Dewan Perwakilan Rakyat · Created Date: 1/17/2018 8:41:48 AM

SALINAN

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KEPALANGMERAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

b.

bahwa kcgiatan kemanusiaan berupaya untukmendukung tujuan ncgara dalam mclindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndoncsia untuk menciptakan kctertiban dunia danberkeadilan sosial;

bahwa untuk mclaksanakan kegiatan kemanusiaanncgara mcmbentuk perhimpunan nasional yangmenggunakan Lambang Kcpalangmerahan sebagaitanda pclindung dan tanda pcngcnal;

bahwa dcngan tclah diratifikasinya Konvensi JenewaTahun 1949 dcngan Undang-Undang Nomor 59Tahun l95U tentang Ikut-Serta Ncgara RcpublikIndonesia dalam Scluruh Konpcnsi Jcnewa tanggal 12Agustus 1949, mewajibkan ncgara untukmcnerapkannya dalam sistem hukum nasional;

bahwa pcngaturan mcngcnai Kepalangmerahanbelum diatur dalam suatu Undang-Undang;

bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan hurufd, perlu membcntuk Undang-Undang tentangKcpalangmcrahan;

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 2O Undang-Undang DasarNegara Rcpublik Indonesia Tahun 1945;

C.

d.

e.

Mengingat : i.

2. Undang .

R E P u J.T,[ t'tootf;

* . r, o

-2-

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Ncgara Republik Indonesia dalam SeluruhKonpensi Jcncwa tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor ftafl;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAI-ANGMERAIIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitandengan kegiatan kemanusiaan, lambang palangmerah, atau hal lain yang diatur berdasarkankonvensi.

2. Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 yangtelah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59Tahun 195i1 tentang lkut-Serta Negara RepublikIndonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa tanggal12 Agustus 1949.

3. Lambang Kepalangmerahan adalah simbolKepalangmcrahan yang terdiri atas lambang palangmerah dan lambang bulan sabit merah yangdilindungi bcrdasarkan Konvcnsi.

4. Palang

q,DR E P u J.Tot

t,'^oSf; t . r, o

-3-

4. Palang Merah indonesia yang selanjutnya disingkatPMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atasasas perikemanusiaan dan atas dasar sukareladengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan,dan paham politik.

5. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifatmcringankan penderitaan sesama manusia yangdengan tidak membedakan agama atau kepercayaan,

suku, jenis kelamin, kcdudukan sosial, atau kriteria

lain yang serupa.

6. Konflik Berscnjata adalah perang yang didahului olehpcrnyataan dari suatu negara atau suatu sengketaantarnegara yang disertai pengerahan angkatanberscnjata ncgara.

7. Tanda Pelindung adalah lambang palang merah yangdigunakan sebagai pelindung dalam penyelenggaraan

Kepalangmerahan.

8. Tanda Pengenal adalah lambang palang merah yangdigunakan scbagai pengenal untuk memberikan ciridalam penyelenggaraan Kepalangmerahan.

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi.

10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan mentcri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun1945.

1 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyclenggara Pemerintahan Daerah yangrnernimpin pclaksanaan urusan pemerintahan yangmcnjadi kewcnangan daerah otonom.

BAB II

REP,J.Tott ,?otf;tu'o-4-

BAB IiPENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh:

a. pemerintah; danb. PMI.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan dalam:

a. masa damai; danb. masa Konflik Bersenjata.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkanprinsip:a. kemanusiaan;b. kesamaan;c. kenetralan;d. kemandirian;e. kesukarelaan;f. kesatuan; dang. kesemestaan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraanKepalangmerahan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III .

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-5-

BAB IIIBENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Negara Indonesia menggunakan lambang palang merahsebagai Lambang Kepalangmerahan.

Pasal 7

Dalam pcnyelenggaraan Kepalangmerahan, lambangpalang merah bcrfungsi sebagai:a. Tanda Pelindung; danb. Tanda Pengenal.

Pasal 8

Lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf b harus berukuran lebih kecil daripadalambang palang merah sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 hurufa.

Bagian KeduaBentuk

Pasal 9

(1) Lambang palang merahdalam Pasal 6 berbentuk:

sebagaimana dimaksud

a. gambar .


-6-

a. gambar palang dengan ketentuan panjang palanghorizontal dan panjang palang vertikal berukuransama berwarna merah di atas dasar putih;dan/atau

b. kata-kata palang merah.(2) Lambang palang merah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tcrcantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Paragraf 1

Tanda Pclindung

Pasal 10

Lambang palang mcrah sebagai Tanda Pelindungdigunakan olch Satuan Kesehatan Tentara NasionalIndonesia pada masa Konflik Bersenjata.

Pasal 1 1

Penggunaan lambang palang merah sebagaimanadimaksud dalam Pasai 10 hanya digunakan oleh:

a. personcl;b. rohaniwan yang diperbantukan;c. sarana transportasi kesehatan; dand. fasilitas dan peralatan kesehatan,pada Satuan Kesehatan Tentara Nasionai Indonesia.

Selain digunakan oleh Satuan Kesehatan TentaraNasional Indonesia, Tanda Pelindung pada masaKonflik Bcrscnjata sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 dapat digunakan oleh:

(1)

(2)

a. PMI

(3)


7-

a. PMI yang diperbantukan pada Satuan KesehatanTentara Nasional Indonesia;

b. tenaga kesehatan sipil;c. rumah sakit sipil; dand. sarana transportasi kesehatan sipil.Penggunaan lambang palang merah sebagaimanadimaksud pada ayal (21huruf b, huruf c, dan huruf ddapat dilakukan setelah mendapat izin PanglimaTentara Nasional Indonesia.

Tata cara pemberian rzin sebagaimana dimaksudpada ayat (3) ditetapkan oleh Panglima TentaraNasional Indoncsia.

Pasal 12

Penggunaan Lambang palang merah sebagai TandaPelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (1) dapat juga digunakan pada masa damai.

Pasal 13

(1) Tanda Pelindung yang digunakan oleh SatuanKeschatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a danhuruf b, serta selain Satuan Kesehatan TentaraNasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas:a. kartu identitas;b. tanda pelindung dada; danc. ban lengan,yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara NasionalIndonesia.

(2) Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan sclama bertugas.

(4)

(3) Bentuk...

4E

REPUJSott',?otf;*.r,o

-8-

(3) Bentuk dan tata cara penggunaan Tanda Pelindungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehPanglima Tentara Nasional Indonesia.

Paragraf 2

Tanda Pengenal

Pasal 14

Lambang palang mcrah sebagai Tanda Pengenaldigunakan oleh:a. Satuan Kcsehatan Tentara Nasional Indonesia pada

masa damai; dan

b. PMI pada masa damai dan masa Konflik Bersenjata.

Pasal 15

Lambang paiang merah sebagai Tanda Pengenal pada

masa damai scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14dapat digunakan oleh unit kesehatan non-PMI dalamfungsinya untuk pertolongan pertama secara temporersetelah mendapat pcrsetujuan tertulis dari PengurusPusat PMI.

Pasal 16

PMI menggunakan lambang palang merah sebagaiTanda Pengenal untuk mendukung:a. Kegiatan Kemanusiaan; danb. pcnyebarluasan hukum humaniter internasional.Selain untuk mendukung kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), PMI menggunakan lambangpalang merah sebagai Tanda Pengenal untuk saranatransportasi kcsehatan serta barang bantuan lainnyayang diberikan kepada korban Konflik Bersenjata dankorban bencana.

(1)

(2)

Pasal 17

(21

(1)


-9-

Pasal 17

(1) Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenaldigunakan sebagai tanda:a. keterlekatan;b. dekoratif; danc. asosiatif.Tanda asosiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dapat digunakan setelah mendapatpersetujuan tcrtulis dari Pengurus Pusat PMI.

Pasal 18

Tanda Pengcnal yang digunakan oleh SatuanKesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimanadimaksud daiam Pasal 14 huruf a terdiri atas:a. identitas;b. ban lengan; dan/atauc. tanda lain,yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara NasionalIndonesia.Tanda Pcngenal yang digunakan oleh PMIscbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiriatas:

a. kartu identitas;b. bendera PMI; danc. tanda lain,yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PMI.

Pasal 19

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 huruf b dapat digunakan pada saat terjadikcrusuhan atau gangguan keamanan, tetapi tidakmenyerupai Tanda Pelindung.

(21

(2) Ketentuan


- 10-

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Pengenalyang digunakan pada saat terjadi kerusuhan ataugangguan keamanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dcngan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENGGUNAAN LAMBANG

KEPALANGM ERAHAN I NTERNASI ONAL

Pasal 2O

Dalam masa damai, petugas Komite Internasional Palang

Merah, pctugas Federasi Internasional PerhimpunanNasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, sertaperhimpunan nasional Kepalangmerahan negara lain yang

dalam me njalankan tugasnya menggunakan LambangKepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal wajibmembawa kartu identitas yang dikeluarkan olehorganisasinya masing-masing dan dikoordinasikan olehPMI.

Pasal 2 1

Dalam hal terjadi Konflik Berscnjata, para pihak yangterlibat dalam pertikaian wajib menghormati dan/ataumemberikan pelindungan kepada objek yangmenggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda

Pelindung sesuai dengan ketentuan hukum humaniterinternasional.

BAB V

m


_ 11-

BAB V

PALANG MERAH INDONESIA

" Bagian KesatuTugas

Pasal 22

PMI bertugas:

a. memberikan bantuanBersenjata, kerusuhan,lainnya;

b. memberikan pelayanan darah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan pembinaan relawan;d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang

berkaitan dengan Kepalangmerahan;

e. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengankegiatan Kcpalangmerahan;

f. membantu dalam penanganan musibah dan/ataubencana di dalam dan di luar negeri;

g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dansosial; dan

h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yangdiberikan oleh pemerintah.

Bagian Kedua

Lambang PMI

Pasal 23

Larnbang PMI berbentuk palanggaris merah berbentuk bunga(lima) di atas dasar putih.

kepada korban Konflikdan gangguan keamanan

merah yang dilingkarimelati berkelopak 5

(1)

(2) Bentuk .

(1)

(21

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-12-

(2) Bentuk lambang PMI sebagaimana dimaksud padaayat (1) tercantum dalam Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 24

Lambang PMI hanya digunakan oleh personel, unitpelaksana teknis, fasilitas dan peralatan kesehatan,bangunan, sarana transportasi kesehatan, serta saranalain yang berkaitan dengan kegiatan PMI.

Pasal 25

Lambang PMI hanya dapat digunakan oleh pihak lainuntuk tujuan yang mendukung kegiatanKepalangmerahan setelah mendapat persetujuanPengurus Pusat PMI.Dalam hal pihak lain menggunakan Lambang PMIbersama dcngan logo atau merek suatu produkbarang atau jasa untuk kepentingan mendukungkegiatan Kcpalangmerahan, persetujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhipersyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus PusatPMI.

Bagian KetigaOrganisasi

Pasal 26

PMI terdiri atas:a. PMI Pusat;b. PMI Provinsi;c. PMI Kabupaten/kota; dand. PMI Kecamatan.

Pasal 27


-13-

Pasal 27

(1) PMI Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26huruf a berkedudukan di ibukota negara dan memilikiwilayah

'kerja meliputi seluruh wilayah RepublikIndonesia.

(2) PMI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26huruf b berkedudukan di ibukota provinsi memilikiwilayah kcrja meliputi wilayah provinsi.

(3) PMI Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 huruf c berkedudukan di ibukotakabupaten/kota memiliki wilayah kerja meliputiwilayah kabupaten / kota.

(4) PMI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 huruf d berkedudukan di kecamatan memilikiwilayah kerja meliputi wilayah kecamatan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai struktur organisasi, kepengurusan,unit pelaksana teknis, wewenang, tanggung jawab PMI,serta tata cara pcnggunaan lambang PMI ditetapkandalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMIsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeempatKerja Sama dan Koordinasi

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22, PI|vII bekerja sarna dan berkoordinasidengan organisasi internasional dan organisasinasional yang bergerak di bidang kemanusiaan sertainstansi pemerintah terkait.

(21Kerja


-14-

(2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian KelimaPendanaan

Pasal 30

Pendanaan PMI dapat diperoleh dari:

a. donasi masyarakat yang tidak mengikat; danb. sumber dana lain yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pendanaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahdapat memberikan dukungan dana dari anggaranpendapatan dan belanja negara dan/atau anggaranpendapatan dan belanja daerah.

(1)

(21

(1)

(2)

Pasal 31

Pengelolaan pcndanaan PMI dilaksanakantransparan, tertib, dan akuntabel sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.Pengelolaan pendanaan PMI diaudit sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

secara

dengan

dengan

Peran

Pasal 32

serta masyarakat dalam kegiatanKepalangmerahan dapat dilakukan dengan cara:

a. memberikan

a.


- 15-

memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, sertasarana dan prasarana;

mengawasi kegiatan Kepalangmerahan;memberikan masukan terhadap kebijakanKepalangmerahan; dan

d. menyampaikan informasi danlatau laporanpenyalahgunaan lambang dan namaKepalangmerahan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah KabupatenlKota sesuai dengankewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap kegiatan Kepalangmerahan.

Pasal 34

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalampenyelenggaraan Kcpalangmerahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32, pemerintah berkewajibanmelakukan pembinaan terhadap orang perseorangan,kelompok orang, dan organisasi atau lembagakemanusiaan iainnya yang terdaftar.

Pasal 35

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksuddalarn Pasal 33, Ketua Umum PMI melaporkan kegiatanKepalangmerahan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun atau secara insidental.

b.

c.

BAB VIII

(1)

(2)


- 16-

BAB VIII

LARANGAN

' Pasal 36Setiap Orang dilarang menggunakan nama danLambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenalatau Tanda Pelindung selain sebagaimana yang diatur

dalam Undang-Undang ini.

Setiap Orang dilarang menyalahgunakan nama danLambang Kepalangmerahan scbagai Tanda Pengenal

atau Tanda Pelindung dengan tujuan untukmempcroleh keuntungan pribadi.

Setiap Orang dilarang menggunakan nama danLambang Kepalangmerahan atau lambang PMIsebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama

suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu

danlatau menggunakan Lambang Kepalangmerahanatau lambang PMI untuk reklame atau iklankomersial.

Setiap Orang dilarang meniru atau menggunakannama dan Lambang Kepalangmerahan atau namadan lambang PMI yang berdasarkan bentuk danwarna, baik sebagian maupun seluruhnya dapatmenimbulkan kerancuan dan kesalahpengertianterhadap pcnggunaan Lambang Kepalangmerahanatau lambang PMI, kecuali lambang yang telah diaturdalam hukum internasional.

(3)

(4)

BAB IX

REPu JrT,: t,',35f;*

r.,o-t7-

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan namadan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenalatau Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 38

Setiap Orang yang menyalahgunakan nama dan Lambang

Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau TandaPelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntunganpribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 39

(1) Setiap Orang yang menggunakan nama dan LambangKepalangmerahan atau lambang PMI sebagai mereksuatu produk barang, jasa, atau nama suatu badanhukum tertentu atau organisasi tertentu dan/ataumenggunakan Lambang Kepalangmerahan ataulambang PMI untuk reklame atau iklan komersialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)dipidana dcngan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyakRp 10.OOO.OOO.OO0,O0 (scpuluh miliar rupiah).

(2) Selain

REPuJrTntt,',?Sf;*u'o- 18-

(2) Selain pidana pokok yang dijatuhkan, pelaku dapatdikenai pidana tambahan berupa penarikan produk

barang yang beredar dari peredaran.

Pasal 40

Setiap Orang yang meniru atau menggunakan nama dan

Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI

yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagianmaupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan

kesalahpengertian terhadap penggunaan LambangKepalangmerahan atau lambang PMI sebagaimanadimaksud d,alam Pasal 36 ayat (a) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidanadenda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4 1

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penggunaan

Lambang Kepalangmerahan yang telah digunakan oleh

Setiap Orang yang tidak berhak berdasarkan Undang-Undang ini wajib diganti dalam waktu paling lama 2 (dua)

tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan'

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. perhimpunan

a.


-19-

perhimpunan PMI yang diakui dan ditunjuk sebagaisatu-satunya organisasi untuk menjalankanpekerjaan palang merah di Republik Indonesia Serikatberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun1950 ditetapkan sebagai PMI berdasarkan Undang-Undang ini;PMI sebagaimana dimaksud dalam huruf amenjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnyaberdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 43

Organisasi kemanusiaan lain tetap dapat melaksanakanKegiatan Kemanusiaan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semuaperaturan pcrundang-undangan yang mengaturKepalangmerahan, dinyatakan masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalamUndang- Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harusditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejakUndang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlakudiundangkan.

pada tanggal

b.

Agar .

PRES IDEI{REPUBLII( INDONESIA

-20-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal 9 Januari 2018PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 9 Januari 2018MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ti Bidang Pembangunan Manusia

m dan Perundang-undangan


PENJELASAN

ATAS


NOMOR 1 TAHUN 2OL8

TENTANG

KEPALANGMERAHAN

I. UMUMSalah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satucara yang dapat digunakan untuk mendukung ketertiban duniaadalah melalui penyelenggaraan Kepalangmerahan, baik di dalammaupun di luar negeri. Penyelenggaraan Kepalangmerahanmerupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan

beradab, wajib mendapatkan pelindungan. Pelindungan tersebut,terutama untuk menjamin penggunaan Lambang Kepalangmerahanoleh pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan.

Secara internasional, Konvensi Jenewa telah menetapkan tanda

pembeda yang digunakan oleh para petugas penolong korbanpeperangan, yaitu dalam:a. Konvensi Jenewa I Tahun 1949;b. Konvensi Jenewa II Tahun 1949;c. Protokol Tambahan I Tahun 1977;d. Ketetapan Konferensi Internasional Palang Merah XX Tahun 1965;

dan

e. Hasil kerja Dewan Delegasi Gerakan Palang Merah dan BulanSabit Merah Internasional Tahun 1991.

Konvensi


2-

Konvensi Jenewa Tahun 1949 bertujuan untuk melindungikorban tawanan perang dan para penggiat atau relawan kemanusiaan.Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh kurang lebih 192 negara,termasuk Indonesia melalui ratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1949dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-SertaNegara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa tanggal12 Agustus 1949. Konvensi terscbut tidak memberikan pengesahanterhadap peperangan, tetapi untuk menetapkan ketentuan yang harusditaati oleh negara-negara untuk mengurangi penderitaan akibatperang.

Pengaturan penggunaan Lambang Kepalangmerahan dalamsebuah Undang-Undang merupakan salah satu kebutuhan hukummasyarakat yang mendesak untuk diimplementasikan karena padasaat ini penggunaan Lambang Kepalangmerahan di Indonesia rancudan tidak dapat dipastikan bahwa lambang tersebut sebagai tandapembeda bagi petugas dan sarana relawan kemanusiaan tertentusebagaimana telah ditetapkan oleh Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Perlunya pertimbangan untuk menggunakan satu lambangsesuai dengan hasil pertemuan pertemuan Konferensi InternasionalPalang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20 di Wina Tahun 1965 dandirevisi oleh Dewan Dclegasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah diBudapest Tahun 1991. Kedua pertemuan telah menghasilkanpengaturan penggunaan lambang Palang Merah atau Bulan SabitMerah oleh Perhimpunan Nasional (Regulation on the Use of Emblem ofthe Red Cross or the Red Crescent by the National Societies).

Penyelenggaraan Kepalangmerahan berdasarkan Konvensidilaksanakan oleh PMl. Perhimpunan PMI yang diakui dan ditunjuksebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palangmerah di Republik Indonesia Serikat berdasarkan Keputusan PresidenNomor 25 Tahun 1950 ditetapkan sebagai PMI berdasarkan Undang-Undang ini dan menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnyaberdasarkan Undang-Undang ini. Dalam penyelenggaraanKepalangrnerahan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahmelakukan koordinasi dan melindungi terhadap penyelenggaraanKepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI.

II.PASAL...

II.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Dalam ketentuan ini penyelenggaraan Kepalangmerahan olehpemerintah disesuaikan dengan tugas dan fungsikementerian/lembaga.

Pasal 3yang dimaksud dengan "penyelenggaraan Kepalangmerahandalam masa damai" antara lain adalah kegiatan penanggulangan

akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuankemanusiaan, serta pencarian dan pertolongan korban.

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan Kepalangmerahandalam masa Konflik Bersenjata" antara lain adalah melindungi

dan menolong korban perang, merawat orang yang sakit dan

terluka, serta melaksanakan Kegiatan Kemanusian terkait dengan

perdamaian dunia.

Pasal 4

Huruf aYang dimaksud dengan "prinsip kemanusiaan" adalahprinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan dalam hal

memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban

perang, mencegah, dan mengurangi penderitaan manusia di

mana pun dengan memanfaatkan kemampuannya, baiksecara nasional maupun internasionai. Tujuannya adalahuntuk melindungi jiwa dan kesehatan serta menjaminpenghargaan bagi manusia dengan mengedepankan salingpengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian abadi

di antara umat manusia.

Huruf b

3-


Huruf bYang dimaksud dengan "prinsip kesamaan" adalah prinsipyang menekankan Kegiatan Kemanusiaan menyamakan dan

tidak membedakan atas dasar kebangsaan, ras, agama,status, ataupun pandangan politik. Tujuannya meringankanpenderitaan individu dan hanya membedakan korbanmenurut keadaan kesehatannya sehingga prioritas diberikan

kepada korban yang keperluannya paling mendesak.

Huruf cYang dimaksud dengan "prinsip kenetralan" adalah prinsipyang menekankan Kegiatan Kemanusiaan dalam rangkamenjaga kepercayaan para pihak dengan tidak berpihak di

dalam perselisihan atau terlibat dalam kontroversi yangbersifat politis, rasial, keagamaan, atau ideologis.

Huruf dyang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah prinsip

yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan yang mandiri.Perhimpunan Nasional, yang melakukan jasa-jasakemanusiaan dan membantu Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah serta tunduk pada hukum nasional di

negaranya, harus selalu mempertahankan kemandiriannyasehingga mereka setiap saat dapat bertindak sesuai denganprinsip-prinsip Gerakan.

Huruf eyang dimaksud dengan "prinsip kesukarelaan" adalah prinsip

yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan bersifat sukarela

dan tidak bermaksud sama sekali untuk mencarikeuntungan.

Huruf fYang dimaksud dcngan "prinsip kesatuan" adalah hanyadapat didirikan satu perhimpunan palang merah atau bulansabit merah nasional di dalam suatu negara. Palang merahatau bulan sabit merah tersebut harus terbuka bagi semuaorang dan harus melaksanakan pelayanan kemanusiaannyadi seluruh wilayah negara.

4-

Huruf g .


5-

Huruf gYang dimaksud dengan "prinsip kesemestaarr" adalahanggota-anggota gerakan Kegiatan Kemanusiaan diakui diseluruh negara. Masing-masing negara memiliki status atau

kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab dan

kewajiban yang sama guna saling membantu di seluruhdunia.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 1 1

Ayat (1)Huruf a

Yang dimaksud dengan "personel" adalah orangperseorangan, baik anggota Tentara Nasional Indonesia

maupun pegawai negeri sipil yang bertugas padaSatuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia'

Huruf b


-6-

Huruf bYang dimaksud dengan "rohaniwan" adalah pemukaagama atau anggota Tentara Nasional Indonesia yangkarena keahlian dan pengetahuannya memperolehtugas dalam melakukan pelayanan kerohanian sesuaidengan agama yang dianut.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Ayat (2)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan "tenaga kesehatan sipil" adalah

tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan pada Satuan

Kesehatan Tentara Nasional Indonesia.

Huruf cYang dimaksud dengan "rumah sakit sipil" adalahrumah sakit di luar rumah sakit Tentara NasionalIndonesia, termasuk rumah sakit Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.

Huruf dCukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 12Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14


Pasal i4Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)Huruf a

CukuP jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan "hukum humaniterinternasional" adalah hukum yang mengaturpelindungan korban perang yang meliputi KonvensiDen Haag dan Konvensi Jenewa, berikut yurisprudensi,

perjanjian, dan hukum kebiasaan internasional'

Ayat (2)

CukuP jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan "tanda keterlekatan", misalnya

adalah pada lencana atau plat nomor kendaraan yanghanya boleh dikenakan pada personel dan barang milikPMI.

Huruf bYang dimaksud dengan "tanda dekoratif', misalnyaadalah pada medali atau pamflet dan spanduk, hanyaboleh dicantumkan oleh PMI sesuai dengan tujuankegiatannya.

Huruf c

7-

PRES I DENREPUt.'f

r'NDoNESTA

Huruf cYang dimaksud dengan "tanda asosiatif', adalahlambang yang tampak pada pos pertolongan pertamapada kecelakaan, misalnya di pinggir jalan, di dalamstadion, atau ruang publik lainnya, atau pada saranatransportasi bukan milik PMI, tetapi dicadangkanuntuk tindakan darurat yang bebas biaya kepada wargasipil yang cedera atau sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf aCukuP jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan "tandarompi, jaket, dan heim.

Ayat (2)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan "tanda

rompi, jaket, dan helm.Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 2O

Cukup jelas.

lain", antara lain toPi,

lain", antara lain topi,

Pasal 21


9-

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "objek" adalah tenaga kesehatan danrohaniwan Tentara Nasional Indonesia, personel PMI, tenagakesehatan dan rohaniwan sipil, organisasi kemanusiaan lain,sarana dan tranportasi kesehatan, serta fasilitas dan peralatankesehatan.

Pasal 22

Huruf aCukup jelas.

Huruf bDalam ketentuan ini pelayanan darah yang dilakukan olehPMI melalui Unit Donor Darah (UDD) PMI.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal24Cukup jelas.

Pasal 25


-10-

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "organisasi internasional", antara lain

Komite Internasional Paiang Merah dan FederasiInternasional Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan

Sabit Merah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 . .


- 11-

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "lambang yang

hukum internasional" antara lain tandadigunakan pada lambang obat narkotika.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

telah diatur dalampalang merah Yang

Pasal 42 .

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN


-t2-

NEGARA REPBULIK INDONESIA NOMOR 6180

PRESIDENREPUBLIK IN DON ESIA

LAMPIMN IUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018TENTANG

KEPALANGMERAHAN

LAMBANG PALANG MERAH

Penjelasan:

1, Umuma. Tanda palang berwarna merah di atas dasar warna putih.b. Ukuran panjang palang horizontal sama dengan panjang palang

vertikal.2. Perbandingan ukuran

a. Ukuran jarak antara titik-titik:a sampai dengan b = b sampai dengan c = c sampai dengan dsampai dengan e = e sampai dengan f = f sampai dengan gsampai dengan h = h sampai dengan i = i sampai dengan jsampai dengan k = k sampai dengan I = I sampai dengan a.

=d

=j

atr

b. Apabila.

ffib.

PRES IDEI{REPUBLII( INDONESIA

-2-

Apabila ditarik garis imajiner dari titik-titik:I sampai dengan c; c sampai dengan. f;sampai dengan 1; seakan-akan diperolehsangkar yang sama.

f sampai dengan i; i5 (lima) buah bujur


ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARTAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ti Bidang Pembangunan Manusia{p Kebudayaan,

dan Perundang-undangan

ng Cahyono

PRES IDEI.IREPUBLII( INDONESIA

LAMPIRAN II


NOMOR 1 TAHUN 2018TENTANG

KEPALANGMERAHAN

LAMBANG PALANG MERAH INDONESIA

Penjelasan:

1. UmumTanda Palang Merah dengan Lingkaran Bunga harus selalu berwarnamerah dan terletak di atas dasar warna putih.

2. Perbandingan ukurana. Perbandingan ukuran Palang Merah sama seperti pada ketentuan

Lampiran I;b. Lingkaran Bunga dibuat dengan menggabungkan 5 (lima) buah

busur dan lingkaran bulat seperti membentuk gambar bungaberkelopak lima;

c, Perbandingan antara lebar bidang palang dan kontur bunga (A:B)adalah 5:1.


ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIAti Bidang Pembangunan ManusiaAsisten

an Perundang-undangan

ffi

Qe Kebudayaan,

Dewan Perwakilan Rakyat · Created Date: 1/17/2018 8:41:48 AM

Documents

Transcript of Dewan Perwakilan Rakyat · Created Date: 1/17/2018 8:41:48 AM