Audit Board of Indonesia · Created Date: 6/8/2020 3:26:32 PM
1
l{ RAl'l 5UB Bx\GIAFJ }IUMAS TU 1GLAN BPK SUMBAR l-o z ln I ' -A----t l-lalrran Padang Ekspres - , )t- ,-, -_-4'r" ,- ' 1' DPRD Minta SPI Dibenahi Padang, Singgalang DPRD Sumbar saat ini tengah menyusun rancang- an peraturan daerah (Ran- perda) tentang pertang- gungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019. Pem- bahasannya telah dimulai seiring dengan telah disam- paikannya nota pengantar terhadap ranperda tersebut oleh gubernur, Rabu (3/6) lalu. Terkait pertanggungan- waban pelaksanaan APBD ini. DPRD Sumtrar tekan- kan kembali terkait pen- tingnya pembenahan- Sis- tem Pengendalian Internal (SPI) pada keuangan Pem. prov Sumbar. Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan, un- tuk memperoleh sistem keuangan yang benar-be- nar bersih dan bisa terbe- bas dari penyalahgunaan atau kesalahan, SPI perlu benar-benar diperhatikan. Apalagi, tambah dia, terbukti bahwa masih ada kekurangan dalam SPI Pem prov Sumbar. Hal ini. juga terbukti dari adanya cata. tan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar Tahun 2019. Cata' tan itu berupa terdapat sembilan kelompok temuan terkait dengan SPI. Selain itu juga 4 kelompok temuan teikait dengan ketidak- patuhan, kecurangan dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. "Memang Sumba{ sudah meraih opini tertinggi, yakni WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk LHP BPK terkait LKPD Sumbar Tahun 2019 ini. Namun catatan tetap ada dari BPK dan inl merupakan reko- mendasi yang harus diper- baiki," ujarnya. Menurut Supardi, adalah Bersambung ke hlm A-7 DPRD MiNtA ... sebuah paradoks jika LPKD provinsi Sumbar yang mendapatkan niiai opini WTP delapan kali namun tetap masih memiliki kelalaian dalam SpL Kondisi ini, menurutnya, tidak sejalan dengan hakikat opini WTP itu sendiri. "Oleh karena itu, harus ada per- baikan untuk SpI ini, agar tidakiagi terjadi temuan dan catatan untuk bi{ang yang sama," ujarnya.' Menurut Supardi, melihat masih , adanya ter4uan terkait SPI ini, dalam penyusunan ranperda tentang pertang- gungjawaban pelaksanaan ApBD Tahun 201.9, akan lebih memperdalam pem- , bahasan terkait pertanggungju*ibun ini. '', "Output pembahasan tidak hanya ' untuk melegalitaskan besaran penda- patan, belanja dan silpa (sisa lebitr penggunaan anggaran) saja, tapi hendaknya juga menghasilkan reko- ' mendasi yang strategis untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah," qiarnya. Salah satunya, menurut Supardi, {ari pembahasan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD ini nantinya akan dapat diketahui terkait permasalahan dan kelemahan dalam pengeioiaan keuangan daerah, sehingga nantinya dapat diformulasikan arah kebijakan dan perbaikan dalam tata kekila keuangan daerah. "Semoga pelanggaran atau keku- langart dalam SPI tidak akan terjadi lag di. masa yang akan ddtang," ujarnya. - Selain itu, menurut Supardi, dari pembahasan pertanggungjawaban pelaksaan APBp juga bisa diketahui sejpuJr.mana anggaran telah digunakan secara efektif dan efisien untul mewu- judkan capaian,target kinerja pemba- ngunan daerah. Kemudian, sampai sejauhmana anggaran yang digunalian telah dapat memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian dan pendi- patan masyarakat di daerah. "Terutama pula terkait kualitas pelayanan publik," ujarnya. Kemudian, bisa diketahui pula apa permasalahan yang me.,yenabtin tidak maksimalnya realisasi anggaran dan tidak tercapainya beberapa target kinerja pembangunan daerah. ' Beberapa CatatanBpK Terkait LKPD Tahun 2019, beberapa catatan BPK salah: satunya terkait adanya persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat, jumlahnya mengalami kenaikan. Kenaikan terse- but merupakan reklasifikasi dari gedung bangunan serta jalan, irigasi ' dan jaringan pada organisasi perangkat daerah (OPD) hasilperolehan tahun 1996 hingga 201 9 yang telah dimanfaatkan oleh ._penerima. Namun hal ini masih dicatat sebagai aset tetap renovasi. Selain itu, teidap4t persediaan ppda Dinas Pekerjaan Umum dan penafaan Ruang berupa jaringan, irigasi hasil perolehan tahun 2012 yang telah dimanfaat oleh pihak lain. illamun belum diserahterimakan. BPKjuga menekankan adanya aset tetap renovasi berupa gedung ba- ngunan serta jalan irigasi dan jaringan pada Dirlas'Pekerjaan Umum dan penataan ruang dan dinas pengelolaan sumber data air yang akan diserahkan kepada pihak lain. Namun belum dapat diidentifikasi lokasi dan pihak pene- rimanya. (401)
Transcript of Audit Board of Indonesia · Created Date: 6/8/2020 3:26:32 PM
l{ RAl'l
5UB Bx\GIAFJ }IUMAS TU 1GLAN
BPK SUMBARl-o z ln I
' -A----tl-lalrran
Padang Ekspres
- , )t- ,-, -_-4'r" ,- ' 1'
DPRD Minta SPI DibenahiPadang, Singgalang
DPRD Sumbar saat initengah menyusun rancang-an peraturan daerah (Ran-perda) tentang pertang-gungjawaban pelaksanaanAPBD Tahun 2019. Pem-bahasannya telah dimulaiseiring dengan telah disam-paikannya nota pengantarterhadap ranperda tersebutoleh gubernur, Rabu (3/6)lalu.
Terkait pertanggungan-waban pelaksanaan APBDini. DPRD Sumtrar tekan-kan kembali terkait pen-tingnya pembenahan- Sis-tem Pengendalian Internal(SPI) pada keuangan Pem.
prov Sumbar.Ketua DPRD Sumbar,
Supardi, mengatakan, un-tuk memperoleh sistemkeuangan yang benar-be-nar bersih dan bisa terbe-bas dari penyalahgunaanatau kesalahan, SPI perlubenar-benar diperhatikan.
Apalagi, tambah dia,terbukti bahwa masih adakekurangan dalam SPI Pemprov Sumbar. Hal ini. jugaterbukti dari adanya cata.tan dalam Laporan HasilPemeriksaan (LHP) BPK RIterkait Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD)Sumbar Tahun 2019. Cata'tan itu berupa terdapat
sembilan kelompok temuanterkait dengan SPI. Selainitu juga 4 kelompok temuanteikait dengan ketidak-patuhan, kecurangan danketidakpatuhan terhadapperundang-undangan.
"Memang Sumba{ sudahmeraih opini tertinggi,yakni WTP (Wajar TanpaPengecualian) untuk LHPBPK terkait LKPD SumbarTahun 2019 ini. Namuncatatan tetap ada dari BPKdan inl merupakan reko-mendasi yang harus diper-baiki," ujarnya.
Menurut Supardi, adalah
Bersambung ke hlm A-7
DPRD MiNtA ...sebuah paradoks jika LPKD provinsiSumbar yang mendapatkan niiai opiniWTP delapan kali namun tetap masihmemiliki kelalaian dalam SpL Kondisiini, menurutnya, tidak sejalan denganhakikat opini WTP itu sendiri.
"Oleh karena itu, harus ada per-baikan untuk SpI ini, agar tidakiagiterjadi temuan dan catatan untukbi{ang yang sama," ujarnya.'
Menurut Supardi, melihat masih, adanya ter4uan terkait SPI ini, dalam
penyusunan ranperda tentang pertang-gungjawaban pelaksanaan ApBD Tahun201.9, akan lebih memperdalam pem-
, bahasan terkait pertanggungju*ibunini.'',
"Output pembahasan tidak hanya' untuk melegalitaskan besaran penda-patan, belanja dan silpa (sisa lebitrpenggunaan anggaran) saja, tapihendaknya juga menghasilkan reko-' mendasi yang strategis untuk perbaikantata kelola keuangan daerah," qiarnya.
Salah satunya, menurut Supardi,{ari pembahasan pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD ini nantinya akandapat diketahui terkait permasalahandan kelemahan dalam pengeioiaankeuangan daerah, sehingga nantinyadapat diformulasikan arah kebijakandan perbaikan dalam tata kekilakeuangan daerah.
"Semoga pelanggaran atau keku-langart dalam SPI tidak akan terjadi lagdi. masa yang akan ddtang," ujarnya.
-Selain itu, menurut Supardi, dari
pembahasan pertanggungjawabanpelaksaan APBp juga bisa diketahuisejpuJr.mana anggaran telah digunakansecara efektif dan efisien untul mewu-judkan capaian,target kinerja pemba-ngunan daerah. Kemudian, sampaisejauhmana anggaran yang digunaliantelah dapat memberikan manfaat bagipeningkatan perekonomian dan pendi-patan masyarakat di daerah. "Terutamapula terkait kualitas pelayanan publik,"ujarnya.
Kemudian, bisa diketahui pula apapermasalahan yang me.,yenabtintidak maksimalnya realisasi anggarandan tidak tercapainya beberapa targetkinerja pembangunan daerah.
' Beberapa CatatanBpKTerkait LKPD Tahun 2019, beberapa
catatan BPK salah: satunya terkaitadanya persediaan barang yang akandiserahkan ke masyarakat, jumlahnyamengalami kenaikan. Kenaikan terse-but merupakan reklasifikasi darigedung bangunan serta jalan, irigasi
' dan jaringan pada organisasi perangkatdaerah (OPD) hasilperolehan tahun 1996hingga 201 9 yang telah dimanfaatkan oleh
._penerima. Namun hal ini masih dicatatsebagai aset tetap renovasi.
Selain itu, teidap4t persediaan ppdaDinas Pekerjaan Umum dan penafaanRuang berupa jaringan, irigasi hasilperolehan tahun 2012 yang telahdimanfaat oleh pihak lain. illamunbelum diserahterimakan.
BPKjuga menekankan adanya asettetap renovasi berupa gedung ba-ngunan serta jalan irigasi dan jaringanpada Dirlas'Pekerjaan Umum danpenataan ruang dan dinas pengelolaansumber data air yang akan diserahkankepada pihak lain. Namun belum dapatdiidentifikasi lokasi dan pihak pene-rimanya. (401)
