Sefriani Pengaturan Perdagangan Jasa Intemasional Dalam GATS/WTO.

Pengaturan Perdagangan Jasa IntemasionalDalam GATSAVTO

Sefriani

Abstract

The implementation of liberalization phciple pen'odically is detenmined by flexibility. Theliberalization process must be conducted with respect tonational interest and the level ofdevelopment ofits nations both for individual sectors andentire sector.lt isexpected that theobjective ofthe GATS is to create trade liberalization ofservices. To achieve the objective, itisneeded to understand the services provider to fully comprehend GATS regulation. Withoutunderstanding GATS rules, it will be difficult for the regulator and service providers tocompete directly with foreign supplier service which flooded the Indonesia market.

Pendahuluan

Bagi kebanyakan negara berkembang,termasuk Indonesia, perdagangan jasamerupakan net importers countries. Haltersebut makin diperkuat dengan data yangterdapat dalam Neraoa Perdagangan Jasayang diolah dari data Bank Indonesia yangmemperlihatkan bahwa defisit perdagangansektor jasa tahun 1998 sampai tahun 2000cenderung membesar, walaupun tahun 2001sempat mengecil, namun tahun 2002 defisittersebut membesar kembali. Dari data

tersebut, yangperlu dicermati adalahbesarnyaniiai defisit perdagangan sektor jasa yangmencapai angka minus US$ 17,051 jutapadatahun 2000 dan minus US$ 15,885 juta padatahun 2002J

Penyebab utama besarnya defisit di atasadalah keterbatasan kapasitas dan

ketidakmampuan untukmengadakan assessmentsektor jasa sehingga negara berkembangmengalami kesulitan dalam menentukansektor jasa mana yang dianggap kompetitlfuntuk diekspor, serta sektor jasa mana yangdapat memacu pertumbuhan ekonomisehingga sektor tersebut perlu dibuka secarabertahap. Di samping itu hambatan lain yangjuga sangat mendukung terjadinya defisit diIndonesia adalah kurangnya pemahamanpara pelaku jasa terhadap berbagai aturanyang tertuang dalam GeneralAgreements orTariffs and Services (GATS).^ Tidaklahmungkin untuk membahas semua aspekberkaitan dengan GATS/WTO dalammakaiah ini, karenanya tulisan singkat berikuthanya akan membahas masalah sejarah,pengertian jasa dan perdagangan jasa dalam

^Agus P Saptono, Perdagangan Jasa: Mode ofSupply dalam perdagangan sektorjasa dalam buletinWTO, Departemen Luar Negeri, www. Deplu.go.id., 21 April 2004, him. 1.

'Ibid.

129

GATS/WTO, bagaimana sektor jasa itudiperdagangkan (modes of supply) danprinsip-prinsip utamaapa yang berlaku dalamGATS.

Diterimanya GATS oleh Negara*berkembang

Keinginan kelompok negara maju untukmemasukkan bidang jasa dalam kerangkaGATT sebenarnya sudahadasejakperundinganPutaran Kennedy. Namun demikian, keinginanin! senantiasa ditentang oleh kelompoknegara berkembang, yang khawatir bahwadimasukkannya perdagangan jasa dalamkerangka GATT hanya akan menguntungkankelompok negara maju saja. Kelompok Inimenginginkan bahwa bidang jasa harusdikeluarkan sama sekali dari prosesperundingan. Di samping itu ada pula yangmenyangsikan perlunya bidang jasadioantumkandalam satu peijanjian apapun serta menentangruang lingkup dan isl dari beberapa bentuk jasa.^

Dalam kaitannya dengan hal inl, negara-negara maju yang dipelopori Amerika Serikatmengemukakan bahwa liberalisasi perdaganganjasa akan memberikan keuntungan terhadapsemua negara. Hal ini dikarenakan dalamprinsip liberalisasi tersebut akan diberlakukanprinsip keunggulan komparatif (comparativeadvantage).^

Namun demikian, kelompok negaraberkembang menyangsikan hal tersebutdengan pemlklran bahwa konsep keunggulankomparatif akan efektif apabila semua negaramempunyai kekuatan bersaing yangberlmbang. Kenyataannya, menurut B.S Ojongdan Robinson Simanjuntak, jasa-jasa yangbanyak diekspor adalah jasa-jasa yang padatmodal dan teknologi, yang pada umumnyadikuasai oleh kelompok negara maju. Dengankondisi yang tidak berlmbang ini, pasardomestik negara berkembang akan dikuasaioleh pemasok jasa asing dan pada akhirnyanegara majulah yang akan menikmatikeuntungan dari penerapan konsep tersebut.^Fakta yang ada juga menunjukkan bahwaneraca pembayaran negara maju dalamperdagangan jasa senantiasa surplus,sementara negara berkembang senantiasamengalami defisit. Di samping masalahketldakseimbangan daya saing antara negaramaju dengan negara berkembang, penolakannegara berkembang terhadapdimasukkannyasektor jasa dalam kerangka GATT menurutDeepak Nayyar adalah dilandasi pemlkiranbahwa sebagian industri jasa sepertiperbankan, transportasi, dan telekomunikasimaslh merupakan Infrastruktur yang sangatstrategis dalam proses pembangunan.^

Meskipun semula menolak kerasdiliberalisaslkannya sektor jasa namun

^Mochtar Kusumaatmadja, 'Perjanjian WTO Mengenai Perdagangan Intemasional Jasa (GATS) DilihatDari Perspektif Negara Berkembang", Makalah padaSeminar Hukum PerdaganganJasa Menunjt WTO danKomitmen Indonesia diBidang Finansial, (IBI, Jakarta, 6Maret, 1997),him. 4.

*Hoekman, Bernard &Kostecki, Michael, The Political Economic ofThe World Trading System FromGATTto WTO, (Oxford University Press,Oxford, 1997), him. 27.

'Ojong,B.S dan Robinson Simanjuntak, "Perdagangan Jasa Dan Keterkaitan Multilatera", dalam Buletinllmiah Litbang IndustriPerdagangan Nomor 045/BPP1P/97, DEPERINDAG, 1997, him. 54.

®Deepak Nayyar, Towards a Possible Multilateral Framework for Trade in Servlcs :some issues and

130 JURNAL HUKUM. NO. 28 VOL 12 JANUARI2005:129 -146

Sefriani. Pengaturan Perdagangan Jasa Intemasional Dalam GATS/WTO.

akhirnya kelompok negara berkembang tidakmempunyai pilihan lain dan akhirnya menerimaGATS padaJuli 1995. Beberapa alasan yangmenjadikan negara berkembang berubah sikapadalah:^

a. negara berkembang pada umumnyasangat memerlukan modal asing

b. negara maju setuju untuk member!kesempatan pada negara berkembangmembuka perdagangan jasa secarabertahap.

Sikap negara berkembang ini didukungpiila oleh SirBrian Corby bahwa, bidang jasadapat memainkan peranan penting dalamperekonomian negara berkembang yaitudapat menekan angka pengangguran,menarik masuknya investasi asing, sertamembawa kemajuan di bidang teknologi.®

Ruang Lingkup dan Batasan GATS

Perundingan mengenai ruanglingkup {coverage) GATS merupakan salahsatu topik utama dalam perundingan PutaranUruguay. Sebagian besar negara termasuknegara sedang berkembang menurut Bernard

Hoekman dan Michael Kostecki menginginkanpendekatan universal, yaitu bahwa GATSmencakup seluruh sektor jasa Pendekatan inidimaksudkan untuk mencegah dikeluarkannyasuatu sektor jasa untuk kepentingan suatunegara tertentu, sebagaimana yang terjadidalam sistem GATT yang menyampingkanpertanian dan tekstil.^ Adapun Amerika Serikatdan Masyarakat Eropa menginginkandigunakannya pendekatan negatif list, yangdisebut juga pendekatan top-down and opt-out.Dengan pendekatan ini seluruh sektor jasaakan dicakup oleh GATS kecuall yangdicantumkan dalam negative list.

Melalui perdebatan panjang, akhirnyadicapai kompromi bahwa ruang lingkuppeijanjian perdagangan jasa mencakup selumhsektor jasa, tetapi dengan member! keleluasaanpada anggota untuk mencantumkan dalamSchedule of Commitment (SOC)-nya. sektor-sektor jasatertentu yang akan mereka buka untukanggota lain dengan persyaratan-persyaratantertentu."

concept", dalam Technology, Trade Policy, and The Uruguay Round, (UNCTAD, 1990), hlm.131.^Sinta Dewl, "Pengaturan Perdagangan Jasa Keuangan dalam GATS dan Implikasinya terhadap

perkembangan Usahaperbankan di Indonesia", dalam JurnalHukum Intemasional, Vol I No 3 Desember2002, FH Unlversltas Padjadjaran, Bandung, hlm.219.

®Coby, Brian, 'The Importance ofa Multilateral Agreement for TheWorld Economy", dalamTheUruguayRoundandBeyondWhat Future forServices Trade Liberalization, Edited byWordrow, R.Brian &Brown,Chri..(Geneva, Switzerland, 1992), hlm.1.

^Hoekman, Bernard andKostecki, Michel, Op.Cit, him. 142.'"Dengan demiklan diharapkan sektor jasayang dibuka oleh suatu negara khususnya negara berkembang

akan lebih banyak dibandingkan dengan melalui positive //sfatauboffom-upsebagaimana yangdikehendakibanyak negaralain Ibid. Bandingkan .dengan Zulkarnaen Sltompul, Zulkarnaen Sitompul" Putaran UruguaydanPerdagangan Jasa", Dalam Majalah Hukum DanPembangunan, Nomor 4Tahun XXV, Agustus, 1995him.341

"/b/d

131

Pengertian "Jasa {services)" daiamGATS

Pasal 1 paragraf 3 (b) GATS menetapkanbahwa yang dimaksud dengan jasa meliputisemua jasa pada setiap sektor kecuali jasayang dipasok untuk keperluan menjalankanfungsi pemerintahan. Adapun yang dimaksuddengan jasa yang dipasok untuk keperluanmenjalankan fungsi pemerintahan adalahsetiap jasa yang dipasok bukan atas dasarpertimbangan komersial dan bukan sebagaipesaing bagi pemasok jasa lain.^^

Dari apa yang dijelaskan oleh Pasal 1tersebut di atas, nampak bahwa GATS tidakmemberikan definisi apa yang dimaksuddengan jasa. Memang bukan merupakanpekerjaan yang mudah untuk memberikandefinisi yang dapat diterima oleh semua pihak.Dalam upaya menjelaskan apa yang dimaksuddengan jasa pada umumnya yang dirujukadalah perbedaan antara barang [goods] danjasa berdasarkan apa yang nampak pertamakali dilihat." Benda digambarkan sebagai yangbersifat material, dapat dipegang, dllihat,

disimpan [storable], serta tidak mensyaratkanadanya kontak langsung [direct interaction)antara produsen [producers] dengankonsumennya [consumers].^* Sebaliknya jasabersifat immaterial [immateriai goods], tidakdapat dipegang [intangible], tidak dapat dilihat[invisible], mensyaratkan waktu yangbersamaan antara proses produksi dankonsumsi [required simultaneous productionand consumptiony^

Namun demikian perbedaan karakteristikpragmatis seperti tersebut di atas belum dapatmemuaskan semua pihak. Karakteristik jasasebagai sesuatu yang immaterial [immaterialgoods] sebagaimana dikemukakan dl ataspada dasarnya banyak menimbulkan kritik.SIfat tidak dapatdipegang misalnya, sulit untukdapat diterima dalam kaitannya dengan programperangkat lunak komputer dalam suatu disket.Demikian halnya dengan sifat tidak dapat dilihatdalam kaitannya dengan pertunjukan teater danjasa potong rambut, sifat tidak dapat disimpandalam kaitannya dengan telpon yang difasilitasimesin penjawab otomatis, serta syarat kontak

^^Mlsalnya penunjukan mantan Perdana Mentri Singapura Lee Kwan You sebagai konsultan ekonomipemerintah oleh Presiden Gus Dur.

"Dalam hukum perdata Indonesia dikenal adanya kasus pencurian listrik yang mempermasalahkan bahwaOstrikbukanlah benda karena tidak dapat dipegang dan dilihat. Istilah jasatidak ditemukan dalam KUHPerdata,namun demikian dapat dirujuk pasal 1603dimana jasadapatdigolongkan dalam suatu perjanjian untuk melakukansuatu pekerjaan. Menurut Subekti hal ini dapat dibedakan antara pemborongan pekerjaan [aanneming vanwerk) yaitu suatu perjanjian dimana satupihak menyanggupi untuk keperluan pihak lainnya melakukan suatupekerjaan tertentu dengan pembayaran upah yang ditentukan pula, seperti pekerjaan pemborongan bangunan,tukang jahit pakaian dan tukang reparasi mobil. Di samping itu adapula perjanjian untuk melakukan pekerjaanlepas, misalnya seorangdokterglgiyangmencabutgigi pasiennya, seorang kuli yang mengangkut barang.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,[Qan^mg P.TIntermasa, 1985), CetakanXX, him. 174

"Seseorang untuk memperoleh benda tertentu yang dinginkannya dapat membeli langsung tanpa harusikut dalam proses produksi benda tersebut, bahkan iadapat hanya tinggal memesan barang tersebut dari pihakprodusen ataupedagang tertentu untuk dikirim kealamatnya.

" Dapat dicontohkan misalnya. jasayang diberikan oleh tukang cukur rambut, pertunjukan konser musik,konsultasi dengan phisiaketer Ibid.

132 JURNAL HUKUM. NO. 28 VOL 12 JANUARI2005:129 -146

Sefriani. Pengaturan Perdagangan Jasa Intemasional Dalam GATS/WTO.

langsung dalam kaitannya dengan Anjungan mengenai apa yang dimaksud dengan jasa,Tunai Mandiri (ATM)J^ Jadgis Bhagwati mengemukakan bahwa, ha!

Dalam kaitannya dengan definisi jasa yang membedakan jasa dari barang adalahtersebut di atas penting untuk dikemukakan sifattidakdapatdislmpan(no/7-storab/%)yangdefinisi yang diberikan oleh T.P Hiii bahwa berarti bahwa jasa dikonsumsi pada saatyang dimaksud dengan jasa adalah:, '̂ A diproduksi atau bersifat simuitan,'® sertachange in the condition of a person, or of a adanya inleraksi {interaction) antara penggunagood beionging to some economic unit, which jasa dengan penyedia jasa. Terhadap sifatis brought about as the result of the activity of yang kedua Ini, iebih ianjut Jadgis Bhagwatisome other economic unit with the pn'or agree- membaginya daiam dua kategori yaitu jasayangmentofthe former person or economic unit. mensyaratkan kedekatan fisik {physicalproxim-

Dari definisi di atas nampak bahwa T.P Hiii ity) serta jasa yang tidak mensyaratkan adanyamenekankan periunya meiakukan pembedaan kedekatan fisik (p/jys/ca/prox/m/fy/nessen&'ai).^antara keglatan (proses) menghasiikan jasa Adanya kaitan yang erat antara barangdengan ou(pulnya(produkjasa). Suatuhasii jotrt- dan jasa serta suiitnya memberikan batasanptrf) dari kegiatan jasa yang dimaksud oleh T.P untuk membedakan antara keduanya,Hiii adalah perubahan kondisi dari barang atau menurut UNCTAD mengakibatkan banyakorang yang mengaiami proses produksi jasa.^® pakaryang hanya memberikan kiasifikasi saja

Masih daiam kaitannya dengan definisi untuk menjeiaskan apa yang dimaksudjasa, meskipun tidak memberikan batasan dengan jasa.^^

'®UNCTAD, Liberalizing International Transactionis in Services: a Handbook, (United Nations, NewYork, 1994), him.1-2.

Hill, "On Goods and Services" daiam Review ofIncome and Wealth, 1977, him.315, sebagaimanadikutlpoieh UNCTAD, Liberalizing IntemationalTransactioninServices, Ibid

'Hbid.

"Hal ini sebenamyadladopsi dari pendapatT Hiii, meskipun Jagdis Bhagwati mengakui kelemahannyaseperli jasa untuk memberikan informasi (answering semces) yang dapat menyimpan pesan-pesan daripelanggannya {customer). Jadglsh Bhagwati,"Economic Perspective on Trade in Professlonai Services" daiamJohn.H.Jackson, William J.Davey, and Allan 0 Sykes, Legal Problems o//nfemaf/ona/ Economic Relations,Cases, Materials, and Text on The National and International Regulation of Transnasionai EconomicRelations, Third edition, (West Publishing CO, 1995), him. 895.

20Jasa yang membutuhkan kedekatan fisik menurut Jagdis Bhagwati misainya jasa yang diberikan olehseorang dokter pada pasiennya dan jasa tukang potong rambut. Adapun jasa yang tidak mensyaratkaikedekatan fisik misainya jasa perbankan dan asuransi melalul telepon. Meskipun demikian untuk (ypeini menurutJagdis tetap membutuhkan adanya kontak {continualcontact) Ibid.

Katouzian misainya, mengelompokkan jasa daiam 3goiongan yaitu; newsemcesyang meliputihiburan,pendidikan dan jasa kesehalan; comp/emenfa/ysemcesyang meliputi jasa perbankan, keuangan,transportasi dan householdservices perdagangan eceran, serta oldservicesyang meliputi jasadaiam kegiatanrumah tangga. Adapun HarleyLBrowning dan Joachim Singelmann mengkiasifikasikan jasa dalam 4kelompok,yaitu jasadistribusi meliputi transportasi, komunikasi dan dagang eceran; Producerservices yang meliputi jasaperbankan, keuangan, asuransi, realestate, mesin dan arsitektur, akuntansi, dan jasa hukum; jasa sosialyang

Dalam kaitannya dengan hal ini, timBank Dunia dan PBB mengadopsi klasifikasiyang dilakukan oleh International StandardIndustrial Clasification (ISIC). Klasifikasi yangdilakukan oleh ISiC lebih menekankan padakegiatan produk jasa daripada jenis produk{output) jasa. Dengan metode yangdigunakannya yaitu melalul pengelompokanunit produksi ke dalamsuatu kategori khususISIC, sesuai dengan aktifitas ekonomipokoknya {principle actifity), menurutUNGTAD, ISIC berhasil mengidentifikasi 138aktifitas jasa.^^ Kiasifikasi yangdiiakukan olehiSIG ternyata dipandang tidak cukupmemadai. Hal ini mengingat bahwa dalamperdagangan yang lebih relevan dibicarakanadaiah output atau jenis produk daripadakegiatan produk jasanya.^^ Untuk mengatasihai ini, kiasifikasi yang digunakan daiamperundingan GATS adaiah kiasifikasi produkjasa yang disebut dengan Central ProductClassification (GPG). Berdasarkan sistemGPG ini, sebagaimana dikemukakan dalamlaporan penelltian Departemen keuangan,

berhasil diidentifikasi lebih dari 600 produkjasa, termasuk di dalamnya sektor keuangan{financial services) dengan sub sektor jasaasuransi {insurance sen/ices) dan sub sektorjasaperbankan danjasa-jasa keuangan lainnyakecuali jasa asuransi {banking andotherfinancial sen/ices excluding insurance).

Masih dalam kaitannya dengan definisi jasa,daiam kamus Umum Bahasa indonesia

diterangkan bahwa jasaadaiah sesuatuyang kitaiakukan yang berguna bagi orang iain.^® Adapunmenurut Undang-Undang PerlindunganKonsumen indonesia yaitu UU Nomor 8 Tahun1999, jasadiartikan sebagai setiap iayanan yangberbentuk pekerjaan atau prestasi yangdisediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkanoleh konsumen.2®

Dari dua pengertian mengenai jasa yangdiberlkan dl atas nampak bahwa di Indonesiajasa dipandang sebagai sesuatu {Immaterialgood} berupa peiayanan atau prestasi yangdisediakan oieh suatu pihak untuk atau agardapat dimanfaatkan oieh orang atau pihakiain.2'

meliputi kesehatan, pendidlkan, agama dan kesejahteraan, pos dan jasa-jasa pemerintahan lainnya; sertapersonai services yang meliputi jasarumah tangga, jasaperbaikan, kecanfkan, hotei, restauran, danhiburan.Klasifikasi-klasiflkasi yang lain dapatdibaca pada UNGTAD, Uberalizing International Transcations in SemcesAHandbook, op.cit, him. 3.

'̂ InternationalStandardIndustrialClassifictaion ofAll EconomicActivities,Se\iestA.Ho.4,Rev.3, (NewYork, United Nations, 1990), sebagaimana dikutip oleh UNGTAD, Ibid.

^Laporan Peneiitian, Op.Cit, him.11.^*UNGTAD, Liberalizing IntemationalTransactions inSen/ices a Handbook, Op.Cit, him. 25.^Badudu, J.S. &Sutan Mahmud Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Pustaka Sinar Harapan,

Jakarta,1996), him. 559.2®Pasal 1(5) UU Nomor 8Tahun 199,9 tentang Perlindungan Konsumen"Pengertian ini juga sejalan dengan apayang diaturoleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

yang memasukkan jasadaiam kelompokpeijanjian Kerja, dalam ha! ini adaiah peijanfian untukmelakukansuatujasaatau pekerjaan terlepas {overeenkomsttothetverrichten van enkele diensten), misalnya seorang dokter gigi yangmencabut gigi pasiennya atau seorang tukang reparasi yang memperbaiki mobii langganannya. Subekti, Pokok-PokokHukum Perdata, Getakan XX, (P.T intermasa, Jakarta ,1985), him. 172 &174.

134 JURNAL HUKUf^. NO. 28 VOL. 12 JANUARI2005: 129 -146

Sefriani. Pengaturan Perdagangan Jasa Intemasional Dalam GATS/WTO.

Pengertian "Perdagangan Jasa" dalamGATS

Rasa! 1 Paragraf 2 menetapkan bahwayang dimaksud dengan perdagangan jasadalam GATS adalah pasokan jasa:a. dari wilayah suatu anggota ke dalam

wliayah anggota lainb. dalam wilayah suatu anggota untuk

konsumen jasa dari anggota lainc. melalui keberadaan komersial pemasok

jasasuatu anggota di wilayah anggota laind. melalui keberadaan orang pemasok jasa

Intemasional anggota di wilayah anggotalain

Adapun yang dimaksud dengan pasokanjasa menurut Rasa! XXVIIi meliputi produksi,distribusi, pemasaran, penjualan, danpenyerahan jasa.

Dari apa yang ditetapkan oleh Rasal 1paragraf 2 di atas nampak bahwa dalamupayanya memberikan batasan mengenaiapa yang dimaksud dengan perdaganganjasa, yang berhasil dilakukan oleh GATShanyalah dengan menetapkan 4 caradilakukannya perdagangan jasa intemasional(modes ofsupply).

Cara yang pertama, perdagangan jasaintemasional dilakukan dari wilayah ataunegara pemasok jasa (supplier) ke dalamwilayah negaralain (konsumen) dimana dalammemberikan jasa tersebut pemasok tidakmemasuki wilayah atau negara konsumen.Cara yang pertama ini dikenal juga denganistilah Cross Border Supply (CBS), yangmenekankan pada unsur lintas batas negara

dalam pemasokan jasa intemasional. Caraperdagangan jasa yang pertama Ini menurutBernard Hoekman dan Michel Kostecki, hanyadapat diterapkan terhadap kegiatan jasa yangtidak mensyaratkan kedekatan fisik antaraantara pemasok jasadengan penggunajasa.^®Contoh kegiatan jasa yang dapat dilakukandengan cara pertama ini antara lain adalahjasa konsultasi melalui media elektronik, danbeberapa macam jasa perbankan yangdilakukan melalui media elektronik, sepertimelalui internet, serta melalui telepon (phonebanking).

Cara yang kedua, perdagangan jasaintemasional dilakukan dengan carapengguna jasa mendatangi pemasok jasa diwilayah negara yang berbeda.^® Caraperdagangan jasa In! diterapkan terhadapkegiatan jasa yang membutuhkan kedekatanfisik antara pemasok jasa dengan penggunajasa. Contoh yang dapat dikemukakan antaralain seperti seorang pasien dari Indonesia yangberobat ke Rumah Sakit di Singapura (jasakesehatan). Termasuk dalam kategorikegiatan jasa yang dapat dilakukan dengancara ini adalah jasa pendidikan dan jasapariwisata.®"

Cara yang ketiga, dilakukan dengan carapemasok jasa memasuki wilayah atau negarakonsumer dan mendlrikan suatu perusahaandi tempat tersebut untuk tujuan memberikanjasa. Cara yang ketiga ini dikenal sebagai carapemasokan jasa melalui keberadaankomersial (commercial presence). Adapunyang dimaksud dengan keberadaan komersial

^Hoekman BemardandKostecki, Michel, Op.Cit, him. 138.^Cara ini dikenal juga dengan istilah perpindahan konsumen (movementofconsumei) atau juga Con

sumption abroad.^Ibid.

135

menumt Pasal XXVIII GATS adalah segalamacam bentuk daii usaha atau keberadaan

profesional {professional establishment)termasuk dengan cara;a. Pembentukan, pengambilalihan, atau

menjalankan suatu badan hukumb. Pendirian atau menjalankan suatu kantor

cabang atau perwakilan dalam wilayahsuatu anggota dengan maksud untukmemasok jasa.Contoh yang dapat dikemukakan dalam

kaitannya dengan cara ketiga ini antara lainadalah beroperasinya kantor cabang bankasing di Indonesia. '̂

Cara yang keempat, dilakukan dengan carapemasok jasa dalam memberikan jasanya hadirdi wilayah ataunegara penggunajasa baik dalamkapasitas sebagai pegawai suatu perusahaanasing maupun dalam kapasitas sebagaipenyedia jasa itu sendlri. Contoh yang dapatdikemukakan dalam kaitannya dengan carakeempat ini adalah pegawai Citibank AmerikaSerikat yang bekerja di kantor cabang CitibankJakarta, atau seorang konsultan hukum (lawyei)asing yang bekeija padasebuah kantor konsultanhukum di Indonesia.®

Dalam kaitannya dengan cara yangkeempat ini, lampiran tentang perpindahanorang pemasok jasa berdasar GATSmenetapkan bahwaGATS tidak berlaku untuktindakan yang berdampak terhadap anggotayang mencari akses ke dalam pasar tenagakerja suatu anggota dan bag! tindakan yangmenyangkut kewarganegaraan, tempat tinggai,atau pekerjaan permanen. Selanjutnya,

dikemukakan pula bahwa GATS tidak dapatmenghalang-haiangi suatu anggota untukmenerapkan tindakan pengaturan orang yangmasuk ke atau tinggai sementara di dalamwilayahnya, termasuk tindakan yang perlu untukmelindungi integritas dan untuk menjamingerakan orang yang secara tertib melintasiperbatasannya, dengan syarat bahwa tindakantersebut dilakukan dengan maksud untukmenladakan atau mengurangi keuntungan yangdapat diperoleh suatu anggota dari suatukomitmen spesifik.®

Terhadap masalah mengurangikeuntungan sebagaimana dikemukakan diatas diberikan catatan bahwa satu-satunyakenyataan mempersyaratkan adanya visa bag!orang-orang dari anggota tertentu dan tidakbagi orang-orang dari anggota lainnya, tidakboleh dianggap menladakan atau mengurangimanfaat berdasarkan suatu komitmen

spesifik.®^

Prinsip-prinsip utama Dalam GATS

Dalam rangka memberikan kerangkaaturan main perdagangan jasa internasionalGATS telah menetapkan prinsip-prinsip yangmenjadi aturan main bagi perdagangan jasainternasional. Prinsip-prinsip yang dimaksudadalah sebagai berikut:1. Most Favoured Nation (MFN)

Pasal II GATS tentang MFN menetapkanbahwa setiap anggota harus dengan segera{immediately) dan tanpa syarat {unconditionaijmemberikan perlakuan yang tidak lebih buruk

'̂MochtarKusumaatmadja, Op.Cit, him. 19.""Ibid

^Lampiran tentang perpindahan orang pemasok jasa berdasarkan perjanjian (GATS), paragraf2dan 4.""Ibid

136 JURNAL HUKUM. NO. 28 VOL 12JANUARI2005:129-146

Sefriani. Pengaturan Perdagangan Jasa Intemasionaf Dafam GATSA/i/TO.

(no less favourable) kepada jasadanpemasokjasa dari anggota lain sesuai dengan yangdiberikan kepada jasa dan pemasok jasa darianggota lain.

Ketentuan tersebut di atas menunjukkanbahwa suatu keuntungan yang diberikankepada jasa dan pemasok jasa suatu negaratermasuk kepada negara bukan anggota,harus dengan segera dan tanpa syaratdiberikan kepada seiuruh negara anggotaGATS yang iain. Sebagai contoh dapatdikemukakan di sini bahwa ijin yang diberikankepada suatu bank asing untuk beroperasidalam suatu wiiayah negara anggota GATS,maka dengan segera dan tanpa syarat ijintersebut harus diberikan puia kepada anggotaGATS lainnya.^^

Konsekuensi dari dianutnya sistem MFNdaiam GATS sebagaimana dikemukakan diatas adaiah bahwa setiap tindakan negaraanggota yang menimbuikan diskriminasiterhadap semua pemasok jasa adaiahbertentangan dengan GATS.^®

Meskipun prinsip MFN dalam GATSmasuk dalam kategori kewajiban umum

yaitu kewajiban yang diberiakukanterhadap semua sektor jasa dan semuanegara anggota, namun daiam pengaturanlebih ianjut GATS memberikan kemungkinanbagi negara-negara anggotauntuk melakukanpenyimpangan atau perkecualian terhadap

prinsip tersebut. Hai ini nampak sebagaimanaditetapkan oleh Pasai li (2) GATS bahwaanggota dapat mempertahankan tindakanyang tidak sesuai dengan prinsip MFN,sepanjang tindakan tersebut dicantumkandalam daftar pengecualian dan memenuhipersyaratan seperti tersebut daiam iampirantentang pengecualian terhadap Pasai ii.^

Dari apa yang ditetapkan dalam Pasai II(2) GATS tersebut dl atas dapat disimpulkanbahwa pengajuan pengecualian MFN oiehanggota harus memenuhi prosedur ataumekanisme yang tetapkan oieh GATS.Prosedur yang dimaksud pertama adaiahbahwa tindakan pengeouaiian terhadapprinsip MFN tersebut harus didaftarkan dandicantumkan daiam Iampiran khusus. Dengandemikian setiap tindakan negara anggota baikdalam bentuk hukum, peraturan, ketentuan,prosedur, keputusan, tindakan administratifdan bentuk lainnya yang dimaksudkansebagai tindakan penyimpangan terhadapprinsip MFN dalam GATS harus didaftarkanteriebih dahulu. Apabila pendaftaran diiakukansebelum perjanjian pembentukan OrganisasiPerdagangan Dunia (OPD/Agreement Establishing The World Trade Organization) berlaku,maka penyimpangan tersebut akan beriakubersamaan dengan berlakunya perjanjianOPD. Namun demikian, apabiia pendaftarandiiakukan seteiah perjanjian pembentukan

®®John Kraus, TheGATT Negotiation: ABusiness Guide To TheResult of TheUruguay Round, ICC,1994, him. 41.

^Ibid.

^^Contoh adaiah MFN Exemption yang diajukan Indonesia dalam dokumen GATS/E/43, April 1994.Dalam daftar akhir pengecualian Pasai II (MFN). Indonesia telah mengecualikan penerapan prinsip MFN dalamperdagangan jasa perbankan, jasa pekerjaan ahli madya (semiskilled workers) dan jasa kontruksi. Untuk subsektorperbankan misalnya, tindakan penyimpangan adaiahberkenaan denganpemberian ijin bankpatunganyanghanyadiberikan kepada bankasingdarinegara yang menerima kebijaksanaan timbal baikterhadapbank-bank Indonesia.

137

OPD berlaku, maka terhadap penyimpanganyang diajukan akan berlaku pasal IX (3)perjanjian pembentukan OPD.^®

Dari ketentuan di atas nampak bahwalingkup MFN terhadap masing-masinganggota GATS menurut Bernard Hoekmandan Michhael Kostecki adalah apa yangdisebut sebagai negative list, diterapkanterhadap semua sektor jasa, kecuall yangterdaftar dalam annex masing-masing.®®

2. Keterbukaan (TransparancyiPrinsip Transparansi diatur dalam Pasal

III GATS. Pasal ini mewajibkan padaanggotanya untuk:1. Wajib Mempublikasikan dengan segera

semua undang-undang, peraturanpelaksanaan serta semua keputusan danketentuan yang berlaku secara umumyang mempunyai dampak terhadapperdagangan jasa, balk yang dikeluarkanoieh pemerintah pusat maupun daerah.Demikian pula bila suatu negara anggotaturut serta dalam suatu perjanjianinternasional yang mempengaruhiperdagangan jasa internasional semuaperjanjian internasional tersebut wajibdipublikasikan. Informasi mengenai hasil-hasil perjanjian internasional tersebutharus tersedia untuk umum.

2. Memberitahukan minimal sekall dalam

setahun kepada Dewan Perdagangan Jasa

HUI'

tentang adanya peraturan perundang-undangan baru atau perubahan peraturanperundang-undangan yang berlaku yangmempunyai dampak terhadap perdaganganjasa sebagaimana tercakup dalam daftarkomitmen anggota tersebut.

3. Mendirikan satu atau leblh pusatInformasi{enquairy points) untuk menyediakaninformasi spesifik yang dimlnta anggotalain, serta menanggapi setiappermintaandari anggota lainnya tentang informasikhusus mengenai tindakan atau perjanjianInternasional yang ditandatanganinya.DI samping kewajiban-kewajiban

sebagaimanadiatur diatas, Pasal III Paragraf5 GATS juga memberikan hak kepadaanggota untuk memberitahukan kepadaDewan Perdagangan Jasa tentang tindakanyang dilakukan • anggota lain yangdianggapnya mempengaruhi ataumempunyai dampak (affecting) terhadapperdagangan jasa.

Selanjutnya, dikemukakan pula oleh GATSbahwa dengan prinsip keterbukaan tidak berartibahwa negara peserta wajib memberikaninformasi tentang hal-hal yang bersifat rahasiaatau konfidential, bilamana pengungkapantersebut akan menimbulkan hambatan bag!penegakan hukum atau bertentangan dengankepentingan umum atau merugikan kepentingankomersial dari perusahaan-perusahaan atauswasta tertentu.^

®®Pasal IX(3) peijanjlan pembentukan OPD menyebutkan bahwa keputusan untuk menladakan kewajibanyang dibebankan kepada anggota diambil dengan persetujuan V* jumlah anggota, kecuali ditentukan lain.

^Hoekman,Bernard &Kostecki, Michel, Op.Cit, him. 144.*°Lihat Pasal III bis GATS. Dapat dicontohkan di sini adalah bahwa negara anggota tidakwajib memberikan

informasi berkaitan dengan negosiasi dagang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dinegaranya, juga mengenai kondisi keuangan mereka, karena hal ini dapatmerusak posisi tawar menawarperusahaan-perusahaan tersebut terhadap rekan bisnlsnya dari luar negeri. Bandingkan dengan apayang

138 JURNAL HUKUfi/l. NO. 28 VOL 12 JANUARI2005:129 -146

Sefriani. Pengaturan Perdagangan Jasa Intemasional Dalam GATS/WTO.

Keterbukaan dalam kaitannya denganpengaturan keberadaan dan operasional bankasing menurut Andrew J. Conford adalah suatupertukaran informasi {exchange ofinformation).Pertukaran informasi ini khususnya dalam ha!akses pasar (market access) dan perlakuannasional (national treatment}.*^

3. Peningkatan Partisipasi NegaraBerkembang dan LiberalisasI Bertahap.Pengaturan mengenai peningkatan

partisipasi negara berkembang dan liberalisasibertahap dalam GATS diletakkan dalam bagiandan pasal yang berbeda. Namun demikian,keduanya mempunyai keterkaitan yang sangaterat, khususnya dalam hubungannya dengankondisi negara sedang berkembang/^

Meskipun secara prinsip sistem WTO tidakmembedakan antara negara maju dengannegara sedang berkembang, tetapi dalamkondisi-kondisi tertentu kepada negara sedangberkembang diberikan perlakuan khusus.

Hal ini menurut Heru Supraptomo nampakantara lain dalam batas waktu penyampaiandaftar kcmitmen. Kepada negara berkembangyang masuk kategcri paling terbelakang (leastdeveloping countries), Indonesia tidaktermasuk kategori ini, diberikan batas waktupenyerahan daftar komitmen sampai denganApril 1995. Adapun untuk negara-negara lain,batas waktu yang ditetapkan adalah 15Desember 1993.^®

Di samping itu, kepada negara sedangberkembang juga diberikan kemudahandalam rangka meningkatkan partisipasinyamelalui perundingan daftar komitmen yangmenyangkut/"1. peningkatan kemampuan jasa dalam

negeri danefisiensi sertadayaslang sektorjasadalam negeri antara lain melalui akseskepada teknologi secara komersial;peningkatan aksespada jaringan distribusidan informasi, dan;liberalisasi aksespasaruntuk sektor-sektordan cara permasaran yang menjadikepentingan bagi ekspor negaraberkembang.Selanjutnya, dalam rangka membantu

negara berkembang, negara maju diwajibkanuntuk mendirlkan tempat-tempat kontak (contact point) untuk membantu negaraberkembang dalam mengakses informasi,menyangkut pasar mereka yang meliputi:1. Aspek komersial dan teknis darl pemasok

jasa;2. Pendaftaran, pemgakuan, dan cara

memperoleh kualifikasi profesional;3. Tersedianya teknologi dl bidang jasa.

Di samping kemudahan-kemudahan yangdiberikan pada negara berkembang untuk tujuanpeningkatan partisipasi kelompok negaratersebut dalam percaturan perdagangan jasaintemasional, Pasal XIX GATS jugamemberikankemudahan dalam bentuk lain kepada negara

2.

3.

disampaikan oleh perwakilan Hongaria dalam Trade witti Hungary", Guide toGATT Law and Practice,Op.Cit, hlm.297.

'̂Andrew J. Conford, OpCit., him 196.^^Masuk dalam kelompok ini adalah negara sedang berkembang (deve/op/ng dan negara terbelakang

(least developing countries).«Heru Supraptomo, "Aspek Hukum Kelembagaan Hasil Perundingan Putaran Uruguay", Makalah pada

Seminar Memasyarakatkan Hasll Perundingan Putaran Uruguay, Nopember 1994, Bank Indonesia, him. 11.«PasallVGATS.

139

berkembang. Kemudahan yang dimaksudadalah dalam kaitannya dengan negosiasiuntuk membuka pasar, yang dikenal denganprinsip liberalisasi bertahap.

Prinsip liberalisasi bertahap mendapatperhatian khusus dari segenap anggotaGATS, tidak lepas dari kesadaran merekabahwa tingkat pertumbuhan masing-masingnegara anggota tidak sama. Melalui prinsipliberalisasi bertahap ditetapkan adanyafleksibilitas bahwa proses liberalisasi harusdilakukan dengan tetap menghormatikepentingan nasional dan tingkat pembangunanmasing-masing negara anggota, baik untukseluruh sektor maupun masing sektor.Fleksibilitas yang dimaksud misalnya untuknegara berkembang diberi kesempatan untukmembuka sektor yang lebih sedikit, melakukanliberalisasi transaksl yang lebih sedikit,melakukan perluasan akses pasar secarabertahap sejalan dengan situs! pembangunan,dan apabila memberil^n akses pasar terhadappemasok jasa asing menyertakan persyaratanyang ditujukan untuk mencapai tujuansebagaimana dicantumkan dalam Pasal IVGATS tentang peningkatan pattislpasi negaraberkembang.

Penerapan prinsip liberalisasi bertahapsebagaimana dikemukakan di atas diawalidengan kewajiban bagi semua anggota untukmelakukan negosiasi berkesinambunganyang dimulai paling lambat 5 tahun sejakberlakunya perjanjian pembentukan WTO

(sejak 1 Januari 1995). Negosiasi tersebutharus dimaksudkan untuk mengurangi ataumenghilangkan tindakan yang berpengaruhterhadap perdagangan jasa.'*^

Selanjutnya, sebagaimana ditetapkanoleh Pasal XIX GATS, komitmen yang telahdiberikan dalam rangka perundingan Uruguaydan telah menjadi annex dari GATS, padaprinsipnya tidak boleh ditarik, diubah untukdikurangi. Perbaikan hanya dimungkinkanapabila dilakukan dengan maksud untukmeningkatkan komitmen. Penarlkan dan atauperubahan komitmen yang diberikan hanyadapat dilakukan dengan pembayarankompensasi kepada anggota yang dirugikan.''®

Dengan penerapan prinsip liberalisasibertahap sebagaimana dikemukakan tersebutdi atas, maka diharapkan tujuan akhir dari GATSyaitu menciptakan liberalisasi perdagangan jasatotal, yang berarti tidak ada hambatan samasekali dalam arus perdagangan jasaIntemasional dapat tercapai.

4. Perlindungan melalui komitmenkhusus^^

Dalam perdagangan barang, dalamupayanya membatasi masuknya barang dariluar negeri, pada umumnya negara-negaramenggunakan istrumen tarif. Adapun dalamperdagangan jasa intemasional hal ini tidakdapat dilakukan, mengingat sifat jasa itusendiri yang abstrak, masuk ke suatu wilayahtidak melalui pelabuhan (customs), sehingga

«Lihat Pasal XIX GATS.

^Pembayaran kompensasi kepada negara anggota yang dirugikan akibat penarikan atau pengurangankomitmen dapat dilakukan dalam bentuk menambah komitmen untuk jenis transaksl atau sektoryang Iain denganpersetujuan negara yang merasadirugikan tersebut.

'̂Zulkamaen Sitompul, Op.Cil, him. 346.^John Sigmund, "Services", dalam BusinessAmerica, Januari 1994, him 9.

140 JURNAL HUKUM. NO. 28 VOL 12 JANUARI 2005:129 -146

Sefriani. Pengaturan Perdagangan Jasa Intemasional Dalam GATS/WTO.

tidak dapat dihambat melalui tarif/^ Bentukproteksi yang dapat dilakukan oleh suatunegara dalam perdagangan jasa intemasionalmenumt John Sigmund adalah melalui daftarkomltmen {schedule of commitmen) yangdibuat maslng-masing sesuai dengan kondlsinegara tersebut. Daftar komitmen itulah yangkemudian dinegosiasikan dengan negara-negara anggota lalnnya.''®

Dari apa yang dikemukakan di atasnampak bahwa pada hakekatnya daftarkomitmen mengandung suatu persyaratan{reservation), yang berarti bahwa negarapembuat daftar komimen tunduk pada.ketentuan GATS disertai suatu kondisi,pembatasan dan persyaratan sebagaimanatercantum dalam komitmennya. Dengandemikian dapat disimpulkan bahwa komitmenkhusus yang dinyatakan dalam daftarkomitmen bukanlah merupakan kewajibanyang otomatis diterima oleh anggota GATS{automatic obligation) sebagaimanakewajiban umum yang diatur dalam Bagian IIGATS, melainkan merupakan suatu kewajibankhusus {specific obligation). Kewajiban khususini menurut Marzuki Usman dan Hari

Sugiharto dimaksudkan sebagai kewajibanyang timbul dari komitmen ynag diberikansebagaimana tercantum dalam daftarkomitmen negara yang bersangkutan.®"

Hal ini berarti apabila tidak dicantumkandalam daftar komitmen berarti tidak dilarang.

Dalam membuka sektor/sub sektor/transaksi

tertentu bagi jasa atau pemasok jasa asingdalam daftar komitmennya, suatu negaramenggunakan metoda daftar positif {positivelist). Hal ini berarti bahwa hanya sektor atausub sektoratau transaksi yang disebut dalamdaftar komitmen (SOC) saja yang dapatdimasuki oleh jasa atau pemasok jasa asing,sesuai dengan persyaratan atau pembatasanyang ada dengan mendapat perlindunganpenuh dari GATS. Pendekatan ini dikenal jugadengan Istllah pendekatan dari atas ke bawah{up-down approach).^^

Ada 3 macam komitmen yang dikenaldalam Bagian III GATS tentang komitmenkhusus. Komitmen yang dimaksud meliputi aksespasar, perlakuan nasional, dan komitmentambahan {additional commitment).

Komitmen yang pertama adalahkomitmen akses pasar (market access) PasalXVI GATS tidak memberikan definisimengenai apa yang dimaksud dengan aksespasar. Pasal ini dalam paragraf 1-nya hanyamenetapkan bahwa sehubungan denganakses pasar melalui cara pemasokan yangtercantum dalam Pasal I GATS, setiap negaraanggota harus memberikan perlakuan yangtidak lebih buruk {no less favourable) kepadajasa atau pemasok jasa dari negara anggotalain, dengan persyaratan, pembatasan, dankondisi yang disepakati dan dinyatakan dalamkomitmen spesifik.

^Marzuki Usman danHari Sugiharto, "O^^erv/ewGATTsektor Jasa", Makalah padaSeminar KesiapanProfesi Menyambut GATT, IkatanAkuntan Indonesia, Bandung 1994, hlm.16. Sebagaicontoh dapatdikemukakanmisalnya dalam SOC sektor perbankannya Indonesia mencantumkan bahwa kesertaan modal bank asingdalam perbankan nasional maksimum 49%. Dengan demikian Indonesia tidak wajib untk memberikan aksesyang lebih besardrai 49% tersebut, meskipun negara lain mungkin ada yang mengijinkan hngga 60%.

141

Dari apa yang dikemukakan di atas,nampak bahwa ketentuan mengenai aksespasar ini mirip sekali dengan ketentuanmengenai Most Favoured Nation (MFN)sebagaimana telah dibahas sebeiumnya.Keduanya sama-sama menetapkan bahwasetiap negara anggota harus memberikanperlakuan yang tidak leblh buruk kepada jasaatau pemasok jasa dari anggota lain. Namundemikian, apabila parameter yang digunakanuntuk membandingkan perlakuan yangdiberikan pada jasa atau pemasok jasa darisuatu anggota dalam MFN adalah apa yangdiberikan kepada jasa dan pemasok jasa darianggota lainnya, sedangkan untuk aksespasarparametemya adalah apa yang dimuat dalamdattar komitmen masing-masing negara."

Mengingat bahwa kondisi masing-masingnegara anggota GATS, termasuk di daiamnyatingkat perkembangan perdagangan jasanyaadalah berbeda-beda satu sama lain, makaGATS memberikan kesempatan kepada paraanggotanyauntuk menentukan sektordan subsektor jasa mana saja yang akandiliberalisasikan. GATS juga memberikankesempatan untuk menetapkan sejauh manakonsesi yang akan diberikan pada jasa ataupemasok jasadari anggota lain sesuai dengankeunggulan komparatif dan daya saingnya,serta disesualkan dengan kepentinganpembangunan ekonomi dan sosialnya".Namun demikian, menurut John Kraus, sekalisuatu negara membuka pasarnya bagi suatujasa atau pemasok jasa dari anggota lain

dengan persyaratan-persyaratann yangtercantum dalam komitmen nasionainya,maka terhadap sektordansubsektorjasayangdibuka tersebut otomatis akan berlaku prinsipMFN dan kewajiban-kewajiban umumlainnya, sepanjang tidak ditentukan lain."

Terhadap sektor jasayang telah diberikankomitmen akses pasar sebagaimanadikemukakan di atas, maka menurut Pasa! XVIParagraf 2, suatu anggota tidak bolehmelakukan tindakan baik yang berlaku seoararegional atau '̂ erlaku untuk seluruh wilayahnyasebagai beiikut:^^a. pembatasan jumlah pemasok jasa baik

dalam kuota, monopoli, pemasok jasaeksklusif ataupun persyaratan kajiankebutuhan ekonomi;

b. pembatasan pada nilai transaksi jasa atauaset dalam jumlah kuota atau kewajibanatau kajian kebutuhan ekonomi;

c. Pembatasan pada jumlah kegiatan jasaatau jumlah kuantitas dari output jasayang dinyatakan dengan suatu jumlahdalam bentuk kuota atau persyaratankajian kebutuhan ekonomi;

d. Pembatasan jumlah orang yang dapatdiperkerjakan dalam sektor jasa tertentuatau pemasok jasa yang dapatdiperkerjakan yang perlu untuk, danberhubungan secara langsung dengan,pemasokan jasa tertentu dalam bentukjumlah kuota atau persyaratan kajiankebutuhan ekonomi;

e. TIndakan-tindakan yang membatasi atau

"Brown, Drusilla K, Deardcrff, Allan V, Fox, Allan K, &Stern, Robert M, The Uberaiization ofServicesTrade: Potential impacts in The Aftermath ofthe Uruguay Round, Cambridge University Press, him. 297.

""Ibid.

"John Kraus, Op.Cit, him. 43."Pasal XVI GATS.

142 JURNAL HUKUIUI. NO. 28 VOL 12 JANUARI2005:129 • 146

Sefriani. Pengaturan Perdagangan Jasa Internasional Dalam GATS/WTO.

mensyaratkan jenis tertentu dari badanhukum atau usaha patungan bagipemasok jasa; dan.

f. Pembatasan penyertaan modal asingdalam art! pembatasan prosentasemakslmum kepemllikan sahamasing ataunilai total investasi asingsecara individualmaupun secara keseluruhan.Tindakan-tindakan yang dilarang

sebagalmana tersebut di atas masih dapatdilakukan oieh suatu negara anggota,sepanjang dicantumkan dalam daftarkomitmennya.

Pendekatan yang digunakan oleh suatunegara untuk menyatakan komitmen aksespasarnya dalam daftar komitmen nasionaladalah pendekatan dengan metode daftarnegatif {negative list). Persyaratan ataupembatasan yang ada dengan mendapatperlindungan penuh dari GATS. PendekatanIni dikenal juga dengan istilah pendekatan dariatas ke bawah (up-down approach). Jasa danPemasok jasa asing tidak dapat menuntutakses pasar suatu negara lebih dari apa yangtermuat dalam daftar komitmen nasionalnya.Sebaliknya, suatu negara juga tidak bolehmelakukan pembatasan akses pasar selainhambatan-hambatan yang sudah disepakatidalam daftar komitmen nasionalnya (SOC).®®

Sesuai dengan prinsip liberalisasi bertahap{progressive liberalization) yang dianut dalamGATS, secara bertahap, dengan melaiui suatuproses perundingan, daftar transaksi yangdicantumkan dalam kolom daftar positif akansemakin bertambah dan luas.

Komitmen yang kedua adalah komitmenPerlakuan Nasional [National Treatment).Sama seperti prinsip Most Favoured Nation(MFN), prinsip perlakuan nasional jugamemberikan kewajiban non-diskriminasiterhadap anggotanya. Pasal XVII GATStentang Perlakuan nasional tidak memberikandefinisi mengenai apa yang dimaksud denganprinsip perlakuan nasional. Pasal tersebuthanya menjelaskan bahwa terhadap sektor-sektor yang dinyatakan dalam komitmenspesifik dan tunduk pada semua persyaratandan kualifikasi yang tercantum di dalamnya,setiap anggota harus memberikan perlakuanyang tidak lebih buruk (no less favourable)kepada jasa dan pemasok jasa dari anggotalain dibandingkan dengan yang diberikannyakepada jasa dan pemasok jasa sejenismiliknya.

Di samping mempunyai kedekatan ataukemiripan dengan prinsip MFN, prinsipkewajiban perlakuan nasional juga mempunyaikemiripan dengan kewajiban akses pasar.Apabila dalam prinsip akses pasar ditetapkanmacam tindakan yang. merupakan pelanggaranterhadap prinsip tersebut, maka tidak demikianhalnya dengan dalam prinsip perlakuan nasional.Dalam beberapa hal prinsip perlakuan nasionaltumpang tindih dengan prinsip akses pasar. Halini menurut Bernard Hoekman dan Michel

Kostechi berpotensi menimbulkan kebingungandan konflik di dalam praktek perdagangan jasaInternasional.®^

Satu catatan penting dalam kaitannyadengan prinsip perlakuan nasional adalah

®®Blachurst Richard, Enders, Alice, &Francois, Joseph F, The Uruguay Round and Market Access:Oppurtunities and Challenges for Developing Countries", dalam The Uruguay Round and The DevelopingCountries, Edited by Martin, Will &Winters, Allan, (Cambridge University Press, 1996), him. 127.

"Hoekman, Bernard &Kostecki, Michel, Op. Git, him. 145.

143

bahwakalimat no less favorable tidaklah dapatditafsirkan sebagai "Identik".^® Hal in! dapatdisimpulkan dari apa yang dinyatakan daiamPasal XVII paragraf 2 dan 3. Pasal tersebutmenetapkan bahwa dalam melaksanakanprinsip perlakuan nasional, anggota dapatmemberikan perlakuan sama atau berbedasecaraformal terhadap jasadanpemasok jasadarl plhak lain, sesuai dengan perlakuan yangdiberikan kepada jasa danpemasok jasa yangberasal dari negaranya.^^ Leblh lanjutditegaskan pula bahwa perlakuan sama{foimallyidentical treatment) atau berbeda {formallydifferent treatment) dapat dianggap kurangmenguntungkan apabila hal tersebut merubahkondisi persaingan fnenjadi menguntungkanjasa atau pemasok jasa yang berasal darianggota tersebut dibandingkan dengan jasaataupemasok jasa dari anggota lain.®

Menanggapi masalah penafsiran kalimat"tidak lebih buruk" (no less favorable) tersebutdl atas, Hoekman berpendapat bahwa:

"National treatment is definedas treatment

no less favorable than that accorded to like

domesticservices andservicesproviders, however, such treatmnet may not be identical tothatapplying todomestic firms, becauseidentical treatment could actually worsen the conditions of competition for foreign-based firms(forexample a requirement for insurance firmsthatreserves be heldlocally)".

Dari apa yang dikemukakan Hoekman diatas nampak bahwaperlakuan nasional dapattidak identik dengan yang diterapkan terhadapperusahaan domestik. Hal ini dikarenakanperlakuan yang identik terkadang justru dapatlebih memperburuk kondisi persaingan bagijasaataupemasok jasa asing yangada disuatunegara.®'

Ketidakjelasan Pasal XVII serta tumpangtindlhnya prinsip perlakuan nasional denganakses pasarbagaimanapun menurut Hoekmanberpotensi menimbulkan konflik dalam praktekperdagangan jasa internasional.®

Simpulan

Pemahaman para pelaku jasa akanaturan main GATS sangat diperlukan, tanpamemahami aturan main dalam GATS tentu

sullt bagi para regulator dan pelaku jasaberkompetisi langsung dengan pemasok jasaasIng yang secara perlahan tapl pasti akanmenyerbu pasar Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Badudu, J.S. &Sutan Mahmud Zain, KamusUmum Bahasa Indonesia, PustakaSinar Harapan, Jakarta, 1996

«/b/d

®Pasal XVII Paragraf2."PasalXVIl Paragraf3."Hoekman,Assessing theGATS, Op.C/f.hlm.QS®^Contoh adalah syarat mampu berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing bidang perbankan yang

akan masuk ke Indonesia. Persyaratan ini merupakan pelaksanaan dari prinsip perlakuan nasional di satusisi,tetapi dapat dipandang oleh asing melanggar prinsip akses pasar karena akan mempersuiit kesempatanbersaing pada para tenaga kerja asing tersebut.

144 JURNAL HUKUfi^. NO. 28 VOL 12 JANUARI2005:129 - 146

Sefriani. Pengaturan Perdagangan Jasa Intemasional Dalam GATS/WIO.

Blachurst Richard, Enders, Alice, &Francois,Joseph F, 'TheUruguay Round andMarket Access: Oppurtunities and Challengesfor Developing Countries", dalam TheUruguay Round and The DevelopingCountries,Ediedby Martin, Will&Winters,Allan, Cambridge University Press, 1996.

Brown, Drusilla K, Deardorff, Allan V, Fox, AllanK, &Stem, Robert M. TheLiberalizationofServices Trade: Potential Impacts inThe Aftermath of the Uruguay Round,Cambridge University Press

Jackson, John.H., William J.Davey, and Allan 0Sykes, Legal Problems of InternationalEconomic Relations, Cases, fi^aterials,andText on TheNakinal andInternationalRegulation of Transnasional EconomicRelations, Third edition, West PublishingCO, 19

Kraus, John, The GATT Negotiation : ABusiness Guide To The Result of The Uruguay Round, iCC, 1994,

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,Cetakan XX, P.T Intermasa, Bandung,1985,

UNCTAD, Liberalizing InternationalTransactionis in Services: a Handbook, United Nations, New York, 1994

WTO, Guide toGATTLaw andPractice, Vol. I,Geneva, 1995

Artikel

Agus P Saptono, "Perdagangan Jasa: Modeof Supply dalam perdagangan sektorjasa" daiam buletin WTO, DepartemenLuar Negeri, www. Deplu.go.id., 21 April

2004

Coby, Brian, "The Importance ofa MultilateralAgreement for The World Economy",dalam The Uruguay Round andBeyondWhat Future for Services Trade Liberalization, Editedby Wordrow, R.Brian &Brown,Chris, Geneva, Switzerland,1992

Deepak Nayyar, "Towards a Possible MultilateralFramework for Trade In Servics :someissues and concepr, daiam Technology,Trade Policy, andThe Uruguay Round,UNCTAD, 1990

Heru Supraptomo, "Aspek Hukum KelembagaanHasil Perundingan Putaran Uruguay",Makalah pada SeminarMemasyarakatkan Hasil PemndinganPutaran Umguay, Nopember 1994, BankIndonesia,

Hoekman, Bernard &Kostecki, Michael, ThePolitical Economic ofThe World TradingSystem From GATT to WTO, OxfordUniversity Press, Oxford, 1997

John Sigmund, "Services", dalam BusinessAmen'ca, Januari 1994

Marzuki Usman dan Marl Sugiharto, "OverviewGATT sektor Jasa", Makalah padaSeminar Kesiapan ProfesI MenyambutGATT, Ikatan Akuntan Indonesia,Bandung 1994

Mochtar Kusumaalmadja, "Perjanjian WTOMengenai Perdagangan IntemasionalJasa(GATS) DiGhal Dari Perspektif NegaraBerkembang", Makalah pada SeminarHukum Perdagangan Jasa liJenurut WTOdan Komitmen Indonesia di BidangRnansial, IBI, Jakarta, 6 Maret, 1997

145

Ojong.B.S dan Robinson Simanjuntak,"Perdagangan Jasa Dan KeterkaitanMultilateral", dalam Buletin llmiahLitbang Industri Perdagangan Nomor045/BPP1P/97, DEPERINDAG, 1997

Sinta Dewi, Pengaturan Perdagangan JasaKeuangan dalam GATS danImplikaisnyaa terhadap perkembanganUsaha perbankan di Indonesia", dalam

Jumal Hukum Intemasional, Vol I No3Desember 2002, FH UniversitasPadjadjaran, Bandung

Zulkarnaen Sitompul" Putaran Uruguay danPerdagangan Jasa", Dalam MajalahHukum Dan Pembangunan, Nomor 4Tahun XXV, Agustus, 1995

146 JURNAL HUKUM. NO. 28 VOL. 12 JANUARI2005:129 • 146