulangan, yang menjamin adanyahak untuk mempertahankan (pembelaan).Sejumiah negara menolak permintaan ekstradisiatas alasan-alasan kemanusiaan, apabiiapenyerahan sangat mungkin mempunyaiakibat penderitaan yang khusus ataupenderitaan yang tidak proporsional bagiburonan, terutama atas alasan umur, keadaankesehatan atau keadaan-keadaan pribadiyang lain; Kejahatan yang tidak dapatdiekstradisikan:

1. kejahatan miiiter murni yang tidakmelibatkan kejahatan biasa apapun;

2. kejahatan fiskal, misainya pehghindaranpajak, pelanggaran terhadap pengaturantentang mata uang dan pabean (akantetapi perjanjian dan undang-undangnasional tentang ekstradisi. yang baru,

tidak iagi mengecuaiikan kejahatan fiskaluntuk diekstradisikan);

3. kejahatan politik dengan alasan peduii.kemanusiaan pada si tersangka, dankeengganan negara ' teriibat daiampersoalan-persoalan politik negara lain.

4. kejahatan rasial. kejahatan diskriminatif(ini sebenarnya tidak berbeda dengankejahatan politik).

Persldangan ekstradisi diadakan hanyaatas permintaan resmi. Biasanya permintaandisampaikan melalui saiuran dipiomatik, dandidukung-dengan dokumen-dokumen yangditetapkan perjanjian ekstradisi yang. dapatditerapkan atau kalau tidak ada, yang ditentukanoieh undang-undang ekstradisi negara yangdiminta. Dokumen-dokumen yang tidakmencukupi boieh diiengkapi dalam suatubatas waktu yang ditentukan. Kebanyakanperjanjian internasional atau undang-undangekstradisi mengatur kemungkinan, untuk suatujangka waktu yang terbatas, dengan mendasarkanpada penerimaan suatu permintaan resmi,penahanan sementara seorang buronan,dengan carakomunikasi yang cepat,.atau atasdasarsurat perintah penahanan internasional,yang dikeluarkan oleh INTERPOL. Prosedurekstradisi itu sendiri biasanya tidak merupakanmateri pokok perjanjian ekstradisi, tetapiseiuruhnya diserahkan pada negara yangdiminta, termasuk pertanyaan sampai danpada tahap mana periindungan prosesperadilan tersedia bagi seorang buronan.Biasanya negara peminta tidak m.ernpunyaiperan daiam semua proses peradilanJni

Kebanyakan undang-undang ekstradisiyang mengatur prosedur ekstradisimenyediakan pengembaiian dengan ijin(persetujuan), dalam ha! bila burorian, yangdlperintahkan dengan semestinya, menanggalkan

57

peradilan formal, baiktertulis maupun didepanpengadilan atau hakim komisi. Apabilademikian, buronan dalam berbagai negarajuga kehilangan periindungan, menurut aturanspesialitas. Di negara-negarayangIain, aturanspesialitas boleh dilepaskan secara terplsah.Pelepasan yang dinyatakan secara sahbiasanya tidak dapat dicabut.

Biaya-biaya untuk proses pengembaliandi negara yang diminta di bebankan padanegaratersebut Beberapa perjanjian ekstradisimengatur bahwa biaya khusus, sepertltranspor udara, dibebankan pada negarapeminta. Seorang buronan yang sedangmenghadapi keputusan atau peradilan pidanadi negara yang diminta ekstradisi, bolehdiserahkan secara sementara, apabilanegarapeminta akan mengembalikan buronan yangbersangkutan, sesudah selesainyapengadilan.Negara boleh bersepakat sendiri untukmengembalikan warga negaranya sendiri,apabila mereka sudah diserahkan sementara.

Seorarig buronan yang sudah diserahkankepada negara peminta, tanpa persetujuannegara yang diminta tidak boleh diserahkan(diekstradislkan) ke negara ketiga, kecuali diabelum meninggalkan negara peminta,sesudah dia dibebaskan, untuk suatu jangkawaktuyang ditentukan. Transit seorang burondari negara yang diminta ke negara peminta,melewati wilayah negara ketiga, tergantungpada ijin (persetujuan) negara ketiga. Ijinbiasanya diberikan atas dasar penyampalansuatu salinan keputusan yarig mengabulkanpermintaan.ekstradisi.

Ada kalanya ekstradisi diminta oleh duanegara atau lebih. Apabila permintaan tersebutuntuk kejahatan yang sama, negara yang

diminta akan memberikan kepada negarapeminta, tempat kejahatan dilakukan. Apabilapermintaan dltujukan untuk kejahatan yangberbeda, maka negara yang diminta harusmemutuskan sendiri, denganmempertimbangkan beratnya kejahatan,nasionalitas buronan, tanggal masing-masingpermintaan dan kemiingkinan dilakukanekstradisi berikutnya ke negara lain.^^

Pemberantasan Kejahatan Ekonomiantar Negara dengan PerjanjianEkstradisi (Perspektif Indonesia)

Untuk mengungkap manfaat danmendeskripsikan liku-liku perjanjian ekstradisisebagai instrumen untuk memberantaskejahatan ekonomi antarnegaraperlu digunakansebagai pedoman unsur-unsur pokokekstradisi. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1.

2.

3.

4.

5.

landasan ekstradisi;kejahatan yang diekstradisikan;orang yang diekstradisikan;prosedur ekstradisi;tujuan ekstradisi.

Titik awal proses ekstradisi teiietak padaada tldaknya dasar hukum untuk melakukanekstradisi. Peluang pengkabulan permintaanekstradisicukup besar, apabila antara negarapeminta dan yangdiminta ekstradisi sudah adaperjanjian ekstradisi. Kepastian hukum untukdapat dilakukan proses ekstradisi kapanpunjuga sudah mantap. Jercapainya kesepakatanuntiik menandatangani suatu perjanjian bilateral merupakan salah satu indikator hubungandiplbriiatik yang balk.

^^Rudolf LBindschedier. et.al. 1985. EncyclopediaofPublicInternationalLaw. Vol. 8. Him. 224-228.


Mohd. Burhan Tsani. Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antarNegara...

Bertolak pada bagian ini harapanterealisaslnya ekstradisi Hendra Rahardja yangsekarang sedang dalam proses pengadilannasional di Australia cukup besar. PemerintahIndonesia dan Australia sudah bersepakatuntuk menandatangani perjanjlan ekstradisipada tanggal 22 April 1992. Kasus ini masihharus melewati kendala-kendala yang cukupbanyak. Penyelesaian proses pengadilanmenurut hukum nasional negara bagian Australia (New South Wales) cukup memerlukanwaktu. Peran kerja sama dalam prosespengadilan menurut hukum nasional- Indonesiadan negara bagian New South Wales cukupmenentukan. Kalau proses awal pengadilanHendra Rahardja di Indonesia belum dapatdilaksanakan dengan balk, proses ekstradisisangat berpeluang untuk terganggu.

Keadaan demikian masih ditambah lagidengan memburuknya hubungan dipiomatikantara Indonesia dan Australia pasca jajakpendapattentang Timor Timur. Kasus pengadilanHendra Rahardja menjadi tenggelam.Permasalahan lain yang masih mungkin jugamuncul yakni pemberiakuan perjanjian ekstradisiyang dibuat oleh pemerintah federal Australiapada negara-negara bagian. Di negara bagian,tempat Hendra Rahardja diadili, (New SouthWales) masih harus dilakukan prosespemberiakuan perjanjian ekstradisi tersebut,melalui prosedur amandemen. Apabila negarabagian tidak mau memberiakukan perjanjiantersebut, maka proses ekstradisi akan kandas.

Sebaliknya dimungkinkan prosesekstradisidapat berlangsung mulus dalam keadaantidak ada perjanjian ekstradisi, misal dalamkasus ekstradisi Zarima. Indonesia dan

Amerika Serikat tidak punya perjanjian ekstradisi.Dasar hukum ekstradisi adalah resiprositas,dalam arti Amerika Serikat bersedia

mengekstradisikan Zarima, kalau Indonesiajuga akan mau mengekstradisikan warga negaraAmerika Serikat yang melakukan kejahatanseperti Zarima yang melarikan diri atau beradadi Indonesia, apabiia hal itu terjadi kemudianhari.

Ada beberapa faktor yang menyebabkankemulusan ekstradisi Zarima. Hubungandipiomatik antara indonesia dan AmerikaSerikat ketika itu cukup baik. Andaikan kasusitu terjadi sekarang, proses ekstradisi tersebutmungkin terhambat. Status Zarima di Indonesiasudah sebagai tahanan resmi, dan Zarimaadalah warga negara Indonesia. Di saimpingitu kejahatan yang dilakukan dapat dikategorikansebagai kejahatan internasional, yaltu

-pengedaran narkotika.Perlu dicatat bahwa dari sisi lain kasus

Zarima ini dapatmerupakan rendisi atas dasarresiprositas. Dalam hal ini Amerika Serikatmengembalikan seorang pelaku kejahatan(Zarima) ke Indonesia, untuk diadili oleh Indonesia atas dasar resiprositas..

Berkaitan dengan perjanjian ekstradisiperlu diingat bahwa untuk mewujdukannyaharus melalui proses yang cukup lama.Sampai sekarang perjanjian ekstradisi antaraIndonesia dan Singapura belum terwujud,masih ada kendala yang harus diatasi. Agardapat memenuhi kriteria bahwa kejahatandapat dihukum menurut hukum kedua negaraharus ada kesamaan visi. Dalam hal iniSingapura menganut sistem hukum AngloSaxon, sedang Indonesia menganut sistemhukum kontinental. Ada beberapa kejahatanyang menurut Singapura menguntungkan,sedang bagi Indonesia merugikan, seperti:pelarian modal ke luar negeri dan pencucianuang. Kalau kejahatan ini dapat diekstradisikanbanyak kemungkinan merugikan Singapura.

59

Demikian juga berkenaan denganperjanjian ekstradisi antara Indonesia danCina. Sistem hukum Indonesia dan Cina tidak

sama. Indonesia dan Cina masih harus

menyelesaikan masalah kewarganegaraanrangkap. Di samping itu kebijakan pemerintahIndonesia dan Cina mengenai warga negaraasing (Cina) yang ada diIndonesia, danwarganegaraIndonesia keturunati Cina jugaberbeda.

Mengenai kejahatan yang dapatdiakstradisikan dianut toiok ukur bahwa

kejahatan itu dapat dihukum menurut hukumkedua negara, dengan pembatasan beratnyahukuman, misa! hukuman penjara minimalsatu tahun atau lebih berat. Sebagai conothmenurut ketentuap Pasal 2 PerjanjianEkstradisi antara Indonesia dan Australia, 22April 1992, kejahatan ekonoml yang dapatdiekstradisikan antara lain:

1. kejahatan terhadap hukurh mengenaipenyuapan;

2. kejahatan yang berhubungan denganpemalsuan uang dan surat-suratberharga;

3. kejahatan terhadap hukum mengenaipajak, beacukai, pengawasan devisa, ataumengenai pendapatan negara lainnya;

4. mendapatkan barang atau uang, suratberharga atau kredit melalui upaya palsuatau cara penipuan lainnya;

5. kejahatan terhadap hukum mengenaikepailitan atau keadaan pailit;

6. kejahatan terhadap hukum mengenaiperusahaan-perusahaan;

Menurut Pasal 11 Perjanjian Ekstradisiantara Indonesia dan Filipina, 10-2-1976,kejahatan ekonoml yang dapat diekstradisikanantara lain:

1. penyuapan, korupsi;2. pemalsuan:dokumen, barang atau uang;3. penyelundupan.

Menurut lampiran Perjanjian Ekstradisiantara Indonesia dan Thailand, 29-6-1976,kejahatan ekonomi yang dapatdiekstradisikanantara lain:

1. pemalsuan dankejahatan yang bersangkutandengan pemalsuan;

2. penipuan dan perbuatan curang;3. penyuapan dan korupsi;4. penyelundupan.

Menurut lampiran Perjanjian Ekstradisiantara Indonesia dan Malaysia, 7-6-1974,kejahatan yang dapat diekstradisikan antaralain:

1. pemalsuan dan tindak pidana yangbersangkutan dengan pemalsuan;

2. penipuan;3. perbuatan curang;4. penyuapan dan korupsi;5. penyelundupan.

Menurut lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979,tentang Ekstradisi, kejahatan ekonomi yangdapat diekstradisikan antara lain:

1. pemalsuan dan kejahatan yangbersangkutan dengan pemalsuan;

2. penipuan;3. tindak pidana-tindak pidana yang

berhubungan dengan kebangkrutan;4. penyelundupan:5. tindak pidana korupsi.

Kejahatan yang tegas-tegas tercakupbaru: penyelundupan, kejahatan di bidangperbankan, kejahatan di bidang perniagaan,

60 JURNALHUKUM. NO. 15 VOL 7. DESEMBER 2000:48 - 64


dan kecurangan di bidang kepabeanan.Kejahatan yang belum tercakup: kejahatanyang berkenaan dengan hukum lingkungan,kejahatan di bidang MaKI dan kejahatankomputer.

Kejahatan-kejahatan yang belum tercakupin! perlu dituangkan daiam suatu instrumentambahan peqanjian ekstradlsi yang bersangkutan,walau memang sudah disediakan klausulauntuk persoalan ini. Kalau belum secara resmltercantum, sangat berpeluang untukmenghambat proses ekstradlsi kejahatantersebut.

Kejahatan ekonomi antar negara yangsekarang domlnan merupakan kejahatankerah putih (white colour crime). Sedangkankejahatan kerah putlh merupakan kejahatanyang terorganlsasl dengan balk dan jugamerupakan kejahatan sindlkat. Kalau terjadikejahatan, untuk menjaring pelakunya sangatsullt. Dalam menetapkan dia sebagal buronantersangka, apalagi terpidana banyakkendalanya. Guna melakukan penyldlkan ditingkat hukum nasional sangat sullt, perlu kerjakeras dan komitmen yang tinggi. Kalau dltingkat hukum nasional tidak terjaring, prosesekstradlsi tidak mungkin. Kejahatan ekonomitersebut dapat dllakukan oleh korporasi,sehlngga merupakan kejahatan korporasi.Sampai saat Inl maslh jarang korporasi yangdapat terjerat pidana. Lebih-leblh kalau yangmelakukan adalah korporasi raksasa.

Kendala yang dihadapi dalam mengungkapkejahatan korporasi cukup banyak. Rengalamandan pendldlkan para krlminolog dalam halkejahatan korporasi tidak memadal. Data, balkdarikorporasi yangbersangkutanmaupun dari

lembaga yang terllbat dalam pengawasanmasalah kejahatan korporasi sullt diperoleh.Blasanya pelaku kejahatan korporasi adalahorang terpandang dalam masyarakat, dlhormatldan berkuasa.^^ Kalau kejahatan korporasidapat lolos dari jaring hukum nasional, makaproses ekstradlsi sulltdllakukan.

Kejahatan ekonomi mungkin dapatdijadikan sebagal sistem penyelenggaraansuatu pemerlntahari. Apablla hal inl terjadisangat sullt untuk mengungkap kejahatantersebut, sehlngga ekstradlsi tidak mungkinterjadi. Karenanya diperlukan kemauan polltiksuatu rejim untuk menjaringnya, sehinggaproses ekstradisi dapat dllakukan.

Berkenaan dengan orang yangdiekstradisikan, permasalahan berakar padastatusnya menuntut hukum nasional maupunhukum Internasionai, sertakewarganegaraannya. Untuk dapat diekstradlslkan orang yang bersangkutan harussudah berstatus sebagal tersangka atauterpidana buron. Sebelum proses ekstradlsidapatdimulal harus dilakukan prosesmenuruthukum nasional sehlngga dapat terbuktlbahwa orang yang diekstradisi benar-benarsebagal tersangka atau terpidana. Apabllaproses inl belum terpenuhi ekstradlsi belumdapat dimulal. Proses ekstradisi Zarima, atauHendra Rahardja dapat dimulal karena,status mereka adalah tersangka buron.

Terhadap buronan tersangka atauterpidanadapat diekstradisikan apablla mereka bukanorang yang dllindungi secara Internasionai.MIsal pengadilan Augusto Pinochet di Inggrislebih banyak terslta pada penentuan dimillkltidaknya kekebalan diplomatik oleh Pinochet

2*J.E. Sahetapy. 1994. Kejahatan Korporasi. Bandung: Penerblt P.T. Eresco. Him. 17,24.

61

.Kalau Pinochet seperti yang diinginkan olehPemerintah Cile memiliki kekebaian, dia kebalterhadap hukum Inggris, sehingga tidak dapatdiekstradisikan ke Spanyol. Setelah melewatiproses pengadilan yang cukup panjang, akhimyakeputusan pengadilan inggris menyatakanPinochet tidak memiliki kekebaian sehinggadia dapat diekstradisikan ke Spanyol.

Dari fokus pandang ini Hendra Rahardjadapat diekstradisikan. Dia tidak termasukorang yang dilindungi secara internasional.Australia dapat mengekstradisikan dja.

Kewarganegaraan brang yangdiesktradisikan juga menentukan keberhasilanekstradisi. Ekstradisi Hendra Rahardja akandapat berjalan baik, karena dia adalah warganegara dari negara peminta, yaitu Indonesia.Ekstradisi Pinochet dapat dikabulkan karenaPinochet mempunyai kewarganegaraanbukan negara peminta (Spanyol) maupunnegara yang diminta (Inggris). Dalam kasusLockerbie permintaan ekstradisi atas keduawarga negara Libya ditolak, karena merekamemiliki kewarganegaraan dari negara yangdiminta.

Andaikan Edy Tansil benar-benar beradadi Cina proses ekstradisi dapat mengaiamiharhbatan. Antara Indonesia dan Cina masih

ada persoalan tentang kewarganegaraanrangkap. Apabila Edy Tansil memilikikewarganegaraan rangkap, akan terbukapeluang ekstradisi ditolak. Cinaboleh menoiakpermintaan ekstradisi atas warga negaranya;meski dia harus mengadilinya sendiri.

Pada umumnya dalam proses ekstradisi,orang yang diesktradisikan berusaha menoiakekstradisi. Pinochetdidukung olehpemerintahCile berusaha keras menoiak ekstradisi.

Hendra Rahardja juga menoiak ekstradisi.Keberhasilan ekstradisi sangat tergantung

padakeberhasilan proses pengadilan naslonalnegara yang diminta.

Prosedur ekstradisi di bedakan menjadiprosedur dalam hukum naslonal masing-masing negara peminta dan negara yangdiminta dan prosedur dalam hukuminternasional. Menurut hukum internasional

semua tahapan dilakukan melalul salurandiplomatik. Permintaan ekstradisi besertasyarat-syarat yang dibutuhkan di sampaikanmelalui saluran diplomatik. Demikian jugapenyampaian jawaban pengabulan maupunditolaknya ekstradisi dilakukan melalui salurandiplomatik. Keberhasilan ekstradisi sangatdipengaruhi oleh baik buruknya hubungandiplomatik antar negara yang teriibat.

Dalam proses hukum naslonal diperlukankeseriusan masing-masing negara yangteriibat, sehingga proses peradilan dapatberjalan cepat. Disamping Itu kerja sama antarnegara, dalam saling memberikan dukungan,maupun alat-alat bukti ikut menentukankeberhasilan proses ekstradisi. Dalam kasusHendra Rahardja dokumen-dokumenmaupun alat-alat bukti Iain yang diberikan Indonesia ikut menentukan kelancaran dan

keakuratan pengadilan Hendra Rahardja dinegara bagian New South Wales. DemikianjugasikapAustralia yang maumenunda sidangpertama sesuaidengan habisnya jangka waktupenyarhpaian permintaan ekstradisi, ikutmenentukan keberhasilan ekstradisi Hendra

Rahardja. Andaikan Australia tidak menunda,makaproses ekstradisi sudah tertutup, karenaketika sidang dimuiai, surat permintaanekstradisi-belum ada atau belum sampai diAustralia. Baik buruknya kerja sama antaranegara peminta dan yang diminta sangatmenentukan kelancaran proses ekstradisi.



Keberhasilan ekstradisi juga'ditentukanoleh kerjasama yang baikantara negara yangterlibat dan.lNTERPpL. Cepatnya penangkapanHendra Rahardja adalah hasilkerja sama yangbaik dengan INTERPOL. Andaikan kerja samajelek, kemungkinan Hendra Rahardja masihbebas mondar-mandir mengelola bisnisnya.

Ekstradisi merupakan sarana untuk dapatmengadili dan menghukum si peiaku kejahatanoleh negara tempat dilakukan kejahatan, ataunegarayang memillkijurisdiksi atas kejahatanyang bersangkutan. Dengan ekstradisi peiaku-kejahatan tidak luput darl penghukuman.Meialui ekstradisi masyarakat internasionaltelah bekerja sama daiam mencegah danmemberantas kejahatan.

Tujuan ekstradisi yang cukup ideaitersebut akan tercapai apabiia didukung oiehketersediaan unsur-unsur pokok ekstradisi.Tersedlanya jaringan perjanjian ekstradisiyang cukup memadai akan mempersempitruang gerak peiaku kejahatan. Langkah-iangkah pro aktif negara peminta maupunnegara yang diminta, akan mempercepatprosedur ekstradisi, sehingga mengurangipeiuang peiaku kejahatan untuk ioios darihukuman.

Simpulan

Peijanjian Ekstradisi merupakan instrumenyang sangat membantu untuk memberantaskejahatan ekonomi antar negara. Akan tetapikemujaraban perjanjian ekstradisi sangatditentukan oleh beberapa faktor. Antar negarayang mempunyai hubungan ekonomi cukupbesar perlu memiiiki kesamaan visi dan misi,sehingga tidak mengutamakan kepentingandiri mereka masing-masing. Harmonisasi

sistem hukum antar negara-negara yarigterkait. 'serta ketarigguhan sistem pe'radilanmereka sangat mendukung efektivitas perjanjianekstradisi. Kernauan poiitik dan kesungguhanmasing-masing negara untuk memberantaskejahatan ekonomi aiitar negara benar-benarmendukung terjadiriya proses ekstradisi.

Di samping itu jalinan hubungan dipiomatikyang erat dan dekat merupakan fasilitas yangmemudahkan proses ekstradisi. Hubunganjaringan INTERPOL yang cukup rapi menjadipagar pengaman yang kuat, sehingga peiakukejahatan'kehiiangan ruang gerak untukmelarikan atau menyembunyikan diri. '•

Daftar Pustaka

Budiarto, M. 1981. Ekstradisi daiam HukuniNasionai. Jakarta: Ghaiia Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono. "Tindak PidanaKorporasi danPertanggungjawabannya." Pidato DiesNataiis Ke. 47. PTiK Mabes Polri.

Jakarta. 1993.

J.E. Sahetapy. Kejahatan Korporasi. PenerbitRT. Eresco, Bandung, 1994.

Tsani, Mohd. Burhan. 1990. Hukum danHubunganinternasional. Yogyakarta:Liberty.

Wayan, 1Parthiana. 1990. Ekstradisi daiamHukum Internasional dan HukumNasionai Indonesia. BandungMandar Maju.

Hamzah. Course - Materials Penataran

Nasionai Hukum Pidana dan

Kriminologi. diUniversitas Diponegoro.Semarang, 23-31 Nopember 1998.

63

Bindschedler, Rudolf L. etal. 1985. Encyclo- Marian Suara Pembaruan. Tanggal 2 Januaripedfa of Public Internathnat Law. 1999.Vol.8.Amsterdam. u • o n u t . n .

Hanan Suara Pembaruan. Tanggal 9 MaretMarian Suara Pembabaruan. Tanggaf 19 1999. Tanggal 4 Juni 1999.

April ^999- Marian RepuW/te. Tanggal 11,12 Juni.Marian Suara Pembabaruan. Tanggal eo .

April 1999. , , .

Marian Republika. Tanggal 31 Desember1998. .

* >|c


Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antar Negara dengan ...

Documents

Transcript of Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antar Negara dengan ...