PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK. · 2019. 11. 15. · 5 Ayat (1) : “BUMNwajib menerapkan GCG...

S o s i a l i s a s i P e n g e t a h u a nG O O D C O R P O R A T E G O V E R N A N C E

1

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK.

A G E N D A

2

1D A S A R H U K U M

2 L ATA R B E L A K A N G

P E N G E RT I A N

P R I N S I P & T U J U A N

3I M P L E M E N TAS I G C G D I P T K R A K ATA U S T E E L

DASAR HUKUM

PELAKSANAANTata Kelola Perusahaan Yang Baik

D A S A R H U K U M

4

1 Undang -Undang No . 40 Tahun 2007 Ten tangPe r se roan Te rba t a s

2Pe ra tu ran Mente r i Negara BUMN No . PER-01 /MBU/2011 Ten tangPene rapan Ta ta Ke lo l a Pe rusahaan Yang Ba i k (Good Co rpo ra teGove rnace ) Pada BUMN

3 Undang -Undang No . 19 Tahun 2003 Ten tangBadan Usaha M i l i k Nega ra (BUMN)

5

Ayat (1) : “BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dannorma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN ”.

Ayat (2) : “Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksimenyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemenrisiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanismepelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelolateknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct) ”.

Pasal 2 PERMEN BUMN No. 1/2011

Latar Belakang

Pengertian

Prinsip & TujuanTata Kelola Perusahaan Yang Baik

7

1. Krisis keuangan kawasan Asia tahun 1997-1998, dimana keadaan keuangan Indonesiaturun sampai 27% terhadap Dolar Amerika, mata uang Indonesia depresiasi + 80%serta bisnis perbankan terpuruk bahkan bankrut.

2. Salah satu penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia adalah buruknya Tata KelolaPerusahaan di seluruh korporasi khususnya BUMN yang memiliki masalah conflictobjectives, lack of transparency & political interface (Agency Problem).

3. Sebagai tindak lanjut, Indonesia membentuk Komite Nasional Corporate Governancemelalui Kepmenko Ekonomi, Keuangan dan Industri No.1/M.EKUIN/08/1999 tanggal 9Agustus 1999.

Source: 1. Miko Kamal, 2011, Konsep Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode Corporate Governance.2. Azhar Maksum, 2005, Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia.

L A T A R B E L A K A N G

8

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus

(pengelola) Perusahaan, pihak kreditur, Pemerintah, karyawan serta para pemegangkepentingan intern & ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibanmereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikanPerusahaan.”.

Pasal 1 PERMEN BUMN No. 1/2011

Cadbury Comitte of the United Kingdom

Angka (1) : “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance),

yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatuproses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturanperundang-undangan dan etika berusaha”.

9

PRINSIP

GCG

FAIRNESS

TRANSPARANSI

AKUNTABILITAS

INDEPENDENCY RESPONBILITY

Keterbukaan dalam melaksanakan proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam

mengungkapkan informasi material dan relevan

mengenai Perusahaan

Kejelasan fungsi, pelaksanaan

dan pertanggungjawaban

organ, sehingga pengelolaan

Perusahaan terlaksanan secara

efektif

Kesesuaian didalam pengelolaan

Perusahaan terhadap peraturan

perundang-undangan dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat

Keadilan & kesetaraan di

dalam memenuhi hak-hak

pemangku kepentingan yang

timbul berdasarkan perjanjian

dan peraturan perundang-

undangan

Perusahaan dikelola secara

profesional tanpa benturan

kepentingan dan pengaruh/tekanan

dari pihak manapun yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan prinsip-prinsip

korporasi yang sehat

10

TRANSPARANSI

Asas keterbukaan dilaksanakan melalui

penerbitan laporan-laporan secara

berkala dan tepat waktu, yang

mencakup Laporan Keuangan Triwulan,

Laporan Keuangan Semester, dan

Laporan Keuangan Tahunan yang

diaudit, serta Laporan Tahunan.

11

AKUNTABILITAS

Perseroan memiliki sistem pengelolaan

Perusahaan yang mendukung

terciptanya kejelasan fungsi,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban

kinerja organ Perusahaan. Prinsip

akuntabilitas diterapkan antara lain

melalui langkah-langkah pelaporan

Direksi kepada Dewan Komisaris

mengenai rencana anggaran tahunan

dan evaluasi bersama atas kinerja

keuangan Perusahaan, penyampaian

laporan keuangan pada RUPS Tahunan,

pembentukan Audit Internal dan

penunjukan auditor eksternal

12

RESPONBILITY

Perseroan selalu memastikan bahwa

pengelolaan Perusahaan dilakukan secara

independen sehingga masing-masing

organ Perusahaan tidak saling

mendominasi dan tidak dapat diintervensi

oleh pihak lain. Sebagai contoh, Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki

pendapat yang independen dalam setiap

keputusan yang diambil, namun

dimungkinkan untuk mendapatkan saran

dari konsultan independen, hukum,

sumber daya manusia dan komite-komite

untuk menunjang kelancaran tugasnya.

13

F A I R N E S S

Di Perseroan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya selalu

mendapatkan perhatian khusus. Perseroan juga selalu menerapkan perlakuan yang secara baik.

Untuk memastikan bahwa penerapan asas-asas GCG dalam setiap aspek bisnis Perseroan, maka

diperlukan peran aktif serta dukungan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Peran aktif dan

dukungan tersebut diantaranya melalui :

Pembaharuan Kebijakan & Prosedur Perseroan terkait Tata Kelola Perusahaan.

Pelaksanaan assessmen penerapan GCG Perseroan oleh Independent Assessor.

Sementara itu hubungan dengan karyawan dijaga dengan memperhatikan hak dan

kewajibannya secara adil dan wajar.

Segenap manajemen dan karyawan mewujudkan komitmen penerapan GCG melalui

penandatanganan pakta integritas berdasarkan pedoman GCG yang diterapkan di seluruh

tingkat organisasi dan kegiatan operasional Perseroan.

14

T U J U A N G C G

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasionalmaupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutanuntuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsidan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.

3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasinilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaranakan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarianlingkungan di sekitar BUMN.

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Source: 1. Pasal 4 Permen BUMN No. 1 Tahun 2011

15

1. Proses pengambilan keputusan akan lebih

efektif & transparan, serta menciptakan

budaya kerja yang sehat.

2. Menghindarkan dari penyalahgunaan

wewenang.

3. Motivasi & kepuasan kerja karyawan akan

meningkat

4. Citra Perusahaan akan naik

5. Nilai Perusahaan dimata investor akan

meningkat

M A N F A A T

G C G

16

A S S E S S M E N T G C G

Perseroan telah melaksanakan dan atau mengikuti Assessment GCG untuk menilai

praktik GCG berdasarkan :

1. Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

2. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-

16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada

Badan Usaha Milik Negara.

17

R U A N G L I N G K U P G C G

Manager Manager Manager Manager

Karyawan

Pemerintah

(Regulator)

Pemasok

Masyarakat

Kreditur

Pelanggan

Kelompok

Lainnya

RUPS

Direksi

DewanKomisaris

CG dalam

arti luas

CG dalam

arti sempit

Corporate

Management

K

O

M

I

T

M

E

N

Transparency

Acountability

Responsibility

Independency

Fairness

18

P R O S E S G C G

PEMEGANG SAHAM (RUPS)

DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Mengawasi &memberi nasehattermasuk menilaikinerja

Amanat untuk mengawasiDireksi

Amanat untuk mengelola Perusahaan(AD, RJPP, RKAP)

Laporan Pertanggungjawaban & Kinerja

Laporan

POAC &MenetapkanStrategi

19

M I L E S T O N E

2016

2000 -2015

2017

Engagement

Consistency

2018

2019

2020 Melakukan review

& penyempurnaansistem, kebijakan,pedomanimplementasi GCG

Membangun sistemsosialisasi denganberbasis sistemteknologi informasi

Monitoringkonsistensiimplementasi GCG

Membangunkomunikasi dankonsolidasi denganAnak Perusahaan.

Membangun kesadaran implementasi GCGpada Anak Perusahaan

Mengembangkan & mengintegrasikan sistempengelolaan dan monitoring GCG seluruhKrakatau Steel Group

Monitoring implementasi GCG AnakPerusahaan

Melaksanakan assessment GCG pada AnakPerusahaan dengan tools assessment yangsama dengan Induk

Membina komunikasi pengelolaan GCG KSGroup

Meningkatkan komitmen dalam mengimplementasikan GCG secara konsisten di seluruh Anak Perusahaan

Memelihara, menyempurnakan infrastruktur pengelolaan GCG KS Group

Monitoring implementasi GCG KS Group

Membangun Komitmen dari karyawan, Manajemen & Stakeholders dalam mengimplementasikan GCG

Menjadikan GCG sebagai budaya dan landasan atas segala tindakan dalam Perseroan

IMPLEMENTASI GCGPT KRAKATAU STEEL TBK

I M P L E M E N T A S I G C G

2

1

A N N U A L R E P O R T

Dalam rangka implementasi prinsip GCG aspek transparency, Perusahaan

mengeluarkan Laporan Tahunan terkait proses bisnis yang terjadi dalam jangka satu

tahun untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).


22

Dalam rangka implementasi prinsip GCG Aspek

Akuntabilitas

Mendorong Direksi & Dewan Komisaris serta

organ pendukungnya memiliki tupoksi/pembagian

tugas yang jelas, tata cara pengambilan

keputusan, dan lain-lain.

BOARD MANUAL


Pertanggungjawab

Perusahaan menetapkan kebijakan Gratifikasi,

LHKPN dan program Corporate Social

Responsibility sesuai dengan yang diamanatkan

oleh peraturan perundang-undangan.

PEDOMAN GRATIFIKASI


23


Kemandirian

Perusahaan telah menetapkan Pakta Integritas

setiap tahun yang didalamnya memuat butir

untuk menghindari benturan kepentingan dalam

pengambilan keputusan dan pengelolaan

Perusahaan.

PAKTA INTEGRITAS


Integritas

Perusahaan menetapkan Pedoman Etika Bisnis

& Etika Kerja, yang memuat etika dalam

lingkungan kerja dan berlaku untuk seluruh

karyawan.

PEDOMAN ETIKA BISNIS &

ETIKA KERJA

24

P E L A P O R A N W B S( W H I S T L E B L O W I N G S Y S T E M )

Penerapan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran merupakan upaya peningkatan kualitas

pelaksanaan tata kelola Perusahaan. Kebijakan ini memfasilitasi semua pihak baik

pimpinan maupun karyawan yang terkait dengan Perusahaan untuk melakukan

pelaporan pelanggaran. Pelanggaran tersebut meliputi penyimpangan atas etika

bisnis, etika kerja, kebijakan Perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku,

anggaran dasar Perusahaan, perjanjian kontrak Perusahaan dengan pihak luar,

rahasia Perusahaan, atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan Perusahaan

maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan

Perusahaan.

2

5

C O D E O F C O N D U C T

ETIKA BISNIS

Menjelaskan bagaimana Perusahaan bersikap dan bertindak bila berhubungan

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan (Stakeholders)

ETIKA KERJA

adalah system nilai atau norma yang digunakan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan

Karyawan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.

2

6

G R A T I F I K A S I

Adalah pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas, yakni, uang, barang, rabat (diskon),

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri, maupun luar

negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

KETETAPAN PERUSAHAAN

1. Perusahaan tidak menawarkan atau memberikan suap atau gratifikasi yang dilarang dalam

bentuk apapun kepada Lembaga Pemerintah, Perseorangan atau Kelembagaan, Perusahaan

Domestik atau Asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana

dilarang oleh Perundang-undangan yang berlaku.

2. Perusahaan tidak meminta atau menerima suap atau gratifikasi yang dilarang dalam bentuk

apapun dari Perseorangan atau Kelembagaan, Perusahaan Domestik atau Asing terkait

dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh Perundang-undangan

yang berlaku.

3. Perusahaan bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di

lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan system sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2

7

L H K P N

Adalah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

CONTACT USKantor Pusat | Head Office

Jl. Industri No. 5 P.O Box 14

Cilegon Banten 42435 Indonesia

Pabrik | Plant

Cilegon-Cigading Plant Site,

Banten 42435, Indonesia

[email protected]+62-254 392159

+62-254 395178 (Fax)

T H A N K Y O UD I V I S I G C G & R I S K M A N A G E M E N T

30

C o n f l i c t o f O b j e c t i v e

Badan Usaha Milik Negara tidak hanya memiliki tujuan komersial tapi juga memikul

beban pemenuhan kepentingan sosial seperti penyediaan lapangan kerja, pelayanan

kepentingan masyarakat dan menyediakan kebutuhan dasar (Ibid: 149). Dengan kata

lain, tidak sebagaimana Perusahaan pribadi, badan usaha milik negara memiliki

tanggung jawab memenuhi kepentingan masyarakat banyak di samping tugas

mencari keuntungan. Disebabkan oleh multi tugastersebut, BUMN berada pada

posisi yang kurang menguntungkan dalam hal berkompetisi dengan Perusahaan-

Perusahaan swasta murni dalam meraup keuntungan.

Source: 1. Miko Kamal, 2011, Konsep Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode Corporate Governance

31

L a c k O f T r a n s p a r e n c y

Kecendrungan BUMN menutup informasi - informasi penting kepada masyarakat

sebagai pemilik BUMN. Oleh karena itu, masyarakat tidak bisa melakukan kontrol.

Lack of transparency adalah agenda terencana yang dirancang para pemilik aktual

BUMN (politisi dan birokrat). Diduga, hal ini terjadi karena mereka berusaha menutupi

agenda-agenda pribadi di bisnis BUMN.


32

P o l i t i c a l I n t e r f a c e( A g e n c y P r o b l e m )

Pemegang saham (principals) yang menyebar itu tidak memiliki pilihan selain

menyewa orang lain atau manager (agents) untuk mengelola perusahaan, yang

kemudian melahirkan apa yang disebut dengan hubungan principals-agents.

Hubungan principal-agent memunculkan agency problem, dimana para manager

yang menjalankan perusahaan cenderung menyelewengkan uang pemilik

perusahaan. Hal itu bisa terjadi karena para manager memegang informasi dan

pengetahuan lebih tentang kondisi perusahan ketimbang pemilik.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Political Interface adalah tentang

penyimpangan investasi milik pemilik atau pemegang saham perusahaan oleh para

manager sebagai konsekuensi dari terpisahnya antara pemilik dan pengontrol

perusahaan.


P R I N S I P G C G

3

3

Keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilan keputusan dan

keterbukaan dalam mengungkapkan

informasi material dan relevan

mengenai Perusahaan

TRANSPARANSI

Kejelasan fungsi, pelaksanaan

dan pertanggungjawaban

organ, sehingga pengelolaan

Perusahaan terlaksanan secara

efektif

AKUNTABIL ITAS

Perusahaan dikelola secara

profesional tanpa benturan

kepentingan dan pengaruh/tekanan

dari pihak manapun yang tidak

sesuai dengan peraturan



INDEPENDENCY

Kesesuaian didalam pengelolaan

Perusahaan terhadap peraturan



RESPONBIL ITY

Keadilan & kesetaraan di dalam

memenuhi hak-hak pemangku

kepentingan yang timbul

berdasarkan perjanjian dan

peraturan perundang-undangan

FAIRNESS

34

2000 – 2015

ENGAGEMENT

Membangun Komitmen dari karyawan,

Manajemen & Stakeholders dalam

mengimplementasikan GCG

Menjadikan GCG sebagai budaya dan

landasan atas segala tindakan dalam

Perseroan

2016

CONSISTENCY

Melakukan review & penyempurnaan sistem,

kebijakan, pedoman implementasi GCG

Membangun sistem sosialisasi dengan

berbasis sistem teknologi informasi

Monitoring konsistensi implementasi GCG

Membangun komunikasi dan konsolidasi

dengan Anak Perusahaan.

R O A D M A P

P E N G E M B A N G A N G C G

TA H U N 2 0 0 0 - 2 0 2 0

35

2019 – 2020

OPTIMIZ ING

Meningkatkan komitmen dalam

mengimplementasikan GCG secara

konsisten di seluruh Anak Perusahaan

Memelihara, menyempurnakan

infrastruktur pengelolaan GCG KS Group

Monitoring implementasi GCG KS Group

2017 – 2018

INTEGRATION

Membangun kesadaran implementasi GCG pada

Anak Perusahaan

Mengembangkan & mengintegrasikan sistem

pengelolaan dan monitoring GCG seluruh

Krakatau Steel Group

Monitoring implementasi GCG Anak Perusahaan

Melaksanakan assessment GCG pada Anak

Perusahaan dengan tools assessment yang sama

dengan Induk

Membina komunikasi pengelolaan GCG KS

Group

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK. · 2019. 11. 15. · 5 Ayat (1) : “BUMNwajib menerapkan GCG...

Documents

Transcript of PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK. · 2019. 11. 15. · 5 Ayat (1) : “BUMNwajib menerapkan GCG...