Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Pejabat Pembuat Komitmen DalamImplementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Oleh :

Dr. H. Fahrurrazi, M.Si.

fahrurrazi.id | @Dipertuanagung“Ketika semua demi ibadah kepada Mu”

#PetuahPengadaan#ProcureAsWorship

Nama : Dr. H. FAHRURRAZI, M.Si.Lahir : Pontianak, 21 April 1980Alamat : Puri Cibeureum Permai II, Jln. Flamboyan No. 7 SukabumiPendidikan : S-3 Doktor Administrasi PendidikanPenugasan : 1. Instruktur / Trainer / Narasumber PBJ

2. Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli PBJ3. Asesor Kompetensi Ahli PBJ4. Advisor Ahli PBJ5. Mentor COE Modernisasi Pengadaan6. Mediator dan Arbiter Pengadaan

Tugas lainnya : Dosen Institut Manajemen Wiyata Indonesia (IMWI)Email : erazeti@gmail.comHP : 085624222715Weblog : fahrurrazi.id

PERPRES 12 TAHUN 2021

Perubahan

Tidak mencabut Perpres 16 Tahun 2018, namun hanyamengganti beberapa ketentuan, yaitu 34 Pasal berubah daritotal 94 Pasal, 4 Pasal baru yang disisipkan, dan 144 Ayat berubah dari total 421 Ayat

Berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 02 Februari 2021

Penulisan :Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentangPerubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

W

Latar BelakangPerpres 12 Tahun 2021

UU CiptakerKlaster Kemudahan dan Perlindungan UMKM

Klaster KemudahanBerusaha

01

Jabfung PPBJMasih belumoptimalnya ketersedia

Upaya optimalisasieksistensi

02

Kelembagaan PBJMasih belumoptimalnya Maturitaskelembagaan

Upaya Optimalisasieksistensi

03

Perbaikan PengaturanMemperjelas ketentuansebelumnya

Memperbaiki aturansebelumnya untuk lebihbaik

04

W

1. Pelaku Pengadaan2. SDM dan Kelembagaan3. UMK, Koperasi, dan PPDN4. Jasa Konstruksi5. Pembinaan Penyedia6. E-Marketplace Pengadaan

Perpres 12 Tahun 2021

Point Utama Perubahan

Pelaku Pengadaan

1. PA2. KPA3. PPK4. Pejabat Pengadaan5. Pokja Pemilihan6. Agen Pengadaan7. Penyelenggara Swakelola8. Penyedia

Perpres 12 Tahun 2021

Pen

gelo

laKe

uan

gan • Pengguna Anggaran

• Kuasa PenggunaAnggaran

• Pejabat PembuatKomitmen (K/L)

• Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan(Daerah)

Pela

kuPe

nga

daa

n • Pengguna Anggaran

• Kuasa Pengguna Anggaran

• Pejabat PembuatKomitmen

Kolaborasi KewenanganPengelola Keuangan dan Pelaku Pengadaan

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluarananggaran belanja;

2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batasanggaran belanja yang telah ditetapkan;

3. Menetapkan perencanaan pengadaan;4. Menetapkan dan mengumumkan RUP;5. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;6. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi

ulang gagal;7. Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;8. Menetapkan PPK, pejabat pengadaan, penyelenggara

swakelola, tim teknis, tim juri/tim ahli pelaksanaan melaluisayembara/ kontes;

9. Menyatakan tender gagal seleksi gagal; dan10. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode

pemilihan: 1) tender/penunjukan langsung/e-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasalainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atasrp100.000.000.000,00; atau seleksi/penunjukan langsunguntuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paguanggaran paling sedikit di atas rp10.000.000.000,00.

Pelaku Pengadaan

PENGGUNA ANGGARAN

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah.

Berperan sebagai Pimpinan Organisasi K/L/PD, berwenang atas pengelolaan keuangan, dan menjadipelaku pengadaan

Dalam fungsi manajerial, dapat menggunakansumber daya organisasi untuk mencapai tujuanorganisasi

Dapam melakukan fungsi delegasi dan mandat sesuaiperaturan yang mengatur

Untuk di daerah, memiliki tugas dan kewenanganbertindak sebagai PPK.

Pelaku Pengadaan

1. Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahandari PA.

2. Menjawab Sanggah Banding peserta Tender PekerjaanKonstruksi.

3. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakankewenangan yang terkait dengan: a. melakukan tindakanyang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalambatas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pelaku Pengadaan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Kuasa Penggnna Anggaran pada Pelaksanaan APBNadalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untukmelaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawabpenggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBDadalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakansebagian kewenangan pengguna anggaran dalammelaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berperan sebagai Kepala Satuan Kerja K/L atau Kepala Unit SKPD, berwenang atas pengelolaan keuangan, dan menjadipelaku pengadaan

Dalam fungsi manajerial, dapat menggunakan sumber dayaorganisasi untuk mencapai tujuan organisasi

Dalam melakukan fungsi delegasi dan mandat sesuaiperaturan yang mengatur

Untuk di daerah, memiliki tugas dan kewenangan merangkapsebagai PPK.

1. menyusun perencanaan pengadaan;2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);4. menetapkan rancangan kontrak;5. menetapkan HPS;6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan

kepada Penyedia;7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;8. menetapkan tim pendukung;9. menetapkan tim atau tenaga ahli;10. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);11. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;12. mengendalikan Kontrak;13. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada

PA/ KPA;14. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada

PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;15. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan; dan16. menilai kinerja Penyedia.

Pelaku Pengadaan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambilkeputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapatmengakibatkan pengeluaran anggaran belanjanegara/anggaran belanja daerah.

Menjadi bagian dari pengelola keuangan K/L

Dalam pengangkatan, harus memenuhi persyaratpengangkatan sebagai PPK

Dapat diemban oleh PA/KPA dalam hal mengadakanikatan untuk pengadaan barang/jasa sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadir dari awal sampai dengan akhir proses pengadaan (sejak perencanaan s.d serah terima)

Bukan pelaku pengadaan, namun dalam hal tidak adapenetapan PPK pada Pengadaan Barang/,Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, sepanjangmemenuhi persyaratan kompetensi PPK, yaitu :1. menyusun perencanaan pengadaan;2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);4. menetapkan rancangan kontrak;5. menetapkan HPS;6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

Penyedia;7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);9. mengendalikan Kontrak;10. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada

PA/ KPA;11. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/

KPA dengan berita acara penyerahan;12. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan; dan13. menilai kinerja Penyedia.

Pelaku Pengadaan

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaanteknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD:a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub

kegiatan; danc. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub

kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran.

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaranatas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, meliputi :a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub

kegiatan;b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuanperundang-undangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenpelaksanaan kegiatan.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang mengatur mengenaipengadaan barang/jasa.

Merupakan Pengelola Keuangan di Daerah

Tugas dan Kewenangan

PA / KPANo Tugas dan Kewenangan Keterangan

1 Melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran anggaran belanja

❑ Merupakan kewenangan atas tugas tanggung jawab dalampengelolaan keuangan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan

❑ Penyelenggaraan pengadaan menjadi bagian dari pengelolaankeuangan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

2 Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telahditetapkan

❑ Merupakan kewenangan atas tugas tanggung jawab dalampengelolaan keuangan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan

❑ Mengadaan perjanjian dengan pihak lain berdasarkan penggunaananggaran belanja yang telah ditetapkan, seperti perjanjian dalampengadaan barang/jasa.

3 Menetapkan perencanaan pengadaan ❑ Perencanaan disusun oleh PPK sebagai masukan dalam penyusunanRKA-KL/RKA-PD pada fase perencanaan

❑ PA/KPA menetapkan setelah menelaah dan menyepakati produkperencanaan tersebut

4 Menetapkan dan mengumumkan RUP ❑ Hasil perencanaan diinput ke aplikasi SIRUP dan diumumkan oleh PA/KPA

5 Melaksanakan konsolidasi pengadaanbarang/jasa;

❑ Konsolidasi merupakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis

❑ PA/KPA perlu memetakan semua informasi paket pengadaannya, untukdisusun strategi optimalisasi VFM.

Tugas dan Kewenangan

PA / KPA

No Tugas dan Kewenangan Keterangan

6 Menetapkan penunjukan langsung untuktender/ seleksi ulang gagal;

❑ Untuk tender/ seleksi ulang gagal, PA/KPA melakukan reviu dan memutuskan terpenuhi atau tidaknya kriteria untuk dilakukanpenunjukan langsung.

❑ Jika terpenuhi PA/KPA menerbitkan penetapan persetujuan untukdilakukan penunjukan langsung. Proses penunjukan langsung dilakukanoleh Pokja Pemilihan.

7 Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam; ❑ Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi : a. pengusulan; b. pemberitahuan; c. keberatan; d. permintaan rekomendasi; e. pemeriksaan usulan; dan f. penetapan.

❑ PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitamberdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/PokjaPemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan rekomendasi APIP

8 Menetapkan PPK, pejabat pengadaan, penyelenggara swakelola, tim teknis, timjuri/tim ahli pelaksanaan melalui sayembara/ kontes;

❑ PA/KPA dalam fungsi manajerial dan pengelolaan keuangan, dapatmenggunakan sumber daya personel untuk mencapai tujuan organisasimelalui pengangkatan/penugasan.

❑ Kewenangan ini tidak diberlakukan untuk KPA di APBD

Tugas dan Kewenangan

PA / KPANo Tugas dan Kewenangan Keterangan

9 Menyatakan tender gagal / seleksi gagal ❑ Dalam hal terjadi tender / seleksi gagal dalam hal terjadi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK

❑ Kewenangan ini tidak diberlakukan untuk KPA di APBD

10 Menetapkan pemenang pemilihan/penyediauntuk metode pemilihan: 1) tender/penunjukan langsung/e-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaankonstruksi/jasa lainnya dengan nilai paguanggaran paling sedikit di atasRp100.000.000.000,00; atauseleksi/penunjukan langsung untuk paketpengadaan jasa konsultansi dengan nilai paguanggaran paling sedikit di atasRp10.000.000.000,00.

❑ Pertimbangan penetapan oleh PA/KPA adalah besaran nilai anggaran. ❑ Dalam konteks mintigasi risiko atas besaran penggunaan anggaran,

maka pelibatan PA/KPA dalam hal ini akan dapat lebih mengoptimalkanfungsi kontrol melalui perangkat organisasi kelembagaan/pengelolaankeuangan

❑ Kewenangan ini tidak diberlakukan untuk KPA di APBD

Perencanaan pengadaan

1. Menyusun perencanaan pengadaan❑ Memperhatikan tahapan waktu❑ Lingkup : Identifikasi, penetapan pengadaan,

cara, waktu, dan anggaran❑ Bahan penetapan oleh PA/KPA

2. Melakukan Konsolidasi Pengadaan❑ Bagian dari strategi pengadaan untuk VFM❑ Mempertimbangkan Spend Analysis dan

pendekatan SCM

Tugas dan Kewenangan

PPK

Persiapan Pengadaan

1. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka AcuanKerja (KAK);

2. Menetapkan rancangan kontrak;3. Menetapkan HPS;4. Menetapkan besaran uang muka yang akan

dibayarkan kepada Penyedia;5. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan

Tugas dan Kewenangan

PPK

Pemilihan Penyedia

1. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200 juta

2. Pemilihan Penyedia untuk pengadaan dalamPengadaan Darurat

3. Pengadaan langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi

4. Pelibatan teknis dalam tahapan pemilihan penyedia, seperti reviu DPP dan penjelasan pekerjaan

Tugas dan Kewenangan

PPK

Kontrak dan Serah Terima

1. Menetapkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa;

2. Mengendalikan Kontrak;3. Pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa4. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan

dari PA/KPA

Tugas dan Kewenangan

PPK

Proses Administrasi / Tata Kelola

1. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruhdokumen pelaksanaan kegiatan

2. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaiankegiatan kepada PA/ KPA

3. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaankegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan

4. menilai kinerja Penyedia5. menetapkan tim pendukung6. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli

Tugas dan Kewenangan

PPK

Catatan !Tidak tercapainya sebuah target kerja, sering

ditimpakan penanggung jawab kegagalan

tersebut adalah pihak pemilik tugas dan

kewenangan.

Permasalahan besar yang kerap terjadi adalah

ketika pemilik tugas dan kewenangan tidak

mengetahui tanggungjawab yang diemban.

20

21

010203

Tugas dan kewenangan yang tidak berjalan

Ketidaktahuan atas peraturan

Rakus / serakah

0405

Intervensi kewenangan untuk menyimpang

Persepsi pembiasaan pelanggaran

Penyebab Pelanggaran

Kewenangan Dalam Beberapa

Penugasan

22

Kelembagaan

Apa dasar Saudara memiliki kewenangan sebagai PA/KPA ?

Kapan Saudara menerima kewenangan sebagai PA/KPA ?

Apakah Saudara sudah membaca dan mengetahui apa saja kewenangan yang

diberikan kepada Saudara sebagai PA/KPA ?

Apa saja kewenangan Saudara sebagai PA/KPA dalam Pengadaan ? Apa

dasarnya ?

Terkait kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja, apa saja yang sudah Saudara lakukan?

Bagaimana prosedur kerja Saudara dalam menjalankan kewenangan melakukan

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ?

Bagaimana Saudara bisa memastikan proses pengadaan pekerjaan ini bisa

dibayarkan ? Bagaimana tugas Saudara mengendalikannya agar tidak

menyimpang?

Terkait kewenangan melakukan mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang ditetapkan, apa saja yang sudah Saudara lakukan?

Jika Saudara melakukan pelimpahan kewenangan dalam mengadakan perjanjian

dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan, siapa yang Saudara

limpahkan? Apakah memenuhi persyaratan pelimpahan kewenangan? Bagimana

kontrol Saudara dalam pelimpahan kewenangan?

Terkait kewenangan menetapkan perencanaan pengadaaan, apa saja yang sudah

Saudara lakukan?

Bagaimana Jika PA/KPA ditanya :

23

Terkait kewenangan menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka

Acuan Kerja, apa saja yang sudah Saudara lakukan? Bagaimana proses kerja

Saudara menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja?

Apakah spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja yang saudara susun dan

tetapkan ada justifikasi atau pertimbangan teknisnya? Apa saja?

Apakah spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja yang saudara tetapkan dibantu

oleh Ahli/Tim Teknis dalam penyusunannya? Apakah sudah Saudara periksa?

Bagaimana tata cara Saudara memeriksanya?

Apakah spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja yang saudara tetapkan terdapat

hal-hal yang berpotensi diskriminatif?

Terkait kewenangan menyusun dan menetapkan HPS, apa saja yang sudah

Saudara lakukan? Bagaimana proses kerja Saudara menyusun dan menetapkan

HPS?

Apakah HPS yang saudara susun dan tetapkan ada justifikasi atau pertimbangan

teknisnya? Apa saja?

Apakah HPS yang saudara tetapkan dibantu oleh Ahli/Tim Teknis dalam

penyusunannya? Apakah sudah saudara periksa? Bagaimana tata cara Saudara

memeriksanya?

Apakah HPS Acuan Saudara menyusun HPS? Perlihatkan bukti penyusunan HPS

dan cara perhitungannya!

Apakah Saudara mengetahui adanya diskon dalam nilai HPS ini?

Apakah HPS ini mengacu harga pasar? Perlihatkan buktinya!

Bagaimana Jika PPK ditanya :

24

“Ketika akan memberikankewenangan, pelajari terlebihdahulu kesesuaian aturan, sifatkewenangan, dan batasankewenangan yang akan diberikan, serta lakukan kajian mengukurkapasitas kemampuan penerimakewenangan”

Pemberi

“Setelah diketahui kewenanganakan diterima, pelajari secaraproaktif kesesuaian aturan, sifatkewenangan, dan batasankewenangan yang diberikan, kemudian lakukan pengukuran diriatas kewenangan tersebut”

Penerima

Contoh pada PPK :Tugas : Mengendalikan kontrak

Pertanyaan :

⊷ Sudah pahamkah tahapan pengadaan?

⊷ Kompetensi mumpuni?

⊷ Dukungan Sumber Daya ada?

Tindaklanjut :

⊷ Komunikasi kepada pemberi kewenangan

⊷ Siapkan dukungan sumber daya

⊷ Berbagi peran dan tugas

27

“Tak menutup kemungkinan kewenangan memuat tanggungjawab dan risiko yang besar, untuk itu perlu dipersiapkan ikhtiar mitigasi risiko, bahkan dengan skema distribusi kepada pihak yang layak

28

BIG

CONCEPTPastikan setiap kewenangan akan

menjadi ibadah

29

Fahrurrazi, 085624222715Weblog : fahrurrazi.id

Terimakasih