B A N K I N D O N E S I A

MEDIA BRIEFING28 Mei 2020

1

B A N K I N D O N E S I A 2

Koordinasi Kebijakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Bank IndonesiaPelonggaran Kebijakan Moneter,

Makroprudensial, dan Sistem

Pembayaran

PemerintahKebijakan Fiskal: Stimulus Pajak

dan Belanja Negara, Investasi

OJKPengawasan Mikroprudensial

Perbankan dan IKNB

Sektor RiilPertumbuhan Ekonomi dan

Lapangan Kerja

PerbankanFungsi intermediasi dan jasa

keuangan ke sektor riil

• Stabilisasi nilai tukar Rupiah.

• Penurunan suku bunga.

• Penyediaan dana likuiditas, al m/ repo SBN, Penurunan GWM.

• Pelonggaran kebijakan makroprudensial.

• SP Tunai dan Non-Tunai.

• Belanja Negara: bantuan sosial/subsidi, insentif pajak, subsidi bunga, kompensasi BUMN.

• Pembiayaan: PMN, penempatan dana perbankan, investasi.

• Belanja K/L, pariwisata, perumahan, aggregate demand.

Pembelian SBN dari pasar perdana

• Pengawasan dan kesehatan perbankan dan IKNB.

• Kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dan IKNB.

• Intermediasi: mobilisasi dana dan penyaluran kredit ke sektor riil.

• Pelaksanaan program restrukturisasi kredit dunia usaha (UMKM, Korporasi, Komersial).

• Permintaan: konsumsi, investasi, ekspor, dan impor.

• Pengeluaran: produksi dan investasi sektor-sektor ekonomi.

• Penciptaan lapangan kerja.

LPSFungsi Penjaminan SImpanan

• Penjaminan simpanan perbankan.

• Penyelesaian bank bermasalah.

B A N K I N D O N E S I A 3

Kebijakan Quantitative Easing (QE) Bank Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi

Koordinasi pelonggaran likuiditas oleh Bank Indonesia, stimulus fiskal oleh Pemerintah, dan restrukturisasi kredit oleh OJK untuk pemulihan ekonomi, khususnya UMKM

• Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar sejak awal 2020.

Melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas ke perbankan melalui mekanisme term-

repurchase agreement (repo), serta penurunan GWM. Kondisi likuiditas perbankan lebih dari cukup.

• Stimulus fiskal Pemerintah dalam bentuk program-program sosial, insentif industri dan pemulihan ekonomi

akan mendorong konsumsi masyarakat, produksi dan investasi dunia usaha baik UMKM dan korporasi.

• Relaksasi pengaturan mikroprudensial dan kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK akan mempermudah

perbankan untuk pembiayan kepada UMKM dan dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi.

QE Januari-April 2020 Rp415,8 Triliun

• Pembelian SBN dari pasar sekunder Rp166,2 Triliun

• Term-repo perbankan Rp160 triliun

• FX Swap Rp36,6 Triliun

• Penurunan GWM Rupiah (Januari & April) Rp53

triliun

Tambahan QE-Mei 2020 Rp167,7 Triliun

• Penurunan GWM Rupiah (Mei 2020) sekitar

Rp102 triliun

• Tidak mewajibkan tambahan Giro bagi yang

tidak memenuhi RIM, Rp15,8 triliun

• Term-repo perbankan & FX Swap Rp49,9 triliun

*Data per 15 Mei 2020

Bank Indonesia menambah lagi Quantitative Easing (QE) dengan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar, sehingga secara total mencapai sekitar Rp583,5 triliun.*

B A N K I N D O N E S I A 4

Mekanisme Pembiayaan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pembiayaan APBN (“above the line”) Pembiayaan APBN (“below the line”)

PEMERINTAH• Pembiayaan defisit APBN di luar untuk PMN, penempatan

dana di perbankan, penjaminan, dan investasi (“above the line”)

• Menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara

PASAR PERDANA• Lelang pasar perdana sesuai mekanisme pasar

(“competitive bid”) oleh pembeli domestik & asing• Jika target belum tercapai, dapat lelang tambahan (“green

shoe option”) dan private placement

BANK INDONESIA• Pembelian di Lelang pasar perdana melalui “non-

competitive bid” dalam pasar tidak dapat menyerap.• Jika target belum tercapai, dapat lelang tambahan (“green

shoe option”) dan private placement• Pemberian remunerasi bunga atas rekening Pemerintah di

Bank Indonesia

PERBANKAN• Kebijakan dan pengawasan restrukturisasi kredit oleh OJK• Pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh perbankan dan

IKNB, termasuk risiko kredit

BANK INDONESIA• Penyediaan dana likuiditas kepada perbankan melalui repo

SBN ke Bank Indonesia sd SBN bank = 6% dari DPK• Insentif jasa giro GWM kepada perbankan

PEMERINTAH• Penempatan dana di perbankan hanya dalam hal SBN bank

telah = 6% DPK. Dijamin LPS dan mitigasi risiko lain• Penerbitan SBN (“below the line”) kepada BI secara private

placement, bukan melalui pasar• “Burden sharing” Pemerintah dan BI atas selisih suku

bunga penempatan dana di bank dgn suku bunga SBN ke BI• Subsidi untuk penundaan angsuran bunga untuk

restrukturisasi kredit UMKM dan Ultra Mikro

B A N K I N D O N E S I A 5

Pembelian SBN untuk Pembiayaan Umum APBN (“Above the Line”)

Landasan Hukum dan Cakupan

• Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, No: 190/KMK.08/2020 dan No: 22/4/KEP.GBI/2020, tanggal 16 April 2020, tentang Skema dan Mekanisme pembelian SUN/SBSN di Pasar Perdana untuk Menjaga Kesinambungan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai Pelaksanaan Perppu No. 1/2020 (UU No. 2/2020)

• Yang dimaksud SUN/SBSN untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara tsb adalah penerbitan SUN/SBSN di pasar oleh Pemerintah untuk pembiayaan umum APBN (“above the line”), BUKAN untuk tujuan tertentu seperti untuk program pemulihan ekonomi dan/atau restrukturisasi perbankan (“below the line”).

Prinsip-Prinsip dalam Penerbitan, Pembelian, dan Penjualan

• Kemenkeu dan Bank Indonesia menerapkan kaidah-kaidah kebjjakan fiskal dan moneter yang prudent, serta tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel sesuai

ketentuan.

• Penerbitan SUN/SBSN oleh Kemenkeu dan pembeliannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Kemenkeu mengutamakan penggunaan sumber-sumber pembiayaan dari dana Pemerintah,

seperti SAL, dana abadi, BLU, pembiayaan dari LN dan DN, dan/atau sumber lainnya,

b. mengutamakan mekanisme pasar;

c. mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi secara terukur;

d. jenis dan karakteristik SUN/SBSN bersifat tradoble dan marketable untuk tenor di atas 12 bulan; dan

e. Bank Indonesia sebagai pembeli SUN/SBSN di pasar perdana merupakan last resort daiam hal

kapasitas pasar tidak mampu menyerap dan/atau menyebabkan kenaikan yield yang terlalu

tinggi.

B A N K I N D O N E S I A 6

Pembelian SBN di pasar perdana oleh BI untuk Pembiayaan Umum APBN (“above the line”)

Sesuai Keputusan Bersama Menkeu dan GBI, pembelian SUN/SBSN oleh BI di pasar perdana mendasarkan praktek umum dan melalui mekanisme pasar secara wajar agar transparansi dan tata kelola dapat terjaga…

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

MEKANISME PEMBELIAN SUN/SBSN OLEH BI DI PASAR PERDANA

NON-COMPETITIVE

BIDDER

GREEN SHOE

OPTION

PRIVATE

PLACEMENT

• Maks. bidding SUN: 25% dari target lelang maksimum

• Maks. bidding SBSN > 1 tahun: 30% dari target lelang maksimum

• Jika bid yang masuk lebih rendah dari target lelang

• Maksimal penawaran sama dengan penawaran sebelumnya

• Jika pemerintah ingin menambah pembiayaan

• Terms & Condition sesuai kesepakatan

Yield sesuai RRT hasil lelang perdana hari yang sama

Yield sesuai RRT hasil lelang perdana hari sebelumnya

Mengacu pada harga pasar terkini (PT. PHEI).

B A N K I N D O N E S I A 7

Perdana

UU No. 2 Tahun 2020

Sekunder untukStabilisasi Pasar

TotalPerdana(Utama& GSO)

Private Placement

10.06820.307 3.675

166.204 200.254

23.982

Pembelian SBN oleh Bank Indonesia Tahun 2020 (Rp Miliar)

• Pada minggu III-Mei 2020 (18-26 Mei), BI melakukan pembelian SBN di pasar perdana sebesar Rp1,18 triliununtuk seri PBS jangka panjang melalui lelang utama.

• Posisi kepemilikan SBN oleh BI per 26 Mei 2020 sebesar Rp443,48 triliun.

Pembelian SBN di pasar perdana oleh BI untuk Pembiayaan Umum APBN (“above the line”)

Utama GSO PP Total

PBS004 8,50570 753 1.000 1.753

PBS005 8,70287 249 1.000 1.249

PBS002 5,88294 387 700 1.087

PBS026 7,16679 332 229 561

1.721 2.929 4.650

FR0081 7,56999 1.875 1.112 2.987

FR0083 8,16479 238 1.875 2.113

FR0080 8,12576 149 1.875 2.024

FR0076 8,24104 73 1.875 1.948

2.335 6.737 9.073

PBS002 6,19696 450 1.050 1.500

PBS026 7,40923 358 1.050 1.408

PBS007 8,44330 730 730

PBS023 8,06400 3.675 3.675

1.538 2.100 3.675 7.313

FR0081 7,48290 1.140 1.140

FR0083 8,28463 326 326

FR0080 8,31748 197 197

FR0076 8,37802 109 109

1.771 - - 1.771

PBS002 6,15737 508 508

PBS026 7,07004 196 196

PBS023 7,99841 240 240

PBS004 8,48251 124 124

PBS005 8,57711 107 107

1.175 - - 1.175

Grand Total 8.540 11.767 3.675 23.982

18 Mei

(SBSN)9.500 8,39%

Pembelian SBN oleh Bank Indonesia sebagai tindak lanjut

UU No. 20 Tahun 2020%

Pembelian

BI/Target

Maksimal

33,22%

22,68%

52,24%

12 Mei

(SUN) 4,43%

5-8 Mei

(SBSN)

21-22 April

(SBSN)

28-29 April

(SUN)

TANGGAL

LELANGSERI

Target

Maksimal

(Rp Miliar)

NOMINAL

(Rp Miliar)RRT

14.000

40.000

14.000

40.000

Pembelian SBN oleh Bank Indonesia di Pasar Perdanasebagai Tindak Lanjut UU No. 2 Tahun 2020

B A N K I N D O N E S I A 8

Mekanisme Pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pembiayaan APBN (“below the line”)

Bank Indonesia menyediakan likuiditas kepada perbankan melalui repo SBN untuk pendanaan restrukturisasi kredit dalam pemulihan ekonomi nasilonal. Dalam hal SBN tidak mencukupi, bank dapat mengajukan penempatan dana kepada Pemerintah, yang dananya dari pembelian SBN oleh BI (“below the line”)

Bank

Indonesia

Pemerintah

Bank Peserta

Bank Pelaksana

Rp

Rp

Deposito

Deposito

Nasabah Kredit

Restrukturisasi

Kredit Rp

Penerbitan SBN VR Seri Khusus:

• Jumlah dan jangka waktu sesuai

penempatan dana Pem. di Bank Peserta.

• Suku bunga: Variable BI repo rate.

• Burden sharing selisih suku bunga SBN

dengan penempatan dana Pemerintah.

• Tradeable, Callable.

Penempatan Dana PEN di Bank Peserta:

• Dalam hal SBN bank yang direpo ke BI sudah

tidak mencukupi (PP 23/2020, Pasal 11(4)).

• Penempatan dana Pemerintah di Bank Peserta

ditetapkan Menteri Keuangan (jumlah, suku

bunga, jangka waktu, persyaratan lain).

• Transaksi Bank Peserta dan Bank Pelaksana

diatur dalam perjanjian kedua pihak.

• Early repayment, No Penalty.

Repo BI dg underlying SBN:

• Tenor 1, 3, 6, 12 bulan,

Lelang setiap hari.

• Variable Rate: Term-repo

1, 3, 6, 12 bln

3

1

2

Rp

SBN

SBN Rp

Pasal 11 (4), PP No. 23/2020: Bank Peserta dapatmemberikan dana penyangga likuiditas kepada BankPelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabilaBank Pelaksana tersebut:a. merupakan bank kategori sehat berdasarkan

penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK; danb. memiliki SBN, Sertifikat Deposito Bank lrrdonesia,

Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia,dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belumdirepokan tidak lebih dari 6% (enam persen) daridana pihak ketiga.

B A N K I N D O N E S I A 9

Penyediaan likuiditas dari Bank Indonesia kepada perbankan untuk restrukturisasi kredit melalui mekanisme repurchase agreement (repo) SBN

PEN

YED

IAA

N L

IKU

IDIT

AS

PER

BA

NK

AN

M

ELA

LUI R

EPO

SB

N K

E B

I SE

SUA

I UU

BI

PLJ

P/P

LJP

S U

U 2

/20

20

Sesuai UU BI, setiap hari BI melakukan operasi moneter untuk pendanaan likuiditas kepada bank melalui repo dengan SBN yang dimiliki bank. Lelang dengan tenor 1,3,6,9, 12 bulan.

Total SBN yang dimiliki perbankan per 14 Mei sebesar Rp886,0 Triliun. Diantaranya Rp563,6 Triliun perlu direpokan ke BI dulu sebelum dapat ajukan penempatan dana Pemerintah.

Posisi repo SBN perbankan ke BI saat ini hanya Rp43,9 Triliun.

• Sesuai ketentuan BI (Penyangga Likuiditas Makroprudensial, PLM), bank wajib miliki SBN minimal 6% DPK (Rp330 Triliun) untuk manajemen likuiditas, di samping GWM 3,5% DPK.

• Seluruh SBN Rp 330 Triliun tsb masih dapat direpokan dalam operasi moneter sesuai UUBI sebelum ajukan PLJP/PLJPS.

TOTAL SBN PERBANKAN Rp886,0 Triliun

Repo SBN Rp330,0 Triliun

Repo SBN Rp563,6 Triliun

• PLJP/S umumnya diajukan bank ke BI apabila SBN yang sudah direpokan hampir habis.

• Sesuai UU No. 2/2020, PLJP/S hanya untuk bank yang solvabel dan tingkat kesehatan penuhi persyaratan a/d penilaian OJK.

• Mempunyai kemampuan membayar kembali dan dijamin aset kredit lancar yang telah didaftarkan ke BI.

Sesuai PP 23/2020, penempatan dana Pemerintah apabila SBN bank tinggal 6% dari DPK.

Diperkirakan jumlahnya tidak terlalu besar

• Beban biaya Pemerintah: selisih bunga penempatan di bank dgn bunga SBN ke BI.

• Mitigasi risiko penempatan dana: Dijamin LPS, pendebetan rekening bank di BI jika tidak mampu bayar.

PENEMPATAN DANA PEMERINTAH

1 2

3

PLJP/PLJPS

4

B A N K I N D O N E S I A

MEDIA BRIEFING28 Mei 2020

10