TATAKELOLAKEUANGAN, STRUKTUR PENGENDALIAN IN­TERN, DAN AKUNTABILITAS DANAKAMPANYE PILKADA

LANGSUNG: UPAYA ELIMINASIPRAKTIK POLITIK UANG

Untung Wahyudi Hartini Prasetyaning Pawestri

Universitas Widyagama Malang

Abstract: Campaign finance report that are audited by public accountant is a medium of proof that there is no money politics practice of direct election. The purpose of this research is to understanding and evaluation of financial governance, internal control structure, and accountability of direct elec­tion campaign fund. This research uses multiple case study approach from local election commission " and public accountant using the approach of social psychology from the perspective of symbolic interactionism. Analysis of research conducted by pairs epistemology of standard internal control questioner, written description, and system flowchart. The result showed that financial governance and stQfitiard internal control of direct election campaign fund is still weak, so can not be used of media accountability from the practice of money politics.

Keywords: finance governance, internal control structure, accountability

Pelaksanaan pilkada langsung tahap pertama bulan Juni 2005 memunculkan persoalan serius soal akuntabilitas keuangan dana kampanye. Indonesia Corruption Watch ( ICW) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai laporan dana kampanye tidak jelas dan daftar kekayaan para calon kepala daerah banyak yang tidak diumumkan ke publik (Republika, 17 Juni 2005). Sementara itu, hasil agreed upon procedure audit atas dana kampanye pilkada yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik ( K A P ) , tidak memadai sebagai akuntabilitas pasangan calon kepala/wakil kepala daerah kepada publik. Hal ini tidak sejalan dengan Nelson, et at. (2002) yang menyatakan bahwa peluang manipulasi laporan keuangan akan semakin kecil karena adanya intervensi auditor. Tidak mema-dainya hasil audit K A P sebagai akuntabilitas pa­sangan calon kepala/wakil kepala daerah disebab-kan oleh karena tidak dipertimbangkannya corpo­rate governance (tata kelola keuangan) dan struk­tur pengendalian intern dalam agreed upon procedure audit, mengacu pada Standar Auditing (SA) Seksi 622 ( l A I , 2006). Aturan dan standar

profesional menegaskan bahwa kebutuhan tata kelola keuangan yang efektif dapat mengurangi risiko pelaporan (Blue Ribbon Committee, 1999). Hal ini disebabkan oleh karena tata kelola keuangan sangat berperan mengendalikan kualitas pelaporan keuangan (Dechow, Sloan, dan Sweeney, 1996; Cohen, Krishnamoorthy, dan Wright, 2002). Jika persepsi auditor ekstemal tidak mempercayai meka-nisme tata kelola keuangan klien untuk membantu mengendalikan kualitas laporan keuangan, maka auditor tersebut akan meningkatkan upaya auditnya (Cohen dan Hanno, 2000). Sementara itu, Standar Auditing Seksi 319 alinea 1 ( l A I , SA Seksi 319, 2006) menyatakan bahwa pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Alinea 2 menyebutkan bahwa dalam semua audit, auditor harus memperoleh pemahaman tontang pengendalian intern yang memadai untuk meren­canakan audit ( l A I , SA Seksi 319,2006).

Penerapan agreed upon precedure audit yang dilakukan oleh K A P atas dana kampanye

18

Wahyudi, Tata Kelola Keuangan, Struktur Pengendalian Intern, dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pilkada Langsung 19

pilkada meliputi penerimaan kas dan non kas serta pengeluaran kas dan non kas untuk periode satu hari sebelum masa kampanye sampai dengan satu hari setelah masa kampanye dan harus diselesaikan dalam waktu 15 hari setelah diterimanya laporan dana kampanye oleh K A P dari KPUD (UU No 32 Tahun 2004 Pasal 84 Ayat 2; PP Nomor 6 tahun 2005 Pasal 65 dan 66) sangat rentan dengan lolosnya praktik politik uang dalam pilkada langsung. Seperti yang terjadi di Kabupaten Karimun, di mana pem-berian insentif oleh calon Bupati Karimun kepada RT/RW pasca kampanye pilkada sehari sebelum Pilkada (Batam Pos, 22 Februari 2006) tidak dapat terdeteksi lewat laporan dana kampanye yang diserahkan ke KPUD.

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah eliminasi praktik politik uang dalam pilkada langsung dengan membangun model tata kelola keuangan, struktur pengedalian intern, dan akuntabilitas dana kampanye pilkada. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah: (1) Melakukan pemahaman terhadhp tata kelola keuangan, struktur pengendalian intern, dan akuntabilitas dana kampanye pilkada yang sudah ada, (2) Mengevaluasi tata kelola ke­uangan, struktur pengendalian intern, dan akuntabili­tas dana kampanye pilkada yang sudah ada untuk menentukan kelemahan dan kekuatannya.

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi: (1) KPUD yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan agar pelaksanaan pilkada berlang-sung dengan tertib, jujur, dan adil, oleh karena itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi tentang kekuatan dan kelemahan aturan tentang tata kelola keuangan, struktur pe­ngendalian intern, dan akuntabilitas dana kampanye pilkada langsung, (2) K A P yang merupakan rekanan KPUD dalam pelaksanaan audit dapat mengguna­kan hasil penelitian ini sebagai salah satu informasi untuk mengevaiuast prossdar-pnysedar sadit ysitg sudah ada, dan (3) Bagi tim kampanye yang mem-punyai tanggung jawab terhadap keandalan laporan dana kampanye, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi tentang apakah laporan dana kampanye pilkada langsung yang disusunnya dan telah diaudit oleh K A P sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

M E T O D E Penelitian ini menggunakan pendekatan mul­

tiple case study, yang objeknya adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPUD) dan

Kantor Akuntan Publik ( K A P ) di wilayah Jawa Timur. 3 KPUD yang telah melaksanakan agenda pemilihan kepala daerah (bupati dan walikota) dan 2 K A P yang telah melaksanakan audit dana kam­panye pilkada langsung dipilih sebagai objek pene­litian.

Metode utama penelitian adalah menggunakan psikologi sosial dari perspektif "interaksionisme simbolik" (symbolic interactionism). Interaksionis­me simbolik menurut Blumer (1969) yang dikutip oleh Iwan Triyuwono (1998) adalah sebuah per­spektif yang mempunyai premis dasar sebagai berikut: • ... manusia bertindak terhadap sebuah obyek

atas dasar makna yang dimiliki oleh obyek tersebut. ... makna dari obyek tersebut diperoleh dari atau berasal dari interaksi sosial.

• ... makna tersebut dihandel dan dimodifikasi melalui proses interprestasi. Pendekatan dalam penelitian ini menghendaki

adanya kedekatan jarak antara objek studi (yaitu organisasi yang menjadi objek studi dan individu-individu yang terlibat langsung dalam operasi orga­nisasi tersebut) dengan peneliti. Pendekatan tersebut secara epistemologi mengklaim bahwa kenyataan sosial organisasi pada dasamya adalah relatif dan hanya bisa dimengerti oleh subjek yang secara langsung terlibat dalam aktivitas, dan masuk ke dalam kerangka referensi yang sedang berlangsung di mana kenyataan sosial organisasi tadi sedang dipelajari (Iwan Triyuwono, 1998). Realitas kehidup-an sosial yang objektif harus dimengerti dan dipaha-mi dari "dalam". Untuk sampai pada tujuan ini (yaitu pemahaman yang mendalam terhadap kenyataan sosial organisasi), seorang peneliti secara "ideal" harus terlibat langsung dalam kehidupan yang menjadi objek studinya. Dengan kata lain, peneliti hsrus "giiViVg'iSiWiw''yaita sec&'-s "tdp^y Slwgg^} dan hidup "bersama" dengan individu-individu yang ada dalam objek studi (organisasi) selama jangka waktu tertentu. Dengan cara ini realitas sosial dapat dipahami dengan baik dan lebih utuh.

Teknik pemilihan KPUD dan K A P yang menja­di objek penelitian didasarkan pada kriteria-Jcriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah KPUD yang akan dipilih sebagai objek penelitian adalah KPUD yang telah melaksanakan agenda pilkada langsung, dan K A P yang akan dipilih sebagai objek penelitian adalah K A P yang telah melakukan audit dana kam­panye pilkada. Data primer dalam penelitian ini pada

20 JurnalAkuntansiAktual, Vol. 1, Nomor 1, Januari 2011, him. 18-29

dasamya bempa data kualitatif dan kuantitatif. Data ini dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan psikologi sosial dari perspektif interaksionisme simbolik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemahaman dan mengevaluasi tata kelola keuangan, struktur pengendalian intern, dan akuntanbilitas dana kampanye pilkada langsung. Oleh karena itu, data dapat dikumpulkan dengan cara participant obser­vation, kuesioner, wawancara langsung dengan anggota KPUD dan auditor KAP, inspeksi dokumen dan catatan yang berkaitan dengan laporan dana kampanye pilkada langsung yang ada di KPUD dan KAP, serta pengamatan (Mulyadi, 1998:187). Untuk mencapai tujuan penelitian, maka motode analisis yang digunakan adalah standard internal control questionerel, written description, dan system flowchart iU\x\y&A\, 1998: 186-202).

H A S I L P E N E L I T I A N DAN P E M B A H A S A N

Penelitian yang menggunakan pendekatan multiple^ase study ini pada dasamya mempelajari tata kelola keuangan, stmktur pengendalian intem, dan akuntabilitas laporan dana kampanye pilkada langsung yang terdapat pada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di lingkungan K P U Kabupaten Kediri, K P U Kabupaten Lamongan, K P U Kota Pasuruan, serta pada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pilkada langsung yang di audit oleh K A P Santoso & Rekan, dan K A P Supoyo, Edi, & Rekan.

Hasil temuan tentang tata kelola keuangan, struktur pengendalian intem, dan akuntabilitas la­poran dana kampanye pilkada langsung didokumen-tasikan dalam bentuk diskripsi dan flowchart, kemudian dievaluasi dengan menggunakan Standard internal control questionere dan analisis kritis.

Pilkada langsung putaran pertama tahun 2005, di Kabupaten Kediri diikuti oleh tiga pasangan calon. Dari ke tiga pasangan calon tersebut hanya dua pasangan calon yang menyerahkan laporan dana kampanye pilkada langsung dan diaudit oleh KAP, sedangkan satu pasangan tidak bersedia melaporkan dana kampanye pilkada langsung. Karena secara kebetulan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak melaporkan dana kampanye pilkada lang­sung adalah salah satu pasangan calon yang kalah, sehingga sangsi administratif apapun tidak berdam-pak signifikan terhadap pasangan calon yang ber-sangkutan. Di Kabupaten Lamongan terdapat 3 (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dari ketiga pasangan calon tersebut seluruhnya telah

melaporkan dana kampanye pilkada langsung dan telah diaudit oleh KAP. Sedangkan di kota Pasuman terdapat 3 (tiga) pasangan calon walikota dan wakil walikota. Ketiga pasangan calon melaporkan dana kampanye pilkada langsung dan telah diaudit oleh K A P .

K A P Santoso & Rekan telah melaksanakan audit dana kampanye pilkada langsung di antaranya di Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur, Kota Batu Jawa Timur, dll. K A P Supoyo, Edy, & Rekan telah melaksanakan audit dana kampanye pilkada langsung di antaranya di Kabupaten Sumenep Madura dan beberapa Kabupaten di Irian Jaya.

Tata Kelola Keuangan Dana Kampanye Pilkada Langsung

Tata kelola keuangan (corporate governance) mempakan serangkaian mekanisme yang digunakan untuk membatasi timbulnya masalah keagenan (Ariyoto, 2000) dan menjamin kualitas operasional yang dilakukan oleh manajemen (Dunlop, 1998). Upaya mewujudkan tata kelola keuangan peserta pilkada yang baik memerlukan berbagai aturan pengelolaan. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh peserta pilkada dalam kaitannya dengan dana kampanye, membuka kemungkinan peserta pilkada menerima sumbangan dari pihak ketiga yang tidak jelas klasifikasinya. Sumber dana dan penggunaan-nya yang tidak jelas dapat menimbulkan kecurigaan di antara peserta pilkada. Ada konsesus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 (empat) pilar, yaitu akuntabilitas, transparansi, dapat dipre-diksi, dan partisipasi (Asian Development Bank dalam Loina, 2003). Dengan demikian dapat dikata-kan bahwa tata kelola keuangan yang baik akan mampu mengurangi ketidakpercayaan publik terha­dap laporan dana kampanye pilkada.

Keterbukaan atau transparansi keuangan peserta pilkada dapat dicapai melalui sistem dan prosedur administrasi laporan dana kampanye yang sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance, terbebas dari unsur money politics, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan pada akhimya dapat menghasilkan (apor-an yang auditable. Sistem dan prosedur adminis­trasi laporan keuangan bisa dilihat dari mekanisme penyusunan laporan keuangannya.

Dalam hal pelaporan dana kampanye pilkada langsung, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu entitas ekonomi yangterpisah dari entitas kekayaan pribadi. Namun

Wahyudi, Tata Kelola Keuangan, Struktur Pengendalian Intern, dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pilkada Langsung 21

demikian, entitas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan entitas ekonomi pada umumnya, yaitu:

Asumsi Dasar Pencatatan transaksi dalam rekening dana

kampanye dilakukan dengan menggunakan metode cash basis. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Sedangkan sistem pencatatan dilakukan dengan sistem pencatatan tunggal (single entry system). Hal ini berbeda dengan asumsi dasar yang berlaku umum bahwa pencatatan transaksi dilakukan dengan mengguna­kan metode acrual basis di mana suatu transaksi dicatat pada saat terjadinya dan bukan pada saat diterima atau dikeluarkannya kas. Sedangkan sistem pencatatan yang berlaku umum dilakukan dengan sistem pencatatan berganda (double entry system).

Cir i Dasar

Ciri dasar Laporan Dana Kampanye Pilkada Langsung setiap pasangan calon memiliki karakte­ristik utama yaitu:

Memiliki rekening khusus dana kampanye yang keberadaannya terpisah dari rekening lainnya, misalnya rekening partai politik atau rekening pribadi pasangan calon. Untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat membentuk satu rekening tambahan atas nama tim kampanye, yang digunakan khusus untuk penggunaan dana kampanye. Rekening khusus dana kampanye dibentuk sejak ditetapkannya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pilkada langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan ditutup satu hari setelah masa kampanye. Sebagian besar sumber dana kampanye berasal dari sumbangan para penyumbang yang diatur dalam undang-undang.

Kas dan Setara Kas

Adalah uang tunai dan yang dapat dipersama-kan dengannya. Sedangkan yang disebut dengan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid atau mudah dicairkan ke dalam bentuk kas tanpa adanya risiko perubahan nilai yang cukup

signifikan, tidak dijaminkan dan penggunaannya bebas.

Non Kas

Adalah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang, jasa dan atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang selain yang diperoleh dari pembelian.

Pengakuan Hutang dan Piutang

Sistem pembukuan pasangan calon bupati dan wakil bupati menggunakan sistem pencatatan tunggal (single entry system). Dengan demikian pencatatan setiap transaksi yang terjadi tidak menggunakan mekanisme penjumalan. Sehingga setiap hutang yang belum dibayar sampai akhir periode laporan diakui sebagai sumbangan pasangan calon dan piutang yang belum terbayar sampai akhir periode laporan diakui sebagai pengeluaran.

Pengakuan Aktiva Tetap

Biaya perolehan aktiva tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aktiva dalam kondisi yang siap untuk dipergu-nakan. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dan dipergunakan dalam operasi kampa­nye pasangan calon, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan Pilkada dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Sementara itu, bentuk laporan dana kampanye pilkada langsung terdiri dari: (1) laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pilkada langsung dan (2) catatan atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pilkada langsung..

Hasil Evaluasi

Kesederhanaan sistem dan prosedur adminis­trasi keuangan dana kampanye pilkada langsung didasarkan beberapa pertimbangan:

Periode Laporan Keuangan

Periode laporan keuangan dana kampanye pilkada langsung adalah tidak going concern, yaitu 1 hari sebelum masa kampanye sampai dengan 1 hari setelah masa kampanye. Jika masa kampanye rata-rata 14 hari, maka periode laporan hanya 16 hari. Sementara aktivitas pengeluaran dana berkait­an dengan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah jauh lebih lama dari itu, bisa 1 tahun

22 JurnalAkuntansiAktual, Vol. 1, Nomor I , Januari 2011, him. 18-29

Tabel 1 Laporan DanaKampanyeLAPORANDANAKAMPANYEPESERTAPILKADAKOTA. C A L O N WALIKOTA DAN W A K I L WALIKOTA PERIODE

Kode

Rek Uraian Catatan

Nomor

Jumlah (Rupiah)

Per Audit Per Tim Kampanye

1 P E N E R I M A A N DANA K A M P A N Y E

1.1 Penerimaan Kas

1.1 SaldoAwal

1.2 Sumbangan Pasangan Calon

1.3 Sumbangan Parpol dan/Gabungan Parpol

1.4 Sumbangan Perorangan

1.5 Sumbangan Badan Usaha

1.9 Penghas il an Lai n-la in

JumiahPenerimaan Kas

1.2 Penerimaan Non Kas

1.2.1 SaldoAwal

1.2.2 Sumbangan Pasangan Calon

1.2.3 Sumbangan Parpol dan/Gabungan Parpol

1.2.4 Sumbangan Perorangan

1.2.-5 Sumbangan Badan Usaha

1.2.9 Penghas il an Lain-la in

Jumlah Penerimaan Non Kas

Total Penerimaan

2a,2c,3

2a,2c,4

2a,2d,10

2a,2d,12

2aad,13

320.000.000

234.046.250

554.046.250

126.553.750

104.500.000

79.768.750

310.822.500

864.868.750

320.000.000

60.000.000

380.000.000

50.500.000

91.000.000

141.500.000

521.500.000

2 P E N G E L U A R A N D A N A K A M P A N Y E

2.1 Pengeluaran Kas

2.1.1 SaldoAwal 2a,2e,15

2.1.2 Pengeluaran Operasi 2a,2e,16

2.1.3 Pengeluaran Modal 2a,2e,17

2.1.9 Pengeluaran Lain-lain 2a,2e,18

J uml ah Pen gel uaran K a s

22 Pengeluaran Non Kas

2.2.1 SaldoAwal

2 .2.2 Pengeluaran Operasi 2a,2f,20

2.2.3 Pengeluaran Modal

2.2.9 Pengeluaran Lain-lain

Jumiah Pengeluaran Non Kas

Total Pengeluaran

222.338.050

318.480.750

11.668

540.830.468

310.822.500

310.822.500

851.652.968

264.868.550

104.536.500

1.500.000

370.905.050

97.500

141.500.000

141.597.500

512.502.550

SAL DO DANA K A M P A N Y E 13.215.782 8.997.450 •

takwin sebelum dibentuknya tim sukses. Oleh karena itu, pengeluaran dana sebelum periode laporan yang harus dilaporkan sebagai laporan saldo awal sebelum dibentuknya tim sukses atau sebelum deklarasi

pencalonan tidak dilaporkan dalam laporan saldo awal. Sehingga diperlukan desain periode laporan yang dapat menjangkau seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Wahyudi, Tata Kelola Keuangan, Struktur Pengendalian Intern, dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pilkada Langsung 23

Bukti Transaksi

Bukti traksaksi terdiri dari kuitansi dan faktur. Kuitansi penerimaan maupun kuitansi pengeluaran tidak didesain secara khusus, sehingga kemungkinan penghilangan bukti transaksi sangat dimungkinkan.

Sistem Pencatatan

Sistem pencatatan single entry dengan hanya satu buku memorial sebagai media mencatat me-ngandung risiko salah pencatatan, salah pengelom-pokan, dan salah pelaporan yang tinggi. Hal ini disebabkan tidak adanya media lain yang bisa mengontrol langsung atas kesalahan catat, kesalah-an pengelompokan, maupun kesalahan pelaporan tersebut. Sistem pencatatan double entry yang selama ini dipakai perusahaan bisnis sudah teruji atas kemungkinan kesalahan catat, kesalahan penge­lompokan, maupun kesalahan pelaporan. Sehingga diperlukan desain sistem pencatatan termasuk di dalamnya bentuk dari media pencatatan tersebut.

Struktur Pengendalian Intern

Ada 5 (lima) unsur struktur pengendalian intem, yakni: (1) lingkungan pengendalian, (2) penaksiran risiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan (Arens dan Loebbecke, 1994: 275; l A I , SPAP,2001). Namun jika dikaitkan dengan kebutuhan audit, pemahaman dan evaluasi terhadap struktur pengendalian intem cukup tiga unsur saja, yakni: lingkungan pengen­dalian, aktivitas pengendalian, dan informasi dan komunikasi.

Lingkungan Pengendalian

Bagian unsur lingkungan pengendalian terdiri dari: filosofi manajemen dan gaya kepemimpinan, integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompe-tensi, stuktur organsasi, pembagian wewenang dan tanggung jawab.

Dari hasil penelitian pada 5 objek penelitian diperoleh bahwa setiap pasangan calon kepala dae­rah dan wakil kepala daerah selalu mempunyai visi dan misi yang mempakan jargon kampanye mereka. Misal, Pasangan Ir. H. Sutrisno dan H . Sulaiman Lubis, S.Ag., M.M. memiliki visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Damai dan Sejahtera, Berbasis Pertanian Didukung Perda-gangan dan Perindustrian Serta Penyelenggaraan.

Pemerintahan yang Profesional". Kalau visi ini bisa mewakili filosofi manajemen dan gaya kepe­mimpinan, maka semua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai filosofi manajemen dan gaya kepemimpinan yang mendu-kung lingkungan pengendalian yang kuat. Tetapi kalau dilihat dari kepedulian pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap pentingnya pengendalian intem atas penerimaan dan penggu­naan dana kampanye, maka tidak ada satupun yang mempunyai respon ke arah ini.

Berkaitan dengan unsur integritas dan nilai etis, secara tertulis formal setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak memiliki aturan etis yang hams dipatuhi oleh selumh anggota tim kampanye. Aturan etis yang digunakan adalah aturan etis yang berlaku umum di masyarakat, seperti tidak boleh minum-minuman keras dan lain sebagainya.

Dalam merekrut anggota tim kampanye, setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu mempertimbangan potensi masa yang bisa dibawa oleh anggota tim kampanye. Namun berkaitan dengan kompetensi di bidang pelaporan dana kampanye, hampir seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengabai-kan hal ini.

Struktur organisasi yang memisahkan wewe­nang dan tanggungjawab selalu disusun oleh setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Stmktur Organisasi yang lazim mereka gunakan adalah sebagaimana Gambar 1.

Evaluasi Dari bagan stmktur organisasi di atas diketahui

bahwa tugas mencatat transaksi dan melaporkan dana kampanye pilkada langsung selalu dirangkap oleh bendahara. Tidak terdapat pemisahan fungsi antara bagian pencatat dana dan pemegang dana. Sementara itu, dari 9 standard internal control questionerel yang diajukan sekitar lingkungan pe­ngendalian diketahui bahwa jawaban responden atas keberadaan unsur lingkungan pengendalian yang memperkuat SPI adalah 21 % atau 79% keberadaan unsur lingkungan pengendalian intem yang fnemper-kuat SPI belum ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa SPI dana kampanye pilkada langsung ditinjau dari lingkungan pengendalian adalah lemah.

24 JurnalAkuntansiAktual, Vol. 1, Nomor 1, Januari 2011, him. 18-29

1. Ketua 2 . Wakil Ketua

l.Sekretaris 2. Wakil Sekretaris

1. Bendahara 2. Wakil Bendahara

Hukum & Advokasi

Penggalangan Masa

Penggalangan Saksi &

PenggerakTPS

Dokumen tasi & Akomodasi Logistik Keamanan

Gambar 1. Struktur Organisasi Tim Kampanye Pilkada Langsung Sumber data: hasil penelitian di olah kembali.

Aktivitas Pengendalian

Si^em dan prosedur yang digunakan pada laporan dana kampanye pilkada langsung adalah metode pencatatan tunggal (single entry system). Pada dasarnya sistem dan prosedur tersebut melibatkan empat fungsi, yaitu: Fungsi Otorisasi, Fungsi Operasi.

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas pengen­dalian yang berupa sistem dan prosedur pada tim kampanye pasangan adalah sebagai berikut:

Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Secara Langsung

Fungsi Bendahara

Pada saat menerima kas, fungsi bendahara langsung membuat tanda terima kas berupa kuitansi rangkap 2, satu diberikan penyetor dan satu sebagai arsip.

• Fungsi bendahara setiap hari menyimpan seluruh kas yang diterima tidak dalam rekening bank. Ini terbukti dari hasil investigasi diketahui bahwa rekening pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bersaldo mini­mal yaitu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak pemah ada mutasi.

Sementara itu, dalam laporan dana

Kampanye pilkada langsung terdapat arus dana baik penerimaan maupun pengeluaran yang tidak kecil, yakni lebih kurang Rpl .000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Fungsi Akuntansi

• Atas dasar kuitansi, fungsi akuntansi yang selalu dirangkap bendahara mencatat peneri­maan kas dalam buku memorial.

• Atas dasar buku memorial tersebut, fungsi akuntansi yang juga merangkap bendahara menyusun laporan dana kampanye pilkada lang­sung.

3 Sistem dan Prosedur Penerimaan Non Kas

Fungsi Logistik • Pada saat menerima non kas (barang, jasa,

fasilitas) fungsi logistik langsung membuat Bukti Penerimaan rangkap 2, satu lembar diserahkan kepada pembawa non kas dan satu lembar arsip.

• Selanjutnya fungsi logistik menyimpan non kas tersebut dan mencatatnya dalam buku memo­rial.

Fungsi Akuntansi

• Atas dasar bukti penerimaan, fungsi akuntansi yang dirangkap oleh fungsi logistik mencatat dalam buku memorial baik kuantitas maupun jumlah rupiah.

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas

Fungsi Operasi

Fungsi operasi (seluruh divisi yang relevan) mengajukan permintaan dana kepada benda­hara secara lisan.

Wahyudi, Tata Kelola Keuangan, Struktur Pengendalian Intern, dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pilkada Langsung 25

Bendahara

MULAI 3 Terima uang

dan dibuatkan kuitansi

rangkap 2

Simpanuang dan mencatat

di buku memorial

Buku memorial

Gambar 2. F/otfcAar/Penerimaan Kas Secara Langsung Sumber data: hasil penelitian diolah

Bendahara

c MULAI 3 Terima

pemberitahuan dari penyumbang

&langsung monffiksa saldo bank& dibuatkan kuitansi rangkap2

1 Kuitansi

1 Kuitansi 2

f •

Gambar 3. F/oH>cAar/Penerimaan Kas Melalui Bank Sumber data: data penelitian diolah

• Jika disetujui maka bendahara langsung menge-luarkan kas dan membuatkan kuitansi.

• Fungsi operasi membelanjakan kas yang diteri­ma atau melakukan pembayaran yang lain dan menyerahkan faktur atau bukti pembayaran ke fungsi bendahara.

Fungsi Bendahara

Fungsi bendahara menverifikasi kebenaran permintaan dana dengan cara interview, dan membuat kuitansi setelah mengeluarkan kas dan diarsip.

Fungsi Akuntansi • Berdasarkan kuitansi, fungsi akuntansi (dalam

hal ini dirangkap bendahara) mencatat penge­luaran kas dalam buku memorial.

• Faktur-faktur atau bukti pembayaran yang lain yang diterima dari fungsi operasi dipdiksa kese-suaiannya dengan kuitansi dan diarsipkan..

Fungsi Operasi • Fungsi operasi (seluruh divisi yang relevan)

mengajukan permintaan non kas kepada kepada bagian logistik secara lisan.

26 JurnalAkuntansiAktual, Vol. 1, Nomor 1, Januari 2011, him. 18-29

Logistik

Gambar 4. Flowchart Fenerima&n Non Kas Sumber data: hasil penelitian

TANDA T E R I M A NON K A S

Nama Penyumang Alamat

Keterangan;

Kediri, 2005 Penyetor Penerima

Tn. Arman Joko Susilo Gambar 5. Bukti Penerimaan Non Kas Sumber data: hasil penelitian

• Jika disetuj ui fungsi logistik menyerahkan non kas dan membuat Tanda Terima Non Kas.

• Fungsi operasi menggunakan non kas yang diterima sesuai kebutuhan.

Fungsi Logistik

• Menerima permintaan non kas dari fungsi operasi dan meneliti kelayakannya dengan in­terview.

Memberikan persetujuan/penolakan atas per­mintaan non kas diajukan. Jika permintaan non kas disetujui, fungsi logistik membuat Tanda Teima Non Kas dan •non kas diserahkan kepada fungsi operasi.

• Tanda Terima Non Kas diarsipkan.

Fungsi Akuntansi

• Setelah menerima Tanda Terima Non Kas dari fungsi logistik, fungsi akuntansi (yang dirangkap

Wahyudi, Tata Kelola Keuangan, Struktur Pengendalian Intern, dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pilkada Langsung 27

Gambar 6. F/owcAff/tPengeluaran Kas Sumber data: hasil penelitian

fungsi logistik) mencatat pengeluaran non kas dalam buku memorial.

Evaluasi

Aktivitas pengendalian bertujuan untuk menga-mankan harta suatu entitas ekonomi. Dari desain formulir, flowchart, dan 7 standard internal control questioner yang diajukan sekitar aktivitas pengendalian diketahui bahwa jawaban responden atas keberadaan unsur aktivitas pengendalian yang memperkuat SPI adalah 14% atau 86% keberadaan unsur aktivitas pengendalian yang memperkuat SPI masih lemah. Jadi dapat disimpulkan bahwa SPI dana kampanye pilkada langsung ditinjau dari aktivitas pengendalian adalah lemah.

Sistem Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi entitas sangat menentukan risiko salah saji dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi yang didesain dengan baik dan

diimplementasikan dengan baik akan menghasilkan informasi akuntansi yang andal. Standar Auditing Seksi 319 memberikan panduan tentang informasi yang harus dikumpulkan oleh auditor untuk mema-hami sistem akuntansi sebuah entitas, yakni: golong-an utama transaksi, bagaimana transaksi-transaksi tersebut timbul dan dilaksanakan, catatan akuntansi dan dokumen akuntannsi yang digunakan, proses pengolahan data akuntansi, dan proses penyusunan laporan keuangan.

Evaluasi

Dari 5 standard internal control questioner yang diajukan sekitar sistem informasi dan komu­nikasi diketahui bahwa jawaban responden atas keberadaan unsur sistem informasi akuntansi dan komunikasi yang memperkuat SPI adalah 11 % atau 89% keberadaan unsur sistem informasi dan komu­nikasi yang memperkuat SPI masih lemah. Jadi dapat disimpulkan bahwa SPI dana kampanye

28 JurnalAkuntansiAktual, Vol. 1, Nomor 1, Januari 2011, him. 18-29

Fungsi Operasi Fungsi Otorisasi Fungsi Logistik

c MULAI

Mengajukan non kas

secara lisan

Memeriksa permintaan

non kas dengan

interview

Mengeluarkan non kas dan membuat

Tanda Terima Non Kas

Mencatat dalam Buku Memorial

Buku memorial

Gambar 7. F/owcAa/t Pengeluaran Non Kas Sumber data: hasil penelitian diolah

pilkada langsung ditinjau dari sistem informasi dan komunikasi adalah lemah.

Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye

Guna memperkuat akuntabilitas laporan sumber dan penggunaan dana kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maka laporan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik. Dalam pelaksanaannya akuntan publik melakukan agreed upon procedure yang mengabaikan pema­haman dan evaluasi terhadap kelemahan struktur pengendalian intem, berdampak pada tidak bisa dikeluarkannya opini akuntan independen. Hasil dari agreed upon procedure hanya mengungkapkan temuan-temuan hasil audit tanpa mengambil kesim-pulan. Dari hasil penelitian tidak ada satupun pasang­an calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang gagal dilantik karena temuan-temuan audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Sehingga laporan audit hanya formalitas untuk melengkapi ketentuan undang-undang saja.

K E S I M P U L A N DAN S A R A N

Setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hams melaporkan sumber dan peng­gunaan dana kampanyenya yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagai upaya untuk menghindari praktik politik uang dalam pilkada langsung. Audit akuntan publik dengan agreed upon procedur yang mengabaikan pemahaman dan evaluasi terhadap kelemahan stmktur pengendalian intem, berdampak pada tidak bisa dikeluarkannya opini akuntan independe. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tata kelola keuangan, stmktur pengendalian intem sumber dan penggunaan dana kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah lemah. Ini berarti bahwa laporan dana kampanye pilkada langsung tidak bisa memberikan informasi yang andal. Sementara laporan audit akuntan publik yang tidak memberikan opini juga menguatkan bahwa akuntabilitas laporan dana kampanye sulit dipertanggungj awabkan.

Wahyudi, Tata Kelola Keuangan, Struktur Pengendalian Intern, dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pilkada Langsung 29

D A F T A R R U J U K A N Arens, Alvin, A., and James, K.L. 1994. Auditing Inte­

grated Approach, Fourth Edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Ariyoto, K. 2000. Corporate Governance dan Konsep Penegakannya di BUMN dan Lingkungan Usaha-nya, USAHAWANNlo. 10 Th XXIX, Oktober, hal. 3-17.

Blue Ribbon Committee (BRC). 1999. Report and Recom­mendations on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees. JVew York: The New York Stock Exchange and The National Asso­ciation of Securities Dealers.

Cohen, J.R., and D.M. Hanno. 2000. Auditor's Consider­ation of Corporate Governance and Management Control Philosophy in Preplanning and Planning Judgment, Auditing: A Journal of Practice & 77jeorvl9(2):pp 133-146.

Cohen, J.R., G Kreishnamoorthy, and Wright. 2002. Cor­porate Governance and Audit Process, Contem­porary Accounting Research 19 (4):pp 573-594.

Dana Kampanye Hancur Lebur, Republika Jum'at 17 Juni -1005.

Dechow. P., R. Sloan, and A. Sweeney. 1996. Cause and Consequences of Earning Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Action by The SEC, Contemporary Accounting Research 13: PP 1-26.

Dunlop, A. 1998. Corporate Governance and Control, London: The Chartered Institute of management Accountants.

Ikatan Akuntan Indonesia. 1994. Standar Profesional Akuntan Publik. Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Iwan, T. 1998, Manajemen Profesional, Sistem Pengen­dalian Intem dan Accountability: Upaya Meng-aktualisasikan dan Meningkatkan Potensi Lazis, Jakarta: Dirjen Dikti Penelitian Hibah Bersaing (PHBjWl.

Loina, L .K. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mulyadi, dan Kanaka, P. 199S. Auditing. Jakarta: Salemba Empat.

Nelson, M.W., J . A. Elliott and R.L. Tarpiey. 2002. Evi­dence form Auditors about Manager's and Auditor's Earning Management Decisions, The Accounting Review 77 (Supplement): pp 17-35.

Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Peme­rintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bandung: Fokus Media.

Pemerintah Republik Indoensia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Bandung: Fokus Media.

Pengacara Kandidat Pilkada Laporkan Nurdin Ke Panwas, Batam Pos Selasa22 Februari 2006.