MERETAS JALAN KONFLIK

KEHUTANAN

Penulis: Sulistya Ekawati, Lukas Rumboko, Sylviani, Subarudi, Ramawati, Surati, Fenti Y Salaka, Indah Bangsawan, Bugi K,

Niken Sakuntala S, Retno Maryani,

OUTLINE

BAB I PROLOG PERKEMBANGAN KONFLIK KEHUTANAN DI INDONESIA

BAB II KONFLIK KPH DAN MASYARAKAT

BAB III KONFLIK PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT

BAB IV KONFLIK ANTARA PEMERINTAH DENGAN PERUSAHAAN

BAB V KONFLIK PERUSAHAAN DENGAN PERUSAHAAN (KONFLIK ANTAR PEMEGANG

IZIN)

BAB VI KASUS TUMPANG TINDIH AREAL PERKEBUNAN DAN AREAL HPHTI DI

KALIMANTAN TIMUR

BAB VII CATATAN KONFLIK TENURIAL ANTAR MASYARAKAT DI KAWASAN HUTAN

BAB VIII KONFLIK ANTAR INSTITUSI PEMERINTAH MENEMBUS BATAS EKOLOGI DAN

POLITIK ADMINISTRASI HUTAN

BAB IX EPILOG : FORMASI NEGARA, DE-TERITORIALISASI DAN KONFLIK KEHUTANAN

PROLOG :PERKEMBANGAN KONFLIK KEHUTANAN DI INDONESIA

- 50.000.000 100.000.000

IPPA/JASLING/KK

PEMANFAATAN HUTAN(HPH, HTI, PS)

PENGGUNAAN KAWASANHUTAN (IPPKH)

PELEPASAN KAWASANHUTAN

JUMLAH

KONTRIBUSI HUTAN (Ha)

SWASTA (PERUSAHAAN) MASYARAKAT KEPENTINGAN UMUM TOTAL

Trend Pelepasan Kawasan Hutan dari tahun 1985 - 2017

Kontribusi Kawasan Hutan untuk Swasta, Masyarakat dan Kepentingan Umum

HUTAN PENYEDIA SEGALANYA

KETIMPANGAN

The culture of forestry has become a culture of conflict (Burley et al, 2001)

SIFAT KONFLIK KEHUTANAN

0 200000 400000 600000 800000

Perkebunan

Kehutanan

Pesisir/Kelautan

Pertambangan

Property

Infrastruktur

Luasan Konflik Per Sektor

SIFAT KONFLIK KEHUTANAN

Melibatkan berbagai pihak, mulai dari skala lokal sampai

skala nasional, dan internasional

Perbedaan status antara pihak yang “kuat” dan yang “lemah”

sangat menonjol

Sering tidak muncul ke permukaan (laten) dan sangat sulit untuk

diselesaikan karena terjadi di tempat yang terpencil (Wulan,

2012).

Keunikan lain konflik di sector kehutanan adalah terkait dengan

sejarah (history) menguasaan lahan yang dibuktikan dengan

umur pohon, kuburan nenek moyang dan benda-benda lain

sebagai penanda.

KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA

807.177,613 ha.

JUMLAH KASUS DAN TIPOLOGI KONFLIK

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017 2018 2019

SUMATERA 24 42 46 62 20

JAWA BALI NUSRA 6 8 14 10 5

KALIMANTAN 13 12 12 9 1

SULAWESI 3 0 3 4 2

MALUKU PAPUA 8 3 1 4 0

Jumlah Kasus di Wilayah Kerja BPSKL

0

50

100

150

200

250

89

5

204

1 1 5 3 6

Jum

lah

Ko

nfl

ik

Pihak yang berkonflik

Tipologi Konflik Berdasarkan Pihak Yang Bersengketa

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Progress Penanganan Konflik

2015

2016

2017

2018

2019

1. Organisasi • Direktorat PKTHA (ada 4 sub dit) • 5 UPT BPSKL • Peltihan asesor • Organisasi di tingkat tapak (KPH,

TN)

2. Revisi permen penanganan konflik 3. Tim Percepatan Penyelesaian Konflik

Agraria (TPPKA) 3. Perpres 88/2017 ttg penyelesaian

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

KONFLIK KPH DAN MASYARAKAT Semua Kawasan hutan terbagi habis dlm KPH sebagian berkonflik KPH memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, memfasilitasi dan menentukan pilihan penyelesaian

konflik

Dir PKTHA, 2019

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Sumatra

Kalimantan

Sulawesi

Maluku

Jawa BaliNusa

Papua

Luas (Ha) 324.725 326.776 61.696 13.282 0 326.776 377

KPH 71 44 36 8 1 15 1

Definitif Areal Perhutanan Sosial di KPH

Ada banyak peran KPH dalam PS mampukah KPH memainkan peran tersebut ?

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

Sumatra Kalimantan Sulawesi Maluku Bali Nusa Papua

Luas (Ha) 414.665 970.218 277.981 61.475 11.905 50.723

KPH 144 107 88 34 28 72

Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk TORA di KPH

Keberadaan KPH menjadi penting saat Tim melakukan inventarisasi dan verifikasi lapangan terhadap obyek TORA

PENEMPATAN KPH SEBAGAI DESK

PENANGAN KONFLIK KEHUTANAN DI

DAERAH

• PERLU PENGUATAN SDM UNTUK MEDIASI KONFLIK DI KPH • MEMBANGUN RESORT-RESORT (BKPH) UNTUK MEMPERKECIL RENTANG KENDALI

PENGELOLAAN HUTAN • MEMBANGUN KERJASAMA DENGAN MITRA (PEMDA, PT, NGO DAN PERUSAHAAN) DALAM

PENYELESAIAN KONFLIK • MENGGANDENG PENYULUH TERDEKAT

KONFLIK PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Jumlah kasus konflik antara perusahaan dan masyarakat dari

tahun 2015 hingga 2019 Status penanganan konflik antara Perusahaan

dengan Masyarakat Tahun 2015 - 2019

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sumatera Jawa Bali NTT Kalimantan Sulawesi Maluku Papua

Konflik antara Perusahaan dengan Masyarakat

2015 2016 2017 2018 2019

Tahun 2019, KLHK telah memproses izin pengurangan luasan perusahaan melalui adedendum izin

sebanyak 13 perusahaan, dengan total luasan kurang lebih sebesar 60.000 ha.

KONFLIK ANTARA PEMERINTAH DENGAN

PERUSAHAAN

• Tumpang tindih sawit dengan Kawasan hutan

• Kebun sawit yg mempunyai izin lokasi & IUP dan HGU tapi berada di kawasan hutan

• Kebun sawit di HK, HL dan HP

• HTI dengan Taman Nasional (TNTP, TNTN, TNGL)

PENYELESAIANNYA BAGAIMANA ?

• PP 104/2015 ttg Tata Cara Perubahan Peruntukan dan

Kawasan Hutan keterlanjuran izin perkebunan dalam

kawasan hutan (pasal 51)

• Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang

Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit

KONFLIK PERUSAHAAN DENGAN PERUSAHAAN

Penyebab konflik:

Kasus tumpang tindih areal antara perusahaan di sektor kehutanan dengan pertambangan dan perkebunan

Penyerobotan lahan dari sektor kehutanan, perkebunan (sawit) dan pertambangan, dan konflik tenurial

Beberapa tipologi konflik antar pemegang izin konsesi adalah:

Perusahaan kehutanan dengan perkebunan

Perusahaan perkebunan dengan pertambangan

Perusahaan kehutanan dengan pertambangan.

Dampak konflik :

Perusahaan itu sendiri, karyawan perusahaan, masyarakat disekitar dan pemerintahan Ekonomi : menurunnya jumlah uang yang beredar karena perushaan berkurang produksinya,

berkurang lapangan pekerjaan, menurunnya pendapatan masyarakat sekitar, menurunnya penerimaan daerah, terganggunya kegiatan ekonomi di daerah-daerah

Sosial : disharmoni antar perusahaan dan masyarakat sekitar., penurunan tingkat kepercayaan antar perusahaan pemegang izin dan pemerintah

Ekologi : kerusakan lingkungan

RESOLUSI • Harmonisasi

peraturan • Komunikasi • Gakum • One map

CATATAN KONFLIK TENURIAL ANTAR

MASYARAKAT DI KAWASAN HUTAN

Penyebab:

Terjadi akibat permasalahan batas kawasan

Kurangnya pengetahuan terkait hukum dan peraturan yang berlaku di bidang kehutanan

Penyelesaian konflik lebh mudah melalui mediasi

Cara kekeluargaan atau pengadilan adat

Melibatkan segenap tokoh/ orang penting di desa /tokoh adat

KONFLIK ANTAR INSTITUSI PEMERINTAH

Data Mei 2019, perkebunan sawit dalam kawasan hutan 3.177.014 Ha (Sebagian sudah punya IUP dan HGU)

Ada perbedaan perspektif otoritatif keruangan antarinstitusi sekaligus gap antara batas de jure dan batas de facto suatu wilayah atau kawasan.

Manifestasi dari adanya kontestasi politik atas ruang dan pengelolaan sumber daya alam

Beroperasinya perkebunan sawit di kawasan hutan juga menunjukkan tembusnya batas-batas politik administrasi otoritas ke ruangan pembangunan suatu kawasan

Secara de facto telah terjadi hibriditas antara rezim kehutanan dan perkebunan di tingkat lapangan, tetapi belum di tingkat kebijakan.

Penyelesaian

- Sengaja tidakan hukum

- Tidak sengaja pemutihan (dikeluarkan dari kawasan hutan, pinjam pakai) atau mengakui

keberadaan sawit secara terbatas dalam kawasan hutan

EPILOG • Persoalan konflik kehutanan tidak bisa dilepaskan dari proses formasi negara melalui teritorialisasi

• Teritorialisasi adalah proses penciptaan dan penjagaan dari zona spasial atau wilayah dengan mana praktik-praktik tertentu diijinkan berdasarkan pada allokasi ekplisit maupun implisit atas hak dan control, dan kewenangan (Peluso, 2005)

• Meningkatnya konflik atas tanah dan sumber daya hutan:

• Tatakelola (governance)

• Ketimpangan penguasaan lahan

• Peningkatan permintaan akan lahan meningkat/transformasi penggunaan lahan yang terintegrasi dengan pasar global

• Desain penyelesaian konflik beserta instrumen pendukungnya masih bersifat parsial, cenderung polisional-represif, dan memihak

• Belum mampu menemukan akar masalahnya

• Sudah menemukenali akar masalah, namun tidak mau menyentuh/belum mengamputasi akar masalahnya

• De-teritorialisasi ”terbatas” pemberian akses dan distribusi asset melalui kebijakan Kehutanan Sosial dan Reforma Agraria

TERIMA KASIH